Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

keupemerintah

Total questions: 46

Worksheet time: 23mins

Name
Class
Date
1.

1.Perencanaan Pengadaan, 2.Persiapan Pengadaan, 3.Pemilihan Penyedia, 4.Pelaksanaan Kontrak, 5.Serah Terima Pekerjaan, 6.Pengelolaan Penyedia,

7.Katalog Elektronik, merupakan

a)

Peran LKPP di dalam E-Marketplace

b)

Sistem pendukung SPSE

c)

Ruang Lingkup SPSE

d)

Pengertian SPSE

2.

Garis besar proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terdiri dari ….

a)

Swakelola atau Pemilihan Penyedia

b)

Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan

c)

E-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender Cepat, Tender

d)

Perencanaan, Tender/Seleksi, Pelaksanaan Kontrak

3.

Pengadaan catering pada kegiatan Pelatihan PBJP Tingkat Dasar termasuk jenis pengadaan ....

a)

Pekerjaan Konstruksi

b)

Barang

c)

Jasa Konsultansi

d)

Jasa Lainnya

4.

Salah satu kegiatan perencanaan pengadaan ialah....

a)

Identifikasi kebutuhan

b)

serah terima hasil pekerjaan

c)

menetapkan besaran uang muka

d)

menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri

5.

Berikut merupakan Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola, kecuali....

a)

Penetapan Swakelola

b)

Penyusunan perkiraan biaya/RAB

c)

Menetapkan besaran uang muka

d)

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

6.

Tahap Konsolidasi dan Pemaketan pada Perencanaan PBJ dilakukan setelah tahap ....

a)

identifikasi PBJ

b)

serah terima hasil

c)

penetapan cara PBJ

d)

penetapan anggaran

7.

Berikut yang TIDAK termasuk pengadaan khusus adalah...

a)

PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat

b)

PBJ di luar negeri

c)

PBJ untuk keadaan tertentu

d)

PBJ untuk pelaksanaan penelitian

8.

Yang TIDAK termasuk tanggung jawab penyedia barang/jasa ialah ….

a)

Ketepatan perhitungan jumlah atau volume

b)

Ketepatan pembayaran

c)

Ketepatan waktu penyerahan

d)

Ketepatan tempat penyerahan

9.

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat bertindak sebagai PPK untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas PPK

a)

Benar

b)

Salah

10.

Dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimulai dari sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Pelaku Pengadaan barang/jasa, yaitu antara lain ....

a)

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Penyelenggara Swakelola, PjPHP/PPHP, dan Penyedia

b)

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, Pengelola Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, PjPHP/PPHP, dan Penyedia

c)

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Tim Teknis, Penyelenggara Swakelola, PjPHP/PPHP, dan Penyedia

d)

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, Tim Ahli, Penyelenggara Swakelola, PjPHP/PPHP, dan Penyedia

11.

UKPBJ atau Pelaku Usaha yang tugasnya mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

a)

Benar

b)

Salah

12.

Sanggah banding ditujukan kepada ...

a)

PPK

b)

KPA

c)

APIP

d)

Pokja Pemilihan

13.

Pengadaan laptop dengan nilai Rp. 200 Juta melalui metode e-purchasing dilaksanakan oleh ….

a)

PPK

b)

Pejabat Pengadaan

c)

Agen Pengadaan

d)

Pengelola Pengadaan

14.

Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya pada BLU adalah salah satu tugas?

a)

Pemimpin BLU

b)

Pejabat Keuangan BLU

c)

Pejabat Teknis BLU

d)

Satuan Pemeriksaan Intern

15.

Salah satu tugas Pejabat Keuangan BLU adalah?

a)

Menyiapkan RBA tahunan

b)

Mengkoordinasikan penyusunan RBA tahunan

c)

Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA

d)

Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BLU

16.

Dewan pengawas BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan?

a)

Menteri Keuangan

b)

Menteri/Pimpinan Lembaga

c)

Pemimpin BLU

d)

Presiden

17.

Satuan Pemeriksaan Intern BLU bertanggung jawab kepada?

a)

Dewan Pengawas BLU

b)

Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis

c)

Kepala Satuan Pemeriksaan Intern BLU

d)

Pimpinan BLU

18.

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Satker BLU adalah….

a)

Profit oriented

b)

Merupakan kekayaan negara yang dipisahkan

c)

Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN

d)

Semi otonom/otonom

19.

Di bawah yang merupakan bentuk fleksibilitas yang membedakan BLU dengan Satker reguler adalah….

a)

Pendapatan dapat digunakan langsung, optimalisasi aset, subjek pajak, investasi dan pengelolaan kas, remunerasi, SDM, dan Dewan Pengawas

b)

Pendapatan dapat digunakan langsung, optimalisasi aset, bukan subjek pajak, investasi dan pengelolaan kas, remunerasi, SDM, dan Dewan Pengawas

c)

Pendapatan tidak dapat digunakan langsung, optimalisasi aset, bukan subjek pajak, investasi dan pengelolaan kas, remunerasi, SDM, dan Dewan Pengawas

d)

Pendapatan dapat digunakan langsung, optimalisasi aset, bukan subjek pajak, investasi dan pengelolaan kas, remunerasi, SDM, dan Dewan Komisaris

20.

Dokumen yang tidak termasuk dalam persyaratan administratif pengajuan Satker menjadi pengelola keuangan BLU adalah….

a)

Pola tata kelola

b)

Rencana strategi bisnis

c)

Rencana bisnis anggaran

d)

Standar pelayanan minimum

21.

Berikut pernyataan yang benar terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU adalah….

a)

Pengangkatan pejabat keuangan BLU dilakukan setelah mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga terkait

b)

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLU yang berasal dari PNS ditetapkan oleh pemimpin BLU

c)

Pejabat pengelola dari tenaga profesional non PNS dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Menteri/Lembaga atas inisiatif sendiri dan/atau atas usulan Menteri Keuangan

d)

Pejabat pengelola dari tenaga profesional non PNS diangkat dengan mekanisme kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan

22.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP BLU, satker BLU membuat …………. tiap triwulan dan menyampaikannya ke KPPN terkait.

a)

SPM Pengesahan

b)

SPM Nihil

c)

SPM TUP

d)

SPM UP

23.

Unsur SPIP terdiri dari….kecuali

a)

Penilaian risiko

b)

Lingkungan Pengendalian

c)

Informasi dan komunikasi

d)

Penanggulangan

24.

Alasan mengapa pengawasan dan pengendalian itu penting, kecuali

a)

Membantu manajer mengetahui tujuan organisasi yang telah dicapai

b)

Menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja

c)

Memberdayakan karyawan

d)

Melindungi organisasi dan asetnya

25.

Metode penawaran harga secara berulang

a)

E-reverse Auction

b)

E-reverse Bid Price

c)

E-reverse Bidding

d)

E-reverse Supply

26.

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain meliputi kecuali

a)

audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;

b)

audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;

c)

audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

d)

audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan

27.

Menurut UU 15/2004, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni kecuali

a)

pemeriksaan keuangan

b)

pemeriksaan kinerja

c)

pemeriksaan investigatif

d)

pemeriksaan dengan tujuan tertentu

28.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk ..............., kecuali:

a)

Mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang

b)

Meningkatkan disiplin para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya

c)

Mengembalikan Keuangan negara yang hilang sebagai salah satu perwujudan azas keadilan

d)

Meningkatkan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya

29.

Yang bukan termasuk tujuan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah

a)

Mengembalikan kekayaan negara

b)

Menambah aset

c)

Meningkatkan disiplin

d)

Meningkatkan tanggung jawab

30.

Berikut adalah alasan PBJP perlu diatur, kecuali

a)

PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional

b)

PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitas

c)

PBJP berperan untuk memaksimalkan pendapatan lembaga pemerintah yang menjadi vendor barang dan jasa.

d)

Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

31.

Berikut ini yang tidak termasuk dalam jenis PBJP menurut pasal 1 angka 29 & 32 Perpres 16 tahun 2018 adalah

a)

Pengadaan Barang

b)

Pengadaan Jasa konsultasi

c)

Pengadaan proyek

d)

Pekerjaan Konstruksi

32.

Berikut adalah penjabaran dari prinsip PBJP Efektif

a)

PJBP harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b)

PJBP harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c)

PBJ dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yg jelas.

d)

PBJ harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan PBJ sehingga dapat dipertanggungjawabkan

33.

Berikut adalah perbedaan BLU dengan BUMN dilihat dari fleksibilitasnya….

a)

Semi Otonom

b)

Otonom luas

c)

Keuangan negara tidak dipisahkan

d)

PNBP dapat digunakan langsung

34.

Berikut bukan kewenangan Pemimpin BLU sebagai penanggung jawab umum operasional

a)

Menyiapkan RAB tahunan

b)

Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU

c)

Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya

d)

Mengusulkan calon pejabat keuangan dan teknis sesuai ketentuan

35.

Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kecuali?

a)

BPKP

b)

Inspektorat Kabupaten

c)

BPK

d)

Inspektorat Provinsi

36.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam :

a)

PP No. 60 tahun 2018

b)

PP No. 06 Tahun 2008

c)

PP No. 60 Tahun 2008

d)

PP No. 06 Tahun 2018

37.

Berikut ini yang bukan merupakan Tujuan SPIP adalah ...

a)

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara

b)

Keandalan pelaporan keuangan

c)

Pengamanan aset

negara

d)

Meningkatkan Insentif Pegawai Pemerintah

38.

Tujuan dari identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern yaitu

a)

Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur kegiatan pengendalian intern

b)

Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur kegiatan pengendalian intern

c)

Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern

d)

Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern

39.

Berikut adalah unsur-unsur SPIP, Kecuali..?

a)

Lingkungan Pengendalian

b)

Penilaian Risiko

c)

Kegiatan Pengendalian

d)

Risiko Pengendalian

40.

Berikut ini adalah sub unsur Lingkungan Pengendalian, kecuali..??

a)

Peningkatan Integritas dan Nilai Etika

b)

Kepemimpinan yang kondusif

c)

Komitmen terhadap Kompetensi

d)

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

41.

BPK RI disebut sebagai..

a)

Auditor eksternal

b)

Auditor internal

c)

Semua jawaban benar

d)

Semua jawaban salah

42.

BPK-RI menyusun standar pemeriksaan yang baru pada tahun 2017 yaitu

a)

SPAP

b)

SPKN

c)

SAP

d)

SKPN

43.

SPKN merupakan singkatan dari

a)

Standar Pemeriksaan Keuangan Nasional

b)

Standar Pengawasan Keuangan Negara

c)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

d)

tidak ada jawaban yang benar

44.

Hal berikut bukan merupakan kewenangan BPK

a)

menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

b)

menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan setelah mendapat pertimbangan pemerintah

c)

memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara

d)

menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

45.

Laporan keuangan satker terdiri ...

a)

LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca

b)

LRA, LAK, LO, LPE, Neraca

c)

LRA, LAK, LO, Neraca, CaLK

d)

LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK

46.

Laporan keuangan satker yang menyajikan posisi keuangan aset, kewajiban, dan ekuitas satker ybs ...

a)

LO

b)

LPE

c)

Neraca

d)

LRA