wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TWK - hierarki peraturan & ancaman nasional

Total questions: 50

Worksheet time: 49mins

Name
Class
Date
1.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..

a)

Peraturan pemerintah

b)

TAP MPR

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-undang/PERPU

2.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

3.

Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

KNPI

d)

MPR

4.

Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...

a)

Norma

b)

Peraruran

c)

Keputusan

d)

Ketetapan

5.

Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

d)

Peraturan Daerah

6.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...

a)

Kedaulatan rakyat

b)

Hukum

c)

Kekuasaan belaka

d)

Ketuhanan yang maha esa

7.

Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah...

a)

Undang-undang

b)

Peraturan pemerintah

c)

Keputusan presiden

d)

Peraturan daerah

8.

Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...

a)

Undang-undang

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Keputusan Presiden

d)

Peraturan Daerah kabupaten/kota

9.

Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...

a)

Daerah

b)

Pusat

c)

Pemerintah

d)

Presiden

10.

Sistem hukum di Indonesia dibuat secara Hirearkis, yang artinya... .

a)

bertingkat

b)

sepadan

c)

sederajat

d)

berulang-ulang

11.

Landasan Yuridis dalam penyusunan aturan undang-undang merupakan landasan dari sisi.. .

a)

filosofi

b)

sosiologi

c)

hukum

d)

peraturan

12.

Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .

a)

pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila

b)

pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat

c)

pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan

d)

pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)

13.

Di bawah ini yang termasuk ke landasan-landasan dalam penyusunan undang-undang di Indonesia adalah... .

a)

landasan negara

b)

landasan filosofis

c)

landasan kesatuan

d)

landasan UUDKM 2015

14.

Landasan Yuridis dalam penyusunan aturan undang-undang merupakan landasan dari sisi.. .

a)

filosofi

b)

sosiologi

c)

hukum

d)

peraturan

15.

1. Berikut dibawah ini tata urutan peraturan Perundang-Undangan Indonesia sesuai pasal 7 No 12 Tahun 2011

1.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

2. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah atau pengganti Undang-undang

3. Peraturan Pemerintah (PP)

4. Peraturan Daerah Provinsi

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

7. Peraturan Presiden (PP)

Urutkanlah Tata Urutan Perundang-Undangan diatas dari yang tertinggi hingga

a)

1,2,3,4,5,6,7

b)

5,2,6,4,3,7,1

c)

5,6,2,3,7,3,1

d)

3,5,4,1,2,7,6

16.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang sesuai dengan pasal ....

a)

Pasal 1 ayat 3

b)

Pasal 2 ayat 3

c)

Pasal 3 ayat 3

d)

Pasal 4 ayat 3

17.

Apa yang dimaksud dengan Legal Drafting?

a)

Pembahasan mengenai Pembuatan Peraturan perundang-undangan

b)

Kegiatan mencari celah Hukum untuk ketidak adilan mahasiswa

c)

kualifikasi mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di unri

d)

Praktek Hukum yang menghasilkan peraturan atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan

18.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...

a)

Perrpu

b)

Perpres

c)

UU

d)

PP

19.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
a)
undang-undang
b)
UUD 1945
c)
Perpu
d)
Perda
20.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

21.

Untuk melaksanakan perintah UUD 1945 di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan suatu aturan yang disebut dengan...

a)

TAP MPR

b)

Undang undang (UU)

c)

PERPPU

d)

Peraturan Pemerintah (PP)

22.

Dalam UUD 1945 pasal berapakah yang menyatakan bahwa "Presiden berhak mengeluarkan PERPPU dalam hal ikhwan kegentingan yang memaksa" ?

a)

Pasal 22 ayat 1

b)

Pasal 22 ayat 2

c)

Pasal 22 ayat 3

d)

pasal 22A

23.

Urutan atau tingkatan tata perundang-undangan yang yang saling berkaitan satu sama lain disebut dengan ..

a)

Azas Hukum

b)

Norma Hukum

c)

Hierarki

d)

Sumber Hukum

24.

Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu ..

a)

UU No.11 Tahun 2011

b)

UU No.11 Tahun 2012

c)

UU No.12 tahun 2011

d)

UU No.12 tahun 2012

25.

Lengkapi pernyataan berikut sesuai dengan bagan/gambar.


Jika Rancangan Undang-undang yang diajukan tidak mendapat persetujuan bersama antar DPR dengan Presiden, maka ...

a)

Rancangan UU tetap disahkan dan berlaku.

b)

Rancangan Undang-undang harus direvisi/diperbaiki

c)

Rancangan Undang-undang diajukan kembali pada persidangan masa itu

d)

Rancangan Undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu

26.

