NEW
Font size
WorksheetsTATA NEGARA II
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Perencanaan umum pembanguan nasional yang merupakan penjabaran GBHN adalah
Propenas
Rapenca
Repelita
Pelita
Masalah kependudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis merupakan
Faktor dominan
Faktor budaya
Faktor sosial
Modal dasar
Sasaran dan tujuan dari pembangunan nasional jangka panjang adalah
Terciptanya masyarakat Indonesia yang mutu dan mandiri
Menciptakan stabilitas nasional yang stabil dan dinamis
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
Melaksanakan pembangunan di segala bidang
System pemerintahan cabinet presidensiil ditandai oleh
Kepala negaranya seorang presiden
Presiden merupakan kepala pemerintahan
Kedudukan cabinet sederajat dengan parlemen
Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara
Ciri utama dari suatu Negara kesatuan jika dibandingkan dengan Negara serikat, yaitu bahwa Negara kesatuan
Memiliki konstitusi yang tertulis
Kepala negaanya merupkan pilihan rakyat
Pemerintahaannya bersifat demokratis
Terbagi-bagi dalam bagian-bagian Negara
Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubunya
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
Tidak dapat diubah dan tiodak dapat dipisahkan ari batang tubuhnya
Ciri utama dari suatu Negara kesatuan jika dibandingkan dengan Negara serikat, yaitu bahwa Negara kesatuan
Memiliki konstitusi yang tertulis
Kepala negaanya merupkan pilihan rakyat
Kepala negaanya merupkan pilihan rakyat
Terbagi-bagi dalam bagian-bagian Negara
Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubunya
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
Tidak dapat diubah dan tiodak dapat dipisahkan ari batang tubuhnya
Batang tubuh UUD 1945, dalam hubungannya dengan Pembukaan, seperti ditegaskan dalam penjelasan pad a hakikatnya merupakan
Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan
Norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia
Dua dokumen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia
Penjabaran seluruh konsepsi tentang Negara yang terkandung dalam Pembukaan
Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai
Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia
Deklarasi terbentuknya bangsa dan Negara
Peraturan perundang-undangan tertinggi
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
Rakyat sebagai salah satu unsur dari Negara pada hakikatnya adalah
Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu Negara
Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah Negara
Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga Negara
Penduduk asli yang secara turun termurun hidup dalam Negara
Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator". Pernyataan ini artinya ...
Kekuasaan terbatas
Kekuasaan tidak terbatas
kekuasaan tidak tak terbatas
Semua jawaban salah
Dalam sejarah ke tatanegaraan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan maklumat wakil presiden No.X tah u n 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi dari maklumat tersebut antara lain
KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta m em buat/ m en e ta p k a n GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR
M enetapkan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
M e n e ta p k a n M P R S (M a je lis P e r m u s y a w a r a ta n R a k y a t Sementara)
Pembentukan delapan Provinsi
Kewenangan mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pejabat publik disebut dengan hak
legislatif
yudikatif
prerogatif
amnesti
Yang merupakan salah satu pelaksanaan hak budget yang dimiliki oleh DPR yaitu
melakukan kontrol terhadap penentuan sumber dan pendapatan belanja negara untuk waktu satu tahun
m elakukan kontrol terhadap penentuan sum ber dan pendapatan belanja daerah untuk waktu satu tahun
melakukan kontrol dan pengawasan terhadap biaya
melakukan kontrol dan pengawasan terhadap biaya
Apabila terdapat perbedaan hasil Pemilu sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilihan umum, maka diselesaikan oleh
Mahkam ah Konstitusi
Mahkamah Agung
KPU
KPUD
Dalam rentan waktu tahun 1949-1950 Indonesia menganut sistem pemerintah berupa
Presidensil
Parlementer dengan demokrasi liberal
Parlementer yang semu
Sistem presidensial secara demokrasi terpimpin
Berikut ini adalah kelebihan sistem pemerintahan presidensil, kecuali
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen
Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya
Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung parlemen sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu
Lembaga yang diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokrasi yang lebih efektif adalah lembaga independen yang terdiri dari
TNI, Polri, dan Bank Sentral
BPK, TNI, dan Polri
Polri, MA, dan MK
BPK, Bank Sentral dan MK
Lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah
DPR
MPR
DPRD
Mahkama Konstitusi
Setelah dilakukannya amandemen pada UUD 1945, lembaga negara terbagi menjadi dua lapisan, yaitu
Lembaga tinggi negara dan lembaga negara
Lembaga tertinggi negara, dan lembaga tinggi negara
Lembaga negara lapisan pertama dan lembaga negara lapisan kedua
Lembaga teratas dan lembaga tinggi negara
Negara hukum yang lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, sehingga bersifat revolusioner, bertumpu pada sistem hukum kontinental, dan lebih menekankan pada aspek administratif. Merupakan konsep negara hukum yang dikenal dengan nama
Rule of Law
Negara Hukum Liberal
Rechtstaat
Negara Hukum Pancasila
Berikut ini adalah unsur-unsur negara hukum, kecuali
Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
Penerapan hukum yang tidak pandang bulu
Adanya jaminan HAM
Kekuasaan yang tidak terbatas oleh pemerintah
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Arti dari kedua kata ini adalah
Penduduk dan wilayah
Kekuasaan dan rakyat
Rakyat dan kekuasaan
Negara dan pemerintahan
membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan
umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan
tertinggal merupakan DPR komisi
Komisi II
Komisi III
Komisi IV
Komisi I
