Font size
WorksheetsUH Bab2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap aturan-aturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu, merupakan pengertian........
Undang-undang
Norma
Hukum
Aturan
Sanksi
Contoh Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan sekolah yaitu...
Mematuhi peraturan orang tua
Memperhatikan penjelasan guru
Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti
Mengikuti Pemilu
Membayar pajak
Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan sekolah yaitu ......
Tidak mengikuti kerja bakti
Tidak memiliki KTP
Tidak berpartisipasi dalam PEMILU
Menyontek ketika ulangan
Mengabaikan perintah orang tua
Berikut ini yang bukan wewenang KPK yaitu .....
Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi
Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda peneganl diri
Di Bawah ini, yang tidak termasuk unsur-unsur perlindungan hukum yaitu …..
Adanya perlindungan dari pemeritah kepada warganya
Jaminan kepastian hukum
Berkaitan dengan hak-hak warga negara
Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
Terjadinya perbedaan perlakuan hukum
Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga nya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, merupakan pengertian…
Pengertian hukum
Fungsi hukum
Penegakan hukum
Perlindungan hukum
Tujuan hukum
Upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan, merupakan pengertian ……
Penegakan hukum
Fungsi hukum
Tujuan hukum
Pengertian hukum
Perlindungan hukum
Perlindungan dan penegakkan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal seperti …..
Tegaknya supremasi hukum, Munculnya kewaspadaan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat
Tegaknya supremasi hukum, Tegaknya keadilan, Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat
Tegaknya Keadilan, Mewujudkan perpecahan di masyarakat, penegakkan hukum
Tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, Tegaknya kepentingan pribadi.
Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, Tegaknya kepentingan penguasa, Tegaknya Keadilan.
Lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yaitu......
Kejaksaan
Advokat
POLRI
Hakim
KPK
Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang….
Advokat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kepolisian Republik Indonesia
Kekuasaan Kehakiman
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Di bawah ini yang bukan termasuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perlindungan dan penegakkan hukum yaitu.....
Hukumnya
Penegak hukum
Masyarakat
Sarana atau fasilitas
Kesenian
Berikut ini yang tidak termasuk sarana yang mendukung penegakan hukum yaitu….
Tenaga manusia yang terdidik dan terampil
Masyarakat mengetahui hukum
Organisasi yang baik
Peralatan yang memadai
Keuangan yang cukup
Warga masyarakat menjadi salah satu faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum , oleh karena itu masyarakat selain perlu mengetahui dan memahami hukum yang berlaku masyarakat juga perlu ……
Mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran
Menghindari hal-hal yang dianggap buruk
Mengutamakan keadilan dan profesionalisme
Percaya pada aparat penegak hukum
Mendukung penegakkan hukum
Yang tidak termasuk kewenangan dari POLRI yaitu.....
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
Menyerahkan berkas perkara kepada keluarga tersangka
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang.....
Advokat
Kekuasaan Kehakiman
Kejaksaan Republik Indonesia
Kepolisian Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan yaitu.....
KPK
Kejaksaan
MPR
DPR
Kepolisian
Berikut ini yang termasuk tugas dan wewenang kejaksaan dibidang Pidana yaitu ....
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
Dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Pernyataan di atas merupakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang .....
Hukum
Ketertiban
Pidana
Perdata dan Tata Usaha Negara
Ketentraman umum
Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, merupakan pengertian........
Mengadili
Memutuskan
Menuntut
Mencari bukti
Mendengarkan saksi
Dibawah ini yang tidak termasuk badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu ....
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Konstitusi
Hakim Agung adalah sebutan untuk hakim yang bertugas di .....
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi
Peradilan Militer
Peradilan Agama
Dalam upaya menegakkan hukum, maka sikap yang harus dimiliki oleh hakim yaitu.......
Dapat dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara
Dapat memutuskan perkara secara adil
Bersikap jujur dan memihak
Dapat diintervensi oleh pihak lain
Memiliki wibawa dan bersikap lunak
Proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan merupakan pengertian.....
Pengadilan
Peradilan
Pertimbangan
Keputusan
Kekuasaan
Tempat mengadili perkara atau tempat melaksanakan proses peradilan disebut…
Keputusan
Pertimbangan
Pengadilan
Peradilan
Kekuasaan
Dibawah ini yang tidak termasuk badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yaitu ….
Lingkungan peradilan agama
Lingkungan peradilan militer
Lingkungan peradilan tata usaha negara
Lingkungan peradilan umum
Lingkungan peradilan agung
Yang tidak termasuk jasa hukum yang dapat diberikan oleh advokat yaitu.......
Memberikan konsultasi hukum
Menjalankan kuasa
Melakukan tindakan hukum
Memberikan bantuan hukum
Menjadi saksi ahli
Yang tidak termasuk syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat di Indonesia yaitu......
Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
Berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara
Tidak pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
Berperilaku baik, jujur, bertangung jawab
Berijazah sarjana pendidikan tinggi hukum
Tugas khusus dari lembaga ini yaitu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan suatu perkara. Lembaga yang dimaksud adalah ….
Kejaksaan
KPK
Kepolisian
Kehakiman
Advokat/Pengacara
Berikut ini yang termasuk hak Advokat yaitu ....
Memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa
Merahasiakan segala sesuatu yang di ketahui dari klien nya kecuali di tentukan lain oleh Undang-Undang
Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial
Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan klien
Memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya
Berikut ini yang termasuk kewajiban advokat yaitu ....
Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya
Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya untuk pembelaan kepentingan klien nya
Tidak dapat iidentikkan dengan klien nya dalam membela perkara klien
Mendapat perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan
Merahasiakan segala sesuatu yang di ketahui dari klien nya kecuali di tentukan lain oleh Undang-Undang
Pernyataan yang tidak benar mengenai hak advokat yaitu ……
Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya
Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi
Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut
Advokat dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara
Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien.
Yang tidak termasuk tugas KPK yaitu.....
Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
Menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi
Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas Akuntabilitas yang berarti bahwa .....
KPK mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban KPK
KPK mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
KPK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat
KPK mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas kepastian hukum yang berarti bahwa .....
KPK mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban KPK
KPK mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
KPK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat
KPK mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya
Tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku merupakan pengertian dari.......
Perlindungan hukum
Penegakkan hukum
Pelaksanaan hukum
Penegasan hukum
Pelanggaran hukum
Mengabaikan perintah orang tua, nonton TV sampai larut malam, bangun kesiangan, mengganggu kakak/adik yang sedang belajar merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan di lingkungan .....
Sekolah
Keluarga
Masyarakat
Bangsa
Negara
Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku yaitu.......
Memiliki SIM
Menyontek ketika ulangan
Mengikuti tawuran
Berpakaian tidak rapih
Melakukan aksi teror
Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Yang di maksud dengan tegas di sini yaitu .....
Aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
Aturan yang secara material telah di tetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya
Sanksi hukumannya di berikan oleh negara
Sanksi hukumannya diberikan oleh masyarakat
Sanksi hukuman berupa sanksi psikologis
"Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Merupakan aturan yang terdapat dalam pasal.....
338 KUHP
335 KUHP
235 KUHAP
328 KUHAP
125 KUHPer
Dalam pasal 10 KUHP ditegaskan sanksi pidana berupa hukuman tambahan yaitu......
Hukuman mati
Hukuman penjara seumur hidup
Hukuman penjara sementara waktu
Pencabutan hak-hak tertentu
Hukuman penjara selama 20 tahun
