NEW
Font size
WorksheetsUU Polisi
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Peraturan perundang -undangan
Kode etik profesi polri
Peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi polri
Peraturan disiplin polri
Sumpah sesuai agamanya
Sumpah dan janji sesuai agama dan kepercayaannya
Janji sesuai kepercayaannya
Sumpah sesuai agama dan kepercayaannya
Menghukum anggota Polri yang nakal
Membangkitkan semangat kerja dan moril
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
Memberikan ketakutan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran
Berhak memilih
Tidak menggunakan hak pilih
Berhak memilih apabila ada perintah dari atasan
Berhak memilih berdasarkan prinsip kebebasan menggunakan hak pilih
Sofyan Djalil
Rahmat Gobel
Amran Sulaiman
Praktikno
Kapolri berada di bawah kekuasaan... Tertuang dalam Pasal...
Presiden Pasal 8 (1)
Presiden Pasal 9 (2)
Presiden 9 (1)
Pasal 8 (2)
Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden diatur dalam pasal... dengan persetujuan ......
Pasal 11 ayat 1 DPR
Pasal 11 ayat 1 MPR
Pasal 11 ayat 2 MPR
Pasal 11 ayat 2 DPR
Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
Ketua , seorang Wakil Ketua , seorang Sekretaris dan 5 (enam) orang anggota.
Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 10 (sepuluh) orang anggota.
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 6 (enam) anggota
Kode Etik Keamanan Negara Republik Indonesia
MA
KY
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia .
Dalam pasal 29 dijelaskan bahwa, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan .... dan diatur oleh...
Peradilan Umum diatur dengan Keputusan Presiden
Peradilan Militer diatur dengan Keputusan Kapolri
Peradilan Militer diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peradilan Umum diatur dengan Peraturan Pemerintah
Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik
Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh mengikuti pemilu
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian
Kecerdasanya
Hubungan dengan jendral
Peran, fungsi, dan kemampuan
Salah semua
Definisi Hukum Kepolisian di Indonesia yakni
Kumpulan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diperlukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya
Kumpulan hukum yang dikhususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakikat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada polisi untuk bertindak dan wewenang bertindak secara khusus, baik terhadap orang maupun terhadap benda
Dasar-dasar bagi tindakan polisi
Hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal dan kuasa tempat, termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian
Dasar hukum dari kepolisian yakni
UU No. 2 Tahun 1992
UU No. 2 Tahun 2002
UU No. 3 Tahun 2003
UU No. 20 Tahun 2000
Sifat hukum kepolisian yakni
Mengayomi dan melindungi
Prosedural
Mengatur dan memaksa
Kaku
Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia;
Menjamin kepastian berdasarkan hukum;
Memelihara perasaan tenteram dan damai. Merupakan subtansi dari
Catur Prasatya
Tri Brata
Tri Krama Adyaksa
Catur Wirumi
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
Menegakan hukum;
Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat merupakan isi dari
Tri Brata POLRI
Tujuan Hukum Kepolisian
Tugas Pokok Kepolisian
Fungsi Kepolisian
Gambar tersebut merupakan kepangkatan kepolisian dengan kedudukan sebagai
Brigadir Polisi Dua
Inspektur Polisi Dua
Ajudan Inspektur Polisi Dua
Ajudan Inspektur Polisi Satu
Unit LANTAS adanya di kepolisian tingkat
Daerah
Sektor
Resor
MABES
Perhatikan macam-macam pengadilan berikut!
1. Pengadilan Militer
2. Pengadilan Militer Tinggi
3. Pengadilan Militer Negeri
4. Pengadilan Militer Utama
Diantara pengadilan-pengadilan di atas, yang bukan merupakan tingkatan pengadilan militer ditunjukan pada nomber....
1
2
3
4
Urutan yang benar tingkatan peradilan umum adalah....
Pengadilan Tinggi - Pengadilan Negeri - MA
Pengadilan Negeri - MA- Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi - MA
MA- Pengadilan Tinggi - Pengadilan Negeri
Pasal 16 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI. Salah satu isi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah
Melakukan penuntutan
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Melengkapi berkas perkara tertentu
Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
Pasal 1 Ayat 2
Pasal 1 Ayat 2
Pasal 1 Ayat 1
Pasal 1 Ayat 4
Polisi merupakan aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas dan kewenangan tertentu, diantaranya ....
membuat putusan pengadilan bersama hakim
koordinasi dengan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum
melakukan penuntutan di sidang pengadilan
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Klaim Cina memiliki wilayah di sekitar perairan Natuna kembali mencuat.
Presiden Joko Widodo sampai langsung turun ke kawasan tersebut. Kawasan
Natuna memiliki kekayaan alam, seperti tambang, flora, fauna, dan lainnya.
Natuna juga memiliki destinasi wisata yang mempesona diantaranya, kecuali.
Pulau Senua
Pulau Sedanau
Museum Sri Serindit
Pantai Ranai
Pantai Piawang
Selat yang terletak di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung adalah...
Selat Bangka
Selat Gaspar
Selat Sunda
Selat Riau
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir materi UU terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan lembaga... .
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Polisi Republik Indonesia
Yang tidak termasuk perilaku koruptif disekitar kita adalah ....
Mencontek
Copy Paste Tugas
Move on dari mantan
melebihkan anggaran keuangan dalam membuat proposal acara sekolah
Keanggotaan kompolnas berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, tokoh masyarakat. Tertuang dalam...
P. 39(1)
P. 39(2)
P. 39(3)
P. 39(4)
Isi pasal 37 ayat 1 adalah...
Kompolnas dibentuk dengan Keputusan Presiden
Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, tokoh masyarakat
Segala pembiayaan kompolnas dibebankan APBN
Kompolnas bertanggung jawab dengan Presiden
Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan dengan mengembangkan asas...
Partisipasi dan solidaritas
Toleransi dan subsidiaritas
Toleransi dan solidaritas
Partisipasi dan subsidiaritas
Ketentuan pengambilan sumpah dan janji diatur dengan...
Keputusan Kapolri
Keputusan Presiden
UU
Peraturan Pemerintah
Anggota Kepolisian NRI menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas. Tertuang dalam pasal...
P. 24 (1)
P. 24 (2)
P. 24 (3)
P. 24 (4)
Yang bukan isi dari pasal 34...
Sikap dan prilaku pejabat Kepolisian NRI terikat pada KEPP
Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian NRI dapat bertindak menurut penilaianny sendiri dengan memperhatikan UU serta KEPP
Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dengan Keputusan Kapolri
KEPP dapat menjadi pedoman bagi pengembang fungsi kepolisian lainnya
yang termasuk hukuman tambahan adalah...
penjara maksimal 20 tahun
penjara seumur hidup
sita
hukuman penjara sementara waktu
berikut yang termasuk landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia, adalah...
Pancasila
UUD 1945
Tap MPR
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, tertuang dalam pasal...
P. 1 ayat 8
P. 1 ayat 9
P. 1 ayat 10
P. 1 ayat 13
Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,disebut :
Penyelidik
Penyelidikan
Penyidik
Penyidikan
Tugas Kompolnas sebagaimana tercantum didalam Pasal 38 UU RI Nomor 02 Tahun 2002, yaitu :
1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri
2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
1 dan 2 Benar
poin 2 benar
Bab VII undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang :
Lembaga Kepolisian Nasional
Hubungan, bantuan dan kerjasama
Pembinaan profesi
Ketentuan umum
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri dari :
Anggota Polri dan PNS
Anggota Polri
Anggota Polri dan PPNS
Anggota Polri, ASN dan PHL
Bab III Undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang tugas dan wewenang mencakup pasal apa sajakah...
13 - 19
8 - 12
6 - 12
14 - 19
Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian NRI yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, PPNS dan bentuk2 swakarsa. Tertuang dalam pasal...
Pasal 3 ayat 1
Pasal 3 poin a
Pasal 3 ayat 2
pasal 3 poin a
Serangkaian tindakan d ibualam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. disebut :
Penyidik
Penyidikan
Penyelidikan
Penyelidik
Bab II Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 mengatur tentang: :
Lembaga Kepolisian Nasional
Ketentuan umum
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Susunan dan kedudukan Polri
Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disebut
Peraturan Kapolri
Keputusan Kapolri
Peraturan Kepolisian
UU kepolisian
Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 terdiri dari berapa bab dan berapa pasal :
8 bab 44 pasal
8 bab 45 pasal
9 bab 48 pasal
9 bab 45 pasal
Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, disebut :
Keamanan luar negeri
Keamanan dalam negeri
Keamanan
Kepentingan umum
Salah satu unsur pelaksana tugas pokok Polri adalah menyelenggarakan tugas intelijen dan penyidikan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh...
Korlantas
Densus 88 AT
Baintelkam
Bareskrim
Motto Polri adalah rastra sewakotama yang artinya...
Abdi utama bagi nusa bangsa
Nasionalisme tingkat tinggi
Gugur satu tumbuh seribu
Mengayomi dan melayani
Hukum yang mengatur tata cara berpakaian yang rapi dan sesuai etika budaya bangsa indonesia adalah?
Hukum agama
Hukum adat
Hukum Publik
Hukum Negara
Kondisi yang sempurna, terdapat kepuasan baik lahir dan batin atas penyelesaian suatu perkara hukum yang terjadi baik berupa sanksi yang sesuai dan hal lainnya merupakan makna dari ?
Kesejahteraan
Kesenjangan
Keadilan
Keberpihakan
Manakah Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia
1.
2
3
4
Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai daerah hukum diatur dengan ...
Keputusan Kapolri
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Kapolri
UU No. 2 Tahun 2002 , mengatur tentang...
Peradilan, Kepolisian, Kompolnas
Penyelidikan, Kepolisian, PPNS
Kepolisian dan Kompolnas
Kepolisian, PPNS, Polsus dan Swakarsa
Pernyataan yang tidak termasuk dalam pasal 9...
Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian
Kapolri memimpin Kepolisian NRI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Pimpinan-pimpinan kepolisian bertanggung jawab secara Hierarki
Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian NRI
Kepolisian NRI dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah NRI. Tertuang dalam pasal
Pasal 2
Pasal 5 (2)
Pasal 6 (1)
Pasal 6 (2)
Ketentuan mengenai Gaji dan hak-hak lainnya diatur lebih lanjut dengan.... Hal ini tertuang pada pasal...
Peraturan Pemerintah, Pasal 26 (2)
Peraturan Pemerintah, Pasal 26 (1)
Keputusan Presiden, Pasal 26 (1)
Keputusan Presiden, 26 (2)
Pejabat kepolisian NRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki... Tertuang dalam Pasal...
Memiliki Tanda Pengenal, Pasal 36
Wewenang Umum, Pasal 1 ayat 3
Peran, Fungsi dan Kemampuan. Pasal 25
Kemampuan Profesi, Pasal 31
