wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SIMLASI CAT BAWASLU 2

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Dalam Penyelesaian Sengketa Proses, Bawaslu menggunakan Hari dalam ?

a)

Kalender

b)

Kerja

c)

Libur

d)

Senin-Jum'at

2.

Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu.

a)

Benar

b)

Salah

3.

Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu berapa lama ?

a)

1 hari

b)

2 bulan

c)

3 hari

d)

7 hari

4.

Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak.....

a)

Permohonan Diketahui

b)

Permohonan Di register

c)

Permohonan Disampaikan

d)

Permohonan diterima

5.

Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 melalui tahapan, Kecuali ?

a)

menerima laporan

b)

melakukan pemeriksaan permohonan

c)

mempertemukan para pihak yang bersengketa

d)

memeriksa bukti

e)

memutus

6.

Permohonan paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; b. identitas termohon; dan c. kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemilu.

a)

Benar

b)

Salah

7.

Permohonan sengketa antar peserta pemilu dibuat sesuai dengan Formulir .....

a)

Model PSPP-22

b)

Model PSPP-23

c)

Model PSPP-21

d)

Model PSPP-20

8.

Apakah permohonan sengketa antar peserta pemilu dapat disampaikan dengan lisan?

a)

Ya

b)

Tidak

c)

Lisan dan Tulisan

9.

Apakah Penyampaian permohonan sengketa proses antar peserta dapat diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ?

a)

ya

b)

tidak

c)

bisa jadi

10.

Dalam memutus permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mufakat. apakah hal tersebut dibenarkan?

a)

Dibenarkan untuk sebagian

b)

Tidak

c)

Ya

11.

Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, Panwaslu Kecamatan melakukan pertama kali adalah ?

a)

menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan temohon ke dalam berita acara yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-22

b)

memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa

c)

memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu

12.

Dalam memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu Panwaslu Kecamatan wajib melakukan konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. apakah pernyataan tersebut salah?

a)

Salah

b)

Benar

c)

Setengah Benar

d)

Tidak Wajib Konsultasi

13.

Putusan sengketa antar-Peserta Pemilu bersifat ..........

a)

Final

b)

Mengikat

c)

Binding

d)

Tidak Mengikat

14.

Putusan terhadap sengketa antar peserta dibacakan secara.......

a)

Terbuka

b)

Tertutup

c)

Terbuka untuk para pihak

d)

Tertutup untuk Umum

15.

Panwaslu Kecamatan memberikan dan menembuskan salinan putusan paling lama berapa hari ?

a)

paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.

b)

paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak diputuskan

c)

paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.

d)

paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak di putuskan.

16.

Apakah dasar hukum pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu?

a)

Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018

b)

Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022

c)

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022

d)

Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018

17.

Darimanakah penanganan pelanggaran Pemilu bersumber?

a)

Laporan dan Temuan

b)

Aduan dan Temuan

c)

Laporan dan Investigasi

d)

Aduan dan Investigasi

18.

Berikut merupakan pihak-pihak yang dapat menjadi Pelapor dalam dugaan pelanggaran Pemilu, kecuali...

a)

Pemantau Pemilu

b)

Peserta Pemilu

c)

Pengawas Pemilu

d)

WNI yang mempunyai hak pilih

19.

Sebutkan jajaran Pengawas Pemilu secara hierarkis menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

a)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS

b)

Bawaslu Pusat RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS

c)

Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS

d)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS

20.

Berikut merupakan divisi-divisi yang terdapat dalam Bawaslu, kecuali...

a)

Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

b)

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

c)

Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data, dan Informasi

d)

Hukum, Data dan Informasi, serta Hubungan Antar Lembaga

21.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, apakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu?

a)

Bawaslu, KPU, dan DKPP

b)

Panwaslu, KPU, dan DKKP

c)

Bawaslu, KPU, dan KPI

d)

Bawaslu, KPU, dan DKKP

22.

Kapan pengawas Pemilu pertama kali dibentuk?

a)

tahun 1981

b)

tahun 1982

c)

tahun 1983

d)

Tahun 1984

23.

Berikut merupakan jenis-jenis pelanggaran Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu...

a)

Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu

b)

Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilu

c)

Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Pelanggaran Pidana Pemilu

d)

Semua Jawaban Benar

24.

