wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UTS HUKUM AGRARIA

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

1. Dalam melaksanakan program, BPN menjalankan beberapa program pertanahan antara lain, kecuali...

a)

IP4T

b)

UKM

c)

PERPAJAKAN

d)

PRONA

e)

REDISTRIBUSI

2.

2. Tanah bekas kerajaan dinamakan dengan....

a)

Tanah Swapraja

b)

Tanah Absentee

c)

Tanah Sengketa

d)

Tanah Warisan

e)

Tanah Eigendom

3.

3. Tanah yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga yang domisilinya di luar disebut...

a)

Tanah Swapraja

b)

Tanah Negara

c)

Tanah Warisan

d)

Tanah Absentee

e)

Verponding

4.

4. yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah...

a)

Pengumpulan data kepemilikan hak atas tanah di suatu wilayah tertentu

b)

Sistem pendataan tanah yg dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat

c)

Tanah masyarakat yg didaftarkan ke kantor pertanahan setemat utk disahkan menjadi hak milik

d)

Kegiatan yg dilakukan oleh warga & pihak kecamatan dalam rangka mendaftarkan hak milik tanah

e)

Rangkaian kegiatan yg dilakukan Pemerintah secara berkesinambungan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dll.

5.

5. Sengketa tanah dapat berupa sebagai berikut kecuali...

a)

Sengketa administartif

b)

Sengketa Pidana

c)

Sengketa perdata

d)

Sengketa mengenai pemilikan, transaksi

e)

Sengketa konsumsi

6.

6. Layanan pertanahan bergerak (mobile land service) BPN yang bersifat pro-aktif alias jemput bola ke masyarakat adalah...

a)

APERSI

b)

APINDO

c)

LARASITA

d)

PTSP

e)

BERAKHLAK

7.

7. Gambar bumi dalam logo BPN (Badan Pertanahan Nasional) bermakna...

a)

Sumber penghidupan manusia

b)

Poros keseimbangan

c)

bumi, alam raya, cerminan dapat dipercaya & teguh

d)

Kehangatan, pencerahan, intelektual, & kemakmuran

e)

Kemakmuran dan kesejahteraan

8.

8. Menteri Agraria/Kepala BPN saat ini adalah?

a)

b)

c)

d)

e)

9.

9. yang bukan struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional adalah...

a)

Direktorat Jenderal Tata Ruang

b)

Inspektorat Utama

c)

Sekretariat Jenderal

d)

Inspektorat Jenderal

e)

Direktorat Jenderal Penataan Agraria

10.

10. Dalam logo Badan Pertanahan Nasional terdapat gambar empat butir padi yang melambangkan?

a)

Sumber penghidupan manusia

b)

Agenda pertanahan nasional

c)

Kebijaksanaan penguasa

d)

kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial, & keberlanjutan

e)

Poros keseimbangan

11.

11. RUU tentang Pertanahan disusun nerdasarkan falsafah UU PA yang bersumber dari...

a)

Pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

b)

Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945

c)

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945

d)

Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945

e)

Pasal 33 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945

12.

12. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum ditegaskan dalam...

a)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

b)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

c)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

d)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

e)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

13.

13. Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya disebut...

a)

Sertipikat

b)

Daftar nama

c)

Daftar tanah

d)

Buku tanah

e)

Daftar hadir

14.

14. Surat ukur adalah...

a)

Surat tanda bukti utk hak atas tanah, pengelolaan hingga wakaf

b)

Dokumen yg memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta & uraian

c)

Dokumen dalam bentuk daftar yg memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran

d)

Dokumen dalam bentuk daftar yg memuat data yuridis & data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yg sudah ada haknya

e)

Dokumen dalam bentuk daftar yg memuat keterangan mengenai penguasaan tanah

15.

15. Pejabat umum yg diberi kewenangan untuk membuat akta tanah tertentu adalah...

a)

Juru sita

b)

Mediator

c)

Advokat

d)

Notaris

e)

Pejabat pembuat akta tanah

16.

