wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TWK 8 MARET 2023 SESI 1

Total questions: 59

Worksheet time: 30mins

Name
Class
Date
1.

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, adalah pengertian dari ….

a)

Prinsip dasar hak asasi manusia

b)

Hak dasar manusia

c)

Hak setiap manusia

d)

Hak asasi manusia

e)

Hak setiap warga negara

2.

Permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara, disebut …

a)

Konspirasi

b)

Kooptasi

c)

Korupsi

d)

Kolusi

e)

Nepotisme

3.

Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, adalah pengertian dari …

a)

Korupsi

b)

Kolusi

c)

Nepotisme

d)

Konspirasi

e)

Kooptasi

4.

Asas dalam suatu negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, disebut …

a)

Azas Kesadaran Hukum

b)

Azas Ketaatan Hukum

c)

Azas Negara Hukum

d)

Azas Keadilan Hukum

e)

Azas Kepastian Hukum

5.

Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet yang dipimpin oleh Presiden …

a)

Ir. Soekarno

b)

H.M. Soeharto

c)

B.J. Habibie

d)

Abdurrahman Wahid

e)

Susilo Bambang Yudoyono

6.

Sesuai ketentuan UUD 1945, jumlah kursi anggota DPD yang diperebutkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2014 adalah …

a)

4 kursi pada setiap provinsi

b)

132 kursi

c)

Tidak lebih dari sepertiga jumlah kursi DPR

d)

Maksimal sepertiga dari jumlah kursi DPR

e)

Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR

7.

Taman nasional Kelimutu, terletak di Provinsi ….

a)

Sulawesi Utara

b)

Sulawesi Selatan

c)

Nusa Tenggara Timur

d)

Nusa Tenggara Barat

e)

Maluku Utara

8.

Bandar Udara Internasional Kualanamu terletak di ……

a)

Padang

b)

Medan

c)

Palembang

d)

Deli Serdang

e)

Balikpapan

9.

Syarat yang tidak ditentukan dalam UUD 1945 untuk calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut ……

a)

Tidak pernah mengkhianati negara.

b)

Warga negara Indonesia sejak kelahirannya.

c)

Berpendidikan minimal SMU atau yang sederajat.

d)

Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri.

e)

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban.

10.

Menurut UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memagang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk …

a)

4 tahun

b)

5 tahun

c)

7 tahun

d)

Maksimal dua kali masa jabatan

e)

Satu kali masa jabatan

11.

Sesuai ketentuan Pasal 8 UUD 1945, Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang menjadi …

a)

Penanggung jawab pemerintahan sementara

b)

Presiden dan Wakil Presiden

c)

Presiden tanpa wakil Presiden

d)

Pelaksana tugas kepresidenan

e)

Kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan untuk waktu sementara

12.

Jika terjadi kekosangan jabatan  Wakil Presiden, maka yang berhak mengusulkan calon Wakil Presiden adalah ….

a)

MPR

b)

DPR

c)

Partai Politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

d)

Partai Politik/ Gabungan Partai Politik yang pasangan calon Preiden dan Wakil Presidennya menjadi pemenang dalam Pemilihan Presiden.

e)

Presiden

13.

Tiga puluh hari adalah waktu yang ditentukan dalam UUD 1945 bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan ….

a)

Presiden

b)

Wakil Presiden

c)

Presiden dan Wakil Presiden

d)

Presiden dan/ Wakil Presiden

e)

Presiden dan wakil Presiden setelah dijabat pelaksana tugas kepresidenan

14.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 merupakan bagian dari penegasan komitmen bangsa Indonesia terhadap ….

a)

Pemerintahan yang bersih

b)

Kebebasan beragama

c)

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

d)

Hak Asasi Manusia

e)

Anti diskriminasi

15.

Masalah Hak Asasi Manusia di Indonesia, telah diatur dalam ….

a)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

b)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

c)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

d)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

e)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

16.

Berikut ini yang tidak termasuk fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara adalah …

a)

Pengantar pendidikan dan sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa

b)

Komunikasi tingkat nasional

c)

Pengembangan kebudayaan nasional

d)

Transaksi dan dokumentasi niaga

e)

Komunikasi tingkat lokal dan regional

17.

Asas yang mewajibkan penyelenggara negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia, adalah azas …

a)

Keterbukaan

b)

Fairness

c)

Ketaatan

d)

Kepatutan

e)

Komitmen

18.

Lembaga internasional di bawah PBB yang bertugas menjaga hak atas kekayaan intelektual adalah …

a)

UNESCO

b)

UNICEF

c)

WIPO

d)

WTO

e)

UPU

19.

Sesuai ketentuan dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku saat ini di Indonesia, urusan pendidikan adalah urusan konkuren yang kewenangannya …

a)

Tidak dapat ditentukan

b)

Dapat ditentukan tapi sulit didefinisikan

c)

Diurus oleh masing-masing satuan pemerintahan

d)

Diurus bersama oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota

e)

Diurus oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan.

