WorksheetsSoal 2022 Paket 2
Total questions: 28
Worksheet time: 14mins
Name
Class
Date
1.
Akses terhadap layanan perpajakan elektronik saat ini dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi ...
a)
Akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, dan akun PKP
b)
Akun e-reg dan EFIN
c)
EFIN dan DJP Online
d)
Akun e-reg, DJP Online, dan akun Kring Pajak
2.
Dengan berlakunya UU HPP, maka pidana pajak kealpaan dikenai sanksi ...
a)
Membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar
b)
Membayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar
c)
Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar
d)
Membayar pokok pajak + sanksi 2x pajak kurang dibayar
3.
Pemilik Proyek PSIAP adalah:
a)
Direktur Jenderal Pajak
b)
Menteri Keuangan
c)
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
d)
Presiden Republik Indonesia
4.
Apa nama Newsletter Reformasi Perpajakan yang dikirimkan secara rutin ke email pajak seluruh pegawai DJP oleh Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan?
a)
SALAM SATU BAHU
b)
REFORMASI DJP
c)
PESAN Pimpinan
d)
SIAP REFORM
5.
Dengan berlakunya UU HPP, maka pemberian natura kepada pegawai diperlakukan sebagai ...
a)
Dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
b)
Dapat dibiayakan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai
c)
Tidak dapat dibiayakan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai
d)
Tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
6.
Proses bisnis yang mendukung DJP menjadi data-driven organisation dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan adalah proses bisnis ...
a)
Business intelligence
b)
Knowledge management system
c)
Document management system
d)
Compliance risk management
7.
Apa hubungan PSIAP dan Renstra DJP?
a)
PSIAP dan Renstra adalah bagian dari Reformasi Perpajakan
b)
PSIAP adalah proyek di luar Renstra
c)
PSIAP adalah bagian dari Renstra
d)
Renstra adalah bagian dari PSIAP
8.
Jumlah change sponsor di lingkungan DJP adalah ...
a)
Sama dengan jumlah pejabat eselon III
b)
Sama dengan jumlah pejabat es. I dan II
c)
Sama dengan jumlah pejabat eselon II di seluruh unit kerja
d)
Sama dengan jumlah Kepala KPP dan Kepala Kanwil
9.
Pada probis yang akan datang, apa yang harus dilakukan WP apabila mengalami lupa kode billing?
a)
Meminta kode billing baru melalui SMS
b)
Melihat daftar/riwayat kode billing di portal wajib pajak
c)
Meminta kode billing baru dari Kring Pajak
d)
Meminta kode billing baru dari petugas KPP terdekat
10.
Pada Probis yang akan datang, bagaimana validasi data dilakukan?
a)
Validasi data SPT baik dari pihak ketiga maupun dari Probis lainnya
b)
Validasi dilakukan sendiri oleh wajib pajak
c)
Validasi data SPT dilakukan menggunakan teknologi face recognition
d)
Validasi data SPT dilakukan melalui BSSN
11.
PMK Nomor 61/PMK.03/2022 mengatur tentang ...
a)
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu
b)
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu
c)
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
d)
Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
12.
Integrasi basis data kependudukan dengan data perpajakan dilakukan melalui ...
a)
Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi
b)
Pertukaran pegawai antara Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil
c)
Penggunaan nomor identitas bersama yang meleburkan NIK dan NPWP
d)
Penggunaan NPWP sebagai NIK orang pribadi
13.
Salah satu tantangan pengelolaan SPT saat ini bagi DJP adalah ...
a)
Beban dan biaya pemberian layanan SPT elektronik yang sangat tinggi
b)
Laporan keuangan yang disampaikan sebagai lampiran SPT belum dalam format data terstruktur
c)
Lemahnya validasi SPT akibat integrasi yang tidak terbatas dengan sistem pihak ketiga
d)
Pengelolaan SPT secara terautomasi menyebabkan beban administrasi yang tinggi
14.
Manual Implementasi Inisiatif Strategis Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) terakhir diatur dengan ...
a)
KEP-502/PJ/2019
b)
KEP-123/PJ/2022
c)
KEP-141/PJ/2022
d)
KEP-290/PJ/2021
15.
Bagaimana penggunaan kode billing pada Probis Pembayaran yang akan datang?
a)
Satu kode billing untuk satu atau lebih jenis pajak
b)
Tidak ada lagi kode billing
c)
Kode billing digantikan oleh deposit pajak
d)
Satu kode billing untuk satu jenis pajak
16.
