wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PPKN

Total questions: 60

Worksheet time: 41mins

Name
Class
Date
1.

Hukum dasar yang tertulis biasa disebut dengan...

a)

Konvensi

b)

Konstitusi

c)

Perjanjian antar negara

d)

Undang-Undang

2.

Konstitusi Negara Indonesia adalah...

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Undang-Undang (UU)

d)

Bhinneka Tunggal Ika

3.

UUD 1945 terdiri dari...

a)

Pembukaan dan Batang tubuh

b)

Pembukaan dan Penutupan

c)

Pembukaan dan Penjelasan

d)

Batang tubuh dan Penjelasan

4.

Di bawah ini yang bukan tugas PPKI adalah

a)

Mengangkat Ir Soekarno sebagai Presiden

b)

Membentuk KNIP

c)

Mengesahkan dan Menetapkan UUD 1945

d)

Merumuskan UUD 1945

5.

Tujuan Negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke...

a)

4

b)

3

c)

2

d)

1

6.

Di bawah ini yang bukan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah...

a)

Menegakkan keadilan bagi masyarakat

b)

Mencerdaskan kehidupan bangsa

c)

Memajukan kesejahteraan umum

d)

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

7.

PPKI melakukan siding pertama pada tanggal...

a)

16 Agustus 1945

b)

17 Agustus 1945

c)

18 Agustus 1945

d)

19 Agustus 1945

8.

UUD 1945 terdiri dari...

a)

15 Bab dan 37 Pasal

b)

16 Bab dan 37 Pasal

c)

17 Bab dan 37 Pasal

d)

18 Bab dan 37 Pasal

9.

Perubahan terhadap Pasal dalam UUD 1945 disebut...

a)

Revisi

b)

Ralat

c)

Resuffle

d)

Amandemen

10.

Pasal-Pasal dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak... kali

a)

4

b)

3

c)

2

d)

1

11.

Semua peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan...

a)

UUD 1945

b)

Undang-Undang (UU)

c)

Peraturan Daerah (PerDa)

d)

Peraturan Presiden

12.

Kebebasan memeluk agama dan beribadah diatur dalam UUD 1945 Pasal...

a)

27 ayat 1

b)

27 ayat 2

c)

28

d)

29

13.

Semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum adalah isi dari Pasal.... UUD 1945

a)

27 ayat 1

b)

27 ayat 2

c)

28

d)

29

14.

Jaminan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam UUD 1945 Pasal...

a)

27 ayat 1

b)

27 ayat 2

c)

28

d)

29

15.

Kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 Pasal...

a)

27 ayat 1

b)

27 ayat 2

c)

28

d)

29

16.

Perekonomian diatur dalam UUD 1945 Pasal...

a)

33

b)

31

c)

30

d)

29

17.

Jaminan pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal...

a)

33

b)

31

c)

30

d)

29

18.

Usaha bela Negara diatur dalam UUD 1945 Pasal...

a)

33

b)

31

c)

30

d)

29

19.

Bagian UUD 1945 yang tidak boleh diubah adalah...

a)

Pembukaan

b)

Batang tubuh

c)

Penjelasan

d)

Penutupan

20.

Yang merumuskan UUD 1945 adalah...

a)

PPKI

b)

BPUPKI

c)

Panitia 9

d)

Ir Soekarno

21.

pasal 29 Ayat (2)

a)

hak kebebasan beragama

b)

hak hidup dan mendapat perlindungan

c)

hak untuk beribadah

d)

hak mendapat pendidikan

22.

Hak menjaga keamanan negara diatur dalam Pasal . . . .

a)

31 Ayat (1)

b)

27 Ayat (1)

c)

30 Ayat (1)

d)

27 Ayat (2)

23.

HAM diatur dalam UUD 1945 yaitu . . . .

a)

Pasal 28

b)

Pasal 28A

c)

Pasal 28 (A-H)

d)

Pasal 28F

24.

