Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kolompok orang yang memiliki kepentingan yang sama

Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

Badan hukum publik atau privat

Perorangan warga negara asing yang tinggal dan bermukim di Indonesia

Nama dan alamat pemohon

Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan

Hal-hal yang diminta untuk diputus

Permohonan kontra memori banding

Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak/kewenangan konstitusional permohonan tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji

Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi

Tidak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji

Buku Rancangan Perkara Konstitusi

Buku Rencana Perkara Konstitusi

Buku Risalah Perkara Konstitusi

Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak termohon

Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak majelis hakim

Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak pemerintah

Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu

Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih berat untuk membuktikannya

Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang terzalimi

Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang sabar menanti akan hadirnya keadilan

Teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya

Satu alat bukti

Tiga alat bukti

Empat alat bukti

Dua alat bukti

Pembuktian dibebankan kepada pemohon

Apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada presiden/pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait

Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya

Pembuktian dibebankan kepada majelis hakim

Alat bukti diperoleh sesuai dengan aturan hukum

Alat bukti yang dimohonkan oleh pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan

Alat bukti yang dimohonkan oleh termohon sesuai dengan aturan hukum

Alat bukti yang diperoleh dengan cara bertentangan dengan hukum

Uraian permohonan pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Asas hukum yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara

Pembelaan yang dibacakan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berisi tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran atas dirinya

Penjatuhan putusan oleh majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau permohonan Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon

Declaratoir

Constitutief

Condemnatoir

Diktator

Rapat Persatuan Hakim

Rapat Persidangan Hakim

Rapat Persiapan Hakim

Rapat Permusyawaratan Hakim

Tuntutan yang diminta oleh pihak yang berperkara agar dikabulkan oleh hakim

Merupakan bagian gugatan yang menguraikan tentang fakta-fakta sosiologis dalam sebuah perkara

Jawaban balasan atas jawaban termohon dalam perkara pengujian undang-undang

Merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara

MK menguji UU terhadap UUD sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU

MK hanya menguji UU, sedangkan MA hanya menguji peraturan di bawah UU

MK menguji peraturan di bawah UU, sedangkan MA menguji UU terhadap UUD

MK dan MA memiliki kewenangan yang sama dalam pengujian peraturan

7 orang

11 orang

9 orang

13 orang

Surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, alat bukti lain dengan informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik.

Surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, alat bukti lain dengan informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik.

Surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, alat bukti lain dengan informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat serupa dengan alat optik.

Surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, alat bukti lain dengan informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

Hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi

Hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang Mahkamah Tata Usaha Negara

Hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung

Hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang Mahkamah Agama

Hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi

Hukum acara yang berlaku dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Agung

Hukum acara yang berlaku secara khusus dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi

Hukum acara yang berlaku dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Tata Usaha Negara

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

hakim yang menetapkan beban pembuktian

pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili , dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkaran yang terlah mempunyai kekuatan hukum tetap, final, dan mengikat