NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSoal LCC Kanwil DJPb Provinsi Lampung Paket II
Total questions: 35
Worksheet time: 20mins
Name
Class
Date
1.
Sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan pengganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yaitu:
a)
SAKTI
b)
SPAN
c)
MPN
d)
ADK
2.
Pendaftaran Kontrak ke KPPN atas data Kontrak dan data Supplier penerima pembayaran didaftarkan oleh PPK paling lama berapa hari kerja setelah Kontrak ditandatangani:
a)
2 (dua) hari kerja
b)
3 (tiga) hari kerja
c)
4 (empat) hari kerja
d)
5 (lima) hari kerja
3.
Pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat peruintah kerja lainnya disebut :
a)
Pembayaran Langsung
b)
Tambahan Uang Persediaan
c)
Penggantian Uang Persediaan
d)
Penihilan
4.
Dalam menyusun Kajian Fiskal Regional, dibutuhkan data pertumbuhan ekonomi. Data tersebut didapat dari?
a)
Bank Indonesia
b)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
c)
Badan Pusat Statistik
d)
Kementerian koordinator bidang perekonomian
5.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro yang menjadi tugas KPPN dilakukan oleh :
a)
Sub Bagian Umum
b)
Seksi Vera
c)
Seksi Pencairan Dana
d)
Seksi Bank
6.
Yang bukan bagian dari pengaplikasian Tugas Regional Chief Economist yaitu
a)
Asistensi Pembinaan BLUD
b)
Asset and Liability Committee
c)
Monitoring kredit program
d)
Pembagian alokasi Transfer ke Daerah
7.
Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, batas waktu lapor SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret tahun ...?
a)
Sebelumnya
b)
Berjalan
c)
Selanjutnya
d)
Kabisat
8.
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang, yang dibuat oleh :
a)
Operator SAS
b)
Kuasa Pengguna Anggaran
c)
Pejabat Pembuat Komitmen
d)
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
9.
Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dapat digunakan untuk pengeluaran jenis belanja sebagai berikut, kecuali
a)
Belanja Modal
b)
Belanja Pegawai
c)
Belanja Barang
d)
Belanja Lain-lain
10.
Aplikasi SAKTI terdiri dari beberapa modul/kelompok modul, kecuali
a)
Modul Penganggaran
b)
Modul Perencanaan
c)
Modul Komitmen
d)
Modul Pembayaran
11.
Bendahara membayarkan honorarium kepada Iqbal seorang PNS Golongan III/d, terhadap pembayaran tersebut bendahara harus memotong PPh pasal 21 sebesar....
a)
0
b)
0.05
c)
0.1
d)
0.15
12.
Dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah
a)
Kuitansi pembayaran pembelian ATK untuk keperluan kantor sebesar Rp3.000.000
b)
Surat Perjanjian Kerja dengan honorer
c)
Kuitansi renovasi gedung senilai Rp2.000.000
d)
Bukti pembayaran gaji kepada pegawai senilai Rp12.000.000
13.
Anda ikut berlomba. Anda menyalip orang di posisi nomor dua. Sekarang posisi anda nomor berapa?
a)
Satu
b)
dua
c)
tiga
d)
empat
14.
Penyelesaian urusan akuntansi dan pelaporan keuangan kanwil DJPb selaku satker dikelola oleh:
a)
Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
b)
Subbagian Keuangan
c)
Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
d)
Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan
15.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri atas:
a)
SAU dan SAI
b)
SABUN dan SAI
c)
SiAP dan SAU
d)
SABUN dan SiAP
16.
Tangung jawab Kuasa BUN daerah sesuai dengan PMK 210 adalah
a)
Bertanggungjawab memastikan ketersediaan dana dalam rangka pencairan dana atas beban DIPA
b)
Bertanggungjawab terhadap kesesuaian penerima pembayaran pada SPM dan ketepatan waktu penerbitan SP2D
c)
Melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran
d)
Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran dalam rangka manajemen kas
17.
Pada Aplikasi SAKTI, Pengelolaan data capaian output dilaksanakan pada modul:
a)
Modul Bendahara
b)
Modul Komitmen
c)
Modul Akuntansi dan Pelaporan
d)
Modul Pembayaran
18.
Berikut yang bukan merupakan tugas dari Seksi Kepatuhan Internal pada Kanwil DJPb adalah
a)
Pengelolaan pengaduan
b)
Pengelolaan risiko
c)
Kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai
d)
Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
19.