20.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan dari?

a)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

b)

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

c)

Pasal 7 UUD 1945

d)

Pasal 18 UUD 1945

e)

TAP MPR Nomor VXIII/MPR/1998

21.

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah ….

a)

Hakekat pendidikan nasional

b)

Tujuan pendidikan nasional

c)

Fungsi pendidikan nasional

d)

Sasaran pendidikan nasional

e)

Manfaat pendidikan nasional

22.

Setelah beberapa kali menggunakan UUD yang berbeda sejak Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk kembali menggunakan UUD 1945. Keputusan tersebut disampaikan dalam bentuk …

a)

Instruksi Presiden

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang-Undang

d)

Dekrit Presiden

e)

Penetapan Presiden

23.

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ….

a)

Bahasa Melayu kuno

b)

Bahasa semua suku bangsa yang ada di Nusantara sejak dahulu kala

c)

Bahasa pergaulan yang terus mengalami perkembangan dan perbaikan

d)

Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

e)

Bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang masih dan dan masih digunakan oleh masyarakat hingga saat ini.

24.

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, disebut?

a)

Disposisi

b)

Kewenangan

c)

Kompetensi

d)

Diskresi 

e)

Improvisasi

25.

Sikap dan tindakan hakim dalam memutus perkara secara adil dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khusunya sila ....

a)

Pertama 

b)

Kedua

c)

Ketiga    

d)

Keempat

e)

Kelima

26.

Apabila DPR atau DPRD hendak melakukan penyelidikan terhadap sebuah kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah, maka dapat digunakan hak …

a)

Melakukan penyelidikan

b)

Interupsi

c)

Interpelasi

d)

Angket

e)

Menyatakan Pendapat

27.

Bentuk dan ukuran bendera negara yang ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah …

a)

Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3/4 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

b)

Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

c)

Berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 2/3 (dua-pertiga) dari lebarpanjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

d)

Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3/4 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran proporsioanl.

e)

Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang yang kedua bagiannya berukuran seimbang.

28.

Sesuai ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara …

a)

Republik yang berbentuk kesatuan

b)

Kesatuan yang berbentuk republik

c)

Republik dengan sistem pemerintahan sentralistik

d)

Kesatuan dalam wilayah otonom

e)

Republik maritime

29.

UUD 1945 menegaskan bahwa memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada …

a)

Seluruh warga negara Indonesia

b)

Setiap manusia

c)

Tiap-tiap penduduk

d)

Rakyat warga negara Indonesia

e)

Semua penduduk yang telah memenuhi syarat

30.

Pasal 35 UUD 1945 menegaskan bahwa bendera Indonesia adalah …

a)

Bendera Sang Saka Merah Putih

b)

Sang Saka Merah Putih

c)

Sang Merah Putih

d)

Bendera Sang Merah Putih

e)

Bendera Merah Putih

31.

Lambang negara Indonesia sesuai ketentuan dalam UUD 1945 adalah …

a)

Bhineka Tunggal Ika

b)

Burung Garuda

c)

Nusantara Jaya

d)

Garuda Pancasila

e)

Burung Garuda Pancasila

32.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pada pasal …

a)

16

b)

17

c)

18

d)

19

e)

20

33.

Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, adalah ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu pasal …

a)

25

b)

26

c)

27

d)

28

e)

29

34.

Sumber hukum tertulis tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia adalah …

a)

Pancasila

b)

Konstitusi

c)

UUD

d)

UUD 1945

e)

Undang-Undang

35.

Pendidikan dasar dalam konstitusi negara kita, merupakan ….

a)

Tugas seluruh warga negara

b)

Tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat

c)

Hak warga negara                         

d)

Kewajiban warga negara     

e)

Hak dan kewajiban pemerintah

36.

Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas …

a)

Kepastian hukum

b)

Kebersamaan

c)

Kekeluargaan

d)

Efektif dan efisien

e)

Keuntungan bersama anggota

37.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut....

a)

Pancasila

b)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku

c)

Musyawarah untuk mufakat

d)

Konstitusi

e)

UUD

38.

Ketentuan tentang perubahan terhadap bentuk NKRI yang diatur dalam UUD 1945 adalah…

a)

Diajukan oleh minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR.

b)

Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang akan diubah serta alasannya.

c)

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

d)

Disetujui oleh minimal 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR.

e)

Tidak dapat dilakukan perubahan.

39.

Setelah dilakukan amandemen yang ke-4 terhadap UUD 1945, maka semua lembaga Negara yang telah dibentuk sebelum amandemen….

a)

Segera dibubarkan dan dibentuk yang baru, sesuai dengan UUD 1945.

b)

Tetap berfungsi tetapi sifatnya sementara.

c)

Tidak dapat berfungsi lagi kecuali yang sesuai dengan amandemen UUD 1945.

d)

Tetap berfungsi untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

e)

Harus segera menyesuaikan dnegan ketentuan yang diatur dalam amandemen UUD 1945.

40.

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden diberikan kewenangan untuk mengeluarkan…

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Dekrit Presiden

d)

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

e)

Instruksi Presiden

41.

Menurut Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala  pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara ……

a)

Langsung    

b)

Bebas

c)

Serentak     

d)

Umum        

e)

Demokratis

42.

Lembaga negara yang berwenang melakukan merubah dan menetapkan UUD

a)

MPR 

b)

MK

c)

MA

d)

DPR

e)

DPR dan Presiden

43.

Ketentuan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, telah dicantumkan dalam UUD 1945 yaitu pada pasal …

a)

27 ayat (1)

b)

28

c)

28 A

d)

29 ayat (2)

e)

30

44.

Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia telah dicantumkan dalam konstitusi negara Indonesia, melalui perubahan kedua terhadap UUD 1945, yang dilaksanakan oleh MPR pada tahun …

a)

1999

b)

2000

c)

2001

d)

2002

e)

2003

45.

Menurut ketentuan UUD 1945, kekuatan utama dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah …

a)

TNI

b)

Polri

c)

TNI dan Polri

d)

Pertahanan Sipil

e)

Rakyat

46.

Yang merupakan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah …

a)

TNI

b)

Polri

c)

TNI dan Polri

d)

Pertahanan Sipil

e)

Rakyat

47.

Menurut Pasal 25A UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri ..

a)

Demokratis

b)

Maritim

c)

Nusantara

d)

Bahari

e)

Kontinental

48.

Lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan konstitutif adalah ...

a)

MA

b)

BPK

c)

MPR

d)

DPR

e)

MK

49.

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah …

a)

Pemerintah yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara.

b)

Presiden dan DPR

c)

Presiden, Wakil Presiden, dan Para Menteri

d)

Kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan negara

e)

MPR, DPR, dan DPD

50.

Memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, adalah hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 terhadap…

a)

Seluruh ummat manusia

b)

Setiap warga negara Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun

c)

Semua siswa dan mahasiswa di Indonesia

d)

Semua penduduk yang memiliki minat dan potensi untuk berkembang.

e)

Setiap orang.

51.

Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan mendapat pendidikan, dijamin oleh UUD 1945 pada pasal ….

a)

28 A       

b)

28 B       

c)

28 C      

d)

28 D      

e)

28 D      

52.

UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan …

a)

Hak setiap warga negara Indonesia.

b)

Hak seluruh rakyat Indonesia.

c)

Tanggung jawab negara terhadap warga negara

d)

Kewajiban bersama warga negara dan pemerintah

e)

Faktor penting yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan bangsa.

53.

Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai…

a)

Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia

b)

Deklarasi terbentuknya bangsa dan Negara

c)

Peraturan perundang-undangan tertinggi

d)

Pernyataan kemerdekaan yang terperinci

e)

5 Juli 1959

54.

 Pasal-pasal UUD 1945, dalam hubungannya dengan pembukaan, pada hakikatnya adalah...

a)

Norma-norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b)

Penjabaran seluruh konsepsi tentang negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

c)

Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang ada pada Pembukaan UUD 1945.

d)

Dokumen historis yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia.

e)

Semuanya benar.

55.

Transformasi pendidikan Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Dikbud Ristek, saat ini telah memasuki episode ke …

a)

20

b)

21

c)

22

d)

23

e)

24

56.

Program Merdeka Belajar yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada beberapa aspek berikut ini, kecuali …

a)

Infrastruktur dan teknologi

b)

Kebijakan, prosedur dan pendanaan untuk kepemimpinan masyarakat dan budaya

c)

Kesejahteraan

d)

Kurikulum pedagogis

e)

Penilaian/ asesmen

57.

Episode terbaru terkait Progam Merdeka Belajar terkait dengan …

a)

Implementasi Kurikulum Merdeka

b)

Rapor Pendidikan

c)

Platform Merdeka Mengajar

d)

Buku Bacaan Untuk Literasi Indonesia

e)

Perencanaan Berbasis Data

58.

Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik pada negara-negara anggota PBB, diukur secara periodik melalui program yang disebut ….

a)

ANBK

b)

UNESCO

c)

UNDP

d)

PISA

e)

ASEAN

59.

Regulasi yang mengatur tentang Standar Pendidikan Nasional sebagai pelaksanaan dari …

a)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

b)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022

c)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002

d)

PP Nomor 57 Tahun 2021

e)

PP Nomor 4 Tahun 2022

Similar Resources on Wayground

SOAL PENYISIHAN LCT SEJARAH SMA

60 questions

SOAL PENYISIHAN LCT SEJARAH SMA

quiz

Worksheet

•

Professional Development

sejarah

60 questions

sejarah

quiz

Worksheet

•

Professional Development

EVALUASIS ONLAIN SEJARAH PEMINATAN

57 questions

EVALUASIS ONLAIN SEJARAH PEMINATAN

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Chủ đề: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

55 questions

Chủ đề: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Review Chapter 4 (TTHCM)

56 questions

Review Chapter 4 (TTHCM)

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Quiz về Lịch sử Việt Nam

57 questions

Quiz về Lịch sử Việt Nam

quiz

Worksheet

•

Professional Development