NEW
Font size
WorksheetsP2KP Netralitas ASN, Sosialisasi Anti Korupsi, dan SIPUMA
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Wajib Lapor pada saat Pelaporan Harta Kekayaan adalah sebagai berikut, kecuali...
CPNS Kemenkeu
Pegawai yang melaksanakan penugasan di luar Kemenkeu
Pejabat yang mengakhiri masa tugasnya (Pensiun)
Pegawai yang selesai melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara
Di bawah ini yang termasuk dalam Jenis Pelaporan Fraud menurut PP 94 Tahun 2021 adalah...
Terlibat Kegiatan Politik
KDRT dan Lalai sebagai Suami atau Isteri
Kesusilaan dan merusak Citra Instansi
Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Di bawah ini manakah yang termasuk dalam larangan ASN dalam penerapan netralitas pegawai di Lingkungan Kemenkeu, kecuali...
Memberikan dukungan terhadap partai politik tertentu
Menghadiri deklarasi/ kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tertentu
Menaati peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan netralitas Pegawai
Terlibat dalam seluruh kegiatan yang terkait dengan politik praktis
Bagi Pegawai yang mendampingi suami/istri yang menjadi calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dalam kegiatan deklarasi/kampanye dan/atau sejenisnya, maka Pegawai tersebut harus...
Cuti di luar tanggungan negara bagi PNS
Meminta izin kepada Atasan Langsung dengan Surat Permohonan dan diteruskan kepada Kepala Kantor
Meminta izin kepada Kepala Kantor serta menerbitkan Surat Izin Mendampingi Deklarasi/ Kampanye
Cuti Alasan Penting
Berikut merupakan jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan...
Dipandang sebagai wujud ekspresi dan keramahtamahan
Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma hidup di masyarakat
Berlaku Umum dan memenuhi prinsip kewajaran/ kepatutan
Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan
Dasar Hukum Penanganan Aduan Masyarakat di DJBC yang tepat adalah...
KEP-152/BC/2014
KEP-154/BC/2012
PMK-205/PMK.09/2022
PMK-502/PMK.09/2022
WiSE adalah Saluran Pelaporan yang dikelola oleh...
Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Kementerian PANRB
Proses penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai dikategorikan sebagai...
Pengaduan Operasional
Pengaduan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
Pengaduan Non-Operasional
Pengaduan Lainnya
Pengaduan dapat disampaikan secara elektronik melalui SIPUMA/website atau secara manual melalui saluran pengaduan resmi dibawah ini, kecuali...
Helpdesk
Surat Elektronik (Email)
Surat
Direct Message Instagram
Berikut ini adalah tujuan pelayanan pengaduan masyarakat, kecuali...
Mencegah terjadinya hambatan dalam membangun reformasi birokrasi
Meningkatkan sistem pelayanan
Mendorong peran serta pegawai DJBC dan masyarakat dalam upaya mencegah penyimpangan
Mempertahankan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan
