WorksheetsPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Total questions: 27
Worksheet time: 28mins
PT Cahaya Bintang (PKP) berkewajiban untuk menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Material (BKP) yang telah dipungut pada tiap pembelian konsumennya. Pada peristiwa ini terdapat salah satu Karakteristik PPN yaitu:
PAJAK OBJEKTIF
PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI
PAJAK TIDAK LANGSUNG
TIDAK MENIMBULKAN EFEK PAJAK BERGANDA
DIKENAKAN BERTAHAP DENGAN METODA PK-PM
PT MAJU TERUS (PKP) Telah membayar PPN Sebesar Rp100.000.000 atas barang (BKP) dagangan yang dibeli pada PT TERUS KEDAPAN (PKP). Selanjutnya PT MAJU TERUS Menjual barang tersebut pada Tuan Ardi dan memungut PPN sebesar Rp120.000.000., atas transaksi tersebut sehingga PT Maju Terus kurang Bayar sebesar Rp20.000.000., Pada peristiwa ini terdapat salah satu karakteristik PPN yaitu:
PAJAK OBJEKTIF
PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI
PAJAK TIDAK LANGSUNG
TIDAK MENIMBULKAN EFEK PAJAK BERGANDA
DIKENAKAN BERTAHAP DENGAN METODA PK-PM
Mr. JACOB seorang tenaga kerja ahli di PT KEDEPAN TERUS (PKP) berkebangsaan Jerman Membayar PPN atas Pembelian Barang-barang Elektronik (BKP) yang akan digunakannya selama berada di indonesia. Karakteristik PPN yang terdapat dalam peristiwa ini adalah:
PAJAK OBJEKTIF dan PAJAK TIDAK LANGSUNG
PAJAK OBJEKTIF dan TIDAK MENIMBULKAN EFEK PAJAK GANDA
PAJAK ATAS KONSUMSI dan DIKENAKAN BERTAHAP DENGAN METODA PK-PM
PAJAK OBJEKTIF dan PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI
PAJAK OBJEKTIF dan DIKENAKAN BERTAHAP DENGAN METODA PK-PM
semakin banyak tahapan yang di lalui barang atau jasa untuk sampai pada konsumen akhir akan membuat PPN semakin besar. Merupakan efek yang akan timbul dari karakteristik PPN
PAJAK OBJEKTIF
PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI
PAJAK TIDAK LANGSUNG
TIDAK MENIMBULKAN EFEK PAJAK BERGANDA
DIKENAKAN BERTAHAP DENGAN METODA PK-PM
PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak meruapakn isi dari UU PPN Pasal:
Pasal 4 Ayat (1)
Pasal 4 Ayat (2)
pasal 4 Ayat (1) huruf a
Pasal 4 Ayat (1) Huruf b
Pasal 4 Ayat (1) d
Seluruh Barang dan Jasa meruapakn BKP atau JKP kecuali ditetapkan sebagai Barang/Jasa yang tidak dikenai PPN. Merupakan perinsip pengaturan cakupan BKP berdasarkan
Positif List
Negativ List
Exempted list
jawaban A dan B benar
Jawaban A, B, C dan D salah
menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPN barang Kena Pajak yang di Impor dari luar Negeri ke dalam daerah pabean dikenakan PPN jika delakukan oleh
PKP
Non-PKP
Siapapun
Jawaban A, B, dan C Benar
jawabn A, B, dan C salah
NEGATIV LIST akan memisahkan BKP/JKP yang dikenakan PPN dengan
yang tidak di pungut PPN
yang dibebaskan PPN
PPN 0%
jawaban A dan C benar
Jawaban B dan C benar
Exempted List akan memisahkan BKP/JKP yang dienakan PPN dengan
yang tidak di pungut PPN
yang dibebaskan PPN
PPN 0%
jawaban A dan C benar
Jawaban B dan C benar
Impor Kertas yang digunakan untuk bahan pembuatan Kitab Suci Agama untuk mendorong berkembangnya usaha tertentu berdasarkan PP 38 Tahun 2003, mendapat fasilitas PPN berupa
Tidak Dipungut PPN
Dibebaskan PPN
PPN 0%
PPN Tidak terutang
Jawaban B dan D benar
berdasarkan PMK-226/PMK.03/2021 Impor vaksin Covid-19 oleh pihak Rumah Sakit untuk membantu masyarakat menangani Covid-19, dapat diberikan fasilitas PPN berupa
Tidak Dipungut PPN
Dibebaskan PPN
PPN 0%
PPN Tidak terutang
Jawaban A dan C benar
PMSE atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur terperinci dalam?
