Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Arti dari kolektif kolegial yakni keputusan diambil hanya oleh ketua KPK.

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk pasca Indonesia terjadi reformasi. KPK sendiri dibentuk pada era pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri. Dasar pembentukannya yakni UU No. 30 tahun 2002.

Taufiequrachman Ruki merupakan ketua KPK pertama. Taufiequrachman Ruki menjabat dari tahun 2003 sampai 2007 kemudian digantikan oleh Antasari Azhar

International Anti-Corruption Day atau hari anti korupsi dunia (hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember.

KPK memiliki semboyan anti korupsi yaitu BERANI - JUJUR - HEBAT. Tulisan tersebut terpampang jelas di Gedung KPK yang dikenal dengan nama Gedung Merah Putih

Ada berbagai alasan yang menyebabkan seseorang korupsi. Salah satunya dikemukakan oleh penulis Jack Bolangna yaitu Greedy (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan) dan Exposure (Pengungkapan) yang dikenal dengan sebutan Teori GONE

Kepala daerah X memberikan jabatan pada dinas tertentu kepada kerabat. Hal ini dilakukan bukan karena kompetensi melainkan dikarenakan faktor kekerabatan. Perilaku yang dilakukan oleh pejabat X disebut juga dengan Kolusi

Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK berbunyi bawah

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.” Pemberian hadiah dikenal dengan Gratifikasi

Korupsi pada sisi belanja terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada…

Korupsi berasal dari kata corruptie, yang artinya pembusukan. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah “tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi”.

Korupsi dapat dicegah apabila masing-masing kita mampu membersihkan diri dari niat untuk melakukan korupsi dan juga memiliki integritas. Integritas, yaitu kesatuan/keselarasan/keterpaduan/kesamaan antara pikiran, ucapan, tindakan, dan hati nurani.

Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang memberikan penekanan pada 9 nilai antikorupsi yang dikembangkan oleh KPK, yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli.

Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada merupakan deskripsi dari nilai anti korupsi TANGGUNG JAWAB

Yang bukan alasan mengapa pendidikan anti korupsi harus diberikan di jenjang sekolah dasar

Yang bukan termasuk pendekatan dalam penyampaian Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, adalah contoh nilai

Pantang menyerah, Tekun, Sungguh-sungguh

Langkah-langkah pembelajaran antikorupsi

Sikap terbiasa, kebiasaan yang menbudaya terkait nilai antikorupsi

yang bukan merupakan arti korupsi?

Salah satu jenis tindak pidana korupsi dalam UU NO. 31 TAHUN 1999 adalah:

yang dilakukan oleh pemborong, yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang, adalah:

Sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena...

Salah satu cara pencegahan tindak pidana korupsi...

Yang termasuk tindak pidana korupsi adalah :

Istilah cicak vs buaya adalah perseteruan antara ....

Apakah pemberian souvenir, bingkisan atau makanan oleh kawan/tetangga, termasuk gratifikasi?

Yang termasuk faktor eksternal korupsi adalah…

Dilihat dari pengertian korupsi. Mana yang tidak termasuk pada pengertian korupsi ...

Tindak pidana korupsi secara garis besar harus memenuhi unsur-unsur dibawah ini, kecuali ...

Hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia berdasar sudut pandang Sistem Integritas Nasional yaitu :

Ada perbedaan ancaman hukuman bagi pelau korupsi dengan nilai 5.000.000 ke bawah :

Konflik kepentingan adalah

Suatu saat anda melakukan pemeriksaan dan saat istriahat anda ditawarkan makan diruangan dan menu khusus yang berbeda dengan anggota tim yg melakuan inspeksi, hal ini

Pemberian yang bertujuan agar penerima melakukan sesuatu dan penerima menyetujui disebut

Gratifikasih yang tidak wajib dilaporkan adalah, kecuali

KPK melakukan perbaikan system penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparasi penyelenggara negara. Pertanyaannya, apa yang KPK lakukan dalam mendorong transparasi penyelenggara negara?

Korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan benefit atau keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan merupakan jenis korupsi

Pernyataan dibawah ini merupakan .... KPK

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang​ melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Supervisi terhadap ​instansi yang berwenang​ melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap ​tindak pidana korupsi

4. Melakukan tindakan tindakan pencegahan ​tindak pidana korupsi

5. Melakukan monitor terhadap penyyelenggaraan pemerintahan negara

Lembaga yang menangani percepatan pemberantasan korupsi, adalah ...

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang Undang no 31 Tahun 1999 dalam keadaan tertentu, koruptor dapat diberikan hukuman berat yaitu mati. Misalnya saja korupsi dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Jaga.id adalah sebuah portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respons, dan transparasi dari pemerintah dan masyarakat dengan nama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID)

JAGA.ID telah mengintegrasikan aplikasi monitoring salah satunya adalah e-LHKPN berupa status pelaporan LHKPN dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah beserta tren kepatuhan pelaporan LHKPN tiap-tiap daerah;

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas, daerah X mendapatkan nilai 70. Dalam hal tersebut menandakan bahwa daerah dalam kategori...

Pada aplikasi Jaga.id terdapat menu jendela pencegahan dalam hal ini terdapat survei penilaian integritas. Dalam survei tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu sangat rentan, rentan, waspada dan terjaga. Kategori waspada memiliki skor...

Dalam hasil survei penilaian integritas, wilayah X mendapatkan skor 80. Pada peta wilayah tersebut diberi warna...

Salah satu menu di aplikasi jaga yaitu pelayanan publik. pada menu tersebut terdapat berbagai informasi terkait dengan pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yaitu kita bisa mengetahui berapa banyak Pajak Penerangan Jalan yang dipungut PLN di daerah dan juga Berapa piutang Pemda