Hal yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) adalah . . . .

a)

setiap WN berhak mendapat pendidikan

b)

setiap WN berhak mendapat pekerjaan

c)

setiap WN memiliki kebebasan berpendapat

d)

setiap WN berhak untuk bebas dari penyiksaan

25.

Pasal 28E Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk. . . .

a)

memeluk agama & beribadah sesuai agamanya

b)

berkomunikasi dan mendapat informasi

c)

mempertahankan hidup

d)

bekerja dan mendapat imbalan

26.

setiap anak berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal . . . .

a)

28A

b)

28B Ayat (1)

c)

28B Ayat (2)

d)

28D Ayat (1)

27.

Pasal 30 Ayat (1) berisi tentang . . . .

a)

hak membela negara

b)

hak mengembangkan diri

c)

hak menjaga keamanan negara

d)

hak hidup

28.

hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan diatur dalam UUD 1945

Pasal . . . .

a)

28A

b)

28D28

c)

28E

d)

28F

29.

kita tidak boleh merendahkan bahkan menyiksa orang lain. hal ini merupakan pelanggaran UUD 1945 Pasal . . . .

a)

28G Ayat (2)

b)

28G Ayat (1)

c)

28A

d)

28B

30.

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa . . . .

a)

Setiap WN berhak ikut serta dalam usaha bela negara

b)

Setiap WN berhak berserikat & berkumpul

c)

setiap WN berhak mengeluarkan pendapat

d)

setiap WN berhak mendapat pekerjaan & hidup yang layak

31.

Seorang warganegara membayar retribusi karena ….

a)

telah mendapatkan layanan tertentu

b)

memiliki harta yang terkena retribusi

c)

salah satu bentuk kerjasama ekonomi

d)

warganegara mempunyai hak yang sama

32.

Setiap manusia selalu membutuhkan suatu kerjasama dalam hidupnya. Hal ini karena manusia adalah ….

a)

mahluk sosial

b)

mahluk indifidu

c)

butuh orang lain

d)

mahluk indifidualis

33.

Bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah ….

a)

koperasi

b)

perusahaan terbatas

c)

perusahaan daerah

d)

perusahaan daerah

34.

Salah satu bentuk kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah ….

a)

mengikuti kegiatan wajib militer

b)

menjadi anggota siskamling

c)

melaksanakan patroli keamanan sekolah

d)

mendaftarkan diri sebagai militer sukarela

35.

Salah satu bentuk kerjasama antarumat beragama dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah ….

a)

mengejek cara beribadah tetangga

b)

tidak menghina cara ibadah teman

c)

menghormati cara beribadah tetangga

d)

menghormati cara beribadah teman lain

36.

Landasan hukum kerjasama di bidang Sosial Politik di Indonesia, dalam UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pada Pasal ….

a)

27

b)

28

c)

28A

d)

28B

37.

Landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam UUD NRI 1945 adalah ….

a)

Pasal 22 A dan Pasal 33 ayat (1)

b)

Pasal 22 A dan Pasal 33 ayat (2)

c)

Pasal 23 A dan Pasal 33 ayat (1)

d)

Pasal 23 A dan Pasal 33 ayat (2)

38.

Dibawah ini yang termasuk dalam kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara, khususnya dalam kehidupan di lingkungan sekolah adalah ….

a)

mengikuti kegiatan wajib

b)

menjadi anggota siskamling (ronda)

c)

melaksanakan patroli keamanan sekolah

d)

mendaftarkan diri sebagai militer sukarela

39.

Dalam mengembangkan kerjasama antarumat beragama, kita harus menghindari adanya sikap yang merasa diri sendiri paling benar. Sikap ini disebut sikap ….

a)

individualis

b)

fanatik sempit

c)

eksklusivisme

d)

primordialisme

40.

Dibawah ini yang termasuk dalam kerjasama di bidang Sosial Politik, khususnya dalam kehidupan di lingkungan sekolah adalah ….

a)

pemilu presiden

b)

pemilihan bupati

c)

pemilihan kepala desa

d)

kampanye calon ketua OSIS

41.

