NEW
Font size
WorksheetsSOAL TO TWK ARIESKA
Total questions: 50
Worksheet time: 37mins
Lima rumusan dasar negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno pada sidang pertama BPUPKI adalah ....
Ketuhanan yang berkebudayaan - peri kebangsaan - peri kemanusiaan - Mufakat/demokrasi - keadilan rakyat
Nasionalisme - Internasionalisme - Mufakat atau demokrasi - Kesejahteraan Sosial - Ketuhanan yang Berkebudayaan
Peri kebangsaan - Peri kemanusiaan - Peri ketuhanan - Peri kerakyatan - kesejahteraan Rakyat
Kebangsaan - Kemanusiaan - Ketuhanan - Kerakyatan Rakyat
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. hal itu tertuang dalam UUD 1945 dalam pasal ....
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pancasila merupakan sistem nilai ideal yang dicita-citakan memberi arah dan tujuan yang diyakini dan akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu merupakan fungsi pancasila sebagai ...
Pandangan hidup bangsa
Ideologi Nasional
Dasar Negara
Falsafah Negara
Ideologi Terbuka
Orang-orang yang dapat menjadi warga negara diatur dengan undang-undang yaitu ....
UU No. 14 Tahun 2006
UU No. 12 Tahun 2007
UU No. 12 Tahun 2006
UU No. 14 Tahun 2007
UU No. 16 Tahun 2007
Dalam pengertian asal mula langsung pancasila yang menjelaskan asal mula bentuk pancasila adalah Ir. Soekarno bersama-sama Drs. Moh. Hatta serta anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan, serta nama Pancasila. Termasuk dalam asal mula pancasila ....
Kausa Efisien
Kausa formalis
Kausa finalis
Kausa materialis
Kausa dialektik
Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pengertian pancasila ini diungkapkan oleh ...
Notonegoro
Moh. Hatta
Ir. Soekarno
Ki Hajar Dewantara
Moh. Yamin
Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) pendorong terciptanaya pembangunan disegala sektor
2) perjanjian luhur bangsa
3) cita-cita dan tujuan seluruh bangsa
4) Indonesia Berasal dari rakyat Indonesia dan negara
5) Serumpun yang lain jiwa kepribadian bangsa Indonesia
6) pandangan hidup bangsa ini sebelum bangsa Indonesia
dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah
1, 2, dan 3
1, 3, dan 5
2, 3 dan 5
4 5 dan 6
1 dan 6
Pancasila menunjukkan bahwa kita dalam bermasyarakat harus memiliki identitas berarti sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai ...
pandangan hidup bangsa
moral pembangunan bangsa
jiwa kepribadian bangsa
dasar negara
perjanjian luhur
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain merupakan bentuk pengamalan dari sila ke …
1
3
4
2
5
Pilihan di bawah ini yang termasuk dalam bahan pertimbangan dasar dalam pembangunan daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah ...
keinginan pemerintah pusat
pengakuan masyarakat sekitar
kemampuan ekonomi
potensi sumber daya alam
heterogenitas profesi
otonomi daerah memiliki dua nilai dasar. nilai yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara artinya Kedaulatan berada ditangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan adalah nilai ..
nilai kesatuan
nilai unitaris
nilai dasar desentralisasi teritorial
nilai profesionalitas
nilai Kepentingan hukum
Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini kecuali
Karena kekuasaan tertinggi ada ditangan MPR maka tidak terjadi check and balance pada lembaga-lembaga kenegaraan
sistem yang dianut undang-undang Dasar 1945 adalah dominan ekse Eksekutif yakni kekuasaan dominan di tangan Presiden
perumusan undang-undang dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum pemberdayaan rakyat Penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah
undang-undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran atau multitafsir
undang-undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
Berikut ini yang merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang kecuali
urgensi dan tujuan penyusunan
subjek yang akan diatur
pokok pikiran
jangkauan serta arah pengaturan
sasaran yang ingin diwujudkan
Landasan ideologi dasar sebuah negara, bangsa yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat bagi para penyelenggara negara pemimpin pemerintahan serta segenap rakyat Indonesia disebut
landasan konstitusional
Landasan idiil
landasan operasional
landasan fungsional
landasan kedaulatan
Aspek yang mempengaruhi tumbuh kembangnya persatuan dansatuan mulai dari segi gagasan ide dan psikis dan kepercayaan yaitu
aspek fisik
Aspek idealis
aspek lahir
Aspek politik
aspek nasionalisme
Salah satu alasan kuat yang menyebabkan sila pertama Pancasila yang pada akhirnya dirubah oleh Soekarno yaitu
Soekarno memiliki pengalaman ketika diasingkan ke daerah-daerah yang mayoritas non Islam
Soekarno telah mendapatkan pengaruh dari para tokoh PKI Partai Komunis Indonesia pada saat itu
Soekarno tidak menginginkan ideologi Islam diterapkan di Indonesia meskipun mayoritas masyarakat di Indonesia memeluk agama Islam
Soekarno menghargai perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia
Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menata tata hukum di Indonesia titik yang berarti Pancasila memiliki peran sebagai
sumber dari segala sumber hukum
pedoman hidup dalam bermasyaraka
panduan dalam membuat kebijakan hukum
sumber hukum nasional dan internasiona
dasar negara
pasal yang memiliki bunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya termasuk dalam pasal
27 ayat 3
27 ayat 4
26a ayat 2
27 ayat 1
28E ayat 1
Dalam proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih langsung oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh
presiden dan wakil presiden
DPD
MPR
KY
MA
Berikut ini yang merupakan agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa di tahun 1998 kecuali
pengakuan atas HAM
supremasi hukum
bubarkan PKI
tuntaskan KKN
Pemilu yang demokratis
budaya politik dengan masyarakat memiliki tingkat pengetahuan politik yang tinggi akan tetapi tingkat berpartisipasi masyarakatnya rendah istilah ini dikategorikan dalam budaya politik adalah
parsial
kolektif
partisipan
subjektif
parokial
Negara ideal adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional dimana negara memberi jaminan mengenai hak dan kebebasan pokok manusia Life Liberty healthy dan properti hal tersebut merupakan pengertian monarki konstitusional yang diungkapkan oleh
j j rosseau
Hobbes
Plato
Marchiavelli
John Locke
Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang terkait hak di bawah ini yaitu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
menyediakan fasilitas kesehatan
mendapatkan baik hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
melestarikan nilai sosial budaya
melindungi masyarakat menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI
sistem pelimpahan wewenang yang didirikan oleh pemerintah pusat serta Kepala Wilayah kepada instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah tersebut
dekonsentrasi
desentralisasi
otonomi daerah
Tugas pembantuan
otoriterisasi
Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam negara demokratis memiliki arti
kekuasaan yang terpisahkan dan berjalan sendiri
ditetapkan oleh DPR
tidak bertanggung jawab kepada presiden dan wakil presiden
ditetapkan oleh MPR
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri di bawah ini yang termasuk lembaga eksekutif yaitu
MPR
DPR
MA
kementerian negara
Komisi Yudisial
Pancasila adalah identitas nasional untuk negara Indonesia Apa yang dimaksud Pancasila sebagai identitas nasional
Pancasila merupakan sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai realnya tetapi tidak melawan arus globalisasi melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalankan dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada
Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara
Pancasila merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan
Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Berikut ini yang merupakan Pokok pikiran kedua dari pembukaan undang-undang Dasar 1945 adalah
Negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah seluruh Indonesia
negara hendak mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan
negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar yang adil dan beradab
negara hendak mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal ini terdapat pada undang-undang dasar 1945 pada pasal
pasal 32 ayat 1
pasal 32 ayat 2
pasal 31 ayat 5
pasal 31 ayat 2
pasal 31 ayat 3