Manakah yang tidak sesuai terkait Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah?
a)
Dapat digunakan untuk belanja barang operasional
b)
Dapat digunakan untuk belanja pegawai
c)
Dapat digunakan untuk belanja perjalanan dinas
d)
Dapat digunakan untuk belanja televisi Rp 25.000.000
20.
KPA bertanggungjawab secara … kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya
a)
Formal
b)
Materiil
c)
Formal dan materiil
d)
Mutlak
21.
Suatu seri: 9-5-1-2-10-6-2-3-11 -7- seri selanjutnya adalah
a)
3
b)
4
c)
12
d)
8
22.
Persediaan yang masuk terlebih dahulu dicatat sebagai persediaan yang pertama kali keluar, merupakan metode penilaian persediaan….
a)
Rata-rata tertimbang
b)
FIFO (First in First out)
c)
Periodik
d)
Nilai Total
23.
Kepanjangan dari SAKTI adalah
a)
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
b)
Sistem Aplikasi Keuangan Tepat dan Instan
c)
Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi
d)
Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi
24.
Jika terjadi kesalahan dalam memilih Jenis BMN pada Aplikasi SAKTI, apakah yang harus dilakukan?
a)
Koreksi Jumlah
b)
Koreksi Jenis
c)
Transfer Masuk-Keluar
d)
Reklasifikasi Masuk-Keluar
25.
……. : API = …… : MATAHARI
a)
Panas : Hangat
b)
Merah : Jingga
c)
Panas : Terang
d)
Hujan : Awan
26.
Pernyataan bahwa biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan
sebesar nilai wajar pada:
a)
Tanggal perolehan
b)
Tanggal perjanjian
c)
Tanggal pemesanan
d)
Tanggal pembayaran
27.
Yang tidak termasuk tanggung jawab pemeriksa adalah
a)
Memberikan jaminan bahwa semua pelanggaran atas peraturan perundang-undangan akan terdeteksi
b)
Mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik
c)
Mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik
d)
Menggunakan pertimbangan profesional
28.
Dalam hal KPA berhalangan, maka dapat ditunjuk Pelaksana tugas KPA yang mempunyai kriteria
sebagai berikut, kecuali:
a)
Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah kepala satker yang memiliki tusi terkait keuangan/umum/rumah
tangga/tata usaha kepegawaian/perlengakapan
b)
Pejabat 2 (dua) tingkat dibawah kepala satker yang memiliki tusi terkait keuangan dalam hal
pejabat pada huruf a berhalangan
c)
Pejabat dari luar satuan kerja yang bersangkutan
d)
Merupakan Pejabat pelaksana tugas kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker dalam
hal pejabat pada huruf a dan huruf b berhalangan atau menjabat sebagai PPK
29.
Pejabat pembuat dokumen harus mengadministrasikan dokumen perikatan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dokumen yang menjadi dasar timbulnya hak tagih kepada
negara adalah, kecuali
a)
Surat Perintah Kerja (SPK)
b)
Surat perjanjian
c)
Surat berita acara penyerahan pekerjaan
d)
Surat/bukti pesanan
30.
Berikut ini yang bukan tanggungjawab seorang PPK adalah
a)
Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara
b)
Kebenaran data supllier dan data Kontrak
c)
Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan
d)
Kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih
31.
Jika Bandung adalah kucing dan Surabaya adalah kambing maka Jakarta adalah …
a)
Kuda
b)
Ayam
c)
Merak
d)
Burung
32.
Siapakah yang ditetapkan untuk menjadi PPK BUN dalam Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di daerah?
a)
Kepala KPPN
b)
Kepala Subbagian Umum
c)
Kepala Seksi Bank
d)
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
33.
Jika satuan kerja terlambat menerbitkan Surat hasil Rekonsiliasi sampai batas waktu penerbitan SHR, maka SPM yang boleh di proses pada bulan berikutnya hanya
a)
SPM TUP
b)
SPM GU
c)
SPM LS Pengadaan Barang
d)
SPM UP pengajuan pertama
34.
Berikut ini informasi yang tidak wajib dicantumkan dalam Surat Perintah Kerja adalah
a)
Nama dan kode Satker
b)
Nama dan kode KPPN Pembayar
c)
Nama PPK
d)
Nama Penyedia
35.
Berikut ini jenis kebhinekaan yang ada di Indonesia, kecuali
a)
Kebhinekaan Mata Pencaharian
b)
Kebhinekaan Ideologi
c)
Kebhinekaan Agama
d)
Kebhinekaan Ras
Reset
