wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

APBN dan APBD

Total questions: 20

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu ....

a)

1 tahun

b)

5 tahun

c)

1 bulan

d)

6 bulan

e)

4 tahun

2.

Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, merupakan fungsi APBN dalam ....

a)

alokasi

b)

distribusi

c)

stabilisasi

d)

alokasi dan stabilisasi

e)

distribusi dan alokasi

3.

APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. fungsi tersebut adalah....

a)

Fungsi distribusi

b)

Fungsi alokasi

c)

Fungsi stabilisasi

d)

Fungsi perencanaan

e)

Fungsi pengawasan

4.

Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba atas BUMN dan pendapatan BLU disebut....

a)

Penerimaan Hibah

b)

Penerimaan perpajakan

c)

Penerimaan bukan pajak

d)

Pendapatan pajak dalam negeri

e)

Pendapatan pajak perdagangan Internasional

5.

Pada APBN, Pajak yang diterima dapat disalurkan pada berbagai pembangunan. Hal ini menggambarkan fungsi APBN, yaitu?

a)

Distribusi

b)

Alokasi

c)

Stabilisasi

d)

pengembangan

e)

Efisiensi

6.

Tujuan penyusunan APBN adalah ….

a)

pedoman penerimaan dan pengeluaran negara

b)

pedoman kegiatan yang dilakukan pemerintah

c)

pedoman bagi pertanggung jawaban pemerintah

d)

pedoman bagi pertanggungjawaban setiap departemen dalam pemerintahan

e)

pedoman pelaksanaan proyek pembangunan

7.

Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu

a)

dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

b)

dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah

c)

dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplus

d)

dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil

e)

dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum

8.

Pada penyusunan APBN,pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit dari pada penerimaan negara. Dengan demikian,penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

a)

defisit

b)

surplus

c)

berimbang

d)

defisit dinamis

e)

seimbang dinamis

9.

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan APBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

a)

(1), (2), (3), (4) dan (5)

b)

(1), (5), (4), (3) dan (2)

c)

(4), (1), (3), (1) dan (2)

d)

(5), (4), (3), (1) dan (2)

e)

(5), (4), (3), (2) dan (1)

10.

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal

Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

a)

(1), (2) dan (3)

b)

(1), (4) dan (5)

c)

(2), (3) dan (4)

d)

(2), (5) dan (6)

e)

(4), (5) dan (6)

11.

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan anggaran yang dimasukkan sumber penerimaan daerah dalam pos

a)

retribusi daerah

b)

pinjaman daerah

c)

dana perimbangan

d)

pendapatan asli daerah

e)

keuntungan dari BUMD

12.

APBD di daerah Jawa Barat mengalami defisit. Untuk

menutup defisit APBD, tindakan yang dilakukan

pemerintah daerah yaitu ....

a)

mengalokasikan dana alokasi khusus

b)

mengalokasikan dana alokasi umum

c)

menerbitkan surat utang negara

d)

mencari pinjaman daerah

e)

mengalokasikan dana bagi hasil

13.

Pemerintah suatu daerah memberikan bantuan

mesin kepada industri kecil agar barang yang diproduksi dijual dengan harga terjangkau. Bantuan

tersebut akan dimasukkan dalam belanja ...

a)

tidak terduga

b)

bagihasil

c)

subsidi

d)

modal

e)

hibah

14.

Dalam mekanisme penyusunan APBD, apabila

RAPBD yang diajukan pemerintah daerah ditolak

DPRD, tindakan yang dilakukan pemerintah

daerah adalah....

a)

merevisi RAPBD kemudian mengajukannya kepada DPR

b)

mengajukan hasil revisi RAPBD kepada presiden

c)

merevisi kemudian mengajukan kembali pada DPRD

d)

mengajukan RAPBD kepada kepala daerah

e)

membuat RAPBD terbaru yang berbeda

15.

Daftar anggaran yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) disebut….

a)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

c)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

d)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

e)

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah

16.

Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342.471,50 Belanja pemerintah pusat Rp257.933,00 Hibah Rp 340,10 Belanja daerah Rp119.313,90, Berdasarkan data tersebut maka posisi APBN adalah ….

a)

berimbang

b)

defisit

c)

surplus

d)

utang

e)

bersaldo

17.
Berikut yang tidak termasuk komponen utama APBD adalah …
a)
pendapatan asli derah
b)
lain - lain pendapatan yang sah
c)
laba BUMN
d)
laba BUMD
e)
retribusi pasar
18.

Pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan disebut....

a)

Pajak daerah

b)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

c)

Dana perimbangan

d)

Retribusi daerah

e)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

19.

Pada saat perekonomian negara dilanda inflasi, APBN dapat difungsikan sebagai pengendali perekonomian, dengan cara....

a)

Menambah anggaran pengeluaran rutin

b)

Menaikkan penerimaan pajak

c)

Mengurangi tabungan negara

d)

Menciptakan tertib anggaran pengeluaran

e)

Penarikan pajak dikurangi jumlahnya

20.

APBD disahkan oleh DPRD melalui....

a)

Peraturan Daerah

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Menteri

d)

Keputusan Daerah

e)

Putusan Menteri