wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

perencanaan PBJPERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA

Total questions: 54

Worksheet time: 31mins

Name
Class
Date
1.

usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan prinsip dan etika pengadaan adalah definisi ....

a)

Strategi Pengadaan

b)

pemaketan

2.

Strategi pengadaan yang ditetapkan diwujudkan dalam bentuk ...

a)

pemaketan

b)

cara pengadaan

c)

pembelian barang

3.

Strategi pengadaan dikelompokan ke dalam beberapa kategori diantaranya ...

a)

tujuan dan kebijakan pengadaan

b)

proses pada tahap perencanaan pengadaan.

c)

kategori barang/jasa sesuai perspektif pemilik (Supply Positioning Model: routine, leverage, bottleneck, dan critical)

d)

strategi berdasarkan pemasaran yang mengikuti harga pasar

4.

perumusan strategi berdasarkan Proses Pada Tahap Perencanaan PBJP dapat disusun strategi operasional PBJP antara lain ...

a)

Pilihan cara pengadaan melalui swakelola atau melalui penyedia

b)

Pemaketan termasuk konsolidasi dengan mempertimbangkan ketentuan dan larangan dalam pemaketan

5.

Jika memilih cara pengadaan melalui swakelola, maka dilanjutkan dengan menentukan ....

a)

tipe swakelola (Tipe I, II, II dan IV) yang paling tepat

b)

menggunakan tenaga ahli atau tidak

c)

rencana metode pemilihan, klasifikasi dan kualifikasi penyedia, penentuan jadwal pengadaan dan rencana penggunaan barang/jasa

d)

perhitungan waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahap pengadaan sebelumnya (perencanaan, persiapan, pemilihan sampai dengan kontrak serta serah terah terima)

6.

mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai hasil/output pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan adalah definisi ...

a)

pemaketan

b)

swakelola

c)

pemilihan penyedia

7.

Pemaketan dilakukan setelah ditentukan ....

a)

cara pengadaannya baik melalui swakelola atau penyedia

b)

penentuan harga

c)

jaminan pelaksanaan

8.

Pemaketan barang/jasa berorientasi kepada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

9.

Dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ...

a)

Efisiensi penggunaan sumber daya (antara lain: waktu, tenaga kerja, anggaran) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa

b)

Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi

c)

Sisi komersial, pengadaan barang/jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi para pelaku usaha yang tentunya akan mengurangi harga penawaran satuan barang/jasa

10.

Pemaketan memperhatikan keluaran (output) dari suatu proses Pengadaan Barang/Jasa adalah pengertian Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

11.

Dinas Pendidikan suatu Kabupaten akan membangun dan merenovasi Gedung Sekolah Dasar. Maka perlu direncanakan:

a) jumlah ruang kelas yang akan dibangun;

b) jumlah ruang kelas yang akan direnovasi

merupakan contoh Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

12.

Pemaketan memperhatikan seluruh volume kebutuhan barang/jasa dengan mempertimbangkan volume ketersediaan inventaris, kapasitas pelaku usaha, waktu penyerahan (delivery) dan volume penyerahan apakah sekaligus atau bertahap adalah pengertian Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

13.

Instansi A mempunyai kebutuhan 1.000 rim kertas A4 setahun. Stok inventaris tahun lalu adalah 200 rim. Sehingga Instansi A memutuskan untuk membuat paket pengadaan kertas A4 sebanyak 800 rim

merupakan contoh Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

14.

Pemaketan memperhatikan Barang/jasa yang dibutuhkan harus tersedia di pasar atau dapat diproduksi oleh penyedia. Apabila barang/jasa yang tidak diproduksi lagi harus dicarikan barang/jasa pengganti atau alternatifnya adalah pengertian Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

15.

Dinas pertanian Kabupaten X akan mengadakan benih padi Gogo varietas Jago. Ternyata pada saat akan dilakukan tender, benih padi varietas tersebut sudah tidak diproduksi karena telah diganti dengan varietas Unggul yang lebih produktif. Maka, Dinas pertanian harus mengubah spesifikasi sesuai dengan benih yang tersedia di pasar

merupakan contoh Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

16.

Pemaketan memperhatikan kemampuan produksi/supply untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa adalah pengertian Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

17.

Dinas Perhubungan Provinsi X membutuhkan 200 Bus Penumpang. Berdasarkan data asosiasi karoseri diketahui rata – rata kapasitas produksi perusahaan karoseri adalah sebanyak 50 bus per tahun. Oleh sebab itu pemenuhan 200 bus harus melibatkan minimal 4 perusahaan karoseri bus

merupakan contoh Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

18.

Pemaketan memperhatikan Paket - paket pengadaan harus dibuat sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah direncanakan dan disetujui oleh pihak yang berwenang adalah pengertian Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

19.

BPSDM Provinsi X merencanakan pengadaan 50 unit Laptop yang akan digunakan di lab Komputer. Anggaran yang disetujui pada Dokumen Anggaran adalah Rp. 400 juta. Sedangkan harga untuk 1 unit laptop adalah Rp. 9 juta. Maka BPSDM Provinsi X harus merevisi target jumlah unit laptop menyesuaikan dengan anggaran yang disetujui menjadi 44 unit

merupakan contoh Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa berorientasi pada ...

a)

keluaran atau hasil

b)

volume barang/jasa

c)

ketersediaan barang/jasa

d)

kemampuan Pelaku Usaha/pelaksana swakelola

e)

ketersediaan anggaran belanja

20.

Ketentuan Pemaketan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sebagai berikut ...

a)

Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00

b)

Nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 - Rp2.500.000.000,00

c)

Nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00

d)

Pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00

21.

Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi ...

a)

usaha kecil

b)

usaha menengah

c)

usaha besar

22.

Nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi ...

a)

usaha kecil

b)

usaha menengah

c)

usaha besar

23.

Nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi ...

a)

usaha kecil

b)

usaha menengah

c)

usaha besar

24.

Ketentuan Pemaketan Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut ...

a)

Pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

b)

Nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

c)

Nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00

d)

Nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00

25.

Pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi ...

a)

usaha kecil/koperasi

b)

usaha menengah

c)

usaha besar

26.

Nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah ...

a)

usaha kecil/koperasi

b)

usaha menengah

c)

usaha besar

27.

Nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah ...

a)

usaha kecil/koperasi

b)

usaha menengah

c)

usaha besar

28.

Larangan dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain ...

a)

Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

b)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan

c)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi

d)

Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/seleksi

e)

memecah biaya pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket

29.

dilarang menyatukan paket pembelian obat - obatan tertentu di seluruh provinsi, padahal akan lebih efisien jika dilakukan pengadaannya di setiap kabupaten/kota

adalah contoh Larangan dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa yaitu ...

a)

Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

b)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan

c)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi

d)

Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/seleksi

30.

dilarang menyatukan paket pembangunan Gedung dengan paket pembangunan jalan

adalah contoh Larangan dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa yaitu ...

a)

Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

b)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan

c)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi

d)

Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/seleksi

31.

dilarang menyatukan paket pembangunan 5 gedung sekolah di lokasi yang berbeda sehingga nilai pekerjaan lebih dari Rp. 15 M

adalah contoh Larangan dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa yaitu ...

a)

Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

b)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan

c)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi

d)

Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/seleksi

32.

Pengadaan meja belajar senilai Rp. 300 juta dilarang dipecah untuk menghindari tender dengan nilai masing – masing paket menjadi dibawah Rp. 200 juta

adalah contoh Larangan dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa yaitu ...

a)

Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

b)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan

c)

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi

d)

Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/seleksi

33.

strategi menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pengadaan adalah pengertian ...

a)

konsolidasi PBJ

b)

pemaketan PBJ

34.

Pelaku pengadaan yang dapat melaksanakan konsolidasi paket pengadaan adalah ....

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

UKPBJ

e)

PPBJ

35.

Pelaku pengadaan yang dapat melaksanakan konsolidasi paket pengadaan adalah ....

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

UKPBJ

e)

PPBJ

36.

Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan dapat dilakukan oleh ....

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

UKPBJ

37.

Konsolidasi pengadaan dilakukan pada persiapan PBJ melalui penyedia dapat dilakukan oleh ....

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

UKPBJ

38.

Konsolidasi pengadaan dilakukan pada persiapan pemilihan penyedia dapat dilakukan oleh ....

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

UKPBJ

39.

Manfaat Konsolidasi pengadaan antara lain ....

a)

Biaya pengadaan dan biaya transaksi menjadi turun

b)

Mengurangi beban kerja untuk paket berulang

c)

Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat pada saat pemilihan penyedia

40.

pelau pengadaan yang menentukan cara pengadaan adalah ....

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

UKPBJ

41.

Pemilihan cara pengadaan berdasarkan ....

a)

analisis pihak/siapa yang dapat menyediakan barang/jasa

b)

analisis biaya pengadaan

c)

analisi efisiensi dan efektifitas

42.

Berdasarkan daftar paket pengadaan diketahui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten X akan merehabilitasi 25 Ha lahan pesisir dengan bibit mangrove. Kepala Dinas dalam menentukan cara pengadaan harus menganalisis pihak yang mampu dan berpengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Berdasarkan analisis, akhirnya diketahui terdapat Lembaga Peduli Mangrove yang telah berpengalaman dalam pekerjaan rehabilitasi lahan pesisir. Oleh sebab itu kepala Dinas memutuskan pengadaan rehabilitasi 25 Ha lahan pesisir dengan cara ...

a)

swakelola

b)

penyedia

43.

RUP singkatan dari ...

a)

Rencana Umum Pengadaan

b)

rancana upaya pengadaan

44.

Perencanaan Pengadaan yang telah disusun oleh ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

45.

Perencanaan Pengadaan ditetapkan oleh ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

46.

Dalam menetapkan Perencanaan Pengadaan PA/KPA dapat menggunakan ..... yang berkaitan dengan penetapan Perencanaan Pengadaan

a)

Surat Penetapan

b)

Nota Dinas

c)

Surat Keluar

d)

dokumen lainnya

e)

KAK

47.

Hasil penetapan perencanaan pengadaan kemudian dimuat dalam ....

a)

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

b)

pemilihan penyedia

48.

daftar rencana paket pengadaan (Swakelola dan Penyedia) yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD, yang ditetapkan dan diumumkan oleh PA/KPA adalah definisi ...

a)

RUP

b)

pemilihan penyedia

49.

RUP ditetapkan dan diumumkan oleh ...

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

UKPBJ

e)

PPBJ

50.

Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah ...

a)

RUU APBN disahkan

b)

UUD APBN disahkan

c)

penetapan alokasi anggaran (APBN

51.

Pengumuman RUP dilakukan melalui ....

a)

SIRUP

b)

E KATALOG

c)

SAKTI

52.

aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah singkatan ...

a)

SIRUP

b)

E KATALOG

c)

SAKTI

53.

SIRUP diumumin melalui ...

a)

situs website K/L/PD

b)

papan pengumuman resmi untuk masyarakat

c)

surat kabar

d)

sakti

e)

website DJP

54.

RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat ....

a)

perubahan/revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA

b)

revisi biaya

c)

revisi penyedia