NEW
Font size
WorksheetsTata Negara dan Pemerintahan
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Lembaga Lesgislatif adalah...
Lembaga yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara
Lembaga yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang
Lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara
Lembaga yang dapat mengangkat calon hakim agung untuk mengadili pelanggaran undang-undang
Lembaga Eksekutif adalah...
Lembaga yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara
Lembaga yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang
Lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara
Lembaga yang dapat mengangkat calon hakim agung untuk mengadili pelanggaran undang-undang
Lembaga Yudikatif adalah...
Lembaga yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara
Lembaga yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang
Lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara
Lembaga yang dapat mengangkat calon hakim agung untuk mengadili pelanggaran undang-undang
Yang bukan termasuk dalam lembaga Yudikatif adalah ...
Polisi
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Yang termasuk kedalam Lembaga Legislatif adalah ...
DPD
Polisi
Komisi Yudisial
Wali Kota
Presiden termasuk kedalam lembaga yang memiliki kekuasaan ...
Absolut
Eksekutif
Yudikatif
Selektif
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi membuat undang-undang, berarti DPR termasuk ke dalam Lembaga ...
Legislatif
Perwakilan rakyat
yang korupsi
Eksekutif
Mahkamah konstitusi bertugas dalam mengadili pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, berarti Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan ...
Yudikatif
Eksekutif
Legislatif
Absolut
Setelah amandemen UUD 1945 Pembagian kekuasaan terhadap lembaga negara menjadi 3 yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian pembagian itu tidak memisahkan lembaga tersebut melainkan saling terikat dengan menjalankan prinsip ...
check and balances
check and stabilies
check and distribution
check and good goverment
Presiden/Raja berfungsi sebagai kepala negara dan perdana mentri bertugas sebagai kepala pemerintahan, merupakan ciri dari sistem pemerintahan ...
Presidensial
Parlementer
Demokrasi
Otoriter
Perdana Menteri dan Kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen, merupakan ciri dari sistem pemerintahan ...
Presidensial
Parlementer
Kerajaan
Kesatua
Parlemen bisa membubarkan pemerintah dengan mosi tidak percaya, merupakan ciri dari sistem pemerintahan ...
Presidensial
Parlementer
Legislatif
Yudikatif
Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan ciri dari sistem pemerintahan ...
Presidensial
Parlementer
Otoriter
Monarki
Parlemen tidak dapat menurunkan presiden dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen merupakan ciri dari sistem pemerintahan ...
Presidensial
Parlementer
Otoriter
Republik
Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat oleh presiden, merupakan ciri dari sistem pemerintahan ...
Presidensial
Parlementer
Kekuasaan
Pemerataan
Dalam sejarahnya Indonesia pernah memakai sistem Parlementer dalam pemerintahan, namun sistem ini tidak stabil dengan ditandai oleh ...
Sering bergantinya kabinet
Adanya korupsi penyelenggara negara
Presiden bersikap otoriter
Banyak gangguan dari ideologi komunismen
Karena banyak ketidak stabilan dalam menggunakan sistem parlementer, presiden sukarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 sehingga Indonesia kembali menganut sistem ...
Presidensial
Kerajaan
Serikat
Parlementer
Menurut Syamsul Bahri dalam jurnal konsep Pemerintahan Indonesia, ia menuturkan saat ini Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan sistem presidensial melainkan presidensial konstitusional . Karena kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi (UUD 1945) hal ini sesuai dengan pasal ...
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
Pasal 3 ayat 1 UUD 1945
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
Salah satu karakteristik pemerintahan presidensial konstitusional adalah
Parlemen bisa menurunkan Presiden
Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Presiden hanya sebagai penyelenggara pemerintahan
Presiden bertanggung jawab pada Parlemen
Di Indonesia Presiden dan wakil Presiden dapat diberhentikan jika ...
Terbukti melanggar hukum
Parlemen mengajukan mosi tidak percaya
Presiden memberikan kewenangan kepada rakyat yang diberikan keistimewaan
Menjalankan sesuai dengan konstitysi
