Landasan hukum dilakukannya pemungutan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di Indonesia :

Landasan strategi pemungutan pajak di Indonesia  adalah :

 Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas dasar

Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak atas dasar

Azas falsafah hukum yang menjadi salah satu syarat pembuatan U.U.Pajak :

Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak, dalam arti adil pada perundang-undangannya maupun pelaksanaannya , merupakan  :

WP diberikan keringanan untuk tidak membayar denda / bunga , namun tetap diwajibkan untuk membayar utang pokoknya,   merupakan salah satu cara mengakibatkan berakhirnya utang pajak : 

Pajak-pajak yang umumnya timbul karena suatu kejadian atau perbuatan yang tidak diketahui sebelumnya siapa yang melakukan  termasuk :

Adanya ketentuan pajak terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh menganut faham :

Apabila Wajib Pajak secara ikhlas bersedia membayar pajak yang terutang penagihannya telah daluwarsa :

Makna “ daluwarsa “  sehubungan dengan berakhirnya utang pajak adalah :

Stelsel  pemungutan U.U. No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD STDD U.U.No.11 Tahun 2020

Sistem pemungutan U.U. No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh STDD U.U.No.7 Tahun 2021

Sistem pemungutan U.U. No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN STDD U.U. No. 7  Tahun 2021 

Sistem pemungutan U.U. No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB STDD U.U.No.11 Tahun 2020  

Ditetapkannya Pengusaha Kecil dikecualikan dari kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam pasal 3A ayat ( 1 ) U.U.PPN menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu : 

Ditetapkannya tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 21/23/26 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014  menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :  

Keberadaan  Pasal 7 ayat ( 1 ) U.U.PPh tentang PTKP  menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :

Keberadaan  Pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pasal 4 ayat ( 1 )  U.U.PPh dan Pasal 4 ayat ( 1 ) U.U.PPN tentang subjek dan objek menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu : 

Sistem pemungutan U.U. No. 11 Tahun 2020 Tentang Tentang Bea Meterai

Sistem pemungutan U.U. No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD  STDD U.U.No. 11 Tahun 2020

Timbulnya utang pajak dalam U.U. No.7 Tahun 1983 Tentang PPh STDD U.U.No.11 Tahun 2020  

Timbulnya utang pajak dalam U.U. No.12 Tahun 1994  Tentang PBB STDD U.U.No.11 Tahun 2020

Pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pada saat gaji dibayarkan menganut azas

Self assessment system menganut azas

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%  yang diatur dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) U.U.No.8 tahun 1983 STDD U.U.No.7 Tahun 2021 termasuk tarif :

Tarif  pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang  pribadi yang diatur dalam Pasal 17 ayat ( 1 )  huruf  a U.U.No.7  tahun 1983  STDD U.U.No.7 Tahun 2021 termasuk tarif:

Tarif  pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan  yang diatur dalam Pasal 17 ayat ( 1 )  huruf  b U.U.No.7  tahun 1983  STDD U.U.No.7 Tahun 2021 termasuk tarif:

Bea Meterai  sebesar  Rp. 10.000, atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan  yang diatur dalam Pasal  3 ayat ( 1 )   U.U.No.11  tahun 2020   termasuk tarif:

Alasan U.U. tentang PBB & Bea Meterai serta U.U.  tentang PDRD  dikategorikan sebagai hukum pajak formil sekaligus hukum pajak materiil adalah karena isinya memuat tentang ;

Alasan PPh  dan PBB Sektor  P2 dan Sektor  P3  termasuk pajak langsung adalah;

Alasan U.U. No.8 Tahun 1983 Tentang PPN STDD U.U.No.7 Tahun 2021    termasuk pajak tidak langsung adalah;

Adilnya Negara memungut pajak dengan alasan “ Pajak disamakan dengan pompa “ dinyatakan dalam teori :

Tarif pajak PBB sektor P2 yang dikenakan atas objek pajak paling tinggi  sebesar 0,3% yang diatur dalam Pasal 80  ayat ( 1 ) U.U.No.28 tahun 2009 tentang PDRD ( PBB ) STDD U.U.No.7 Tahun 2021 termasuk tarif :

PBB sektor P2 PBB yang diatur dalam U.U.No.28 tahun 2009 tentang PDRD ( PBB ) STDD U.U.No.7 Tahun 2021 termasuk  :

PBB sektor P3 yang diatur dalam U.U.No.12 tahun 1985 STDD U.U.No.7 Tahun 2021 termasuk :

Adanya penghasilan tertentu dikenai pajak bersifat final  seperti bunga deposito sebagaimana diatur  dalam Pasal 4 ayat ( 2 )  U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh juga menganut faham :

Suatu azas pemungutan pajak yang digantungkan pada tempat kediaman WP di suatu Negara dinamakan :

Suatu azas pemungutan pajak yang digantungkan pada adanya suatu sumber disuatu Negara  dinamakan : 

Disebut hukum pajak materiil apabila isinya memuat tentang ;

Tidak disebut hukum pajak formil  apabila isinya memuat tentang ;

Alasan U.U. No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikategorikan sebagai hukum pajak formil karena isinya tidak memuat tentang ;

Alasan U.U. No.7 tahun 1983 tentang PPh dan U.U No.8 tahun 1983 tentang PPN dikategorikan sebagai hukum pajak materiil karena isinya memuat tentang ;

Tax evasion dalam bidang keuangan

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak  dinamakan

Setiap Wajib Pajak wajib membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun yang lalu dinamakan  stelsel pemungutan

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang setelah ditetapkan oleh aparatur perpajakan  dinamakan

Jika pajak terutang ditentukan pada awal tahun pajak

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pada hakekatnya atas persetujuan rakyat adalah sesuai

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang diatur dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) U.U.No.42 tahun 2009. ( PPN ) termasuk tarif :

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang diatur dalam Pasal 17 ayat ( 1 ) huruf a U.U.No.36 tahun 2008 ( PPh ) termasuk tarif

Bea Meterai sebesar Rp. 6.000, atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat ( 3 ) U.U.No.13 tahun 1985 termasuk tarif

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5% yang diatur dalam Pasal 5 U.U.No.12 tahun 1994 ( PBB ) termasuk tarif

PPh yang diatur dalam U.U.No.7 tahun 1983 STDD U.U.No.36 tahun 2008 termasuk

PPN yang diatur dalam U.U.No.8 tahun 1983 STDD U.U.No.42 tahun 2009 termasuk

PBB yang diatur dalam U.U.No.12 tahun 1985 STDD U.U.No.12 tahun 1994 termasuk

PBB yang diatur dalam U.U.No.12 tahun 1985 STDD U.U.No.12 tahun 1994 termasuk

Adanya ketentuan pajak terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh menganut faham

Adanya ketentuan Wajib Pajak setiap bulan harus membayar angsuran PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh juga menganut faham

Adanya penghasilan tertentu dikenai pajak bersifat final seperti bunga deposito sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat ( 2 ) U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh juga menganut faham

Utang pajak timbul bukan karena adanya ketetapan dari fiskus melainkan karena Undang-undang berlaku sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) U.U.KUP adalah sesuai

 Utang pajak baru timbul jika sudah adanya ketetapan dari fiskus sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat ( 1 ) U.U.PBB adalah sesuai ajaran

Apabila Wajib Pajak secara ikhlas bersedia membayar pajak yang terutang penagihannya telah daluwarsa :

Makna “ daluwarsa “ sehubungan dengan berakhirnya utang pajak adalah :

Dokumen yang dibuat oleh 1 pihak terutang bea materai adalah pada saat

Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak terutang bea materai adalah pada saat : 

Dokumen yang dibuat diluar negeri terutang bea materai adalah pada saat

Cek dikenakan bea materai sebesar :

Bilyet giro diberikan biaya materai sebesar: 

PBB yang terutang menurut SPPT harus dilunasi paling lambat :

Daluwarsa penagihan PBB termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan

Tempat terutang PBB adalah

Keterlambatan pembayaran PBB akan dikenakan sanksi 

SPOP ( surat pemberitahuan objek pajak ) PBB yang diterima subjek pajak wajib dikembalikan  

Apabila NPOP BPHTB tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka dasar pengenaan BPHTB adalah

BPHTB terutang karena waris dan hibah wasiat adalah 

Tempat BPHTB terutang adalah  

Wajib pajak yang memperoleh hak atas dan tanah bangunan yang tidak berfungsi karena bencana alam berhak memperoleh pengurangan BPHTB sebesar

Tanah dan atau bangunan untuk kepentingan pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan berhak mendapat keuntungan pengurangan BPHTB sebesar

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran gaji karyawan harus disetor paling lama

PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa kepada WP LN harus disetor paling lama :

 PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor PT.BCA Tbk 

PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran bulanan PPh PT.BCA Tbk harus disetor paling lama

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran sewa / charter mobil / bus harus disetor paling lama :  

PPh Pasal 4 ayat ( 2 ) yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran sewa gedung untuk KCP harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran honorariun tenaga pengajar PPA BCA harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa cleaning service kepada perusahaan penyedia tenaga kerja harus disetor paling lama :

 PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM harus disetor paling lama :

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa penyelenggara kegiatan Gebyar BCA harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran honorariun tenaga medis yang bertugas di poliklinik Wisna Asia BCA harus disetor paling lama :

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa keamanan kepada perusahaan penyedia tenaga kerja harus disetor paling lama

 Sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000. diberikan kepada WP yang tidak menyampaikan dalam waktu yang ditetapkan ;  

Sanksi berupa denda administrasi sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar dalam hal ; 

Sanksi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar melalui SKPKB dalam hal ;