Kepada siapakah Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab?

a)

Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia

b)

Bawaslu Provinsi

c)

Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

Diri sendiri

25.

Apakah yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022?

a)

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

b)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

c)

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

d)

Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilihan Umum

26.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali...

a)

Menjadi Pemantau Pemilu

b)

Penghitungan Cepat Hasil Pemilu

c)

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

d)

Pemutakhiran Data Pemilh

27.

Berapakah batas waktu diketahuinya penanganan pelanggaran untuk dapat dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran?

a)

3 hari kalender

b)

3 hari kerja

c)

7 hari

d)

14 hari

28.

Berikut merupakan salah satu objek dari penyelesaian sengketa acara cepat, yaitu...

a)

Surat Keputusan Bawaslu

b)

Berita Acara Rapat Pleno

c)

Surat Keputusan KPU

d)

Hasil Penghitungan Suara

29.

Apakah yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa acara cepat sebagai salah satu kewenangan Panwaslu Kecamatan?

a)

Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstituso

b)

Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

c)

Sengketa Proses dan Tata Cara Administrasi di Bawaslu

d)

Sengketa Antar Sesama Peserta Pemilu

30.

Apabila terdapat suatu hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, siapakah yang berhak melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara?

a)

Menunggu hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota

b)

Diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

c)

Dilimpahkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa

d)

Diberikan kewenangannya kepada Panwaslu Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota

31.

Dimanakah hasil pengawasan oleh pengawas Pemilu dituangkan?

a)

Formulir C1. penerimaan berkas pengawasan

b)

Formulir B. Laporan Hasil Pengawasan

c)

Formulir Model A.

d)

Formulir PPID Bawaslu

32.

Berapa persenkah keterwakilan perempuan dalam kepemiluan?

a)

20%

b)

25%

c)

30%

d)

35%

33.

Berikut merupakan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu?

a)

Proporsional

b)

Jujur

c)

Tertib

d)

Kepentingan Umum

34.

Kapan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia?

a)

tahun 1945

b)

tahun 1955

c)

tahun 1965

d)

tahun 2004

35.

Berapa batas waktu penanganan pelanggaran Pemilu dilaksanakan?

a)

7 + 7 hari

b)

3 + 2 hari

c)

10 hari

d)

7 + 3 hari

36.

Apa tugas Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai UU 7 Tahun 2017 Pasal 108 yang paling tepat dibawah ini?

a)

Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa

b)

Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa

c)

Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa

d)

Semua jawaban benar

37.

Di dalam UU 7 Tahun 2017 Pasal 109 Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang? Kecuali.

a)

Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan

b)

Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu

c)

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d)

Melaksanakan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap

38.

Panwaslu Kelurahan Desa Berkewajiban? Kecuali

a)

Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil

b)

Menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai kemauan

c)

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan

d)

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS

39.

Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, berhubungan dengan?

a)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

b)

Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

c)

Tata Kerja dan Pola Hubungan Organisasi

d)

Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik

40.

Sesuai Pasal 90 Perbawaslu 3/2022 Panwaslu Kelurahan/Desa dapat melakukan? Kecuali

a)

Konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota diluar wilayah kerjanya

b)

Konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan

c)

Koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa lain yang masih dalam 1 (satu) wilayah kecamatan

d)

Konsultasi dengan Panwaslu Kecamatan

41.

Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan dilengkapi dengan? Kecuali

a)

Surat tugas

b)

Surat Keputusan ditetapkannya terpilih sebagai pengawas pemilu

c)

Alat perlengkapan Pengawasan

d)

Tanda pengenal

42.

Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam?

a)

Model A Daftar Pemilih

b)

LHPD

c)

Formulir Model A

d)

Catatan Khusus

43.

Apa yang diisi oleh Pantarlih dalam MODEL A-Sticker Coklit ? Kecuali

a)

Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih;

b)

Pantarlih meminta tanda tangan kepala keluarga atau penghuni rumah pada formulir Model A Stiker Coklit; dan

c)

Pantarlih menempelkan formulir Model A Stiker Coklit begitu saja

d)

Pantarlih menempelkan formulir Model A Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah.

44.

