NEW
Font size
WorksheetsTest Tax Kandidat
Total questions: 50
Worksheet time: 48mins
PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan juga sumber tertentu. Jasa tertentu dan sumber tertentu yang tercantum dalam pasal tersebut adalah...
A. Jasa konstruksi
B. Pengalihan hak atas tanah atau bangunan
C. Sewa tanah atau bangunan
D. Semua benar
Pemerintah telah menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang...
A. Proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang privat dan barang sosial
B. Harmonisasi Peraturan Perpajakan
C. Penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja
yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan
mempertimbangkan segala akibatnya terhadap perdagangan & neraca pembayaran
D. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan
Pajak yang tidak dikenakan atas penghasilan, tapi atas nilai aset yang dimiliki oleh seseorang atau
keluarga, misalnya tanah, perhiasan, barang seni, real estat & saham. Merupakan jenis pajak & sifat
pengenaannya , yaitu..
A. Wealth tax
B. Consumption tax
C. Corporate income tax
D. Individual income tax
Jasa ini diberikan kepada klien jika klien sedang diperiksa oleh kantor pajak, atau sedang mengajukan
keberatan ke kantor pajak, atau sedang mengajukan banding/gugatan ke Pengadilan Pajak. Merupakan jenis jasa perpajakan..
A. Tax Diagnostic Review atau Tax Due Diligience
B. Tax Compliance Service
C. Tax Advisory Service
D. Tax Assistance Service
Presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pegenaan pajak, contohnya tarif
10% untuk PPN. Merupakan struktur tarif pajak...
A. Tarif pajak progresif
B. Tarif pajak proporsional/sebanding
C. Tarif pajak tetap
D. Tarif pajak degresif
SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat) dkenakan sanksi
administrasi berupa denda Rp. 1,000,000. Denda tersebut berlaku untuk sanksi SPT…
A. SPT Tahunan PPH Badan
B. SPT Masa PPN
C. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
D. SPT Masa Lainnya
- Pajak – pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil
- Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar atau lebih kecil
- Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil
- Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil
Berdasarkan penjabaran diatas termasuk jenis pembetulan SPT…
A. Pembetulan SPT sebelum pemeriksaan
B. Pembetulan setelah pemeriksaan
C. Pembetulan SPT saat pemeriksaan
D. Pembetulan SPT karena ada perubahan kompensasi rugi fiskal
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal PPh 21 UU PPh dan PerMenkeu
( Peraturan Menkeu No. 252/PMK.03/2008 ). Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi..
A. Pegawai tetap
B. Penerimaan pensiun berkala
C. Bukan Pegawai ( Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai )
D. Semua benar
Berapa % tarif Pemotongan PPh Pasal 4(2) untuk Objek PPh ke orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh..
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 2%
Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota kopeasi orang pribadi. Sesuai dengan Jenis imbalan
bunga tersebut, sifat pengenaan pajak nya adalah...
A. Dipotong PPh Pasal 26
B. PPh Final
C. Dipotong PPh Pasal 23
D. Tak ada pemotongan PPh, tapi hanya menjadi objek PPh Badan
Perbedaan mendasar antara PPh Pasal 21 & PPh Pasal 23 dengan PPh Pasal 26 dari sisi pihak yang
menerima /memperoleh penghasilan terletak pada status subjek pajaknya. Manakah perbedaan
yang benar sesuai dengan status subjek pajaknya…
A. Untuk PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, pihak yang menerima/memperoleh penghasilan merupakan
subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 26 pihak yang menerima/memperoleh penghasilan merupakan
subjek pajak luar negeri
B. Untuk PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, pihak yang menerima/memperoleh penghasilan merupakan
subjek pajak luar negeri. PPh Pasal 26 pihak yang menerima/memperoleh penghasilan merupakan
subjek pajak dalam negeri
C. Untuk PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, pihak yang menerima/memperoleh penghasilan merupakan
subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 26 pihak yang menerima/memperoleh penghasilan merupakan
subjek pajak dalam negeri
D. Semua salah
Berapa % Tarif Final untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan sesuai dengan PP No 9 Tahun 2022...
A. 2,65%
B. 3%
C. 1,75%
D. 5%
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU KUP , dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak oleh dirjen Pajak adalah…
A. Surat Tagihan Pajak
B. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
C. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
D. Semua benar
Pembetulan SPT sebelum pemerikasaan adalah…
A. Pasal 8 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum meakukan tindakan Pemeriksaan
B. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak
C. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan sebenarnya
D. Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan yang disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, yang menyatakan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan terserbut
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa adalah..
A. 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
B. 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
C. 20 (dua puluh) hari setelah akhir Tahun Pajak
D. 2 (dua) bulan setelah akhir Tahun Pajak
Terhutangnya pajak terjadi pada saat..
A. Penyerahan Barang Kena Pajak
B. Impor Barang Kena Pajak
C. Penyerahan Jasa Kena Pajak
D. Semua benar
Ade adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta dan berstatus lajang atau belum menikah. Gaji Ade perbulannya adalah Rp5.000.000. Lalu berapa pajak yang harus dibayarkan per bulannya?
A. Rp 15.000
B. Rp 20.000
C. Rp 25.000
D. Rp 30.000
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, jenis objek PPh orang pribadi ini terbagi menjadi tiga, kecuali …
A. Penghasilan Dari Pekerjaan
B. Penghasilan Dari Investasi Atau Modal
C. Penghasilan Lain-Lain Seperti Dari Hadiah
D. Penghasilan Pendapatan Hibah
PPh Pasal 26 adalah pajak pemotongan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berapa tarif umum yang dikenakan PPh Pasal 26 ?
A. 5%
B. 20%
C. 25%
D. 10 %
Bagaimana pengenaan tarif pajak PPh badan setelah tidak diberlakukan PPh final?
A. 5%
B. 20%
C. 25%
D. 10 %
Bagaimana sistem pajak yang berlaku mempengaruhi penggunaan pendanaan dengan utang oleh perusahaan?
A. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi keinginan perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan.
B. Semakin kecil tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi keinginan perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan.
C. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku, maka semakin kecil keinginan perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan.
D. Semakin kecil tarif pajak yang berlaku, maka semakin kecil keinginan perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan.
Dalam perhitungan PPh badan WP Badan AA berdomisili di dalam negeri dan memiliki peredaran bruto >Rp50 miliar. AA juga berhak menerima pengurangan tarif hingga setengah persen atau 50% dari tarif pajak badan yang diatur dalam ….
A. Pasal 15
B. Pasal 17 ayat 2(a)
C. Pasal 22 ayat 1(b)
D. Pasal 31
Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya ….
A. Akumulasi rugi pajak sudah dikompensasi
B. Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final
C. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
D. Beban pajak tangguhan sebelum dikoreksi
Apa Perbedaan PSAK dan SAK ETAP?
A. PSAK menggunakan pedoman Laporan Neraca, sementara SAK ETAP menggunakan Laporan Arus Kas.
B. PSAK menggunakan pedoman Laporan Arus Kas, sementara SAK ETAP menggunakan Laporan Neraca.
C. SAK ETAP menggunakan judul Laporan Laba Rugi Komprehensif, sementara PSAK umum menggunakan judul Laporan Laba Rugi.
D. SAK ETAP menggunakan judul Laporan Laba Rugi, sementara PSAK umum menggunakan judul Laporan Laba Rugi Komprehensif.
Jika terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dan penghasilan karena perkembangan harga pada harta (misalnya devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing) maka perlu dilakukan.
A. Amortisasi harta
B. Penyusutan Harta
C. Revaluasi Harta
D. Pencatatan Harta
Salah satu Objek PPN yang diatur tersendiri dalam Pasal 16C UU PPN- yaitu:
A. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
B. Kegiatan Membangun Sendiri
C. Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
D. Pendapatan dari harta hibah
Penentuan besarnya Dasar Pengenaan Pajak atas objek PPN yang diatur dalam Pasal 16C UU PPN- yaitu:
A. Sesuai dengan Harga Jual
B. Sebesar 2% dari biaya yang dikeluarkan
C. Sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan
D. Sebesar 10% dari biaya yang dikeluarkan
Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film, pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga Rp900.000.000. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai PPN yang harus disetorkan pak Ahmad?
A. Rp 54.000.000
B. Rp 48.000.000
C. Rp 36.000.000
D. Rp. 30.000.000
PPN= Tarif PPN x (Harga Barang – PPnBM)
PPN= 10% x (Rp900.000.000 – (Rp900.000.000 x 40%))
PPN = 10% x (Rp900.000.000 – 360.000.000)
PPN = 10% x Rp540.000.000 =Rp54.000.0000
Istilah selisih jika PP keluaran lebih besar dari PPN masukan adalah ….
A. PPN lebih bayar
B. PPN kurang bayar
C. PPN telat bayar
D. PPN telat lapor
Suatu penyedia barang/jasa dikategorikan sebagai pengusaha kecil (UMKM) sesuai dengan Peraturan Menkue No. 197/PMK.03/2013 apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
A. Beroperasi lebih dari 3 tahun dan memiliki NPWP Perusahaan
B. Memiliki Surat Ijin Berusaha
C. Menerbitkan Invoice dan toal revenue > 4,8 M
D. Jumlah Peredaran Bruto < 4,8 M selama 1 (satu) tahun buku
Berikut yang termasuk dalam objek pajak bumi dan bangunan adalah ….
A. Jalan Tol, Tempat Olahraga, waduk
B. Dermaga, Pos Kampling, Aula
C. Taman, Jalan Tol, Dermaga
D. TPA, Masjid, Aula
Tarif PBB di Kawasan DKI Jakarta terbagi 4, pernyataan yang benar dibawah ini adalah
A. 0,2% untuk NJOP Rp 2 miliar hingga di bawah Rp 10 miliar
B. 0,1 % untuk NJOP Rp 200 juta hingga di bawah Rp 2 miliar
C. 0,3% untuk NJOP Rp 2 miliar hingga di bawah Rp 5 miliar
D. 0,5% untuk NJOP Rp 10 miliar atau lebih
Mengacu Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 yang termasuk objek pajak adalah …
A. Peternakan, Perhutanan, Pendidikan, dan sektor lainnya
B. Industri, Pertanian, Perhutanan, dan sektor lainnya
C. Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya
D. Pertambangan, Manufaktur, Perindustrian, dan sektor lainnya.
Dalam penerbitan SKP, Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut ….
A. Jika SPOP disampaikan sesuai ketentuan namun belum disampaikan surat teguran secara tertulis
B. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah yang terhutang > jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP
C. Jika SPOP yang disampaikan tidak sesuai ketentuan namun disampaikan surat teguran secara tertulis
D. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah yang terhutang < jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP
Menurut Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2020, dokumen yang dikenakan bea materai dengan nominal tetap Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah ….
A. Surat Domisili
B. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000
C. Tanda Terima Pembayaran
D. Dokumen yang dijadikan alat untuk menerangkan kejadian (bersifat perdata).
Sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU Bea Materai, masa daluwarsa kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasi adalah ….
A. 2 tahun
B. 3 tahun
C. 4 tahun
D. 5 tahun
DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah …. dari DPP
A. 10%
B. 11%
C. 15%
D. 20%
Menurut Pasal 1A ayat (1) UU PPN dan PPnBM yang termasuk pengertian dari penyerahan BKP adalah …..
A. Penyerahan BKP kepada makelar
B. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang
C. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antar cabang
D. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal. Yang termasuk Modal yang dimaksud adalah ….
A. Dividen
B. Aset
C. Pajak Masukan
D. Peralatan Kantor
Mengacu pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB (PMK 242/2014), pembayaran dan penyetoran pajak termasuk PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Selain dengan SPP, pambayaran dan penyetoran PBB juga dapat dilakukan menggunakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Adapun sarana administrasi lain yang dimaksud berdasarkan Pasal 11 ayat (3) PMK 242/2014 adalah ….
A. Bank statement
B. Bukti Penerimaan Negara (BPN)
C. Kwitansi
D. Invoice
Tarif pajak penghasilan 21 dikenakan tarif progresif yang besaran tarifnya mengikuti besaran penghasilan. Tarif pajak penghasilan 2022 mengikuti tarif dari UU Harmonisasi Perpajakan. Tarif PPh 21 yang dikenakan apabila seseorang memiliki penghasilan Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 per tahun adalah …..
A. 5 %
B. 15 %
C. 25%
D. 30%
Berikut yang termasuk salah satu Hak dan kewajiban wajib pajak badan adalah …..
A. Hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak
B. Hak mengajukan restitusi kekurangan pembayaran pajak
C. Wajib memperoleh insentif apabila tidak bayar wajib
D. Hak tidak mendapat perlindungan kerahasiaan data
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut …….
A. Kantor Perwakilan Negara Asing
B. Koperasi
C. Posyandu
D. TPS
Berdasarkan Pasal 9 ayat 2a KUP sanksi administrasi terlambat/tidak membayar pajak adalah ….
A. Bunga 0,5% sebulan
B. Bunga 1,5% sebulan
C. Bunga 2% sebulan
D. Bunga 5% sebulan
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 UU KUP utang pajak menurut SKPKB ditambahkan sanksi sebesar
A. 10 %
B. 25 %
C. 50%
D. 70%
Sesuai dengan pasal 35 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Berikut penyataan yang benar terkait syarat syarat pengajuan surat banding adalah ….
A. Surat banding ditulis dalam bilingual kepada pengadilan pajak
B. Banding diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima keputusan
C. Terhadap 1 (satu) keputusan dapat diajukan lebih dari 1 (satu) Surat Banding
D. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding
Penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal …
A. Pasal 9 ayat (3)
B. Pasal 9 ayat (6)
C. Pasal 4 ayat (1)
D. Pasal 6 ayat (1)
Pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal..
A. Pasal 9 ayat (3)
B. Pasal 9 ayat (6)
C. Pasal 4 ayat (1)
D. Pasal 6 ayat (1)
Atas PT Jaya Kreatif adalah PKP yang memproduksi berbagai pernak-pernik kerajinan. Untuk mengembangkan pasarnya, PT Jaya Kretif meminta Songlee Ltd di Thailand untuk memasang papan reklame di tempat strategis di Kota Bangkok. Atas usaha Songlee Ltd, PT Jaya Kreatif memberikan fee, Manakah pernyataan berikut ini yang paling tepat …
A. PT Jaya Kreatif melakukan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang terutang PPN 10%
B. PT Jaya Kreatif melakukan jasa perdagangan yang terutang PPN 10%
C. PT Jaya Kreatif melakukan ekspor JKP yang terutang PPN 0%
D. Tidak terutang PPN karena penyerahannya dilakukan di luar daerah pabean
Wajib Pajak badan dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif dan dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP jika memenuhi kriteria …
A. Wajib Pajak badan yang menjalankan usaha teteapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha lagi
B. Wajib Pajak badan yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP
C. Wajib Pajak badan yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
D. Wajib Pajak badan yang pemiliknya bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