Dengan berlakunya UU HPP, maka pidana pajak kealpaan dikenai sanksi ...
a)
Membayar pokok pajak + sanksi 2x pajak kurang dibayar
b)
Membayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar
c)
Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar
d)
Membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar
17.
PSIAP merupakan salah satu inisiatif strategis Reformasi Perpajakan, yaitu dari ...
a)
Kelompok Kerja I
b)
Kelompok Kerja III
c)
Tim Manajemen Perubahan
d)
Kelompok Kerja II
18.
Siapakah yang bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana Reformasi Perpajakan?
a)
Menteri Keuangan
b)
Direktur Jenderal Pajak
c)
Wakil Menteri Keuangan
d)
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
19.
Salah satu visi proyek PSIAP adalah mewujudkan sistem yang akurat, yaitu sistem yang ...
a)
Aman dan mudah digunakan
b)
Menghubungkan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan
c)
Terhubung dengan sumber data pihak ketiga (ILAP)
d)
Menggunakan data analytics yang canggih dan terautomasi
20.
Apakah tujuan akhir dari Reformasi Perpajakan?
a)
Meningkatkan kepatuhan sukarela demi optimalisasi penerimaan pajak
b)
Mengoptimalkan basis pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
c)
Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum
d)
Mewujudkan DJP yang kuat, kredibel, dan akuntabel
21.
Dalam sistem yang akan datang, produk hasil layanan disampaikan dengan cara ...
a)
Tersedia untuk diambil di KPP terdekat
b)
Dikirimkan melalui aplikasi pesan instan
c)
Dikirimkan melalui jasa ekspedisi pilihan WP
d)
Tersedia untuk diunduh pada portal wajib pajak
22.
Aturan turunan UU HPP dalam bentuk PMK yang mengatur tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, adalah ...
a)
PMK Nomor 65/PMK.03/2022
b)
PMK Nomor 63/PMK.03/2022
c)
PMK Nomor 69/PMK.03/2022
d)
PMK Nomor 68/PMK.03/2022
23.
Pada Probis Registrasi yang akan datang, validasi data wajib pajak dilakukan melalui ...
a)
Klarifikasi langsung kepada wajib pajak melalui Portal elektronik
b)
Unit instansi pemerintah yang paling kecil yaitu Kelurahan
c)
Unit instansi pemerintah yang paling kecil yaitu RT/RW
d)
Instansi pemilik data yang berwenang (single source of truth)
24.
Dengan berlakunya UU HPP, maka batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi WP OP yang menghitung PPh dengan tarif PP23/2018 ditetapkan sebesar ...
a)
Rp480 juta setahun
b)
Rp4,8 miliar setahun
c)
Rp5 miliar setahun
d)
Rp500 juta setahun
25.
Yang bertindak sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Proses Bisnis, TI, dan Basis Data Reformasi Perpajakan adalah ...
a)
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
b)
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
c)
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
d)
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
26.
Apakah tujuan dilakukannya rancang ulang proses bisnis DJP dengan berfokus pada pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan?
a)
Untuk membantu mengurangi kerusakan sistem lama (system error)
b)
Untuk dapat meningkatkan kemandiran pegawai
c)
Untuk membantu kinerja Wajib Pajak dalam melaksanakan tugasnya
d)
Untuk dapat memudahkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya
27.
Salah satu visi proyek PSIAP adalah mewujudkan sistem yang mudah, yaitu sistem yang ...
a)
Sistem yang menggunakan data analytics berdasarkan basis data yang terpadu
b)
Terhubung dengan sumber data pihak ketiga (ILAP)
c)
Mengoptimalkan pengalaman pengguna dan mengurangi pain points pegawai
d)
Memberikan kepastian dalam layanan, pemeriksaan, dan penegakan hukum
28.
Bagaimana Probis Pembayaran yang akan datang membantu WP menghindari ketidakpatuhan yang tidak disengaja?
a)
Melalui pemberian diskon untuk pembayaran sebelum waktunya
b)
Dengan cara menyediakan kode billing otomatis untuk tagihan pajak
c)
Melalui interkoneksi dengan sistem BI FAST
d)
Dengan cara menyediakan deposit pajak
100 %
