NEW
Font size
WorksheetsLomba Cerdas Cermat 2023
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Re-formulasi IKPA 2022 memperhitungkan sebanyak ....... jenis kode revisi.
12
10
14
7
Yang bukan merupan tugas dari KPA Pengelola Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah:
Menyusun dan menyampaikan laporan proyeksi penyaluran Dana Desa
Melakukan konfirmasi capaian output antara laporan capaian output dengan realisasi fisik
Melakukan penyaluran Dana Desa dari hasil pemotongan Dana Desa setiap Kab/Kota untuk disalurkan ke Rekening Kas Desa
Melakukan verifikasi atas keseuaian dokumen persyaratan penyaluran
Pernyataan yang benar mengenai Uang Persediaan yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran adalah:
Membebani akun Belanja Modal
Membebani akun Belanja Barang
Dapat membebani seluruh akun Belanja
Belum membebani akun Belanja
Implementasi dari pelaksanaan Regional Chief Economist diwujudkan melalui ...
New Kajian Fiskal Regional, Asset Liabilities Commite (ALCO), Cash Planning Information
Network (CPIN), Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (FKPKND)
New Kajian Fiskal Regional, Cash Planning Information Network (CPIN), Forum Koordinasi
Pengelolaan Keuangan Negara
New Kajian Fiskal Regional, Asset Liabilities Commite (ALCO), Cash Planning Information Network (CPIN)
New Kajian Fiskal Regional, Asset Liabilities Commite (ALCO), Cash Planning Information Network (CPIN), Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN)
Satker KPU A dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak menerima hibah dalam bentuk uang dari Pemda Kabupaten B. Sesuai PMK 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, diatur bahwa Satker KPU melakukan penyesuaian pagu DIPA karena menerima hibah langsung dalam bentuk uang. Penyesuaian pagu DIPA dilakukan sebesar
semua jawaban benar
sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran
sebesar realisasi penerimaan hibah
paling tinggi sebesar perjanjian hibah
Berikut yang bukan merupakan unsur dari APBN adalah...
Pembiayaan
Belanja
Pendapatan
Beban
Dalam APBN, terdapat dua pengeluaran, yaitu..
Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pengeluaran Pemerintah Daerah
Belanja Pemerintah Pusat; dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Belanja Kementerian/Lembaga dan Belanja Non Kementerian/Lembaga
Pada tingkat wilayah, data keuangan yang digunakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menyusun Government Finance Statistics (GFS) didasarkan
pada:
Data APBD
Residensial/aktivitas ekonomi pada suatu wilayah
Kantor Bayar/KPPN pada lingkup wilayah
Realisasi dana transfer
Ketentuan pelaporan gratifikasi adalah sebagai berikut…
Pelaporan gratifikasi melalui UPG dapat dilakukan dalam waktu 7 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi
Pelaporan gratifikasi melalui UPG dapat dilakukan dalam waktu 10 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi
Pelaporan gratifikasi melalui UPG dapat dilakukan dalam waktu 15 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi
Pelaporan gratifikasi melalui UPG dapat dilakukan dalam waktu 20 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi
Sesuai ketentuan yang berlaku, jumlah aspek dan indikator yang digunakan dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk tahun anggaran 2022 adalah ….
3 Aspek dan 8 Indikator
4 Aspek dan 13 Indikator
4 Aspek dan 8 Indikator
3 Aspek dan 9 Indikator
Ruang lingkup perbendaharaan negara meliputi, kecuali:
Pengelolaan kas
Penyelesaian kerugian negara
Pengelolaan piutang dan utang negara
Pemeriksaan keuangan negara
Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah definisi:
WBK/WBBM
Area integritas
Good governance
Zona integritas menuju WBK/WBBM
Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut
Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak
Kelengkapan dokumen pendukung SPP
Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih
semua benar
Suatu Satuan Kerja Pengelola APBN memiliki Uang Persediaan (UP) sebesar Rp300 Juta. Apabila Satuan Kerja tersebut tidak mengajukan permohonan perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah dan UP Tunai kepada Kepala Kanwil DJPb, maka besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yang dimiliki oleh Satuan Kerja tersebut sebesar...
Rp180 Juta
Rp150 Juta
Rp120 Juta
Rp90 Juta
Pada aplikasi SAKTI, bagian/modul yang berfungsi untuk pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data supplier, kontrak, dan BAST adalah:
Modul Administrasi
Modul Penganggaran
Modul Komitmen
Modul Pembayaran
Penggantian password user SAKTI secara berkala sesuai KMK No 942/KMK.02/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di lingkup Kemenkeu dilakukan minimal..
3 bulan sekali
6 bulan sekali
9 bulan sekali
sesuai kebutuhan
Jenis kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai pada setiap jenjang jabatan, adalah kecuali…
Kompetensi Manajerial
Kompetensi Analisis
Kompetensi Sosial Kultural
Kompetensi Teknis
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam system penganggaran. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja paling sedikit mengandung 3 prinsip di bawah ini kecuali
Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tusi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function)
Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manage)
Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented)
Prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran
Jenis Transfer ke Daerah dari kelompok DAK Non Fisik yang baru disalurkan melalui KPPN di seluruh Indonesia mulai tahun 2022 adalah …
BOP PAUD dan BOP Kesetaraan
BOP dan BOS
DAU dan DBH
BOP dan BOK
Salah satu jenis revisi DIPA ralat administrasi yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yaitu ….