Seorang warganegara membayar pajak karena ….

a)

kewajiban warganegara

b)

bentuk kerjasama ekonomi

c)

memiliki harta yang terkena pajak

d)

telah mendapatkan layanan tertentu

42.

Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara, dalam UUD Negara RI Tahun 1945 diatur pada pasal ….

a)

27 ayat (2) dan 30 ayat (1)

b)

27 ayat (3) dan 30 ayat (1)

c)

27 ayat (2) dan 30 ayat (2)

d)

27 ayat (3) dan 30 ayat (2)

43.

Dibawah ini yang termasuk dalam kerjasama antarumat beragama, khususnya dalam kehidupan di lingkungan sekolah adalah ….

a)

melaksanakan ibadah dengan cara benar

b)

menghormati cara beribadah tetangga

c)

tidak menghina cara ibadah tetangga

d)

menghormati cara beribadah teman

44.

Salah satu bentuk partisipasi warganegara Indonesia dalam kerjasama di bidang Sosial Politik adalah ….

a)

membayar pajak

b)

melaksanakan ronda

c)

memberikan suara pada pemilu

d)

melaksanakan panggilan wajib militer

45.

Dibawah ini yang bukan termasuk dalam bentuk kerjasama bidang ekonomi di lingkungan masyarakat adalah ....

a)

tolong-menolong antara tetangga dalam memenuhi kebutuhan

b)

membayar upah seorang pekerja sesuai kesepakatan

c)

melakukan transaksi jual beli, dengan cara-cara yg benar

d)

membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan

46.

Salah satu bentuk kerjasama di bidang Sosial Politik dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah ….

a)

pemilihan bupati

b)

pemilihan presiden

c)

pemilihan ketua RT

d)

pemilihan kepala desa

47.

Sila pada Pancasila yang dijadikan sebagai landasan dalam kerjasama di bidang Sosial Politik, adalah ….

a)

Sila 1

b)

Sila 2

c)

Sila 3

d)

Sila 4

48.

Hak dan kewajiban setiap warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara diatur pada pasal ….

a)

27 ayat (1)

b)

27 ayat (2)

c)

27 ayat (3)

d)

30 ayat (1)

49.

Kerjasama antarumat beragama, dalam UUD Negara RI Tahun 1945 diatur pada pasal ….

a)

27 ayat (1)

b)

28 ayat (1)

c)

29 ayat (1)

d)

29 ayat (2)

50.

Salah satu bentuk kerjasama dibidang ekonomi di lingkungan sekolah adalah ….

a)

membantu teman sekelas

b)

memilih bendahara teman

c)

menengok teman sekelas

d)

membayar iuran kelas

51.

Contoh Konstitusi tidak tertulis adalah....

a)

UUD 1945

b)

Undang-Undang

c)

Konvensi

d)

Peraturan Presiden

52.

Sistematika UUD NRI 1945 setelah amandemen terdiri dari....

a)

Pembukaan

b)

Pembukaan dan Pasal-pasal

c)

Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal

d)

Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal, Penjelasan

53.

Hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....

a)

Pancasila

b)

UUD NRI 1945

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Presiden

54.

Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...

a)

17 Agustus 1945

b)

18 Agustus 1945

c)

1 Juni 1945

d)

22 Juni 1945

55.

Panitia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Indonesia di tanggal 18 Agustus 1945 adalah...

a)

Dokuritsu Junbi Cosakai

b)

BPUPKI

c)

Panitia Kecil

d)

PPKI

56.

Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali

a)

5

b)

4

c)

3

d)

2

57.

Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdiri atas ... alinea

a)

Satu

b)

Dua

c)

Tiga

d)

Empat

58.

Yang merumuskan UUD 1945 adalah...

a)

PPKI

b)

BPUPKI

c)

Panitia 9

d)

Ir Soekarno

59.

Kapan amandemen pertama dilakukan ...

a)

1999

b)

2000

c)

2001

d)

2002

60.

Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh

a)

Soepomo

b)

A.A. Maramis

c)

Wongsonegoro

d)

Panji Singgih