Mana jawaban yang paling tepat dari arti penting keberadaan Pantarlih? Kecuali

a)

Membantu memastikan setiap warga negara yang telah

memenuhi syarat terjamin hak pilihnya

b)

Memastikan akurasi data pemilih hasil pengolahan

(pemutakhiran berkelanjutan, sinkronisasi, dan

pemadanan)

c)

Memastikan setiap orang yang berada diwilayah Indonesia dapat memilih saat pemungutan suara

d)

Membantu mewujudkan Daftar Pemilih yang berkualitas

(akurat, dan mutakhir)

45.

Dalam hal Pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara tetapi

telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir Model A Daftar Pemilih,

Pantarlih meminta Pemilih atau keluarga untuk Menunjukan?

a)

Buku Nikah

b)

Semua Jawaban Benar

c)

Bukti nikah berupa

akta perkawinan

d)

Kolom keterangan status

perkawinan pada KK

46.

Pengawasan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan cara?

a)

Menyusun peta kerawanan, pengawasan melekat, analisis data, Pengawasan Partisipatif

b)

Semua Jawaban Benar

c)

Menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;

d)

Melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait.

47.

Apa yang dilakukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan panwaslu kecamatan jika menemukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu menurut Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 Pasal 4 Ayat 3

a)

Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan

b)

Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS

c)

Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajian nya mengenai pelanggaran administrasi pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang

d)

Semua Jawaban Benar

48.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Kalimat tersebut merupakan Pasal Pidana Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang?

a)

UU 7 Tahun 2017 Pasal 542 UU No 7

b)

UU 7 Tahun 2017 Pasal 544 UU No 7

c)

Pasal 543 UU No 7 Tahun 2017

d)

Pasal 545 UU No 7 Tahun 2017

49.

Formulir yang berisi Daftar Pemilih yang digunakan sebagai bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah Formulir

a)

Model A Daftar Potensial Pemilih

b)

Model A Tanda Bukti Terdaftar

c)

Model A Daftar Pemilih

d)

Model A Laporan Hasil Coklit

50.

Pada Mekanisme Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap proses? Kecuali

a)

Rekapitulasi daftar   Pemilih hasil  pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar Pemilih hasil pemutakhiran ke PPK

b)

Pencocokan dan penelitian data Pemilih

c)

Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS

d)

Perbaikan DPT

51.

Menurut Perbawaslu No 7 Tahun 2022 (Pasal 15 ayat 3) syarat Formil, kecuali..

a)

Saksi

b)

Nama dan Alamat Pelapor

c)

Pihak Terlapor

d)

Waktu penyampaian tidak melebihi jangka waktu

52.

Menurut Perbawaslu No 7 Tahun 2022 (Pasal 15 ayat 4) syarat Materil, kecuali..

a)

Waktu dan Tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu

b)

Bukti

c)

Uraian Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu

d)

Saksi Ahli

53.

Dalam Simulasi Penghitungan Hari ada yang disebut dengan Penghitungan frasa “sejak”, "Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran (Pasal 8 Ayat 3)", yang dimaksud kalimat tersebut adalah..

a)

Apabila A  mengetahui kejadian Hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari itu dihitung sebagai hari pertama. Sehingga laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 8 November 2022.

b)

Apabila A  mengetahui kejadian Hari Selasa 5 Desember 2022, maka dihitung setelah hari itu sebagai hari pertama. Sehingga laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 8 Desember 2022

c)

Apabila A  mengetahui kejadian Hari Senin 31 Oktober 2022, maka 2 sesudah hari itu dihitung sebagai hari pertama. Sehingga laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 8 November 2022.

d)

Apabila A  mengetahui kejadian Hari Senin 31 Oktober 2022, maka sebelum hari itu dihitung sebagai hari pertama. Sehingga laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 8 November 2022.

54.

Dalam Simulasi Penghitungan Hari ada yang disebut dengan Penghitungan frasa “setelah”, "Bawaslu menyusun kajian awal paling lama 2 (dua) hari sejak laporan disampaikan (Pasal 15 ayat 1)", yang dimaksud kalimat tersebut adalah..

a)

Apabila A menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari sebelum hari Selasa 1 November 2022 bukan hari pertama, sehingga batas waktu menyusun kajian awal adalah hari kamis 3 November 2022.

b)

Apabila A menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari pertama adalah hari Selasa 1 November 2022, sehingga batas waktu menyusun kajian awal adalah hari Rabu 2 November 2022.

c)

Apabila A menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari kedua adalah hari Selasa 1 November 2022, sehingga batas waktu menyusun kajian awal adalah hari Rabu 2 November 2022.

d)

Apabila A menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari kedua adalah hari kamis 3 November 2022 sebagai batas waktu menyusun kajian awal.