UU PPN
UUHPP
PMK
PMK Nomor 48/PMk.03/2020
PMK Nomor 59/PMk.03/2022
dua digit angka pertama pada deretan angka yang terdapat pada faktur pajak menunjukkan?
Tahun Faktur Pajak dibuat
Kode status
Kode transaksi
Nomor Seri
semua jawaban Salah
Andi merupakan karyawan PT Jasa Batur PKP yang bertugas membuat faktur pajak. Pada bulan Maret 2021 Andi membuat faktur pajak atas penyerahan BKP Kepada PT Rencana Hebat (PKP) atas pembelian Barang Dagang, pada transaksi ini faktur baru dibuat pertama kali. bagaimana menuliskan ketentuan ini dalam faktur pajak. (No Seri dari DJP 12345678991)
010.123.21.45678991
011.123.21.45678991
060.123.21.45678991
061.123.21.45678991
090.123.21.45678991
Jason Lee merupakan karyawan PT Jasa Mertua (PKP) yang bertugas membuat faktur pajak. Pada bulan Maret 2022 Jason Lee membuat faktur pajak atas penyerahan BKP Kepada PT Rencana Hebat (PKP) atas pembelian Tembakau yang di produksi dalam Negeri, pada transaksi ini faktur baru dibuat pertama kali. Bagaimana menuliskan ketentuan ini dalam faktur pajak. (No Seri dari DJP 12345678991)
010.123.22.45678991
011.123.22.45678991
060.123.22.45678991
061.123.22.45678991
090.123.22.45678991
PT Rahayu Karya merupakan perusahaan Kontraktor di Pontianak yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Pada Bulan Agustus 2019 PT Rahayu Karya memenangkan tender untuk membangun Masjid Nurul Ilmi di Kubu Raya. Atas Transaksi ini PT Rahayu Karya membuat faktur pajak dengan kode transaksi? (Nomor Seri DJP 123.45678991)
070.123.19.45678991
071.123.19.45678991
080.123.19.45678991
081.123.19.45678991
061.123.19.45678991
PT Rahayu Karya merupakan perusahaan Kontraktor di Pontianak yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Pada Bulan Agustus 2019 PT Rahayu Karya memenangkan tender untuk membangun Masjid Nurul Ilmi di Kubu Raya. Atas Transaksi Ini?
PT Rahayu Karya Memungut PPN 10%
Masjid Nurul Iman Dikenakan PPN 11%
Masjid Nurul Iman mendapat fasilitas tidak dipungut PPN
Masjid Nurul Iman mendapat fasilitas dibebaskan PPN
PT Rahayu Karya Memungut PPN 0%
manakah dari dokumen di bawah ini yang tidak termasuk dalam jenis-jenis faktur pajak
PIB
PEB
Tagihan Listrik
Jawaban A,B, C Salah
Jawaban A,B, C Benar
PKP dibolehkan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP yang sama selama satu bulan kalender Menurut?
UU PPN pasal 13 Ayat 1
UU PPN pasal 13 Ayat 1a
UU PPN pasal 13 Ayat 2
UU PPN pasal 13 Ayat 2a
UU PPN pasal 13 Ayat 6
PT Sedulur Papat (PKP) menerbitkan faktur pajak atas transaksi penyerahan BKP kepada PT Kelima Pancer (PKP) yang dilakukan berulang beberapa kali di bulan November. Atas ketentuan ini PT Sedulur Papat
Harus menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi mengacu pada UU PPN pasal 13 ayat 1
Tidak harus menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi
Dapat membuat satu faktur saja untuk seluruh pembelian mengacu pada UU PPN pasal 13 ayat 2
Harus menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi mengacu pada UU PPN pasal 13 ayat 1a
Dapat membuat satu faktur saja untuk seluruh pembelian mengacu pada UU PPN pasal 13 ayat 2a
PT Elektronik Bersinar (PKP) akan menyerahkan BKP berupa 45 Komputer Dekstop dengan spesifikasi tertentu pada PT Rajawali Surya (PKP) untuk digunakan dalam proses bisnisnya, penyerahan BKP disepakati 3 bulan setelah tanggal perjanijian atau pada tanggal 1 November. PT Rajawali Surya menyepakati untuk memberikan pembayaran termin pertama pada tanggal 5 bulan oktober. Kapankah Faktur Pajak dibuat?
