wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PPKN BAB 3 KELAS 8H

Total questions: 20

Worksheet time: 5hrs 0mins

Name
Class
Date
1.

Berapa kali undang-undang negara republik Indonesia telah diamandemen?

a)

7 kali

b)

2 kali

c)

4 kali

d)

3 kali

2.

Undang-undang negara kesatuan republik Indonesia disusun oleh...

a)

BPUPKI

b)

DPR

c)

MPR

d)

PERPU dan presiden

3.

Apa arti bhinneka tunggal Ika?

a)

Walaupun berbeda, harus tetap sama

b)

Walaupun berbeda budaya, ras, agama harus menghakimi satu sama lain

c)

Walaupun berbeda agama harus saling berpecah belah

d)

Walaupun berbeda ras, budaya, agama, tapi tetap satu

4.

Sebutkan pasal 1 ayat (3)

a)

"kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

b)

"segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas pemerintahan yang berlaku"

c)

"negara Indonesia adalah negara hukum"

d)

" Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

5.

Apa saja asas pembentukan peraturan perundang-undangan?

a)

Kekeluargaan, pengayoman, kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, keterbukaan.

b)

Kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil gunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.

c)

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, hukum keseimbangan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian.

d)

Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

6.

Sebutkan hal apa saja yang harus dicerminkan dalam pembukaan perundang-undangan?

a)

Kekeluargaan, pengayoman, kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, keterbukaan.

b)

Kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil gunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan.

c)

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, hukum keseimbangan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian.

d)

Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

7.

Sebutkan dua bentuk hukum!

a)

Hukum tertulis dan tidak tertulis

b)

Hukum yang dibukukan

c)

Hukum yang berupa surat keputusan

d)

Hukum yang dirahasiakan

8.

Ketentuan tentang cara pembukuan undang-undang diatur dengan undang-undang ditegaskan dalam pasal..

a)

21 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

b)

23 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

c)

22 B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

d)

22 A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

9.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun

1945 pasal....

a)

1 ayat (3)

b)

2 ayat (1)

c)

2 ayat (2)

d)

1 ayat (1)

10.

Yang bukan merupakan unsur berdasarkan pengertian undang-undang nomor 12 tahun 2011 adalah..

a)

produk hukum harus mengikat secara umum

b)

Produk hukum harus dapat mengayomi keseluruhan kepentingan masyarakat secara luas

c)

produk hukum harus bersifat tertulis

d)

produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

11.

Di bawah ini yang termasuk cakupan materi muatan peraturan daerah atau provinsi dan peraturan daerah atau kabupaten adalah...

a)

kepentingan yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama.

b)

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

c)

pertahanan dan keamanan.

d)

politik luar negeri.

12.

Mengapa diperlukan hukum dalam kehidupan bernegara?

a)

Karena tanpa hukum negara akan kacau

b)

Kalau tanpa adanya hukum negara akan baik-baik saja

c)

Tanpa adanya hukum negara bisa berjalan sendirinya

d)

Karena adanya hukum membuat negara kacau

13.

Apa yang dimaksud dengan undang-undangan?

a)

Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh MPR dengan persetujuan bersama DPR.

b)

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh DPR untuk menjalankan Undang-undang dengan kepentingan masing masing.

c)

Peraturan pemerintah yang asal di buat untuk memenuhi hak nya

d)

Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden

14.

Apa yang dimaksud dengan DPR

a)

DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undangan.

b)

anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemlihan presiden.

c)

salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

d)

Dewan Perwakilan Rasa Republik Indonesia (DPR-RI)

15.

Apa yang dimaksud peraturan pemerintah pengganti Undang-undang?

a)

Pengawasan Undang-Undang melalui mekanisme judicial review, sedangkan Perpu pengawasannya melalui mekanisme political review.

b)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

c)

ditetapkan oleh DPR untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

d)

Undang-Undang yang dibentuk dalam keadaan yang normal (tidak sedang terjadi apa-apa).

16.

Urutan peraturan undang-undang diatur dalam...

a)

UU no 11 1tahun 2011

b)

UU no 10 tahun 2011

c)

Pasal 7 UU no 12 tahun 2011

d)

UU no 13 tahun 2003

17.

Peraturan pemerintah letaknya di antara..

a)

Peraturan presiden

b)

PERPU dan peraturan presiden

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d)

Peraturan negara

18.

Sesuai amanat pasal 3 ayat (1) maka MPR berhak untuk

a)

Menetapkan dan menghapus UUD

b)

Mengubah dan menghapus UUD

c)

Mengubah dan menetapkan UUD

d)

Membuat dan mengubah UUD

19.

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang di atas dengan undang-undang " kalimat di atas merupakan isi dari...

a)

UUD 1945 pasal 22 A

b)

UUD 1945 pasal 37

c)

UU nomor 12 tahun 2011

d)

UU pasal 21 ayat (1)

20.

Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 pola aturan tertulis yang memuat norma hukum secara umum dapat dibuat oleh...

a)

Presiden

b)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Anggota MPR

d)

Lembaga negara atau pejabat yang berwenang