Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Total questions: 30

Worksheet time: 18mins

Name
Class
Date
1.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....

a)

UUD 1945

b)

Undang-undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Pancasila

2.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kondisi darurat-memaksa dan bersifat sementara adalah ....

a)

Undang-undang

b)

Perda

c)

UUDs

d)

PERPPU

3.

Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah....

a)

agar masyarakat kebal hukum

b)

hukum tak pandang derajat

c)

bersifat universal

d)

agar tertib dan damai

4.

Disusunnya Perda untuk mengakomodir ...

a)

Keinginan pejabat yang berwenang

b)

Otonomi daerah

c)

TAP MPR

d)

ANggota legislatif wilayah

5.

UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional berkedudukan sebagai... .

a)

Ideologi

b)

Konstitusi

c)

Hukum

d)

Peraturan

6.

Urutan peraturan perndang-undangan yang paling tinggi yaitu . . . .

a)

Undang-Undang Dasar

b)

Undang-undang

c)

Perpu (Peraturan Pengganti Undang-undang)

d)

PP (Peraturan Pemerintah)

7.

UUD RI 1945 ditetapkan pada . . . .

a)

17 Agustus 1945

b)

18 Agustus 1945

c)

17 Agustus 2005

d)

18 Agustus 2005

8.

Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....

a)

No. 10 tahun 2011

b)

No, 11 tahun 2011

c)

No. 12 tahun 2011

d)

No. 13 tahun 2011

9.

Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota

a)

50 %

b)

50% + 1

c)

50% + 10

d)

50% - 1

10.

Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . .

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Menteri

11.

UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum” terdapat pada Pasal . . . .

a)

1 ayat 1

b)

1 ayat 2

c)

1 ayat 3

d)

1 ayat 4

12.

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Panitia Ad Hoc

13.

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

a)

untuk menjaga keamanan negara

b)

untuk membatasi hak asasi manusia

c)

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak

14.

Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....

a)
b)
c)
d)
15.

Manakah yang termasuk peraturan sekolah?

a)

Wajib mempunyai SIM jika ingin menyetir mobil

b)

Berdoa dan memberi salam kepada guru sebelum belajar

c)

Membawa kantong plastik sendiri saat belanja

d)

Beribadah sesuai agama masing - masing

16.

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

Presiden dan DPR

c)

DPR dan MPR

d)

Presiden dan MPR

17.

Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....

a)

harus dicabut

b)

segera disahkan

c)

akan diundangkan

d)

harus direvisi

18.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

19.

Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...

a)

Mengenakan helm bila perlu

b)

Mematuhi peraturan lalu lintas

c)

Tidak membuang sampah di sembarang tempat

d)

Parkir di tempat yang telah di sediakan

20.

Setiap tanggal 16 Agustus, presiden berpidato di depan sidang DPR. Pidato presiden tersebut termasuk ...

a)

Kaidah Dasar

b)

UU

c)

Norma Hukum

d)

Konvensi

21.

Konstitusi merupakan hkuum tertinggi dalam suatu negara dan karena itu semua peraturan perundang-undangan lainnya ...

a)

Ada apabila dalam UUD mengaturnya

b)

Merupakan bagian dari UUD

c)

Dibentuk untuk melaksanakan UUD

d)

Tunduk kepada dan berada di atas UUD

22.

a.Kepala daerah (Gubernur/Bupati)

b.Anggota DPRD tingkat provinsi (DPRD Tingkat 1) atau DPRD Kabupaten (DPRD Tingkat 2)

Pihak yang terlibat dalam penyusunan..........

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Undang-Undang

c)

Ketetapan MPR

d)

Peraturan Daerah

23.

a.Anggota DPR dan sekertaris jenderal DPR (badan pekerja DPR)

b.Presiden dan wakil presiden

c.Menteri terkait

d.Sekertaris Negara

Pihak yang terlibat dalam penyusunan....

a)

Peraturan Daerah

b)

Peraturan Presiden

c)

Ketetapan MPR

d)

Undang-Undang

24.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke 2 menurut UU NO 12 TAHUN 2011 adalah......

a)

Peraturan pemerintah

b)

Peraturan presiden

c)

Tap MPR

d)

Perpu

25.

Peraturan pemerintah bukanlah merupakan peraturan yang berdiri sendiri sebab peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan peraturan yang diatasnya yaitu...................

a)

Peraturan Presiden

b)

Keputusan Presiden

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Daerah

26.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pertama kali dirancang dalam rapat...........................

a)

PPKI

b)

MPR

c)

DPR

d)

BPUPKI

27.

“Kawasan dilarang merokok” yang dikeluarkan di kota Bandung adalah salah satu contoh......................

a)

Peraturan Daerah provinsi

b)

Peraturan pemerintah

c)

Perda Kabupaten

d)

Perpu

28.

“Larangan Merokok Di tempat umum” yang berlaku di Karawang dan diatur dalam perda. Hal ini membuktikan Perda Karawang dibuat oleh...........................

a)

Bupati dan Menteri

b)

Gubernur dan Bupati

c)

Bupati dan DPRD

d)

Presiden dan Gubernur

29.

Perubahan atau mengubah Undang-Undang dasar NRI 1945 disebut dengan istilah....................

a)

Amandemen

b)

Referendum

c)

Rigid

d)

Dinamis

30.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke 5 menurut UU NO 12 TAHUN 2011 adalah..............

a)

Perpu

b)

Peraturan Daerah provinsi

c)

Peraturan presiden

d)

Undang-Undang