WorksheetsSertifikasi KAP - SAP
Total questions: 25
Worksheet time: 20mins
Laporan keuangan pokok yang wajib disusun entitas pemerintahan setidak-tidaknya terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Rugi Laba
Laporan Perubahan Ekuitas
SAP terbaru terdiri dari berapa Pernyataan (PSAP) ?
15
16
17
18
Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya
sistem bagi hasil
alokasi dana umum
hibah
subsidi antar entitas pemerintahan
Berdasarkan SAP Entitas pelaporan yang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, terdiri dari:
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Kementerian Negara atau Lembaga
Pemerintah Desa
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan, adalah pengertian dari asumsi:
kemandirian
kesinambungan
keterukuran
keterbukaan
Basis (a) untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Aset diakui pada saat (a) manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan (b) .
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan (a) entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada
pimpinan entitas
penyusun laporan keuangan
pemeriksa laporan keuangan
Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam ..... dan ..... serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
aset lancar
aset non lancar
aset operasional
aset wajib
Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya
sekali dalam sebulan
sekali dalam enam bulan
sekali dalam setahun
sekali dalam dua tahun
(a) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai (a) pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
Surplus/ Defisit LRA
Laba/ Rugi
Pendapatan/ Beban Luar Biasa
SiLPA/ SiKPA
Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan
aktivitas operasi
investasi
pendanaan
transitoris
Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan (a) Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.
Beban persediaan dicatat sebesar
pemakaian persediaan
pembelian persediaan
distribusi persediaan
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan
Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset
Berisiko rendah
Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain
Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa:
Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah
Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah
Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga
Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan
nilai wajar pada saat pelaporan
nilai wajar pada saat pencatatan
nilai netto pada saat pelaporan
Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke nilai perolehan Aset Tetap adalah
biaya persiapan tempat
biaya pemasangan
biaya rapat persiapan
biaya pelaporan kegiatan
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
Dasar penilaian
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
Informasi penyusutan
Bukti Kepemilikan
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh
biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal
aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
aset telah diserahterimakan
Kewajiban dapat timbul dari
transaksi dengan pertukaran
transaksi tanpa pertukaran
kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
kejadian yang diakui pemerintah
Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila
Disyaratkan oleh suatu PSAP
Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas
Pergantian Kepala Daerah
Keadaan Kahar
