Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kelas EKONOMI APBN

Total questions: 44

Worksheet time: 29mins

Name
Class
Date
1.

Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber

penerimaan berupa ...

a)

hibah

b)

iuran

c)

pajak

d)

retribusi

e)

tabungan

2.

Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..

a)

Retribusi dan cukai

b)

DAU dan laba BUMN

c)

DAK dan pendapatan migas

d)

DAK dan pajak kendaraan bermotor

e)

Pajak pertambahan nilai dan bea masuk

3.

Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba atas BUMN dan pendapatan BLU disebut....

a)

Penerimaan Hibah

b)

Penerimaan perpajakan

c)

Penerimaan bukan pajak

d)

Pendapatan pajak dalam negeri

e)

Pendapatan pajak perdagangan Internasional

4.

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus disebut....

a)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

b)

Dana Alokasi Umum (DAU)

c)

Dana tranfer daerah

d)

Dana hibah

e)

Dana perimbangan

5.

Yang termasuk penerimaan pajak dari dalam negeri adalah....

a)

Penerimaan laba BUMN

b)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c)

Pajak ekspor

d)

Penerimaan dari migas

e)

Bea masuk

6.

Suatu perusahaan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan. Sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pemberian izin bangunan dikategorikan sebagai sumber

penerimaan berupa ...

a)

hibah

b)

iuran

c)

pajak

d)

retribusi

e)

tabungan

7.

Yang termasuk sumber pendapatam negara adalah.....

a)

Dana alokasi umum dan cukai

b)

Dana alokasi khusus dan pajak daerah

c)

Dana alokasi umum dan BUMN

d)

Pajak dan bea masuk

8.
Yang termasuk sumber pendapatan Negara adalah...
a)
Retribusi
b)
Dana Alokasi Khusus
c)
PPN
d)
Pajak daerah
9.

Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah..

a)

Retribusi dan cukai

b)

DAU dan laba BUMN

c)

DAK dan pendapatan migas

d)

DAK dan pajak kendaraan bermotor

e)

Pajak pertambahan nilai dan bea masuk

10.

Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba atas BUMN dan pendapatan BLU disebut....

a)

Penerimaan Hibah

b)

Penerimaan perpajakan

c)

Penerimaan bukan pajak

d)

Pendapatan pajak dalam negeri

e)

Pendapatan pajak perdagangan Internasional

11.

Berikut ini yang bukan merupakan sumber-sumber penerimaan negara adalah….

a)

dana bagi hasil, alokasi umum, dan khusus

b)

keuntungan dari badan usaha milik Negara

c)

pajak dan hibah

d)

denda dan barang rampasan oleh pemerintah

e)

bea masuk dan penerimaan sumber daya alam non migas

12.

Berikut sumber penerimaan pemerintah:

1)      PPh

2)      Pajak tontonan

3)      Dana alokasi khusus

4)      PPn

5)      Cukai

Yang merupakan penerimaan pemerintah pusat adalah ...

a)

1, 2, dan 4

b)

1, 3, dan 5

c)

1, 4, dan 5

d)

2, 3, dan 4

e)

2, 4, dan 5

13.

Sumber penerimaan yang berasal dari pajak adalah berikut ini, kecuali …

a)

Hibah

b)

Bea masuk

c)

BPHTB

d)

PPh

e)

PPnBM

14.

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal

Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

a)

(1), (2) dan (3)

b)

(1), (4) dan (5)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2), (5) dan (6)

e)

(4), (5) dan (6)

15.

Pemerintah suatu daerah memberikan bantuan

mesin kepada industri kecil agar barang yang diproduksi dijual dengan harga terjangkau. Bantuan

tersebut akan dimasukkan dalam belanja ...

a)

tidak terduga

b)

bagihasil

c)

subsidi

d)

modal

e)

hibah

16.

Berikut yang termasuk pengeluaran rutin dalam APBN adalah....

a)

Belanja pegawai, pembayaran bunga utang, dan belanja barang

b)

Belanja pegawai, subsidi, dan biaya pembangunan

c)

Belanja barang, subsidi, dan biaya pembangunan

d)

Belanja pegawai, belanja barang, dan biaya pembangunan

e)

Subsidi, biaya pembangunan, dan gaji pegawai

17.

Pembayaran bunga utang luar negeri oleh pemerintah pusat diklasifikasikan sebagai ....

a)

Belanja barang

b)

Belanja Modal

c)

Belanja pegawai

d)

Belanja Subsidi

e)

Belanja bunga

18.

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal

Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

a)

(1), (2) dan (3)

b)

(1), (4) dan (5)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2), (5) dan (6)

e)

(4), (5) dan (6)

19.

Yang bukan merupakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis belanja nya adalah....

a)

Benlanja pegawai

b)

Belanja pembangunan

c)

Bantuan sosial

d)

Pembayaran bunga utang

20.

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.


(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal


Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

a)

(1), (2) dan (3)

b)

(1), (4) dan (5)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2), (5) dan (6)

e)

(4), (5) dan (6)

21.

Data pengeluaran pemerintah pusat dan daerah:

1)      Bantuan pembangunan daerah

2)      Bantuan pembangunan perumahan

3)      Pembayaran cicilan utang luar negeri

4)      Belanja pegawai dan belanja barang

5)      Subsidi untuk menjaga stabilisasi ekonomi

Yang termasuk pengeluaran pemerintah pusat adalah ...

