wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hieraki dan Hubungan Antarregulasi

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi dan bersifat fundamental adalah

a)

undang-undang

b)

undang-undang dasar

c)

perundang-undangan

d)

peraturan pengganti undang-undag

2.

Lembaga yudikatif yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan adalah​... (jawaban boleh lebih dari 1)

a)

MK

b)

DPR

c)

DPD

d)

BPK

e)

MA

3.

Salah satu lembaga yang berwenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah

a)

MA

b)

DPR

c)

DPD

d)

Presiden

4.

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum Indonesia adalah...

a)

Perpu

b)

PP

c)

UU

d)

UUD 1945

5.

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dapat ditetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Penetapan peraturan tersebut merupakan kewenangan dari...

a)

DPR

b)

DPD

c)

Presiden

d)

MA

6.

Syarat suatu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila pembentukannya sepanjang diamanatkan oleh...

a)

Kebutuhan Rakyat

b)

Kesepakatan lembaga pembentuk undang-undang

c)

Kehendak bersama

d)

Peraturan yang lebih tinggi

7.

Salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan adalah lembaga legislatif. Lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah...

(a)  

8.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki dari peraturan yang paling tinggi hingga peraturan yang paling rendah. Ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam

a)

UU No. 11 Tahun 2012

b)

UU No. 12 Tahun 2011

c)

UU No. 11 Tahun 2011

d)

UU No. 12 Tahun 2012

9.

Dalam hal terdapat Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 pengujiannya dilakukan oleh..

(a)  

10.

Sesuai dengan bunyi pasal 24C ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu

a)

UU

b)

UUD 1945

c)

Ketetapan MPR

d)

PP

11.

Di dalam UUD 1945, tugas Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam pasal...

a)

24A

b)

24

c)

24B

d)

24C

12.

Peraturan perundang-undangan yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah... (Boleh pilih lebih dari 1)

a)

PP

b)

UU

c)

Perda

d)

Perpres

e)

Ketetapan MPR

13.

Seperangkat peraturan yang dibuat supaya dapat dipatuhi oleh seluruh anggotanya dan memiliki fungsi dalam mengendalikan tatanan agar tidak terdapat pelanggaran di dalamnya merupakan pengertian dari...

(a)  

14.

Adanya regulasi undang-undang menunjukan bahwa terdapat hierarki yang mengharuskan segala aturan yang dibuat tidak boleh... (Boleh menjawab lebih dari 1)

a)

Tumpang tindih

b)

Bertentangan

c)

Sama antara yang satu dengan yang lain

d)

Berdasar pada aturan di atasnya

15.

Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dilakukan oleh lembaga...

a)

Yudikatif

b)

Legislatif

c)

Eksekutif

d)

Badan yang dibentuk atas perintah UU

16.

Salah satu contoh pola hierarki dan relasi antarperaturan ada pada kasus...

a)

Penetapan peraturan

b)

Rapat DPR

c)

Otonomi daerah

d)

Pengesahan aturan

17.

Daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang kecuali bidang... (Boleh menjawab lebih dari 1)

a)

Agama

b)

Fiskal

c)

Pendidikan

d)

Moneter

e)

Pariwisata

18.

Salah satu asas yang digunakan pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah...

a)

Desentralisasi

b)

Keseimbangan

c)

Kesetaraan

d)

Pemerataan

19.

Manakah dari peraturan perundang-undangan berikut yang memiliki kedudukan tertinggi?

a)

Perpu

b)

PP

c)

Perpres

d)

Perda

20.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kedudukan ke-3 dan Ke-5, yaitu

a)

Perpu

b)

PP

c)

Perpres

d)

UUD 1945