wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

WPE II SULSEL

Total questions: 68

Worksheet time: 51mins

Name
Class
Date
1.

Jumlah kursi Anggota DPR RI sebanyak .... kursi

a)

352

b)

445

c)

350

d)

577

e)

575

2.

Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya...kursi dan paling banyak...kursi

a)

20 dan 35

b)

20 dan 45

c)

20 dan 55

d)

25 dan 55

e)

35 dan 75

3.

KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya ........ bulan sebelum hari pemungutan suara

a)

18

b)

20

c)

22

d)

19

e)

25

4.

TPS mengumumkan daftar sementara DPS ....

a)

14 hari

b)

17 hari

c)

13 hari

d)

7 hari

e)

12 hari

5.

Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak...

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

2

6.

Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh...

a)

Pantarlih

b)

PPS

c)

PKK

d)

KPU Kab/Kota

e)

Semua jawaban benar

7.

Berikut ini adalah tugas, wewenang, kewajiban KPPS, kecuali ....

a)

Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum yang hadir dan petugas pengawas lapangan

b)

Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS

c)

Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS

d)

Melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

e)

Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota

8.

Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit...dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama

a)

25%

b)

20%

c)

4%

d)

10%

e)

15%

9.

Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN adalah sebagai berikut, kecuali ....

a)

Warga negara Indonesia

b)

Usia minimum adalah 20 tahun

c)

Jujur, berkepribadian kuat, jujur dan adil

d)

Pendidikan minimal SMA atau sederajat

e)

Bukan anggota partai politik yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun sudah tidak menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan pesta

10.

Daftar pemungutan suara tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh......

a)

KPU Kabupaten/Kota

b)

KPU RI

c)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

d)

KPPS

e)

PPS

11.

Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan......

a)

Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang

b)

Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran

c)

Melakukan kampanye pada waktu yang salah

d)

Berkampanye dengan melanggar lalu lintas

e)

Mengubah hasil penghitungan suara

12.

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….

a)

Permanen

b)

Ad hoc

c)

Tetap

d)

Tahunan

e)

Ad interim

13.

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu….

a)

Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN

b)

Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah

c)

Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaa

d)

Semua jawaban di atas benar

14.

Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….

a)

UU No. 22 Tahun 2007

b)

PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005

c)

PP 6 Tahun 2005

d)

UU No. 32 Tahun 2004

15.

Letak dari kantor KPU adalah….

a)

KPU berkantor dengan Bawaslu yang ada di Jakarta

b)

KPU Pusat berada di Jakarta, KPU Provinsi ada di setiap provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ada di masing-masing kabupaten/kota

c)

KPU ada di Ibu Kota Negara RI

d)

KPU berlokasi di Provinsi DKI Jakarta

16.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini, kecuali

a)

Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap

b)

Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

c)

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

d)

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

e)

Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan

17.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….

a)

Permanen

b)

Ad hoc

c)

Tetap

d)

Tahunan

e)

Ad interim

18.

Terdapat parpol pengusung pasangan calon dalam pelaksanaan pemilu Kepala Daerahdengan mengajukan lebih dari satu pasangan calon. Sementara itu, dokumen pencalonan tersebut ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka yang akan terjadi adalah…

a)

Bergantung terhadap hasil rapat pleno antara KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota

b)

Pendaftaran diterima, kemudian diverifikasi oleh DPP

c)

Ditolak pada saat proses pendaftaran

d)

Pendaftaran diterima lalu diminta melakukan perbaikan setelah masa perbaikan

19.

Anggota PPK adalah sebanyak ……. orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Berapa jumlah anggota PPK.?

a)

3 (tiga) orang

b)

5 (lima) orang

c)

Minimal 3 (orang) dan maksimal 5 (lima) orang

d)

Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang

e)

7 (tujuh) orang

20.

PPK berkedudukan di mana.?

a)

Kantor Kecamatan

b)

Kantor Polsek Kecamatan

c)

Pendopo Kecamatan

d)

Ibu kota Kecamatan

e)

Ibu kota desa/kelurahan

21.

Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh ......

a)

Dewan Kehormatan KPU

b)

Dewan Kehormatan Bawaslu

c)

Dewan Kode Etik KPU

d)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

e)

Dewan Penegakan Etika Bawaslu

22.

Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh…

a)

UU No. 32 Tahun 2004

b)

UU No. 22 Tahun 2007

c)

UU No. 12 Tahun 2003

d)

UU No. 24 Tahun 2007

23.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu….

a)

Pasal 10 ayat (1)

b)

Pasal 10 ayat (2)

c)

Pasal 9 ayat (1)

d)

Pasal 9 ayat (2)

24.

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaran pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali….

a)

A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi

b)

B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota

c)

C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN

d)

D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraan pemilu.

25.

Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…

a)

A. DPRD

b)

B. Rapat Pleno

c)

C. KPU Pusat

d)

D. Gubernur

26.

Ketua KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya terhadap….

a)

A. KPU Provinsi

b)

B. Rapat Pleno

c)

C. Rapat Rutin

d)

D. KPU Pusat

27.

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat...

a)

a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi

b)

b. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi

c)

c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi

d)

d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi

e)

e. 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi

28.

Pemilihan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi di setiap penempatan provinsi yang dibentuk oleh KPU memiliki lima anggota di antaranya dari unsur masyarakat yaitu…..

a)

A. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan

b)

B. Akademisi, kejaksaan, dan kepolisian

c)

C. Tokoh agama, akademisi, dan pers

d)

D. Akademisi, tokoh masyarakat, dan professional

29.

Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

a)

a. Petugas Pemungutan Kecamatan

b)

b. Panitia Pemungutan Kecamatan

c)

c. Panitia Pemilihan Kecamatan

d)

d. Petugas Pemilihan Kecamatan

e)

e. Panitia Pemilu Kecamatan

30.

Berapa lama masa kerja PPS...?

a)

a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

b)

b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

c)

c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara

d)

d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

e)

e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara

31.

Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa..?

a)

a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota

b)

b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan

c)

c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota

d)

d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota

e)

e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota

32.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal- hal berikut, kecuali ....

a)

a. Nama dan alamat pelapor

b)

b. Pihak terlapor

c)

c. Waktu dan tempat kejadian perkara

d)

d. Uraian kejadian

e)

e. Saksi-saksi kunci

33.

Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu….

a)

A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc

b)

B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc

c)

C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap

d)

D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap

34.

Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah…

a)

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif

b)

B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil

c)

C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas

d)

D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil

35.

Berapa lama masa kerja PPK?

a)

a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara

b)

b. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

c)

c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara

d)

d. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

e)

e. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

36.

Berikut penjelasan daftar calon tetap anggota DPR yang benar. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kecuali .......

a)

A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilampirkan pas foto terbaru

b)

B. PPS mengumumkan daftar calon tetap anggota DPR-DPRD Provinsi dan DPRD Kota

c)

C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR

d)

D. KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi

e)

E. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota

37.

Kampanye pemilu dapat dilakukan ....

a)

A. Rapat terbatas

b)

B. Pertemuan tatap muka

c)

C. Pemasangan alat peraga di tempat umum

d)

D. Rapat umum

e)

E. Semua benar

38.

Siapa yang membantu KPU Wakil kota/Kabupaten dalam memutakhirkan data pemilih......

a)

A. Pantarlih

b)

B. Pantarlih dan PPS

c)

C. Pantarlih, PPS dan PPK

d)

D. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK

e)

E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan petugas pemilu

39.

Menurut Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945, syarat-syarat pengangkatan sebagai calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dengan…....

a)

A. UUD

b)

B. UU

c)

C. Peraturan Pemerintah

d)

D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

e)

E. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

40.

Prosedur kampanye pemilihan umum dilaksanakan tiga hari setelah peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemili sampao dengan masa tenang adalah.....

a)

A. Rapat terbatas

b)

B. Pertemuan pribadi

c)

C. Penyebaran Material Kamar kepada Publik

d)

D. Pemasangan alat peraga di tempat umum

e)

E. Semua jawaban benar

41.

Dalam pemilu, pemilih harus memilih tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Pernyataan ini mengacu pada asas penyelenggaraan pemilu yang......

a)

A. Langsung

b)

B. Umum

c)

C. Bebas

d)

D. Rahasia

e)

E. Jujur dan adil

42.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutus paling lama sengketa hasil pemilu…...

a)

A. 60 hari setelah diterimanya permohonan

b)

B. 45 hari setelah permohonan diterima

c)

C. 35 hari setelah permohonan diterima

d)

D. 30 hari setelah diterimanya permohonan

e)

E. 21 hari sejak diterimanya permohonan

43.

Jadwal Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2022 Menurut PKPU Nomor 3 tanggal berapa.......

a)

A. 17 Februari 2024

b)

B. 15 Februari 2024

c)

C. 14 Februari 2024

d)

D. 13 Februari 2024

e)

E. 18 Februari 2024

44.

KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, pasal dan ayat berapa…...

a)

A. Pasal 5 ayat 3

b)

B. Pasal 9(2)

c)

C. Pasal 9 ayat 1

d)

D. Pasal 1 angka 5

e)

E. Pasal 2 ayat 1

45.

Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK Kota dan PPS.....

a)

A. 9-7-5-5-3

b)

B. 11-7-5-5-3

c)

C. 7/5-5/7-5-5-5

d)

D. 9-5/3-5-5-3

e)

E. 7-5/7-3/5-5/3

46.

KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya...... bulan sebelum hari pemungutan suara

a)

A. 18

b)

B. 20

c)

C. 22

d)

D. 19

e)

E. 25

47.

Jumlah kursi anggota DPR-RI ditetapkan ... kursi

a)

A. 352

b)

B. 445

c)

C. 350

d)

D. 577

e)

E. 575

48.

Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya ...... Kursi dan paling banyak..... kursi

a)

A. 20 dan 35

b)

B. 20 dan 45

c)

C. 20 dan 55

d)

D. 25 dan 55

e)

E. 35 dan 75

49.

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak…

a)

A. 3

b)

B. 4

c)

C. 5

d)

D. 6

e)

E. 2

50.

Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh …..

a)

A. Pantarlih

b)

B. PPS

c)

C. PPK

d)

D. KPU Pemerintah/Kota

e)

E. Semua jawaban benar

51.

TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS.....

a)

A. 17 hari

b)

B. 10 hari

c)

C. 14 hari

d)

D. 15 hari

e)

E. 20 hari

52.

Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit … dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama ..

a)

A. 25%

b)

B. 20%

c)

C. 4%

d)

D. 10%

e)

E. 15%

53.

Berikut ini adalah tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali...

a)

A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum yang hadir dan petugas pengawas lapangan

b)

B. Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS

c)

C. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS

d)

D. melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

e)

E. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota

54.

Daftar Pemungutan Suara Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh...

a)

A. KPU kabupaten/Kota

b)

B. KPU RI

c)

C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

d)

D. KPPS

e)

E. PPS

55.

Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN adalah sebagai berikut, kecuali ...

a)

A. warga negara Indonesia

b)

B. Usia minimum adalah 20 (dua puluh) tahun

c)

C. Jujur, berkepribadian kuat, jujur dan adil

d)

D. Pendidikan minimal SMA atau sederajat

e)

E. Bukan anggota partai politik yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun sudah tidak menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan pesta

56.

Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....

a)

2009

b)

2004

c)

2014

d)

1999

e)

1997

57.

Petugas di Tempat Pemungutan Suara terdiri dari ... KPPS dan ... Linmas

a)

7 KPPS dan 3 Linmas

b)

5 KPPS dan 2 Linmas

c)

7 KPPS dan 2 Linmas

d)

5 KPPS dan 7 Linmas

e)

9 KPPS dan 2 Linmas

58.

Sebutkan kepanjangan dari PPS

a)

Petugas Pemilu Sementara

b)

Panitia Pemilu Sementara

c)

Petugas Pemilihan Sementara

d)

Petugas Pemungutan Suara

e)

Panitia Pemungutan Suara

59.

Sebutkan kepanjangan dari KPPS

a)

Kelompok Panitia Penyelenggara Suara

b)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

c)

Kelompok Panitia Penentu Suara

d)

Kelompok Penyelenggara Perolehan Suara

e)

Kelompok Panitia Pemungutan Suara

60.

Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada ... 

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Presiden

c)

DPR dan DPD

d)

DPR dan MPR

e)

DPR dan Presiden

61.

KPU Kabupaten/Kota dilantik oleh siapa?

a)

Ketua DPRD Kabupaten/Kota

b)

Bupati Walikota

c)

Gubernur

d)

KPU Provinsi

e)

KPU RI

62.

Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali :

a)

Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

b)

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan

c)

Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

e)

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps wilayah kerjanya

63.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :

a)

Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

b)

Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya

c)

Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

d)

Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye

e)

Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/ kepentingan terhadap calon

64.

Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa?

a)

Ketua Pengadilan Tinggi Anggota

b)

KPU RI

c)

Ketua DPRD Provinsi

d)

Gubernur

e)

Menteri Dalam Negeri

65.

Anggota KPU RI dilantik oleh siapa?

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Ketua DPR

c)

Ketua Mahkamah Konstitusi

d)

Ketua MPR

e)

Presiden

66.

Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan Sistem...

a)

First past the post

b)

Proporsional

c)

Two round system

d)

Distrik berwakil banyak

e)

Proporsionai terbuka

67.

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem....

a)

Distrik berwakil banyak

b)

Suara terbanyak

c)

Proporsional

d)

First past the post

68.

Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum...

a)

Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu

b)

Penetapan hasil pemilu

c)

Pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota

d)

Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

e)

Masa kampanye pemilu

Similar Resources on Wayground

Sinonim, Antonim, Analogi 2

70 questions

Sinonim, Antonim, Analogi 2

quiz

Worksheet

•

Professional Development

ttl

73 questions

ttl

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Tes 1

64 questions

Tes 1

quiz

Worksheet

•

Professional Development

LATIHAN SOAL

65 questions

LATIHAN SOAL

quiz

Worksheet

•

Professional Development