55.

Dalam Simulasi Penghitungan Hari ada yang disebut dengan Penghitungan frasa “sebelum”, "Surat undangan disampaikan 1 (satu) hari sebelum Klarifikasi (Pasal 29 ayat 2)", yang dimaksud kalimat tersebut adalah..

a)

Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada hari Rabu 2 November 2022, maka surat undangan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari tersebut

b)

Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada hari Kamis 3 November 2022, maka surat undangan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari Selasa 1 November 2022

c)

Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada hari Rabu 2 November 2022, maka surat undangan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari Rabu 3 November 2022

d)

Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada hari Rabu 2 November 2022, maka surat undangan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari Selasa 1 November 2022

56.

Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan sebagai..

a)

Pelanggaran Pemilu dan Bukan Pelanggaran Pemilu

b)

Hasil kajian Akhir yang bisa dilanjutkan sebagai bukti laporan

c)

Laporan Awal

d)

Bukti Tambahan

57.

Yang termasuk pelanggaran pemilu, Kecuali...

a)

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

b)

Pelanggaran Administratif Pemilu

c)

Tindak Pidana Pemilu

d)

Tindak Pidana Umum

58.

Yang bukan termasuk pelanggaran pemilu, Kecuali

a)

Temuan atau Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu

b)

Temuan atau Laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya

c)

Draft Undang-undang Pemilu

59.

Klarifikasi dapat dilakukan secara tatap muka atau

(a)  

60.

Klarifikasi daring hanya dapat dilakukan apabila terdapat masalah...

(a)  

61.

Apabila pihak yang diperiksa tidak bersedia disumpah..

a)

klarifikasi tidak berkekuatan hukum

b)

Klarifikasi dibatalkan

c)

maka klarifikasi tetap bisa dilakukan tanpa sumpah

d)

Klarifikasi tidak bisa dilakukan

62.

Lima syarat pengambilalihan laporan:

a)

Terjadinya dugaan pelanggaran pemilu melintasi dua wilayah

b)

Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu diberhentikan sementara atau tetap dan dijadikan Terlapor

c)

Pengawas Pemilu tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban

d)

Keterbatasan srana dan prasarana

e)

Saksi tidak ada

63.

Pelimpahan mengacu pada prinsip penanganan dilakukan oleh pengawas pemilu tempat terjadinya..

a)

peristiwa

b)

TKP

c)

kejadian

d)

momentum

64.

Pelimpahan dilakukan 1 hari setelah kajian awal apabila laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel atau ...

a)

dilakukan 1 hari setelah Pelapor memperbaiki laporan

b)

dilakukan 2 hari setelah Pelapor memperbaiki laporan

c)

dilakukan 3 hari setelah Pelapor memperbaiki laporan

d)

dilakukan 7 hari setelah Pelapor memperbaiki laporan

65.

Dibawah ini empat jenis informasi awal, Kecuali

a)

Informasi lisan dugaan pelanggaran yang disampikan kepada secara langsung ke kantor pengawas atau melalui telepon resmi

b)

Informasi tulisan dalam bentuk surat yg disampaikan melalui surel resmi dan/atau ekspedisi

c)

Laporan yang disampaikan kepada pengawas yang tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel

d)

Informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh dari laporan yang dicabut oleh Pelaporan

e)

Informasi berdasarkan intelegen melalui beberapa pihak

66.

Informasi Awal diplenokan oleh Pengawas Pemilu untuk menetapkan apakah akan dtindaklanjuti dengan penelusuran atau tidak. Jika ditindaklanjuti dengan penelusuran maka penelusuran dilakukan dengan dasar ....

a)

Perbawaslu 5/2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

b)

Perbawaslu 7/2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu

c)

Perbawaslu 9/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

d)

Perbawaslu 4/2022 tentang perubahan ketiga atas perbawaslu 9/2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu BAwaslu Prov, Bawaslu Kab/kota, Panwascam, PPD,PPLN dan PTPS

67.