dalam Bhinneka Tunggal Ika terdapat prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal kecuali
kesatuan nasionalisme
kesatuan sejarah
kesatuan nasib
kesatuan kebudayaan
kesatuan asas kerohanian
Salah satu dampak negatif atau penyimpangan ketika Indonesia menggunakan UUDS 1950 adalah
pengangkatan dan penetapan presiden seumur hidup
banyaknya muncul KKN korupsi kolusi nepotisme
terjadinya ketidakstabilan nasional karena seringnya berganti-ganti kabinet
tidak sesuai dengan undang-undang Dasar 1945
sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme
nilai instrumental yang ada dalam Pancasila adalah
keadilan
gotong royong
saling menghormati
kemanusiaan
peraturan-peraturan
peristiwa Rengasdengklok Di mana Soekarno diamankan oleh pemuda ke Rengasdengklok peristiwa ini terdiri atas hasil rapat yang pada saat itu diselenggarakan
Markas besar Kompi peta
Lapangan Ikada
lapangan benteng
laboratorium ,mikrologi
asrama bapepri
Penggunaan Garuda sebagai lambang negara diatur melalui
PP nomor 39/1957
PP nomor 32/1958
PP nomor 41/1957
PP nomor 43/1958
PP nomor 40/1958
Mahkamah Agung merupakan pengadaan tertinggi yang ada di negara Republik Indonesia salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah
memutus pembubaran partai politik
menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar 1945
memutuskan sengketa antar lembaga negara
memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding
memutus perselisihan tentang hasil pemilu
makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah
nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia
pembangunan dapat dilandaskan pada satu sila saja
tujuan pembangunan yang hendak dicapai oleh boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
nilai-nilai dasar Pancasila hanya sebagai simbol dalam pelaksanaan pembangunan nasional
yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah nilai-nilai instrumental yaitu hasil penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI yaitu
Insinyur Soekarno b Muhammad Yamin dan Drs Moh Hatta
Ir Soekarno Drs Moh Hatta dan I Gusti Bagus
Ir Soekarno Moh Yamin dan I Gusti Bagus sugriwo
Muhammad Yamin Drs Moh Hatta dan Mr Ahmad Soebardjo
Ir Soekarno Drs Moh Hatta dan Mr Ahmad Soebardjo
fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara itu tercermin dalam undang-undang Dasar 1945 pasal
pasal 33 ayat 1
pasal 3 ayat 2
Pasal 34 ayat 1
Pasal 34 ayat 2
Pasal 34 ayat 3
sesuai dengan undang-undang Dasar 1945 anggaran pendidikan nasional setidaknya sebanyak ... dari APBN
0.1
0.2
0.25
0.3
0.5
berdasarkan undang-undang Dasar 1945 pasal 14 Presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari ...
MPR
DPR
MA
Kementerian Negara
Pemerintah Daerah
pada bab 3 Batang tubuh undang-undang Dasar 1945 membahas tentang
kekuasaan pemerintahan negara
bentuk dan kedaulatan negara
kementerian negara
pemerintah daerah
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dewan nasional rakyat merupakan isi undang-undang 1945 -pasal ..
13 ayat 1
13 ayat 2
14 ayat 1
14 ayat 2
pasal 15
koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berjiwa sosial dan dijalankan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah pengertian koperasi berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang koperasi yaitu
UU Nomor 21 tahun 1967
B UU Nomor 10 tahun 1967
UU Nomor 12 Tahun 1977
UU Nomor 12 tahun 1967
UU Nomor 12 Tahun 1969
undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut kecuali
UUD 1945 sebelum diamandemen
UUD 1945 setelah diamandemen
konstitusi RIS
Konveksi
UUDS
Seluruh warga Indonesia memiliki hak mendapatkan asas pendidikan Oleh karena itu pemerintah sadar pendidikan juga penting diberikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. dari situlah tercipta SLB sekolah luar biasa yang dibuat khusus untuk serta kebutuhan khusus agar bisa mendapatkan pendidikan dengan adil dan merata hak pendidikan untuk masyarakat Indonesia ini tertulis dalam pasal
Pasal 34 ayat 1
pasal 33 ayat 3
pasal 32 ayat 2
pasal 30 ayat 2
pasal 31 ayat 1
Indonesia menganut sistem negara berdasarkan teori trias politika oleh Montesquieu yaknI
eksekutif presiden Legislatif ( MPR DPR dan DPRD) dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi)
dedukatif (lembaga pendidikan), integratif (lembaga pelayanan), dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi)
dedukatif (lembaga pendidikan) integratif (lembaga pelayanan) dan eksekutif (presiden)
legislatif (MPR DPR DPRD), dedukatif (lembaga pendidikan), dan integratif (lembaga pelayanan)
Seluruh warga Indonesia memiliki hak mendapatkan asas pendidikan Oleh karena itu pemerintah sadar pendidikan juga penting diberikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. dari situlah tercipta SLB sekolah luar biasa yang dibuat khusus untuk serta kebutuhan khusus agar bisa mendapatkan pendidikan dengan adil dan merata hak pendidikan untuk masyarakat Indonesia ini tertulis dalam pasal
Pasal 34 ayat 1
pasal 33 ayat 3
pasal 32 ayat 2
pasal 30 ayat 2
pasal 31 ayat 1
Simbol BINTANG di dalam perisai yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila melambangkan
1
2
3
4
5
Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah undang-undang Dasar 1945 adalah
MA
DPR
DPD
MPR
Presiden
Pancasila disahkan sebagai dasar negara yang resmi pada
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
20 Agustus 1945
27 Agustus 1945