Berikut ini adalah asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Kecuali ....

a)

Kejelasan Tujuan

b)

Kepentingan Pemerintah

c)

Kelembagaan pembentuk yang tepat

d)

Kejelasan rumusan

27.

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional maka "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang-undang.


Pernyataan tersebut adalah isi / amanat UUD 1945 ....

a)

Pasal 22 ayat 1

b)

Pasal 22 ayat 2

c)

Pasal 22 ayat 3

d)

Pasal 22A

28.

Dasar hukum yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum adalah ...

a)

UUD 1945 Pasal 1 ayat 1

b)

UUD 1945 Pasal 1 ayat 2

c)

UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

d)

UUD 1945 Pasal 2 ayat 1

29.

Salah satu Kesepakatan dasar yang harus dilaksanakan dalam melakukan Amandemen UUD 1945 adalah ...

a)

Mendapat Persetujuan seluruh rakyat Indonesia

b)

Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

c)

Dapat bermanfaat untuk seluruh warga negara

d)

Dirumuskan dengan jelas

30.

Gerakan Disintegrasi yang dipicu oleh faktor ideologis adalah ....

a)

APRA dan RMS

b)

PRRI dan Permesta

c)

Andi Azis dan APRA

d)

G 30 S/PKI dan RMS

e)

DI/TII dan G30S/PKI

31.

Berikut ini adalah salah satu faktor pemicu terjadinya disintegrasi di Indonesia ....

a)

keberagaman masyarakat Indonesia

b)

kondisi masyarakat Indonesia yang homogen

c)

demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia

d)

sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia

e)

masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai sikap etnosentris

32.

peristiwa pemberontakan di Indonesia yang dipicu oleh adanya motif politik militer adalah...

a)

peristiwa Talangsari

b)

pemberontakan APRA

c)

Pemberontakan Fretilin

d)

pemberontakan PKI 1926

e)

pemberontakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

33.

Alasan PKI melakukan penculikan disertai pembunuhan terhadap para perwira tinggi militer Angkatan Darat adalah ...

a)

pasukan pengawal presiden memilih membelot dari PKI

b)

PKI menganggap TNI Angkatan Darat tidak bekerja dengan baik

c)

TNI Angkatan Darat merupakan lawan politik yang kuat bagi PKI

d)

PKI terdiri dari mantan anggota Angkatan Darat yang dibebas tugaskan

e)

TNI Angkatan Darat berencana melakukan kudeta terhadap pemerintah

34.

Muncul berbagai teori mengenai siapa dalang yang menyebabkan pemberontakan G30S/PKI. Salah satu teori yang muncul disebut dengan teori chaos yang menyatakan bahwa ....

a)

tidak ada dalang tunggal dan skenario besar dalam G 30 S

b)

Amerika Serikat terlibat karena tidak ingin komunis menyebar di Asia Tenggara

c)

Presiden Soekarno dianggap dalangnya karena ingin melenyapkan pihak oposisinya

d)

Amerika Serikat berperan dalam pemberontakan karena ingin melengserkan Soekarno

e)

Inggris berperan karena Soekarno menolak keras pembentukan persekutuan tanah Melayu

35.

Program pembangunan yang timpang di awal kemerdekaan Indonesia menyebabkan terjadinya pemberontakan di beberapa daerah. Pemberontakan yang disebabkan oleh faktor tersebut adalah ....

a)

Pemberontakan Andi Aziz

b)

Pemberontakan DII/TII Aceh

c)

Pemberontakan PKI Madiun

d)

Pemberontakan PRRI/Permesta

e)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan

36.

Tujuan pembentukan dewan-dewan militer di berbagai daerah saat munculnya pemberontakan PRRI adalah ....

a)

sebagai dewan tandingan yang diisi oleh pasukan militer

b)

untuk mempermudah pengawasan di setiap daerah-daerah

c)

membangun hubungan yang harmonis antara PKI dan TNI

d)

menyiapkan kekuatan di daerah-daerah untuk melawan PKI

e)

mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi di Sumatra

37.

Tokoh penggerak perlawanan PRRI terhadap pemerintah pusat adalah

a)

Moh Hatta

b)

Adam Malik

c)

Tan Malaka

d)

Raymond Westerling

e)

Syafruddin Prawiranegara

38.

