Worksheetskeupemerintah
Total questions: 46
Worksheet time: 23mins
1.Perencanaan Pengadaan, 2.Persiapan Pengadaan, 3.Pemilihan Penyedia, 4.Pelaksanaan Kontrak, 5.Serah Terima Pekerjaan, 6.Pengelolaan Penyedia,
7.Katalog Elektronik, merupakan
Peran LKPP di dalam E-Marketplace
Sistem pendukung SPSE
Ruang Lingkup SPSE
Pengertian SPSE
Garis besar proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terdiri dari ….
Swakelola atau Pemilihan Penyedia
Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan
E-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender Cepat, Tender
Perencanaan, Tender/Seleksi, Pelaksanaan Kontrak
Pengadaan catering pada kegiatan Pelatihan PBJP Tingkat Dasar termasuk jenis pengadaan ....
Pekerjaan Konstruksi
Barang
Jasa Konsultansi
Jasa Lainnya
Salah satu kegiatan perencanaan pengadaan ialah....
Identifikasi kebutuhan
serah terima hasil pekerjaan
menetapkan besaran uang muka
menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri
Berikut merupakan Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola, kecuali....
Penetapan Swakelola
Penyusunan perkiraan biaya/RAB
Menetapkan besaran uang muka
Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
Tahap Konsolidasi dan Pemaketan pada Perencanaan PBJ dilakukan setelah tahap ....
identifikasi PBJ
serah terima hasil
penetapan cara PBJ
penetapan anggaran
Berikut yang TIDAK termasuk pengadaan khusus adalah...
PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
PBJ di luar negeri
PBJ untuk keadaan tertentu
PBJ untuk pelaksanaan penelitian
Yang TIDAK termasuk tanggung jawab penyedia barang/jasa ialah ….
Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
Ketepatan pembayaran
Ketepatan waktu penyerahan
Ketepatan tempat penyerahan
Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat bertindak sebagai PPK untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas PPK
Benar
Salah
Dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimulai dari sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Pelaku Pengadaan barang/jasa, yaitu antara lain ....
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Penyelenggara Swakelola, PjPHP/PPHP, dan Penyedia
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, Pengelola Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, PjPHP/PPHP, dan Penyedia
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Tim Teknis, Penyelenggara Swakelola, PjPHP/PPHP, dan Penyedia
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, Tim Ahli, Penyelenggara Swakelola, PjPHP/PPHP, dan Penyedia
UKPBJ atau Pelaku Usaha yang tugasnya mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK
Benar
Salah
Sanggah banding ditujukan kepada ...
PPK
KPA
APIP
Pokja Pemilihan
Pengadaan laptop dengan nilai Rp. 200 Juta melalui metode e-purchasing dilaksanakan oleh ….
PPK
Pejabat Pengadaan
Agen Pengadaan
Pengelola Pengadaan
Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya pada BLU adalah salah satu tugas?
Pemimpin BLU
Pejabat Keuangan BLU
Pejabat Teknis BLU
Satuan Pemeriksaan Intern
Salah satu tugas Pejabat Keuangan BLU adalah?
Menyiapkan RBA tahunan
Mengkoordinasikan penyusunan RBA tahunan
Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA
Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BLU
Dewan pengawas BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan?
Menteri Keuangan
Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemimpin BLU
Presiden
Satuan Pemeriksaan Intern BLU bertanggung jawab kepada?
Dewan Pengawas BLU
Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis
Kepala Satuan Pemeriksaan Intern BLU
Pimpinan BLU
Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Satker BLU adalah….
Profit oriented
Merupakan kekayaan negara yang dipisahkan
Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN
Semi otonom/otonom
Di bawah yang merupakan bentuk fleksibilitas yang membedakan BLU dengan Satker reguler adalah….
Pendapatan dapat digunakan langsung, optimalisasi aset, subjek pajak, investasi dan pengelolaan kas, remunerasi, SDM, dan Dewan Pengawas
Pendapatan dapat digunakan langsung, optimalisasi aset, bukan subjek pajak, investasi dan pengelolaan kas, remunerasi, SDM, dan Dewan Pengawas
Pendapatan tidak dapat digunakan langsung, optimalisasi aset, bukan subjek pajak, investasi dan pengelolaan kas, remunerasi, SDM, dan Dewan Pengawas
Pendapatan dapat digunakan langsung, optimalisasi aset, bukan subjek pajak, investasi dan pengelolaan kas, remunerasi, SDM, dan Dewan Komisaris
Dokumen yang tidak termasuk dalam persyaratan administratif pengajuan Satker menjadi pengelola keuangan BLU adalah….
Pola tata kelola
Rencana strategi bisnis
Rencana bisnis anggaran
Standar pelayanan minimum
Berikut pernyataan yang benar terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU adalah….