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 3, dan 5

c)

2, 3, dan 4

d)

2, 4, dan 5

e)

3, 4, dan 5

22.

Yang bukan merupakan komponen pengeluaran pemerintah ialah ...

a)

Pengeluaran pembiayaan Kementerian dan Lembaga Negara

b)

Subsidi

c)

Dana Perimbangan

d)

Investasi Swasta

e)

Dana otonomi khusus

23.

Pembayaran gaji pegawai negeri sipil daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk anggaran ...

a)

Belanja pembangunan

b)

Belanja rutin

c)

Belanja non-subsidi

d)

Belanja subsidi

Belanja

e)

pembangunan negara

24.

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

a)

(1), (2), (3), (4) dan (5)

b)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

c)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

d)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

e)

(5), (4), (3), (2) dan (1)

25.

Salah satu asas penyusunan APBN adalah kemandiria, yang berarti....

a)

Sumber penerimaan dari bantuan asing ditambah

b)

Pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap

c)

Mengutamakan pembangunan yang lebih bermanfaat

d)

Pengeluaran dalam negeri makin ditinggalkan

e)

Sumber penerimaan dalam negeri kian ditingkatkan

26.

Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan pengeluaran / belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

a)

defisit

b)

surplus

c)

berimbang

d)

defisit dinamis

e)

seimbang dinamis

27.

Rencana keuangan tahuan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah….

a)

APBN

b)

APBD

c)

APBS

d)

APBI

e)

APBM

28.

Penyusunan APBN merupakan wewenang

a)

DPR

b)

Pemerintah Daerah

c)

Menteri Keuangan

d)

Presiden dibantu menteri keuangan

e)

Menteri koordinator bidang perekonomian

29.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah jika RAPBN yang diajukan ditolak oleh DPR adalah ...

a)

Menggunakan APBN tahun yang lalu

b)

Menyusun kembali RAPBN baru

c)

Tetap menggunakan RAPBN tersebut

d)

Memperbaiki yang tidak mendapat persetujuan

e)

Menunggu sampai DPR menyetujui

30.

RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....

a)

DPRD

b)

Presiden

c)

BPK

d)

Menteri Keuangan

e)

DPR

31.

Dalam mekanisme APBN yang berwewenang menyusun RAPBN adalah....

a)

Presiden dan Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

DPR

d)

Presiden dan DPR

32.

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan dibawah ini. yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah...

a)

DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak

b)

RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan

c)

Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

d)

Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai APBN

33.
Pengajuan RAPBN dilakukan oleh...
a)
DPR
b)
BPK
c)
Pemerintah
d)
MPR
34.
Apabila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR tidak disetujui, maka pemerintah melaksanakan...
a)
Revisi RAPBN
b)
Tidak menggunakan APBN
c)
Mengusulkan RAPBN terbaru
d)
Melaksanakan APBN tahun lalu
35.

Rencana keuangan tahuan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - RI adalah….

a)

APBN

b)

APBD

c)

APBS

d)

APBI

e)

APBM

36.

Penyusunan APBN merupakan wewenang

a)

DPR

b)

Pemerintah Daerah

c)

Menteri Keuangan

d)

Presiden dibantu menteri keuangan

e)

Menteri koordinator bidang perekonomian

37.

Pengawasan APBN dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yaitu ....

a)

Badan Pemeriksa Keuangan

b)

DPD

c)

KPK

d)

Ombusman

38.

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

a)

(1), (2), (3), (4) dan (5)

b)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

c)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

d)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

e)

(5), (4), (3), (2) dan (1)

39.

Kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menyusun APBN disebut kebijakan ....

a)

Fiskal

b)

Moneter

c)

Anggaran

d)

Pemerintah

e)

Pembangunan

40.

Pihak yang bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk RUU PAN adalah....

a)

Presiden

b)

BPK

c)

Menteri Keuangan

d)

DPR

e)

DPRD

41.

RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....

a)

Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

BPK

d)

DPRD

e)

DPR

42.

Lembaga yang bertugas mengawasi APBN adalah …

a)

Presiden

b)

DPR

c)

BPK

d)

MPR

e)

Menteri keuangan

43.

Kebijakan pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebut kebijakan ...

a)

Pembangunan

b)

Pemerintahan

c)

Fiskal

d)

Moneter

e)

Subsidi

44.

Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) oleh Pemerintah kepada DPR dilakukan melalui…..

a)

Sidang Istimewa

b)

Sidang Paripurna

c)

Informal Meeting

d)

Rapat Badan Anggaran

e)

Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran.

Similar Resources on Wayground

Kuis Cerdas Cermat Anggota

40 questions

Kuis Cerdas Cermat Anggota

quiz

Worksheet

•

Professional Development

DMS Summative 2

44 questions

DMS Summative 2

quiz

Worksheet

•

University - Professi...

Matematika

40 questions

Matematika

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Undang-undang Penerbangan

41 questions

Undang-undang Penerbangan

quiz

Worksheet

•

9th Grade - Professio...

Formidable 2023

40 questions

Formidable 2023

quiz

Worksheet

•

Professional Development

SABHARA

40 questions

SABHARA

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Soal Tes Radiologi

40 questions

Soal Tes Radiologi

quiz

Worksheet

•

Professional Development