Perubahan/ penambahan nomor register pinjaman dan/ atau hibah luar negeri
Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/ atau Satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan
Pencantuman/penghapusan/perubahan volume dan alokasi anggaran pembangunan/ renovasi gedung/bangunan dan/ atau kendaraan bermotor berupa penambahan volume dan/ atau penambahan alokasi anggaran yang mengakibatkan penambahan volume
Perubahan kantor bayar (KPPN)/lokasi Satker antar-Kanwil DJPb sepanjang belum ada realisasi pada tahun anggaran berkenaan
Manakah pernyataan yang kurang tepat pada penerapan administrasi elektronik dalam pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah
Mengunggah dokumen pdf
Menggunakan full data eletronik
transaksi yang dilaksanakan secara elektronik
tidak menggunakan dokumen hardcopy
Salah satu pelaksanaan perjadin adalah dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya (dalam kantor) di luar kota. Hak apa saja yang diperoleh oleh pelaksana perjadin tersebut?
uang harian, transpor pegawai, biaya penginapan
uang harian, uang saku rapat, transpor pegawai, biaya penginapan
uang saku rapat, dan transpor pegawai
transpor pegawai, dan biaya penginapan
Beberapa konsep yang digunakan untuk mendefinisikan belanja berkualitas adalah sebagai berikut, kecuali ...
Kebijakan peningkatan kualitas belanja dilakukan dengan penguatan value for money yaitu produktif (nilai ekonomi), efisien, dan efektif
Belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan yang dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, transparan, dan akuntabel
Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Belanja dapat dikatakan berkualitas bila telah tercatat/teradministrasi dengan benar
Kepala BPKAD Kabupaten A menghungi Saudara sebagai Kepala KPPN yang secara ex officio merupakan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Kepala BPKAD menyampaikan bahwa berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten A, terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebesar Rp250 juta dan Kepala Desa sudah menjadi tersangkka. Selanjutnya Bupati telah menonaktifkan Kepala Desa definitif dan menunjuk Pj Kepala Desa agar jalannya pemerintahan desa teteap berjalan. Kepala BPKAD meminta saran kepada Saudara terkait dengan penyaluran Dana Desa. Hal yang paling tepat Saudara sampaikan adalah:
Meminta Kepala BPKAD berkonsultasi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri karena Dana Desa yang sudah ditransfer dari RKUN ke Rekening Kas Desa sudah merupakan kewenangan dari Kemendagri yang mengatur
Kepala KPPN menyampaikan nota dinas ke Direktur Pelaksanaan Anggaran melalui Kepala Kanwil DJPb untuk meminta keputusan penghentian penyaluran Dana Desa
Bupati Kabupaten A menyampaikan surat pemberitahuan ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kejadian fraud di Desa X dilampiri dengan data pendukung dan meminta agar dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa untuk tahap berikutnya
Semua pernyataan salah
Pembayaran dengan mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu debit/cash management system (CMS) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke rekening penyedia barang/jasa dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace disebut...
Digital Payment
Digital Expenditure
Digital Procurement
Digital Placement
Dalam rangka penempatan dana, rapat ALCO dilakukan bertujuan untuk melakukan analisis kondisi pasar keuangan, likuiditas perbankan, dan risiko perbankan serta menetapkan limit dan rekomendasi terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga. ALCO adalah singkatan dari...
Asset Liaison Commander
Asset Liability Commander
Asset Liability Committee
Asset Liaison Committee
Manakah dari pernyataan berikut yang tepat terkait Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Posisi saldo kas negara pada akhir tahun anggaran yang terdapat pada Rekening Umum Kas Negara
Sisa saldo kas negara yang berasal kegiatan operasional Bendahara Umum Negara pada tahun anggaran yang lalu
Akumulasi SilPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan
Akumulasi defisit/surplus dari penerimaan negara dan belanja negara ditambah dengan neto pembiayaan tahun yang lalu
Dalam rangka menyusun proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan maka dibentuklah tim yang beranggotakan semua perwakilan Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya secara langsung mengelola pengeluaran dan/atau penerimaan negara, tim tersebut adalah
Cash Planning Information Network (CPIN)
Regional Chief Economist (RCE)
Asset and Liability Management Commite (ALM Committe)
Treasury Asset and Liability Committee (Treasury ALCO)
Mulai tahun anggaran 2022, Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor baru dengan nilai Rp23.000.000,- semestinya dialokasikan/dibebankan pada akun?
Akun 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan)
Akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan)
Akun 521253 (Belanja Gedung dan Bangunan Ekstrakomtabel)
Akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)
Manakah pernyataan mengenai nilai kapitalisasi berikut yang benar?
Nilai kapitalisasi untuk Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1 juta, Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp 20 juta
Nilai kapitalisasi untuk Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1 juta, Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp 25 juta
Nilai kapitalisasi untuk Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1 juta, Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp 15 juta
Nilai kapitalisasi untuk Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 300.000, Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp 10 juta