Pada tanggal 1 september saat perjanjian dilakukan
Pada tanggal 1 November Saat BKP diserahkan
Pada Tanggal 5 Oktober Saat Pembayaran termin Pertama diterima
Pada Saat Pelunasan diterima
Semua jawaban salah
orang atau badan yang dilarang membuat faktur pajak diatur dalam UU PPN Pasal?
Pasal 13 ayat 1
pasal 14 ayat 1
Pasal 13 ayat 2
Pasal 14 ayat 2
Pasal 15A
Orang pribadi atau badan yang diharuskan menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara berdasarkan UU PPN pasal 14 ayat 2 adalah
OP yang telah dikukuhkan
badan yang telah di Kukuhkan
OP atau Badan yang Telah di Kukuhkan
OP yang sedang dalam Pengajuan Pengukuhan
OP dan Badan yang telah dikukuhkan.
Semangat dari UU PPN pasal 14 ayat 1 adalah
Memisahkan PKP dan Non PKP
Memberikan Hak Khusus pada PKP
Membatasi Hak Non PKP
Melindungi Pembeli dari Pemungutan pajak yang tidak semestinya
Tidak Satu Pun Jawab Benar
Perbedaan ayat 1 dengan ayat 1a Pasal 16B Undang-Undang PPN adalah
Ayat 1 mengatur tujuan Fasilitas PPN
Ayat 1a mengatur Peruntukan Fasilitas PPN
Ayat 1 mengatur tujuan Fasilitas PPN sedangkan ayat 1a mengatur Peruntukan Fasilitas PPN
Ayat 1 mengatur Peruntukan Fasilitas PPN sedangkan Ayat 1a Mengatur Tujuan Fasilitas PPN
Semua jawaban Salah
PT Agro Rahwana (PKP) melakukan impor atas BKP berupa Gandum senilai 2.300.000.000 pada bulan Agustus 2018 dari Rusia untuk bahan baku pembuatan Mie. Produk Mie dari PT Agro Rahwana Merupakan Produk Ekspor unggulan Indonesia. atas transaksi?
PT Agro Rahwana membayar PPN sebesar 230.000.000 Karena Merupakan BKP
PT Agro Rahwana Tidak dipungut PPN Berdasarkan pasal 16B
PT Agro Rahwana dibebaskan dari PPN berdasarkan Pasal 16B
PT Agro Rahwana Tidak dipungut PPN Berdasarkan pasal 16B ayat 1 dan 1a
PT Agro Rahwana dibebaskan PPN Berdasarkan pasal 16B ayat 1 dan 1a
PT Mie Atjeh (PKP) melakukan impor atas BKP berupa Gandum senilai 2.300.000.000 pada bulan Agustus 2018 dari Rusia untuk bahan baku pembuatan Mie. Produk Mie dari PT Mie Atjeh Merupakan Produk yang hanya dijual di indonesia . atas transaksi ini?
PT Mie Atjeh Membayar Pajak Sebesar 230.000.000
PT Mie Atjeh Tidak di Pungut PPN Berdasarkan pasal 16B UU PPN
PT Mie Atjeh Dibebaskan PPN Berdasarkan Pasal 16B UU PPN
PT Mie Atjeh Dibebaskan PPN Berdasarkan Pasal 16B ayat 1 dan 1a UU PPN
PT Mie Atjeh tidak dipungut PPN Berdasarkan Pasal 16B ayat 1 dan 1a UU PPN
