NEW
Font size
WorksheetsIfa-2
Total questions: 49
Worksheet time: 25mins
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan...
Kerja perangkat desa menarik pajak
Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan
Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa
Pajak dari setiap warga desa
Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas...
Penyeleksian
Pengawasan
Pembelanjaan
Koordinator
Pembentukan panitia kepala desa ditetapkan dengan...
Keputusan kepala desa
Peraturan desa
Peraturan bupati
Keputusan BPD
Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah adalah...
Aset desa
Dana desa
Kekayaan desa
Harta desa
Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut...
Desa
Pemerintah desa
Pemerintahan desa
Kepala desa
Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu.Apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya?
Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular
Kitab Sutasoma karangan Mpu Kanwa
Kitab Hariwangsa karangan Mpu Panuluh
Kitab Bharatayuddha karangan Mpu Sedah
Kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca
Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini mun cu l p er t a ma ka li se w a kt u dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh Nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan Asas Dasar Negara Republik Indonesia. Selain Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah ....
Mr. Mohammad Roem
Dr. Buntaran Martoatmodjo
Mr. A.D. Cokronegoro
Prof. Dr. Soepomo
Mr. Syafruddin Prawiranegara
Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu.Apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya?
Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular
Kitab Sutasoma karangan Mpu Kanwa
Kitab Hariwangsa karangan Mpu Panuluh
Kitab Bharatayuddha karangan Mpu Sedah
Kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca
Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini mun cu l p er t a ma ka li se w a kt u dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh Nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan Asas Dasar Negara Republik Indonesia. Selain Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah ....
Mr. Mohammad Roem
Dr. Buntaran Martoatmodjo
Mr. A.D. Cokronegoro
Prof. Dr. Soepomo
Mr. Syafruddin Prawiranegara
Pada Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang akan ditetapkan serta disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia, terutama pada alinea ke-4 tentang perumusan lima asas falsafah negara Indonesia Merdeka, dimana asas pertama menyebutkan: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah seorang dari 4 tokoh Islam tersebut adalah .…
Umar Said Cokroaminoto
Haji Abdul Malik Karim Amrullah
Ki Hajar Dewantara
Ki Bagus Hadikusumo
Tengku Daud Beureuh
Fungsi Pancasila di negara kita adalah sebagai ….
Ideologi negara
Pegangan hidup
Dasar negara
Sumber segala sumber hukum
Semua jawaban A, B, C, dan D benar
Pancasila di negara kita merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Penjelasan seperti tersebut tercantum pada ….
TAP MPR NO V/MPR/1973
TAP MPR NO VI/MPR/1978
TAP MPR NO IV/MPR/1973
TAP MPR NO IV/MPR/1978
TAP MPR NO V/MPR/1978
Pancasila yang benar adalah ….
Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis konstitusional maupun obyektif ilmiah.
Pancasila dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945
Pancasila dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Pancasila yang lahir berdasarkan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945.
Pancasila dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Sementara 1950
Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan ….
negara
hukum
sosial
rakyat
agama
Perbedaan pokok antara Pancasila dengan agama adalah ….
Pancasila tidak mengajar kan penghormatan kepada orang lain
Pancasila tidak mengajar kan penghormatan kepada orang tua
Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup tidak boros
Pancasila tidak mengajar kan perbuatan baik
Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan ....
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Agustus 1951
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 September 1951
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 November 1951
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Desember 1951
Sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan ….
Padi berwarna hijau dan kapas berwarna merah-putih
Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau-putih
Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah-putih
Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hitam-putih
Padi berwarna merah dan kapas berwarna hijau tua-hijau muda
Rantai baja berwarna kuning emas melambangkan sila Pancasila, yaitu ....
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada leher Garuda tergantung dengan rantai sebuah perisai berupa jantung, di mana di tengah perisai terdapat garis tebal.
Melambangkan apakah garis tebal tersebut?
Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang bersatu dan tidak terpisahkan
Semua sila dalam Pancasila bersatu padu
Kedaulatan Indonesia akan dipertahankan dengan sikap tegas jika ada pihak asing yang mencoba merongrongnya
Indonesia adalah negara kepulauan
Indonesia dilalui garis khatulistiwa
Pengamalan sila Persatuan Indonesia di antaranya adalah dengan sikap ….
menempatkan kepentingan bersama s ebagai tuj uan utam a m el al ui musyawarah untuk mufakat
menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia
membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan di Indonesia
tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
Makna fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ….
menerima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat untuk diterapkan demi kemajuan rakyat Indonesia.
mener ima per kembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan keperibadian bangsa.
mener ima perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional.
mener ima per kembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan pemerintah
mener ima per kembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan masyarakat sesuai dengan semangat untuk menjaga ketertiban dunia.
Selain norma kesusilaan dan norma kesopanan, dua norma lainnya yang termasuk dalam empat macam norma dalam masyarakat adalah ….
norma agama dan norma hukum
norma agama dan norma sosial
norma hukum dan norma sosial
norma sosial dan norma budaya
norma hukum dan norma budaya
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal ….
10 November 2001
10 Agustus 2002
18 Agustus 2000
19 Oktober 1999
10 November 2002
Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ….
kebebasannya
kedaulatannya
kemerdekaannya
kebangsaannya
kenegaraannya
Undang-Undang Da sar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….
Pasal 28A
Pasal 28B
Pasal 28C
Pasal 28E ayat (1)
Pasal 28E ayat (3)
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….
mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, m em buat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
Undang-undang tentang desa yakni ..
NOMOR 6 TAHUN 2013
NOMOR 6 TAHUN 2014
NOMOR 8 TAHUN 2014
NOMOR 6 TAHUN 2015
Desa adalah ...
kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kesatuan masyarakat hukum yang tidak memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah ......
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa atau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis disebut ...
Badan Perwakilan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Persatuan Desa
Badan Perserikatan Desa
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa disebut ...
BUM Desa
BPD
PKK
PKD
Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama ...
DPR
BPD
SEKRETARIS DESA
KASI KESEJAHTERAAN
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk ........
sebesarbesarnya kesejahteraan perangkat desa
sebesarbesarnya masyarakat Desa
kesejahteraan masyarakat Desa
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa
kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi disebut ...
desa adat
pedesaan
kawasan perdesaan
wilayah desa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa ....
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
uang dan barang yang berhubungan dengan kewajiban Desa
semua yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak Desa
barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah disebut..
Aset Desa
harta desa
pendapatan desa
kepemilikan desa
upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa disebut ...
Perencanaan Masyarakat Desa
Pembangunan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengaturan Masyarakat Desa
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ...
UUD 1945
Pancasila
Undang-undang
Kepres
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut ...
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Pusat
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Kabupaten
Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah ....
pusat
daerah
desa
kabupaten
Pengaturan Desa berasaskan ...
kesetaraan; pemberdayaan; keberlanjutan. terstruktur
demokrasi; kemandirian; partisipasi; sama rata
kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; voting
rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan;
Pengaturan Desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya ...
NKRI
DESA
DAERAH
KOTA
pengaturan desa bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi..
warga masyarakat
seluruh rakyat Indonesia
warga negara
rakyat di pulau jawa
Pengaturan Desa bertujuan membentuk Pemerintahan Desa yang ...
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta fleksibel
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta amanah
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta transparan
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
Pengaturan Desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan...
kesejahteraan umum
kesejahteraan warga
kesejahteraan masyarakat
kesejahteraan anggota
Desa terdiri atas ...
Kepala desa dan perangkat desa
RT dan RW
Desa dan Dusun
Desa dan Desa Adat
jumlah penduduk, yaitu: 1) wilayah Jawa paling sedikit ....
6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
5.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
6.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
5. 000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