Laporan yang tidak bisa ditangani dan diselesaikan adalah, Kecuali

a)

Laporan yang sudah dilakukan kajian akhir dan diterbitkan status penanganan

b)

Peristiwa dugaan pelanggaran dan terlapornya sama

c)

Tidak ada bukti-bukti baru yang dapat menguatkan adanya dugaan pelanggaran

d)

Peristiwa telah lampau tapi bukti baru ada

68.

Pernyataan mana yang benar..

a)

Informasi mengenai Laporan yang sudah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dituangkan dalam kajian awal sebagai dasar untuk menghentikan atau tidak meregister

b)

Informasi mengenai Laporan yang sudah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dituangkan dalam kajian awal sebagai dasar untuk meregister

c)

Informasi mengenai Laporan yang sudah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dituangkan dalam klarifikasi sebagai dasar untuk tidak meregister

d)

Informasi mengenai pelanggaran yang sudah lampau dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu diregister

69.

Mana saja cara pencabutan Laporan...

a)

Laporan dapat dicabut sepanjang belum diregistrasi oleh pengawas pemilu, dengan syarat polapor membuat surat pernyataan bermaterai untuk mencabut laporan (Pasal 14)

b)

Pencabutan laporan dituangkan dalam isi kajian awal (Pasal 15 ayat 5)

c)

Laporan yang telah dicabut tidak diregistrasi (Pasal 23

d)

Laporan yang telah dicabut dapat dijadikan sebagai informasi awal (Pasal 3 ayat 2 huruf d)

e)

Laporan yang sudah diregistrasi tidak dapat dicabut (Pasal 17 ayat 3)

70.

Mana Saja MEKANISME PERBAIKAN LAPORAN YANG BELUM MEMENUHI SYARAT

a)

Dalam hal laporan belum memenuhi syarat laporan, maka Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal selesai untuk melengkapi syarat (Pasal 24 ayat 1)

b)

Pelapor diberi kesempatan paling lama 2 hari untuk memperbaiki setelah pengawas pemilu memberitahukan ketidakterpenuhan syarat laporan (Pasal 24 ayat 4)

c)

Perbaikan hanya dilakukan terhadap ketidakterpenuhuan syarat formal (identitas para pihak) dan syarat materiel

d)

Laporan yang tidak memenuhi syarat karena daluarsa, langsung tidak diregistrasi (Pasal 24 ayat 3)

e)

Penyerahan dokumen perbaikan laporan oleh Pelapor diberikan tanda terima perbaikan laporan (Pasal 24 ayat 5

71.

Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu diatur dalam.....

a)

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022

b)

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022

c)

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

d)

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018

72.

Dalam perbawaslu yang mengatur tentang tentang tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, tiga kriteria yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu adalah ....

a)

WNI yang mempunyai hak pilih, Tim Kampanye, Pemantau Pemilu

b)

WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu

c)

WNI yang mempunyai hak pilih, Tim Kampanye, Pemantau Pemilu

d)

WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, Tim Kampanye

73.

Dalam hal temuan dugaan pelanggaran pemilu dapat bersumber dari ...

a)

Pengawasan Pengawas Pemilu

b)

Laporan Pemantau Pemilu

c)

Pengawasan Pengawas Pemilu dan hasil penelusuran informasi awal

d)

Hasil penelusuran informasi awal

74.

Empat istilah jenis pelanggaran dalam pemilu antara lain...

a)

Kode etik, Netralitas ASN, Pidana Pemilu, Perundang-undangan lain

b)

Pidana Pemilu, Kode Etik, Administrasi, Perundang-undangan lain

c)

Netralitas ASN, Pidana Pemilu, Kode Etik, Perundang-undangan lain

d)

pelanggaran teknis, administrasi, kode etik, pidana pemilu

75.

Ketentuan batasan waktu atau hari bagi pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu adalah ...

a)

6 hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu

b)

7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu

c)

10 hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu

d)

Tidak ada batasan, selama tahapan masih berlangsung

76.

Syarat untuk sebuah laporan diregister pada kajian awal adalah terpenuhinya syarat formal dan materiil. Berikut adalah beberapa syarat formal yang benar, kecuali...

a)

Nama dan alamat pelapor, Pihak Terlapor

b)

Pihak Terlapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu

c)

Waktu dan tempat kejadian, Bukti

d)

Nama dan alamat pelapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu

77.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umun yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum adalah ...

a)

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022

b)

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022

c)

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018

d)

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018

78.

