NEW
Font size
WorksheetsKuis Akuntabilitas Latsar
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Asas Pelayanan Publik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik, kecuali:
kepentingan umum
langsung
partisipatif
keterbukaan
Berikut sikap mental bermuatan pola pikir koruptif yang merupakan warisan kolonial yang “hidup” dalam pola pikir masyarakat indonesia, kecuali
mentalitas yang meremehkan mutu
mentalitas yang suka menerabas (instan)
tidak percaya pada diri sendiri
egois dan mementingkan diri sendiri
Berikut ini pengertian dari akuntabilitas yang tepat, yaitu
terbuka dengan saran dan masukan publik
kewajiban pertanggungjawaban kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat.
kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu
melaksanakan pekerjaan sesuia dengan perintah pimpinan
perilaku berikut mencerminkan nilai akuntabilitas, kecuali
mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
Kemampuan melaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi
Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
berikut ini yang bukan aspek-aspek akuntabilitas, kecuali
Accountability is a relationship
Accountability is results-oriented
Accountability improves performance
Accountability is budget transparency
Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), kecuali
Untuk menyediakan kontrol demokratis
Untuk menyelaraskan perencanaan dan tujuan
Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).
Akuntabilitas yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan disebut
akuntabilitas individu
akuntabilitas organisasi
akuntabilitas kelompok
akuntabilitas stakeholder
Berikut adalah dimensi akuntabilitas dalam sektor public, kecuali:
Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas proses
Akuntabilitas kejujuran dan hukum
akuntabilitas stakeholder
Berikut adalah alat/instrumen akuntabilitas dalam sektor public, kecuali:
Rencana Strategis
Proses Kerja
Kontrak Kinerja
Pelaporan Kinerja
Berikut adalah aspek yang dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan akuntabel, kecuali:
Inovatif
Transparansi
Kepemimpinan
Integritas
situasi dimana seorang petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional, memiliki kepentingan pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya disebut
gratifikasi
kolusi
fraud
Konflik kepentingan
Berikut ini contoh konflik kepentingan keuangan, kecuali
menyusun rancangan anggaran sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan
menerima hadiah atau pembayaran mencapai sesuatu yang diinginkan
menerima hadiah pemasok atau materi promosi tanpa otoritas yang tepat
menerima dana untuk penyediaan informasi pelatihan dan / atau catatan untuk suatu kepentingan
Berikut ini konsekuensi dari adanya Konflik Kepentingan, kecuali
Memburuknya reputasi pribadi atau Institusi
Tindakan in-disipliner
melemahnya sistem pengawasan
berkurangnya kepercayaan dan stakeholders
Berikut ini merupakan urgensi keterbukaan informasi publik (tujuan) menurut UU No 14 Tahun 2008 ttng KIP, kecuali
Meningkatkan reputasi Institusi
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Prinsip keterbukaan informasi yang berlaku universal, kecuali
Informasi menjangkau lapiran tertentu
Informasi Harus Utuh dan Benar
Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan Cepat Nilai dan daya guna
informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat.