Pengangkatan pejabat keuangan BLU dilakukan setelah mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga terkait
Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLU yang berasal dari PNS ditetapkan oleh pemimpin BLU
Pejabat pengelola dari tenaga profesional non PNS dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Menteri/Lembaga atas inisiatif sendiri dan/atau atas usulan Menteri Keuangan
Pejabat pengelola dari tenaga profesional non PNS diangkat dengan mekanisme kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan
Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP BLU, satker BLU membuat …………. tiap triwulan dan menyampaikannya ke KPPN terkait.
SPM Pengesahan
SPM Nihil
SPM TUP
SPM UP
Unsur SPIP terdiri dari….kecuali
Penilaian risiko
Lingkungan Pengendalian
Informasi dan komunikasi
Penanggulangan
Alasan mengapa pengawasan dan pengendalian itu penting, kecuali
Membantu manajer mengetahui tujuan organisasi yang telah dicapai
Menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja
Memberdayakan karyawan
Melindungi organisasi dan asetnya
Metode penawaran harga secara berulang
E-reverse Auction
E-reverse Bid Price
E-reverse Bidding
E-reverse Supply
Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain meliputi kecuali
audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;
audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan
Menurut UU 15/2004, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni kecuali
pemeriksaan keuangan
pemeriksaan kinerja
pemeriksaan investigatif
pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk ..............., kecuali:
Mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang
Meningkatkan disiplin para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya
Mengembalikan Keuangan negara yang hilang sebagai salah satu perwujudan azas keadilan
Meningkatkan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya
Yang bukan termasuk tujuan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah
Mengembalikan kekayaan negara
Menambah aset
Meningkatkan disiplin
Meningkatkan tanggung jawab
Berikut adalah alasan PBJP perlu diatur, kecuali
PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional
PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitas
PBJP berperan untuk memaksimalkan pendapatan lembaga pemerintah yang menjadi vendor barang dan jasa.
Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.
Berikut ini yang tidak termasuk dalam jenis PBJP menurut pasal 1 angka 29 & 32 Perpres 16 tahun 2018 adalah
Pengadaan Barang
Pengadaan Jasa konsultasi
Pengadaan proyek
Pekerjaan Konstruksi
Berikut adalah penjabaran dari prinsip PBJP Efektif
PJBP harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
PJBP harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
PBJ dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yg jelas.
PBJ harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan PBJ sehingga dapat dipertanggungjawabkan
Berikut adalah perbedaan BLU dengan BUMN dilihat dari fleksibilitasnya….
Semi Otonom
Otonom luas
Keuangan negara tidak dipisahkan
PNBP dapat digunakan langsung
Berikut bukan kewenangan Pemimpin BLU sebagai penanggung jawab umum operasional
Menyiapkan RAB tahunan
Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU
Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya
Mengusulkan calon pejabat keuangan dan teknis sesuai ketentuan
Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kecuali?
BPKP
Inspektorat Kabupaten
BPK
Inspektorat Provinsi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam :
PP No. 60 tahun 2018
PP No. 06 Tahun 2008
PP No. 60 Tahun 2008
PP No. 06 Tahun 2018
Berikut ini yang bukan merupakan Tujuan SPIP adalah ...
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
Keandalan pelaporan keuangan
Pengamanan aset
negara
Meningkatkan Insentif Pegawai Pemerintah
Tujuan dari identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern yaitu
Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur kegiatan pengendalian intern
Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur kegiatan pengendalian intern
Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Berikut adalah unsur-unsur SPIP, Kecuali..?
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Risiko
Kegiatan Pengendalian
Risiko Pengendalian
Berikut ini adalah sub unsur Lingkungan Pengendalian, kecuali..??
Peningkatan Integritas dan Nilai Etika
Kepemimpinan yang kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
BPK RI disebut sebagai..
Auditor eksternal
Auditor internal
Semua jawaban benar
Semua jawaban salah
BPK-RI menyusun standar pemeriksaan yang baru pada tahun 2017 yaitu
SPAP
SPKN
SAP
SKPN
SPKN merupakan singkatan dari
Standar Pemeriksaan Keuangan Nasional
Standar Pengawasan Keuangan Negara
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
tidak ada jawaban yang benar
Hal berikut bukan merupakan kewenangan BPK
menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan setelah mendapat pertimbangan pemerintah
memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Laporan keuangan satker terdiri ...
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca
LRA, LAK, LO, LPE, Neraca
LRA, LAK, LO, Neraca, CaLK
LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK
Laporan keuangan satker yang menyajikan posisi keuangan aset, kewajiban, dan ekuitas satker ybs ...
LO
LPE
Neraca
LRA