Berikut pengertian pelanggaran administratif pemilu yang benar adalah ...

a)

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang sudah ditetapkan  oleh KPU dalam tahapan dan jadwal.

b)

Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang 7 Tahun 2017.

c)

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu.

d)

Pelanggaran terhadap undang-undang lain tetapi masih masih berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan

79.

Dalam hal laporan hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan pelanggaran, maka pengawas melaporkan kejadian kepada ...

a)

Panwaslu Kelurahan/Desa

b)

Panwaslu Kecamatan

c)

Panwaslu Kecamatan Melalui Panwaslu Kelurahan/Desa

d)

Bawaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan

80.

Berikut adalah wewenang Panwaslu kecamatan dalam melakukan penanganan pelanggaran administratif adalah ...

a)

Menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggran administratif pemilu.

b)

Menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS

c)

Melaporkan dan melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diambil alih penanganannya

d)

Menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajian

81.

Waktu bagi Panwaslu Kecamatan melakukan penanganan pelanggaran pemilu ....

a)

7+7 hari kalender

b)

7 + 7 hari kerja

c)

3 +2 hari kalender

d)

3 +2 hari kerja

82.

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kurun waktu pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah tahun....

a)

1945-1949

b)

1949-1950

c)

1950-1959

d)

1959-1965

e)

1965-1998

83.

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai pengusung dari Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) adalah partai.....

a)

NU dan Masyumi

b)

Masyumi dan PNI

c)

Masyumi dan PKI

d)

NU dan PNI

e)

PKI dan PNI

84.

Pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. Hal ini disebabkan karena …    

a)

Kabinet yang berkuasa sangat lemah

b)

Para menteri yang diangkat banyak melakukan korupsi

c)

Sering terjadi pergantian Kabinet    

d)

Tidak adanya Partai mayoritas

e)

Kabinet pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari rakyat

85.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I merupakan salah satu kabinet yang berhasil memegang pemerintahan masa Demokrasi Liberal. Prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah....

a)

icanangkannya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

b)

berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika

c)

c. berhasil ditumpasnya gerakan separatis

d)

d. berhasil menghancurkan masalah SARA

e)

e. diselenggarakannya Konferensi Istanbul

86.

Setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah ….   

a)

Penyelesaian Konflik Angkatan darat

b)

Pembangunan Lima Tahun

c)

Pelaksanaan Pemilihan Umum

d)

Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia

e)

Pembentukan Partai Politik

87.

Sistim Multipartai yang merupakan dampak Maklumat Pemerintah 3 November 1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistem Demokrasi ….

a)

Liberal

b)

Terpimpin

c)

Sosialis

d)

Pancasila

e)

Komunis

88.

Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa

pemerintahan Kabinet ….

a)

Ir Djuanda

b)

Ali sastroamijoyo

c)

Sukiman

d)

Natsir

e)

Wilopo

89.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalah melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah.....

a)

penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS

b)

penyelesaian status wilayah Irian Barat

c)

pembentukan Uni Indonesia Belanda

d)

pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia

e)

masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL

90.

Kabinet baru dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaken Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya.

Program kerja kabinet Djuanda dikenal dengan nama.....

a)

Tri Sila

b)

Panca Sila

c)

Panca Karya

d)

Golongan Karya

e)

Persatuan Indonesia

91.

Foto tersebut adalah upacara pelantikan salah satu Kabinet yang dalam masa tugasnya akahirnya bisa menyelesaikan semua programnya dan melaksanakan Pemilu pertama tahun 1955. Tokoh perdana mentri yang dimaksud adalah dari Kabinet....

a)

Natsir

b)

Sukiman

c)

Burhanudin Harahap

d)

Wilopo

e)

Djuanda

92.

Perhatikan gambar diatas. Dalam perkembangan Demokrasi Parlementer, terdapat 7 Kabinet yang pernah memerintah di Indonesia. Dimana salah satunya pernah memerintah sebanyak 2 kali. Kabinet yang dimaksudkan adalah Kabinet.....

a)

Ali Sastroamijoyo

b)

Wilopo

c)

Natsir

d)

Djuanda

e)

Sukiman

93.

Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD memperburuk usaha peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi. Peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan kabinet.....

a)

Natsir

b)

Wilopo

c)

Ali Sastroamijoyo 1

d)

Ali Sastroamijoyo 2

e)

Burhanudin Harahap

94.

Perhatikan Informasi berikut!

1. Masyumi

2. PNI

3. PKI

4. NU

Empat partai besar yang menang dalam pemilu I tahun 1955 secara berurutan adalah….

a)

1, 2, 3, dan 4

b)

1, 3, 4, dan 2

c)

1, 2, 4, dan 3

d)

2, 3, 1, dan 4

e)

4, 3, 2, dan 1

95.

Gagasan Sumitro dituangkan dalam program Kabinet Natsir dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Sebuah kebijakan ekonomi yang memberikan bantuan dana pada pribumi agar bisa bersaing dengan pengusaha asing dikenal dengan sistem ekonomi .....

a)

Gerakan Benteng

b)

Ali Baba

c)

Nasionalisasi

d)

Gerakan Banteng

e)

Sanering

96.

Perhatikan data berikut :

1)   Konferensi Asia Afrika

2)   Masuknya kembali menjadi anggota PBB

3)   Mempersiapkan pemilu membentuk PPI

4)   Menyelesaikan masalah Irian Barat

Dari data di atas yang merupakan keberhasilan Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah ....

a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

2 dan 3

d)

3 dan 4

e)

2 dan 4

97.

Pada masa Demokrasi Liberal 1950- 1959, pemerintah Republik Indonesia menggunakan UUD 1950 yang bersifat sementara. Upaya untuk membentuk UUD baru dilakukan dengan membentuk Badan Konstituante yang terdiri dari perwakilan partai melalui pemilu. Namun upaya menyusun UUD baru tersebut menemui kegagalan sehingga   pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden, salah satu isinya pembubaran  Badan Konstituante. Penyebab internal dibubarkannya Badan Konstituante melalui Dekrit Presiden adalah ....

a)

Badan Konstituante berasumsi UUDS 1950 masih layak digunakan

b)

kemenangan menyusun UUD baru dialihkan dari Konstituante kepada MPRS

c)

keanggotaan Konstituante yang merangkap sebagai anggota DPR dianggap tidak sesuai

d)

Konstituante menghendaki perubahan sistem pemerintahan dari Sistem Parlementer menjadi Sistem Presidensil

e)

anggota Konstituante hanya mementingkan partai dan golongannya masing- masing

98.

Kasus bantuan ekonomi dan persenjataan militer Amerika menyebabkan adanya tuduhan kepada pemerintahan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia lebih cenderung ke blok barat yang terjadi pada masa Kabinet….

a)

Wilopo

b)

Syahrir

c)

 Hatta

d)

Ali Sastroamijoyo II 

e)

Sukiman

99.

Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir pada masa Demokrasi Liberal. Salah satu prestasi yang dimiliki Kabinet Djuanda adalah ...

a)

Mengembalikan Irian Barat ke Indonesia

b)

Sebagai pelopor Gerakan Non Blok

c)

Menentukan Garis Kontinental batas wilayah laut Indonesia

d)

Diselenggarakannya Pemilu pertama di Indonesia

e)

Merampungkan penyusunan Undang-Undang Dasar

100.

Berakhirnya Demokrasi Liberal di Indonesi yang kemudian digantikan dengan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya ...

a)

SUPERSEMAR

b)

Piagam Jakarta

c)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

d)

Maklumat 3 november 1945

e)

Agenda Reformasi

Similar Resources on Wayground

9.0 PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN

100 questions

9.0 PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Cuestionario de Lengua

103 questions

Cuestionario de Lengua

quiz

Worksheet

•

Professional Development

ANTONIM

101 questions

ANTONIM

quiz

Worksheet

•

Professional Development

401-500

100 questions

401-500

quiz

Worksheet

•

Professional Development

1ST IFRC 2023

100 questions

1ST IFRC 2023

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Kewirausahaan Dasar

100 questions

Kewirausahaan Dasar

quiz

Worksheet

•

11th Grade - Professi...

Pretest menuju guru yang profesional

100 questions

Pretest menuju guru yang profesional

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Product Training Forklift

100 questions

Product Training Forklift

quiz

Worksheet

•

Professional Development