16. yang tidak termasuk dalam agenda kebijakan Badan Pertanahan Nasional adalah...

a)

Menangani & menyelesaikan perkara, sengketa, & konflik pertanahan di wilayah RI secara sistematis

b)

Mengembangkan & memperbarui politik hukum serta kebijakan pertanahan

c)

Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional & sistem pengamanan dokumen pertanahan di wilayah RI

d)

Melakukan penelitian & pengembangan di bidang pertanahan

e)

Membangun kepercayaan masyarakat pada institusi BPN/ATR

17.

17. Terdapat 5 kriteria yg dilakukan oleh BPN dalam upaya menyelesaikan kasus pertanahan. Adapun yg dimaksud dalam K4 (Kriteria 4) yaitu....

a)

Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan & pemberitahuan kepada semua pihak yg bersengketa

b)

Pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yg ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesempatan berdamai antar pihak yg bersengketa

c)

Penerbitan surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat, pencatatan dalam buku tanah/perbuatan hukum lainnya

d)

Pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yg intinya menyatakan penyelesaian kasus pertanahan melalui proses peradilan

e)

Pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan bahwa kasus tersebut bukan kewenangan BPN

18.

18. Jenis sengketa mengenai perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas & luas bidang tanah yg diakui satu pihak yg telah ditetapkan oleh BPN disebut...

a)

Tumpang tindih

b)

Sengketa waris

c)

Kekeliruan penunjukan batas

d)

Sengketa batas

e)

Penguasaan tanah tanpa hak

19.

19. Penanganan kasus pertanahan yang disampaikan & ditangani oleh BPN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali...

a)

Monitoring & evaluasi terhadap hasil penanganan kasus

b)

Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus

c)

Penyelenggaraan gelar perkara/kasus, & penyiapan berita acara

d)

Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan, serta investigasi

e)

Penyusunan risalah/analisis pengolahan data, serta pembuatan surat keputusan

20.

20. Secara garis besar tipologi kasus pertanahan dikelompokkan menjadi berikut ini, kecuali...

a)

Sertipikat ganda

b)

Sengketa batas

c)

Penguasaan tanah tanpa hak

d)

akta jual beli palsu

e)

jual satu kali

21.

21. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang dimaksud kasus pertanahan adalah...

a)

Sengketa mengenai harga tanah yg melonjak drastis

b)

Sengketa bangunan pemerintah yg menempati wilayah tanah rakyat

c)

Sengketa tanah ulayat antar masyarakat adat

d)

Sengketa, konflik, & perkara pertanahan yg disampaikan kepada BPN

e)

Perubatan wilayah perbatasan antar dua negara

22.

22. Beberapa penyebab munculnya kasus pertanahan sangat bervariasi, antara lain kecuali...

a)

Harga tanah yg meningkan tajam

b)

Perebutan hak milik berdasarkan warisan tanpa bukti yg jelas

c)

Iklim keterbukaan yg digariskan pemerintah

d)

Pengadaan tanah utk pembangunan fasilitas umum

e)

Kondisi masyarakat yg semakin sadar akan hak agarianya

23.

23. Wadah berkarya bagi BPN RI yg berhubungan langsung dengan unsur-unsur yg ada di dalam bumi meliputi tanah, air, dan udara digambarkan dengan...

a)

Gambar lingkaran bumi

b)

gambar garis tegak lurus

c)

Gambar sumbu

d)

Gambar empat butir padi

e)

Gambar 11 bidang grafis bumi

24.

24. Di awal tahun 2005, pertanahan nasional dibangun & dikembangkan atas empat prinsip pengelolaan sebagai berikut, kecuali...

a)

Pengelolaan, pelayanan, & pelaksanaan pendaftaran, serta penyertipikatan tanah secara nasional

b)

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada harmoni sosial

c)

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keadilan penguasaan & pemilikan tanah

d)

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatn & kebangsaan Indonesia

e)

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada kesejahteraan rakyat

25.

25. yang tidak termaksud dari fungsi BPN RI yaitu...

a)

Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan

b)

Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan

c)

Koordinasi kebijakan, perencanaan, & program di bidang pertanahan

d)

Pembinaan & pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan

e)

Pembinaan pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada harmoni sosial