WorksheetsKuisis Review KUP B
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Di bawah ini adalah produk pemeriksaan, kecuali?
STP
SKPKBT
LHP Summir
SPMKP
Berapa lama jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk memperpanjang penyampaian tanggapan atas SPHP?
2 Hari
2 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari
Penyampaian SPHP kepada WP termasuk dalam Tahap . . .
Produk Pemeriksaan
Pengujian
Pembahasan Akhir
Tidak ada Jawaban benar
Pengajuan pembahasan dengan Tim Quality Assurance dapat dilakukan apabila?
Masih terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak atas dasar hukum koreksi
Masih terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak mengenai jumlah koreksi dan dasar hukum koreksi
Masih terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak mengenai jumlah koreksi
Masih terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak mengenai jangka waktu proses pemeriksaan
Berapa lama jangka waktu pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar?
30 Hari
3 Bulan
7 Hari Kerja
30 Hari kerja
Sebutkan kriteria pemeriksaan pajak ?
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan Kantor, Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus
Semua Jawaban Benar
Yang tidak termasuk SKP adalah ....
SKPKB
SKPN
SPM
SKPLB
Yang tidak ditentukan dalam SPKB adalah
Jumlah pajak yang lebih bayar
Jumlah kredit pajak
Besarnya sangsi administrasi
Besarnya jumlah pajak yang terutang
Jangka waktu penerbitan SKPKBT adalah.......
1 tahun
3 tahun
5 tahun
10 tahun
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, apabila dalam perhitungan SPT terdapat lebih bayar, WP dapat mengajukan pemohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang diatur dalam UU KUP
Pasal 17A
Pasal 17B
Pasal 17C
Pasal 17D
Permohonan Restitusi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria tertentu atau persyaratan tertentu, maka proses pengembalian kelebihan pajak dilakukan paling lama
6 bulan sejak permohonan diterima lengkap
1 bulan sejak permohonan diterima lengkap
12 bulan sejak permohonan diterima lengkap
3 bulan sejak permohonan diterima lengkap
Pemerintah wajib membayar kelebihan pajak kepada wajib pajak paling lama
1 bulan sejak tanggal SKPKB diterbitkan
1 bulan sejak tanggal SKPLB diterbitkan
3 bulan sejak tanggal SKPKB diterbitkan
3 bulan sejak tanggal SKPLB diterbitkan
Berikut ini yang bukan merupakan upaya administrasi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak adalah…
Pembetulan Keputusan
Pengurangan / penghapusan / Pembatalan
Banding / Gugatan
Permohonan Keberatan
PT. Borneo menyampaikan permohonan keberatan melalui pos pada tanggal 12 Oktober yang diterima oleh DJP pada tanggal 14 Oktober 2020. Atas permohonan keberatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan paling lama tanggal…
13 Oktober 2021
11 Oktober 2021
14 Oktober 2021
12 Oktober 2021
Manakah produk hukum di bawah ini yang tidak dapat diajukan keberatan
Surat Tagihan Pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Pemotongan PPh Pasal 23 oleh Pemotong PPh
Surat Ketetapan Pajak Nihil
Putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan…
apabila dalam putusan Pengadilan Pajak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali putusan Pengadilan Pajak berupa “mengabulkan sebagian atau seluruhnya” dan “menambah pajak yang harus dibayar”.
apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
apabila terdapat bukti baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
Surat Keputusan Keberatan diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2021 dan dikirim ke Wajib Pajak melalui pos dengan cap pos tertanggal 15 Oktober 2021. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan Keberatan pada tanggal 16 Oktober 2021. Apabila Wajib Pajak ingin mengajukan banding, paling lambat permohonan banding harus disampaikan pada tanggal…
13 Januari 2022
14 Januari 2022
15 Januari 2022
16 Januari 2022
Pembetulan ketetapan pajak dapat diinisiasi oleh...
Permohonan WP yang dianggap dikabulkan jika melewati 3 bulan
Kepala KKP
Dirjen Pajak secara jabatan
Permohonan WP yang tidak harus diputuskan dalam jangka 6 bulan
Manakah dibawah ini yang tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak…
Keputusan Pembetulan berdasarkan Pasal 16 UU KUP
Keputusan penyanderaan dalam rangka penagihan pajak
Pengumuman lelang
Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
Pengadilan Pajak telah memutus suatu sengketa Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan PPN dengan amar menolak permohonan banding karena tidak adanya bukti pembayaran. Belakangan Pemohon Banding mendapatkan bukti bahwa atas PPN terutang telah dibayar. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah…
Mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan TUN
Mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Pajak
Mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
Mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
Yang bukan merupakan dasar penagihan pajak adalah:
Putusan Banding
SUrat Ketetapan PajaK Kurang Bayar
Surat Setoran Pajak
Surat Tagihan Pajak
Jangka waktu permohonan angsuran dan penundaan pembayaran diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak paling lambat … hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali WP mengalami keadaan di luar kekuasaannya
9 (sembilan)
3 (tiga)
6 (enam)
1 (satu)
Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Kantor Pelayanan Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan oleh hal berikut, kecuali…
WP pindah tempat
WP Likuidasi
WP Pailit
WP Bubar
Definisi pencegahan adalah...
Larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Larangan yang bersifat sementara terhadap wajb pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah pabean berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Larangan yang bersifat selamanya terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pjaka yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu … hari sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
7 Hari
14 Hari
28 Hari
30 Hari
Berikut merupakan hal yang dicantumkan dalam permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak, kecuali....
Tarif angsuran
Jangka waktu penundaan
Masa angsuran
Besarnya angsuran
Surat keputusan angsuran atau penundaan harus diterbitkan paling lama...
5 hari kerja
7 hari kerja
3 hari setelah pengajuan
30 hari setelah pengajuan
Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh pejabat sebelum...
Penerbitan surat pencegahan
Penerbitan surat paksa
Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan
Penerbitan surat teguran
Dalam hal pencegahan penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah NKRI harus memenuhi syarat berupa mempunyai jumlah hutang pajak minimal ….
500.000.000
200.000.000
100.000.000
1.000.000.000
KPP akan melakukan pengumuman lelang pada media masa dalam jangka waktu 14 hari, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak juga dilunasi oleh wajib pajak maka 14 hari kemudian akan dilakukan...
Penyitaan
Penjualan secara Paksa
Penjualan secara Lelang
Penyanderaan