Pada masa Demokrasi Terpimpin , PKI merupakan salah satu partai yang paling berpengaruh yang dekat dengan Presiden Soekarno. Namun demikian, PKI mempunyai hubungan yang buruk dengan TNI Angkatan Darat. Hal ini dikarenakan ...

a)

PKI menganggap TNI AD sudah disusupi oleh pemikiran Barat

b)

masih adanya rasa kecurigaan TNI AD setelah pemberontakan PKI tahun 1926

c)

PKI merupakan salah satu partai yang tidak mendukung adanya sistem Demokrasi Terpimpin

d)

TNI menentang berdirinya Angkatan Kelima yang dicetuskan Soekarno dan didukung PKI

e)

TNI tidak setuju dengan ide PKI yang akan merubah dasar negara Indonesia menjadi Nasakom

39.

Keterkaitan tokoh pada gambar tersebut dengan aktivitas pemberontakan yang ia lakukan terhadap pemerintah adalah ....

a)

kecewa dengan perjanjian Renville, lalu mendirikan Negara Islam Indonesia

b)

kecewa dengan perjanjian Linggarjati, lalu mendirikan Republik Maluku Selatan

c)

kecewa dengan perjanjian Bongaya, lalu mendirikan Republik Soviet Indonesia

d)

kecewa dengan perjanjian Roem-Royen, lalu mendirikan Angkatan Perang Ratu Adil

e)

kecewa dengan perjanjian Renville, lalu mendirikan PRRI

40.

Ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negar pertama kali dilakukan dengan pemberontakan PKI di kota madiun pada...

a)

19 September 1945

b)

13 oktober 1946

c)

18 agustus 1947

d)

19 september 1947

e)

18 september 1948

41.

Berikut yang bukan merupakan ancaman di bidang ekonomi secara internal adalah...

a)

daya saing

b)

inflasi

c)

pengangguran

d)

infrastruktur

e)

kebijakan ekonomi

42.

Di sebuah daerah terjadi sejumlah demontrasi yang mengatasnamakan agama sehingga dapat mengakibatkan konflik yang berdimensi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Hal tersebut dapat menjadi ancaman di bidang sosial, terlebih karena...

a)

kebodohan

b)

kemiskinan

c)

keterbelakangan

d)

watak kekerasan

e)

ketidakadilan

43.

Ancaman skala besar dengan menggunakan kekuatan senjata untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia dan pernah terjadi di Yogyakarta pada tahun 1948 adalah bentuk ancaman....

a)

teroris

b)

separatis

c)

Kudeta

d)

agresi

e)

inspeksi

44.

Upaya yang paling penting untuk menghadapi ancaman terkait pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia adalah...

a)

agresi militer

b)

abitrase

c)

sabotase

d)

Diplomasi

e)

mahkamah internasional

45.

Perspektif yang merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraaan kegiatan bernegara merupakan perspektif ketahanan sebagai...

a)

kondisi

b)

doktrin

c)

integral

d)

pendekatan

e)

konseptual

46.

Salah satu pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah dan merupakan ancaman militer adalah

a)

teror bom sarinah

b)

peristiwa poso

c)

tragedi semanggi

d)

Gerakan aceh merdeka

e)

teror bom Bali

47.

Berikut yang bukan merupakan unsur-unsur dalam pembentukan istilah ketahanan nasional pada tahun 1968 adalah...

a)

ideologi

b)

ekonomi

c)

sosial

d)

militer

e)

politik

48.

Tidak semua penduduk di daerah perkotaan memiliki pendidikan yang baik sehingga menimbulkan kebodohan dan kemiskinan. Hal ini menjadi sasaran bagi kelompok tertentu untuk mendorong munculnya isu-isu ketidakadilan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Bentuk ancaman ini terjadi dalam bidang...

a)

sosial

b)

agama

c)

budaya

d)

politik

e)

ekonomi

49.

Di sebuah daerah di negara A pemerintah kota berjuang untuk menghadapi penyakit yang menyebar dan gisi buruk. Hal tersebut terjadi karena daerah tersebut mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan. Dampak dari hal tersebut merupakan bentuk ancaman dalam bidang...

a)

ideologi

b)

politik

c)

sosial

d)

budaya

e)

ekonomi

50.

Pernyataan yang menunjukan ancaman nontradisionan adalah ...

a)

Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim

b)

segala ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari dalam negeri

c)

segala ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari luar negeri

d)

Penyelesaian maslah melalui cara cinta damai, diplomatik, atau cara-cara dialogis harus mengggunakan pendekatan budaya

e)

ancaman berbentuk kekuatan militer negara lain yang membahayakan kemerdekaan, kdaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI