Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk daerah pabean serta pemungutan bea masuk

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar serta Pajak Dalam Rangka Impor

AustraliaSegala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan pelayanan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar

Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya termasuk tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dimana berlaku undang-undang kepabeanan

Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Kawasan dengan batas-batas tertentu di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean untuk menimbun barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya termasuk tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dimana berlaku undang-undang kepabeanan

Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Kawasan dengan batas-batas tertentu di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean untuk menimbun barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Belum diperlakukan sebagai barang ekspor

Diperlakukan sebagai barang ekspor jika tidak ada Nota Hasil Intelijen

Diperlakukan sebagai barang ekspor

Dapat diperlakukan sebagai barang ekspor

Barang impor, barang ekspor dan barang antar pulau, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Barang impor, barang ekspor dan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Barang impor dan barang ekspor, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Barang impor, barang ekspor dan Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara serta Barang Milik Negara, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Barang impor, barang ekspor dan barang antar pulau yang diangkut dan dipindah ke sarana pengangkut lain dalam Daerah Pabean

Barang impor dan barang ekspor yang diangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

Barang impor dan barang ekspor yang diangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

Barang impor dan barang ekspor yang diangkut melalui Daerah Pabean untuk tujuan keluar Daerah Pabean

Pembebasan Bea Masuk

Penangguhan Bea Masuk

Keringanan Bea Masuk

Tidak dipungut Bea Masuk

Paling singkat 3 (tiga) tahun

Tidak ada jangka waktu

Setelah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

Paling lama 3 (tiga) tahun

Pembebanan Bea Masuk atau Bea Keluar

Klasifikasi Bea Masuk atau Bea Keluar

Kode Harmonized System Bea Masuk atau Bea Keluar

Klasifikasi dan Pembebanan Bea Masuk atau Bea Keluar

Pungutan atas kekurangan Bea Masuk, Cukai dan PDRI serta sanksi administrasi berupa denda

Pungutan atas kekurangan Bea Masuk, Cukai dan PDRI tanpa sanksi administrasi berupa denda

Pungutan atas kekurangan Bea Masuk, Cukai, PDRI dan bunga

Pungutan sanksi administrasi berupa denda

Sejak ditimbun di TPS sampai dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean atas impor

Setelah ditimbun di TPS sampai dengan tanggal pendaftran pemberitahuan pabean atas impor

Sejak ditimbun di TPS sampai dengan tanggal SPPB

Setelah ditimbun di TPS sampai dengan tanggal SPPB

Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Tindakan Pengamanan (safeguards)

Bea Masuk Anti Dumping

Bea Masuk Pembalasan

Pembebasan Bea Masuk

Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk

Tidak Dipungut Bea Masuk

Penangguhan Bea Masuk

Pembebasan Bea Masuk

Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk

Tidak Dipungut Bea Masuk

Penangguhan Bea Masuk

Dimusnahkan

Dihibahkan

Dilelang

Dikembalikan kepada pemiliknya

Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 milyar rupiah

Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 5 milyar rupiah

Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 milyar rupiah

Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 milyar rupiah dan paling banyak 100 milyar rupiah

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 1 juta dan paling banyak Rp 10 juta

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 50 juta

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 250 juta

2 tahun setelah tanggal diterbitkan surat tagihan

2 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan

10 tahun setelah tanggal diterbitkan surat tagihan

10 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan

Menteri Keuangan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Jaksa Agung

President

Pre-Notification

Customs Classification

Valuating Rulling

Pre-Entry Classification

Pengembalian Bea Masuk

Keringanan Bea Masuk

Penangguhan Bea Masuk

Pembebasan Bea Masuk

Penetapan tarif sebelum pemberitahuan pabean impor diserahkan

Pengajuan pemberitahuan manifes sebelum pemberitahuan pabean impor diserahkan

Pengajuan pemberitahuan pabean impor sebelum pemberitahuan manifes diserahkan

Pemberitahuan pabean impor tanpa diserahkan pemberitahuan manifes

Batalkan pilihan

2 (dua) tahun sejak keputusan pembebasan oleh Dirjen

2 (dua) tahun sejak pemasukan barang

3 (tiga) tahun sejak keputusan pembebasan oleh Dirjen

3 (tiga) tahun sejak pemasukan barang

Diberikan pembebasan bea masuk dan PDRI

Peralatan rumah tangga diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, sedangkan moge diberikan fasilitas keringanan bea masuk

Peralatan rumah tangga diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, sedangkan moge harus direekspor atau dilakukan penega

Peralatan rumah tangga diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, sedangkan moge dibayar bea masuk dan PDRI nya

12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan

12 (dua belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang

24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan

24 (dua puluh empat) bulan dan tidak dapat diperpanjang

30 (tiga puluh) hari sesudah atau sebelum pemilik tiba di Indonesia

60 (enam puluh) hari sesudah atau sebelum pemilik tiba di Indonesia

3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik tiba di Indonesia

6 (enam) bulan sesudah atau sebelum pemilik tiba di Indonesia

Yang diimpor oleh MITA Kepabeanan

Yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk

Yang mendapat fasilitas kemudahan pembayaran berkala

Yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan sebelum mendapatkan keputusan

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pabean impor

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB

30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pendaftaran PIB

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengeluaran barang (SPPB)

6 (enam) bulan serta dapat diperpanjang

6 (enam) bulan serta tidak dapat diperpanjang

1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang

1 (satu) tahun serta tidak dapat diperpanjang

Pembebasan Bea Masuk

Keringanan Bea Masuk

Penangguhan Bea Masuk

Penundaan Bea Masuk

16 unit CBU jika pejabat senior lebih dari 10 orang

10 unit CBU jika pejabat senior 10 orang atau kurang

6 unit CBU jika pejabat senior lebih dari 5 orang

2 unit CBU khusus organisasi di bawah PBB

Mendapatkan rekomendasi dari kementerian industri dan perdagangan

Mendapatkan penetapan jalur hijau selama enam bulan terakhir

Importir harus merupakan produsen yang memiliki manufaktur berskala besar

Mendapatkan profil importir minimum medium risk

3 (tiga) hari setelah selesai pengeluaran barang

3 (tiga) hari kerja sejak pengeluaran barang impor

3 (tiga) hari sejak pendaftaran pemberitahuan pabean impor

3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran pemberitahuan pabean impor

Tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik

Kemudahan pemberitahuan pendahuluan (prenotification)

Dapat menggunakan jaminan perusahaan (corporate guarantee)

Prioritas mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan

Maksimal 30 hari sebelum /60 hari setelah kedatangan melalui sarana pengangkut udara

Maksimal 30 hari sebelum /60 hari setelah kedatangan melalui sarana pengangkut laut

Maksimal 30 hari sebelum /15 hari setelah kedatangan melalui sarana pengangkut laut

Maksimal 30 hari sebelum /15 hari setelah kedatangan melalui sarana pengangkut darat

Manual book

Kitab Suci

Buku Produksi

Katalog

telah digunakan selama lebih dari 2 tahun

telah digunakan selama lebih dari 3 tahun

telah digunakan selama lebih dari 4 tahun

telah digunakan selama lebih dari 5 tahun

Pembebasan Bea Masuk

Keringanan Bea Masuk

Pengembalian Bea Masuk

Penangguhan Bea Masuk

ATA Carnet

CPD Carnet

Pembebasan

Keringananx

Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya di dasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir diluar daerah pabean.

Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir didalam atau diluar daerah pabean.

Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat  pengukuran  terakhir  dalam  kawasan pabean.

Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui

transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan padahasil pengukuran di tempat pengukuran terakhirdi daerah pabean

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Barang impor yang diekspor kembali

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut multimoda ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean.

Pemeriksaan    pabean    barang    impor    meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan secara selektif.

Pemeriksaan  pabean  barang  impor  meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik . pemeriksaan fisik dapat dilakukan secara selektif.

Pemeriksaan    pabean    barang    impor    meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Penelitian dokumen dapat dilakukan secara selektif.

Robby KennePemeriksaan pabean terhadap barang impor adalah pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan secara selektif.

Kawasan pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.

Kawasan  pabean  adalah  kawasan  dengan  batas- batas tertentu di Pelabuhan Laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang      yang sepenuhnya berada    di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kawasan pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhi kewajiban  pabean  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang kepabeanan.

Kawasan  Pabean  adalah  tempat  yang  digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.

Barang impor     yang tidak perlu     dilakukan pemeriksaan fisik.

Barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.

Barang larangan dan /atau pembatasan.

Barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk

Dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean melalui laut dan udara.

Dari satu tempat dalam daerah pabean ke tempat lain di luar daerah pabean melalui laut dan udara.

Dari satu tempat dalam daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean melalui laut.

Dari satu dalam daerah pabean ke tempat lain di luar daerah pabean melalui laut dan udara.

Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan

 /atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Tempat penimbunan pabean adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan

/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi  milik  negara,  dan  barang  yang  menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini.

Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah dikantor pabean, yang berada di bawah pengolahan Direktorat Jenderal  Bea dan  Cukai dan Penguasa Pelabuhan untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini.

Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya.

Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan.

Diserahkan    dokumen    pelengkap pabean    dan jaminan.

A, b dan c benar semua.

Kekhilafan yang nyata.

Barang salah kirim.

Barang bukan yang dipesan.

Barang direekspor.

Paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan.

Paling lama 2 (dua) tahun.

Paling lama 12 (dua belas) bulan.

Paling lama 3 (tiga) tahun.

Barang bawaan penumpang,     awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

Barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk.

Barang tertentu

Barang impor yang mendapatkan subsidi di negara pengekspor

Pejabat  bea  dan  cukai  dapat  menetapkan  tarif terhadap barang impor dan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk dalam waktu

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor dan nilai pabean barang impor untuk perhitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Pejabat  bea  dan  cukai  menetapkan  nilai  pabean barang   impor   untuk   penghitungan   bea   masuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pabean dan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean, sedangkan.

Pejabat  bea  dan  cukai  dapat  menetapkan  tarif barang impor dan nilai pabean barang impor untuk penghitungan  bea  masuk  dalam  waktu  2  (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Paling sedikit 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Paling sedikit 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen)  dari bea masuk  dan pajak dalam rangka impor yang kurang bayar

Paling sedikit 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 500 % (lima ratus persen) dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang kurang dibayar.

Paling sedikit 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 500 % (lima ratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar

Penetapan klasifikasi barang oleh Direktur Jenderal terhadap importasi barang sebelum diajukan pemberitahuan pabean atas permohonan importir.

Penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal yang dibuat     berdasarkan    hasil    audit    kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan oleh importir dalam jangka waktu tertentu.

Pemberitahuan pabean yang disampaikan sebelum kedatangan sarana pengangkut.

Pemberitahuan tarif pabean sebelum pembongkaran arang impor.

Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya.

Terdapat subsidi di Negara pengekspor

Barang impor berasal     dari Negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Terdapat lonjakan    impor barang    sejenis di

Indonesia.

Fasilitas tidak dipungut bea masuk

Fasilitas pembebasan bea masuk

Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk

Fasilitas penangguhan bea masuk.

Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal kedatangan barang impor .

Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pembongkaran barang impor di kawasan pabean.

Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal penimbunan barang impor di tempat penimbunan sementara

Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.

Sejak tanggal penyerahan pemberitahuan pabean.

Dalam hal importir tidak ditemukan.

Secara tanggung renteng dengan importir yang diwakilinya.

Dalam hal importir tidak mampu membayar

Tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat pemeriksaan sediaan barang di tempat penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.

Tarif terendah untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut  ditimbun  di  tempat  penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.

Tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut  ditimbun  di  tempat  penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.

Tarif rata-rata untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara   dan   nilai   pabean   ditetapkan    oleh pejabat bea dan cukai.

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan

pabean.

Pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean

60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan

pabean.

2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean.

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan

60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan

60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan

/atau tidak bergerak.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang

Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Jawaban a, b dan c benar.

Atas  permintaan  importir  atau  eksportir  dapat diekspor kembali atau dibatalkan ekspornya

Dinyatakan sebagai barang yang dikuasai Negara.

Di tegah oleh Pejabat bea dan cukai

Dilakukan penyelidikan oleh pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan

Atas permintaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah  tertulis  kepada  pejabat  bea  dan  cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran   barang   impor   atau   ekspor   dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia

Atas permintaan instansi teknis terkait, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang  impor  atau  ekspor  dari  kawasan  pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Atas permintaan penyidik Kepolisian Negara, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang  impor  atau  ekspor  dari  kawasan  pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran   barang   impor   atau   ekspor   dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Barang ditimbun di tempat penimbunan sementara melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya.

Barang  yang  tersangkut  tindak  pidana  yang pelakunya tidak dikenal.

Barang kiriman pos yang tidak dapat disampaikan kepada yang berhak.

Barang impor yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.

Tindakan administrasi untuk 

menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.

Tindakan administrasi untuk menyatakan suatu barang berada dalam pengawasan pejabat pabean sampai dengan selesainya penyidikan tindak pidana suatu kepabeanan

Tindakan administrasi untuk       melakukan pengawasan terhadap barang impor atau ekspor dengan cara pengawasan secara terus menerus atau penyegelan barang.

Tindakan menyita barang impor untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kepabeanan

Dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir.

Dilakukan    oleh    Pengusaha    Pengurusan    Jasa

Kepabeanan (PPJK).

Dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir yang mempunyai salah seorang pegawai yang mempunyai kualifikasi sebagai ahli pabean

Dapat dilakukan oleh siapa saja

Menilai  dan  memberikan  opini  tentang  laporan keuangan orang

Menguji  tingkat  kepatuhan  orang  terhadap ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang kepabeanan.

Menguji    tingkat    kepatuhan    orang    terhadap ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang kepabeanan serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat bea dan cukai.

Menilai dan memberikan opini tentang laporan keuangan  orang  serta  melakukan  penilaian terhadap kinerja pejabat bea dan cukai.

Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai.

Barang yang masih berdada di tempat penimbunan sementara melebihi waktu 30 hari sejak tanggal penimbunan.

Barang  kiriman  pos  yang  tidak  dapat  diserahkan kepada yang berhak

Barang  yang  tersangkut  tindak  pidana  yang pelakunya tidak dikenal

Paling sedikit 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen) dari bea masuk yang kurang bayar.

Paling  banyak  1000  %  (seribu  persen)  dari  bea masuk yang kurang dibayar.

Paling  sedikit  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta) rupiah dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah.

Paling  sedikit  100  %  (seratus  persen)  dari  bea masuk yang kurang bayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen) dari bea masuk yang kurang bayar.

Audit kepabeanan merupakan audit untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan dan juga untuk menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan

Audit kepabeanan bukan merupakan audit untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan  dan  juga  untuk  menguji  tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

Audit  kepabeanan  dapat  merupakan  audit  untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan  dan  juga  untuk  menguji  tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan

Audit  kepabeanan  hanya merupakan  audit  untuk menguji     tingkat    kepatuhan    orang    terhadap ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang kepabeanan.

Mengangkut      barang      impor      dari      tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap yang palsu atau dipalsukan.

3Menimbun,     menyimpan,     memiliki,     membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 UU Kepabeanan.

Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  102,  pasal

102A, atau pasal 102B UU Kepabeanan.

Dua tahun sejak diserahkan pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana.

Sepuluh tahun sejak diserahkan pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana

60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  diserahkan pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana.

30 (tiga puluh) hari sejak serahkan pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana.4

Penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil    (PPNS)    DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

Penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil    (PPNS)    DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Hakim Pengadilan Negeri

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada penyidik POLRI.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Kepala Kantor Pabean.

Menteri Keuangan    atas permintaan Direktur

 Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan.

60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan

2    (dua)    tahun   sejak    diterimanya    pengajuan keberatan

10 (sepuluh) tahun sejak diterimanya pengajuan keberatan

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

12 jam sejak kedatangan.

24 jam sejak kedatangan

8 jam sejak kedatangan

Pada saat keberangkatan

Kelebihan bongkar jumlah kemasan atau peti kemas atau barang curah,  tidak  perlu dipertanggungjawabkan oleh pengangkut karena tidak terdapat kerugian negara

Kelebihan bongkar jumlah kemasan atau peti kemas atau  barang curah,  wajib dipertanggungjawabkan oleh pengangkut jika terdapat kerugian negara.

Kelebihan bongkar jumlah kemasan atau peti kemas atau  barang curah,  wajib dipertanggungjawabkan oleh pengangkut

Kelebihan bongkar jumlah kemasan atau peti kemas atau  barang curah,  wajib dipertanggungjawabkan oleh pengangkut dalam hal kerugian negara

Pindahan.

Yang mendapat kemudahan pelayanan segera.

Yang mendapat  kemudahan     pemberitahuan pendahuluan.

Barang keperluan proyek pemerintah dan perlu segera digunakan

PIB akan dilayani oleh pihak Pabean jika Importir telah memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan.

PIB dapat dilayani oleh pihak Pabean meskipun Importir belum memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan

PIB  akan  dilayani  oleh  pihak  Pabean  meskipun Importir belum memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan

PIB tidak dilayani oleh pihak Pabean meskipun Importir telah memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan.