Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang–undangan, yaitu...

Unsur pokok pikiran pada konsiderans UU, Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk unsur...

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diatur dengan...

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilakukan secara elektronik, yaitu pada tahap...

Menurut Burkhardt Krems Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu Teori Perundang-Undangan dan Ilmu Perundang-Undangan (Gesetzgebungslehre). Ilmu Perundang-Undangan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian. Di bawah ini yang bukan termasuk bagian dari Ilmu Perundang-Undangan adalah...

Pancasila sebagai rechtsidee yang merupakan bintang pemandu sehingga dipersamakan dengan staatsfundamentalnorm, pertama kali disampaikan oleh..

Teori sebagai dasar diperlukannya etika terapan yang mempunyai pengertian bahwa tujuan tertinggi hidup manusia adalah kebahagiaan, dan untuk itu kegiatan manusia harus disertai keutamaan intelektual dan moral, merupakan teori..

Teori sebagai dasar diperlukannya etika terapan yang mempunyai pengertian bahwa perbuatan individu harus didasarkan atas kesadaran etis yang bersifat universal (imperatif) sehingga perbuatan tersebut dapat diterima semua orang, merupakan teori..

Menjaga kerahasiaan perkara dan para pihak sebelum putusan dibacakan atau secara general termasuk dalam prinsip respect for privacy and confidentiality merupakan penerapan prinsip etika dari teori...

Seseorang yang memiliki kekuatan karakter kecerdasan sosial dan emosional termasuk dalam kategori keutamaan karakter...

Adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan termasuk bagian dari prinsip...

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif merupakan pengertian ... dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas yang tepat untuk menggantikan 3 (tiga) titik dalam kalimat sebelumnya, yaitu...

Selain berdasarkan permohonan kepada MA, peraturan perundang-undangan dapat diuji MA dan diputus berdasarkan...

Apakah Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara formiil?

Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kecuali...

Pembentukan hukum tidaklah berdasarkan kasus per kasus, tetapi dibentuk oleh lembaga yang memegang kekuasaan pembentuk undang-undang (legislative power), merupakan ciri dari sistem hukum...

Achmad Ali menyatakan bahwa realitas Sistem Hukum Indonesia memiliki karakteristik perundang-undangan (Eropa Kontinental), hukum adat (Customary Law), Hukum Islam dan Peradilan Agama (Muslim Law System), Hakim dapat mengikuti Yurisprudensi (Common Law), sehingga Sistem Hukum Indonesia termasuk dalam...

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, terdiri atas:

Di PT TUN yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, yaitu..

Jimly Asshiddiqie, Ahmad Sukardja, Dahlan Thaib, dan Tahir Azhary menganggap bahwa dokumen tertulis pertama yang dapat diperbandingkan dengan konstitusi modern, yaitu...

Di bawah ini yang bukan termasuk kesepakatan seluruh fraksi MPR pada Sidang Tahunan MPR 1999 mengenai arah perubahan UUD 1945, yaitu kecuali...

Yang merupakan kelompok desentralisasi dimana terjadi pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan dan pemerintahan (regelende en besturende bevoegheiden) kepada unit daerah otonom, yaitu..

Pendelegasian kewenangan (transfer of authority) berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintahan daerah yang berada di luar jangkauan pemerintah pusat termasuk dalam pengertian desentralisasi...

Yang bukan termasuk fungsi kontrol atau pengawasan dan pengaturan oleh parlemen, yaitu...