NEW
Font size
WorksheetsSOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UAS) D IV
Total questions: 25
Worksheet time: 49mins
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada
Pengembangan potensi warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
Pewarisan nilai kepada warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
Pendewasan warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
Pengkondisian warga negara secara sosial agar memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945
Proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan antara, kecuali .....
Warga negara Indonesia dengan negara
Negara dengan negara lain
Antar sesama warga negara
Negara dengan warga negara dan/dengan sesama warga negara
Negara dengan warga negara
Mata kuliah yang dirancang mempersiapkan warga negara muda untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat kelak setelah mereka dewasa, merupakan pengertian dari
Civics
Citizenship Education
Social Studies
Civic and Social Studies
Civic Education
Setelah mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan, maka mahasiswa akan memiliki civic knowlegde, civic skill dan civic disposition, adalah
Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan
Visi Pendidikan Kewarganegaraan
Misi Pendidikan Kewarganegaraan
Strategi Pendidikan Kewarganegaraan
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian ilmiah memenuhi syarat-syarat ilmiah, kecuali
Berobjek
Bersistem
Subjektif
Bermetode
Universal
Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur Identitas Nasional adalah
Agama
Bahasa
Suku
Komitmen
Kebudayaan
Pengertian yang di dalamnya tersimpul perangkat nilai-nilai budaya yang mempunyai ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain adalah pengertian dari
Integrasi Nasional
Identitas Nasional
Ideologi Nasional
Kepribadian Nasional
Pandangan Hidup
Identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara, disebut
Identitas primer
Identitas sekunder
Identitas etnis
Identitas budaya
Identitas nasional
Berikut ini pernyataan yang tidak menggambarkan peranan budaya daerah dalam mengembangkan budaya nasional adalah
Budaya daerah merupakan unsur-unsur pembentuk budaya nasional
Budaya daerah merupakan pedoman utama dan pengembang budaya nasional
Budaya daerah menghambat perkembangan budaya nasional
Budaya daerah merupakan akar budaya nasional
Budaya daerah pembentuk identitas nasional
Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap
Batang tubuh UUD 1945
Pasal-Pasal mengenai lembaga negara
Aturan tambahan
Pembukaan UUD 1945
Aturan peralihan
Maksud dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi adalah
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya
UUD 1945 merupakan aturan tertinggi yang mengatur kehidupan warga negara Indonesia
UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi Presiden, Kementerian dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan dearah, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
UUD 1945 merupakan sebuah naskah sakral yang tidak bisa dirubah pasal-pasalnya
UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
Hak asasi manusia dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa kelompok. Dibawah ini yang termasuk di dalam hak asasi politik atau political rights adalah hak
Kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah – pindah tempat
Ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
Untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
Kebebasan melakukan kegiatan jual beli
Kebebasan dalam mendapatkan pekerjaan
Berikut ini yang bukan menjadi ciri demokrasi Pancasila yaitu
Demokrasi yang bertolak dari paham kekeluargaan
Demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Demokrasi yang berdasarkan hukum
Demokrasi yang didasarkan nilai-nilai Pancasila
Dominasi mayoritas atas minoritas
Demokrasi adalah sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Ada beberapa alasan mengapa sistem politik ini digemari di seluruh dunia. Demokrasi adalah
Sistem politik yang sesuai dengan hakikat manusia
Sistem politik yang paling sempurna
Sistem politik yang mampu mencegah kecurangan
Sistem politik yang paling mutakhir
Sistem politik yang paling baik
Di Indonesia mengenal empat lembaga peradilan, yaitu
(1) Peradilan Agama, (2) Peradilan Ad Hoc (khusus), (3) Peradilan Militer, (4) Peradilan Tata Usaha Negara
(1) Peradilan Agama, (2) Peradilan Umum, (3) Peradilan Tata Usaha Negara, (4) Peradilan Tipikor
(1) Peradilan Agama, (2) Peradilan Umum, (3) Peradilan Tata Negara, (4) Peradilan Tipikor
(1) Peradilan Agama, (2) Peradilan Ad Hoc (khusus), (3) Peradilan Militer, (4) Peradilan Konstitusi
(1) Peradilan Agama, (2) Peradilan Umum, (3) Peradilan Militer, (4) Peardilan Tata Usaha Negara
Bendera negara Indonesia yang kita junjung tinggi sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia, bahasa Indonesia pun merupakan unsur identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi pula. Pernyataan tersebut menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai
Lambang kebanggaan kebangsaan
Lambang identitas nasional
Alat pemersatu berbagai suku bangsa
Alat penghubung antar daerah dan antar budaya
Lambang integrasi nasional
Paham yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang disebabkan adanya sikap mementingkan golongan atau sukunya masing-masing dikenal dengan
Chauvinisme
Sukuisme
Primordialisme
Nasionalisme
Ekstrimisme
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai sebagai satu kesatuan politik, dalam arti
Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu milik bersama bangsa.
Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah
Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaanya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara
Satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Dalam wawasan nusantara dijelaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan dalam bidang pertahanan keamanan. Hal ini mengandung arti ancaman terhadap
Suatu wilayah negara merupakan ancaman terhadap seluruh tanah air
Sebagian wilayah negara merupakan ancaman terhadap wilayah tersebut
Suatu wilayah negara harus dapat diatasi oleh aparat wilayah tersebut
Sebagian wilayah negara harus dapat diatasi secepatnya oleh pemerintah pusat
Satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya
Berdasarkan pasal 30 UUD 1945 usaha pembelaan negara menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, hal itu berarti
Warga negara ikut serta dalam membela negara
Hanya TNI dan pemerintah saja yang bertanggung jawab
Yang membela negara adalah TNI dan organisasi pertahanan wilayah
Membela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia
Membela negara sesuai dengan profesinya
Keaneka ragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan
Politik
Ekonomi
Sosial
Budaya
Agama
Faktor yang dapat mempengaruhi politik dan strategi nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam konsep wawasan nusantara adalah
Geografis dan Geopolitik
Geopolitik dan Ekonomi
Geopolitik dan Geostrategis
Geografi dan Ekonomi
Geopolitik dan Geografi
Dibawah ini yang bukan merupakan tujuan negara yaitu
Keamanan
Keadilan
Kesejahteraan
Ketertiban
Kecerdasan
Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kebangsaan dan cinta tanah air adalah pengertian Pendididikan Kewarganegaraan menurut
Undang-Undang No 20 Tahun 2004
Undang-Undang No 20 Tahun 2003
Undang-Undang No 20 Tahun 2000
Undang-Undang No 12 Tahun 2012
Undang-Undang No 12 Tahun 2013
Ideologi Pancasila dalam konteks ketahanan nasional berperan sebagai berikut, kecuali
Menangkal ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Mengajarkan cinta tanah air
Mempertahankan pola atau norma yang berlaku
Memelihara persatuan dan kesatuan nasional
Menjadi pendangan hidup bangsa
