NEW
Font size
WorksheetsQUIZ OLIMPIADE PSIAP part 2
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Beberapa alasan mengapa proses bisnis ekstensifikasi memerlukan perubahan antara lain, kecuali…
Penyusunan daftar penugasan tidak memperhitungkan beban kerja dan kapasitas pegawai
Tata kelola kegiatan termasuk dokumentasi dan audit trail belum dapat dijalankan dengan baik
Kegiatan pengumpulan data mencakup sumber data yang penting lainnya terutama data online dan terbatas pada kegiatan lapangan
Proses tindak lanjut dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lama, serta tidak terintegrasi dengan proses bisnis lainnya
Output dari kegiatan pengawasan ekstensifikasi yang akan datang antara lain, kecuali….
Usulan pemeriksaan
Usulan IDLP
Usulan untuk penerbitan NPWP atau aktivasi NIK sebagai NPWP pengukuhan PKP
Usulan penerbitan nomor objek pajak
Fitur baru pada aplikasi SIAP terkait proses bisnis ekstensifikasi antara lain, kecuali …
case timer
case scoring
case building
dashboard
Yang bukan merupakan gambaran Subproses Bisnis Pengawasan Kepatuhan Formal di masa yang akan datang adalah…
Penerbitan KEP Penetapan Angsuran PPh 25
Kebijakan pengawasan disusun secara tersistem
Validasi & penerbitan STP dilakukan di dalam system
Penyampaian Surat Teguran & STP melalui omni channel
Berikut kelompok besar dalam alur proses bisnis pengawasan, kecuali…
Pengawasan Intensif
Pengawasan Kepatuhan Formal
Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan Kepatuhan Material
Dokumen perencanaan yang disusun di tingkat Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pelayanan Pajak yang berisi gambaran umum strategi yang akan dilakukan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak di tahun yang akan datang dan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis di masing-masing fungsi dan Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan di unit vertikal di bawahnya adalah....
Dokumen KSP3
Dokumen SKT
Dokumen KKP
Dokumen Pelaksana Kebijakan
Yang bukan menjadi salah satu peran CRM…
berperan sebagai alat pengambilan keputusan (Decision Support System) yang membantu DJP menyusun kebijakan preventif pada level strategis berdasarkan data.
berperan sebagai pendorong kebijakan dalam bentuk alat pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua fungsi termasuk Pemeriksaan, Pengawasan, Ekstensifikasi, Edukasi Perpajakan, Penagihan, dan fungsi lainnya yang lebih relevan
berperan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk lebih fokus kepada Wajib Pajak yang lebih berisiko daripada Wajib Pajak lain yang tidak terlalu berisiko.
berperan sebagai alat validasi & penerbitan STP yang dilakukan di dalam sistem yang terintegrasi positif
Proses pengembangan Compilance Risk Management dilakukan di...
Kantor Pusat DJP
KPP
Kanwil
KP2KP
Penetapan konteks adalah…
kegiatan untuk memahami konteks internal DJP melalui analisis dalam rangka mengidentifikasi kejadian risiko (risk event)
kegiatan untuk memahami konteks eksternal DJP melalui analisis dalam rangka mengidentifikasi kejadian risiko (risk event)
kegiatan untuk memahami konteks internal dan eksternal DJP melalui analisis dalam rangka mengidentifikasi dampak risiko (risk consequences)
kegiatan untuk memahami konteks internal dan eksternal DJP melalui analisis dalam rangka mengidentifikasi kejadian risiko (risk event)
Proses validasi atas permohonan non-keberatan WP yang dibantu oleh sistem SIAP adalah…
jangka waktu pengajuan permohonan kedua
identitas WP
Bahasa Indonesia
argumentasi pengajuan permohonan
Berikut ini merupakan perubahan atau penyederhanaan proses dalam Pelaksanaan Penelitian karena adanya interkoneksi dan bantuan sistem meliputi…
Proses permintaan data, informasi dan/atau dokumen kelengkapan ke KPP;
Penelitian formal dilakukan dengan bantuan sistem;
Pembuatan matriks dengan bantuan data audit, data probis sebelumnya, dan rekomendasi peraturan yang relevan;
Perubahan metode penelitian non-keberatan (fast track ke normal).
Peningkatan kualitas hasil penyelesaian keberatan, evaluasi putusan Banding dan Peninjauan Kembali menggunakan proses bisnis terkait pemanfaatan data, kecuali….
Business Intelligence (BI)
Competition Management (CM)
Compliance Risk Management (CRM)
Document Management System (DMS)
Gugatan adalah proses penyelesaian sengketa lainnya yang diajukan oleh Wajib Pajak atas hal berikut. Kecuali…
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
Tidak disetujuinya pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak
penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 UU KUP
Yang merupakan bagian aktivitas pada kegiatan pengamatan to be…
Permintaan pengamatan, penugasan pegawai, penyesuaian berkala rencana pengamatan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, pembuatan laporan
Permintaan pengamatan, penugasan pegawai, penyusunan rencana pengamatan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, penerusan hasil pengamatan ke pusat
Permintaan pengamatan, penugasan pegawai, penyusunan rencana pengamatan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, pembuatan laporan
Permintaan pengamatan, penugasan pegawai, penyusunan rencana pengamatan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, penyesuaian perubahan kegiatan berulang, pembuatan laporan
Proses menyampaikan produk hasil Kegiatan Intelijen Perpajakan kepada pihak-pihak yang bisa memanfaatkan produk intelijen disebut…
Relaksasi produk
Pelaporan produk
Diseminasi
Case scoring product
Evaluasi atas kantor tempat terdaftar Wajib Pajak dilakukan menggunakan input dari proses bisnis (….......(1)....…..) dan (….......(2)....…..) serta kriteria lain yang ditetapkan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang ada di (….......(3)....…..)
(1) Business Intelligence, (2) Data Warehouse, (3) Data Quality Management
(1) Business Intelligence, (2) Compliance Risk Management, (3) Data Quality Management
(1) Compliance Risk Management, (2) Business Intelligence, (3) Data Warehouse
(1) Compliance Risk Management, (2) Data Warehouse, (3) Data Quality Management
Terkait penyelesaian penghapusan NPWP, untuk WP yang memiliki kasus yang belum selesai atau memiliki tunggakan, diperlukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali ….
meskipun hasil pemeriksaan diterima, terlebih dahulu diterbikan Surat Penolakan
Penghapusan NPWP
apabila hasil pemeriksaan ditolak, surat Penolakan Penghapusan NPWP diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima
dalam hal kasus Wajib Pajak selesai dan tunggakan terbayar dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak Penolakan Penghapusan NPWP, maka secara otomatis diterbitkan Surat Penghapusan NPWP
Dalam hal kasus Wajib Pajak tidak selesai atau tunggakan belum terbayar dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penolakan Penghapusan NPWP, maka kasus penghapusan NPWP akan ditutup
Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan secara langsung melalui profil Wajib Pajak atau menggunakan formulir perubahan data dengan dilampiri dokumen pendukung, tergantung pada.…..
pihak yang mengajukan permohonan perubahan data
pihak yang melakukan perubahan data
jumlah data yang dilakukan perubahan
elemen data yang dilakukan perubahan
Dalam konsep Multiple Fields pada proses bisnis Registrasi SIAP, pernyataan di bawah ini yang benar adalah…
WP dapat terdaftar dengan maksimal satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, serta mencantumkan lebih dari satu kontak detail (email, nomor telepon)
WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan hanya satu alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, serta mencantumkan lebih dari satu kontak detail (email, nomor telepon)
WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, serta mencantumkan maksimal dua kontak detail (email, nomor telepon)
WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, serta mencantumkan lebih dari satu kontak detail (email, nomor telepon)
Pernyataan yang salah terkait Pajak Masukan dari dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak pada e-faktur yaitu….
Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) akan tersedia secara prepopulated untuk dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli sebagai Pemilik Barang
dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) akan tersedia secara otomatis
Dokumen selain PIB dan SSP, PKP dapat mengisi data Pajak Masukan dan dilakukan validasi atas data tersebut
Semua dokumen yang dipersamakan dengan Faktur pajak akan tersedia secara otomatis pada e-faktur
Proses bisnis Pengelolaan SPT to be, melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan mengalami beberapa perubahan sebagai berikut kecuali…
Redesain Formulir SPT yang meliputi penyederhanaan, standirasi, dan strukturisasi Lampiran SPT
Penyampaian SPT secara online kecuali SPT PPh OP Karyawan
Satu jendela aplikasi dalam rangka penyederhanaan dan integrasi tahapan persiapan,
penyampaian, pengolahan SPT termasuk pembayaran pajak
Penghapusan prosedur permintaan kelengkapan SP
Pernyataan yang tidak benar terkait kegiatan pengolahan SPT yaitu:
Pengolahan SPT meliputi jenis SPT Kertas dan Jenis SPT Elektronik
Untuk SPT Kertas, kemasan SPT bisa dikirim oleh KPP ke UPDDP ataupun UPDDP mengambil kemasan mandiri
Petugas UPDDP Tidak diperkenankan untuk melakukan pengembalian SPT Tahunan jika
terdapat ketidaksesuaian antara barcode dan kemasan
Untuk SPT elektronik seluruh kegiatan penelitian kelengkapan, perhitungan, dan validasi
dilakukan oleh sistem
Dalam proses bisnis Pengelolaan SPT to be salah satu perbaikan yang dilakukan yaitu redesain formulir SPT. Jumlah Formulir dan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh OP...
1 Formulir, Induk, 33 Lampiran dan 1 Formulir, Induk, 5 Lampiran
1 Formulir, Induk, 33 Lampiran dan 3 Jenis Formulir, Induk, 16 Lampiran
1 Formulir, Induk, 28 lampiran dan 1 Formulir, Induk, 5 Lampiran
1 Formulir, Induk, 28 Lampiran dan 3 Jenis Formulir, Induk, 16 Lampiran
Berikut ini merupakan pernyataan yang salah mengenai Proses Bisnis Perekaman Data Pembayaran Pajak – Nontunai PBB Migas…
Dilakukan secara nontunai melalui mekanisme pemindahbukuan dan mekanisme lain dari
rekening Migas di DJA ke rekening pendapatan Migas di Kas Umum Negara yang dikelola
DJPB.
Dalam hal administrasi, unit yang memiliki wajib pajak PBB Migas akan mengirimkan data SPPT, STP, dan SKP PBB ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
Pembayaran pajak dari kompensasi kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan
bunga melalui potongan SPMKP.
Pembayaran PBB Migas terikat pada suatu jenis pajak tertentu dan tidak dapat dialokasikan ke jenis pajak lain melalui prosedur pemindahbukuan
Berikut ini pernyataan yang benar mengenai deposit pajak…
Saldo deposit berada di sisi kredit, serta diperlakukan sebagai pendapatan diterima dimuka (utang jangka pendek lainnya).
Saldo deposit berada di sisi debet, serta diperlakukan sebagai pendapatan perpajakan PPh Pasal 21.
Deposit pajak merupakan kegiatan pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak atas
kelebihan pembayaran pajak
Kegiatan deposit pajak telah dilakukan dalam kegiatan perpajakan selama ini.
Penyelesaian proses permohonan pemindahbukuan dimasa depan dapat dilakukan dengan cepat dengan mempertimbangkan…
Tingkat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak
Lokasi Wajib Pajak
Kemampuan Wajib Pajak
Kondisi dan Aktivitas Ekonomi
Berikut ini pernyataan yang benar mengenai rekonsiliasi data pembayaran, kecuali…
merupakan proses yang dilakukan untuk memvalidasi suspend account, yaitu data yang belum match dengan parameter standart data pembayaran yang dapat terjadi karena anomali sistem.
Untuk suspend account, matching dan posting data dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan terdapat menu monitoring data suspend sehingga dapat diketahui sumber dan jenis suspendnya.
proses validasi data pembayaran pajak yang bersumber dari selain dari kode billing yang dibuat di CTAS, dapat bersumber dari DJBC maupun biller lain (DJA, DJPB).
Proses by default terjadi secara otomatis, dilakukan atas seluruh data yang masuk ke CTAS yang diperoleh dari berbagai sumber pembayaran (billing-NTPN, SPM-SP2D)
Yang kurang tepat terkait tantangan proses bisnis layanan edukasi as is sehingga perlu dilakukan desain ulang layanan edukasi yaitu...
Terdapat potensi kurang tepat sasaran edukasi
Belum tersedianya repository materi edukasi
Akses Wajib Pajak terbatas terkait informasi kegiatan edukasi
Tidak adanya case management dalam proses penugasan
Yang tidak tepat perubahan kegiatan edukasi dalam rangka mendukung proses bisnis registrasi to be adalah....
Edukasi diberikan pada registrasi 11 status baru
WP yang melakukan registrasi secara walk in, materi edukasi diberikan melalui help desk dan email
WP melakukan reservasi kelas pajak melalui Taxpayer Portal, contact center, atau datang langsung ke KPP/KP2KP)
Kelas Pajak akan menjadi riwayat edukasi bagi WP
Pernyataan yang benar terkait Pengelolaan Materi Edukasi to be yaitu...
Terdapat beberapa repositori untuk tempat penyimpanan materi edukasi
Membuat materi tanggapan surat permohonan penegasan tidak termasuk linkup pengelolaan materi edukasi
Pembuatan Materi edukasi hanya dilakukan dalam Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan
Pihak yang melakukan reviu/persetujuan penyusunan materi edukasi tergantung dari ruang lingkup lokal, regional, atau nasional
