NEW
Font size
WorksheetsSistem Tata Negara I
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Tugas dan wewenang lembaga negara MPR adalah
Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
engangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan
pertimbangar DPR
Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankar, dan lembaga keuangan bukan bank
alat kelengkapan DPR yang lahir
pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000.
Tugas pokok Baleg adalah
Badan Kehormatan
Badan Legislasi
Badan Urusan Rumah Tangga
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden merupakan lembaga negara....
DPR
MPR
DPD
MA
Dalam rangka pelaksanaan Pemilik agar terselenggara sesuai asas (luberjurdil), maka dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain ada ditingkat pusat,
juga terdapat KPU daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Apa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur KPU
22A
22B
22E
22C
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang merupakan kewajiban dan wewenang lembaga
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
Presiden
Mahkamah Agung
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap
Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum. Berikut merupakan wewenang lembaga negara
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Badan Pemeriksa Keuangan
Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai
Organisasi politik.
Organisasi kesusilaan.
Organisasi integralistik
Organisasi kekuasaan
Menurut undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang
agama
moneter
fiskal
Pertahanan dan Keamanan
Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada
DPA (Dewan Pertimbangan Agung )
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Seluruh anggota DPR
Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “To Treatises Civil Goverment” bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu
Legislatif, Eksekutif, dan Federatif
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif
Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif
Pengakuan de jure berarti pengakuan Negara lain terhadap Negara Indonesia secara resmi menurut hukum, misalnya
Tanggal 17 Agustus 1945, terbentuknya Negara Indonesia
Tanggal 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda
Tanggal 10 Juli 1947, pengakuan Republik Indonesia oleh Mesir
Tanggal 10 Juli 1945, terbentuknya Negara RIS oleh Belanda
Apabila Mahkamah Agung melakukan suatu kesalahan, tidak ada yang berhak mengadili, karena kedudukan kekuasaan negaranya sama tinggi. Pembagian kekuasan ini merupakan teori yang dikemukakan oleh
Immanuel Kant
Van Vollen Houven
John Locke
Montesqueiu
Kekuasaan harus tunduk kepada hukum bukan hukum yang harus mengikuti kehendak kekuasaan negara. Apabila hukum tunduk terhadap kekuasaan maka
hukum menjadi aturan yang tinggi
kedudukan hukum akan sama
keberadaan hukum untuk pejabat berbeda
akan terjadi kekuasaan yang dapat membatalkan hukum
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Rechtsstaat, ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Pernyataan ini termaktub dalam
Pasal –pasal UUD 1945
Sistem pemerintahan Negara RI yang ditegaskan dalam UUD 1945
Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Perdata
Pembukaan UUD 1945
Anggota DPR merangkap anggota MPR, maka jika DPR menganggap Presiden sungguh–sungguh melanggar hukum Negara yang ditetapkan oleh MPR, maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, hal ini merupakan
Kekuasaan DPR yang diatur dalam UUD 1945
Fungsi legislatif DPR dalam UUD 1945
Tugas DPR yang diatur dalam UUD 1945
Fungsi pengawasan yang diatur dalam UUD 1945
Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana
mengembangkan kehidupan politik
sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
mewujudkan cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
menentukan sistem pemerintahan
Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa, sekitar proklamasi ialah
Pembentukan kabinet yang pertama
Penetapan sistem multipartai
Pembentukan KNIP sebagai pengganti MPR
Penetapan UUD 1945
Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 adalah
Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok–pokok pikiran kenegaraan
Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara
Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan salah satu tugas Presiden RI sebagai
Kepala negara
Pamegang hak prerogatif
Mandataris MPR
Kepala pemerintahan
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh 1945 adalah bahwa Batang Tubuh UUD 1945
dijabarkan ke dalam Pembukaan UUD 1945
menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945
merupakan uraian terperinci dari Pembukaan UUD 1945
Pasal 18 UUD 1945 mengandung makna sebagai berikut, KECUALI
Di daerah otonom akan dibentuk DPRD
Indonesia berbentuk Negara Kesatuan
Negara berdasarkan sentralisasi
Daerah dapat berbentuk otonom dan administratif
Adanya pasal-pasal aturan peralihan UUD 1945 mempunyai arti bahwa
aturan peralihan berfungsi sebagai pelengkap peraturan yang ada
aturan peralihan merupakan penghubung aturan lama dengan aturan baru
sebelum ada peraturan yang baru disusun menurut UUD 1945 peraturan lama tetap berlaku
sebelum ada aturan peralihan bersifat sementara maka peraturan lama tetap berlaku
Salah satu contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama ialah
Presiden mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas
Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPRS
Presiden dibantu oleh Perdana Menteri
Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup
Dalam suatu negara di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri adalah
Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi
Negara Serikat yang terdiri dari gabungan beberapa Negara
Negara Serikat yang terdiri dari Gabungan Negara-negara bagian
Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
Salah satu ciri negara Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas artinya ….
dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain
memutuskan kekuasaan tidak terbatas
dalam menjalankan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah
dalam menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan kepentingan golongan
