NEW
Font size
WorksheetsQuiz Belum Berjudul
Total questions: 19
Worksheet time: 29mins
Fungsi Pajak sebagai alat/sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke Kas Negara merupakan Fungsi.. ra
Budgetair
Regulering
Controling
Constrain
Teori dalam perpajakan dimana negara memberi hidup kepada warganya, maka dapat membebani warganya dengan kewajiban-kewajiban
Teori Kepentingan
Teori Bakti
Teori Daya Beli
Teori Daya Pikul
Teori Daya Pikul memiliki makna bahwa tiap orang..
dikenakan pajak dengan bobot yang sama (adil) sesuai daya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan & pengeluaran seseorang
dikenakan pajak dengan bobot yang sama dengan tarif pajak sama
dikenakan pajak dengan bobot yang berbeda sesuai daya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan & pengeluaran seseorang
dikenakan pajak dengan bobot yang sama dengan tarif pajak proporsional
Berikut merupakan hukum pajak material kecuali..
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Bea Meterai
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Bagi pemberi kerja melakukan pembayaran kepada selain pegawai tetap harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap mas pada saat...
setiap melakukan pemotongan
setiap bulan
akhir tahun pajak
akhir bulan
Dodi merupakan PNS yang sudah pensiun, ia memperoleh uang pensiun Rp6.000.000, Dodi sudah menikah dan memiki 2 orang anak yang sudah mandiri. Maka biaya pengurang biaya pensiun tidap bulannya..
tidak ada pengurang
Rp 300.000/per bulan
Rp 500.000/ bulan
Rp 200.000 / bulan
Berikut ini merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21 kecuali...
Pegawai
Penerima uang pensiun
dokter
pejabat perwakilan diplomatik
Dasar Pengenaan Pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri adalah...
Penghasilan Bruto
Penghasilan Neto
Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Perhitungan PPh 21 atas jasa produksi yang diterima mantan pegawai adalah...
Tarif PPh Pasal 17 x Penghasilan Bruto
Tarif PPh Pasal 17 x Penghasilan Bruto Kumulatif
Tarif PPh Pasal 17 x (Penghasilan - PTKP)
Tarif PPh Pasal 17 x (Penghasilan - PTKP) bersifat kumulatif
PT Sinaran menjual beberapa unit TV ke Pemkot Depok dengan harga Rp5.550.000 termasuk PPN (11%) maka atas transaksi tersebut aspek perpajakannya...
PT Sinaran memotong PPh Pasal 21
PT Sinaran memotong PPh Pasal 22
Pemkot Depok memotong PPh Pasal 21
Pemkot Depok memotong PPh Pasal 22
PT Sinaran menjual beberapa unit TV ke Pemkot Depok dengan harga Rp5.550.000 termasuk PPN (11%) maka atas transaksi tersebut PT Sinaran menerima uang sebesar ...
Rp5.550.000
Rp5.475.000
Rp5.625.000
Rp5.050.000
PT Sinaran menjual alat tulis sebesar Rp1.750.000 kepada Dinas Koperasi, maka...
PT Sinaran memungut PPN saja
PT Sinaran memotong PPh Pasal 21
Dinas Koperasi memotong PPh Pasal 22
Dinas Koperasi memotong PPh Pasal 21
. Besarnya lapis tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 adalah:
5%
10%
15%
20%
. Berikut ini termasuk kelompok usaha atau badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian, kecuali;
Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya
lndustri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya
Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan didalam negeri
Perusahaan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir:
0,25%
0,3%
0,45%
1,5%
Besar tarif pemungutan PPh Pasal 22 impor yang dilakukan oleh importir yang tidak memiliki API adalah:
2,5% dari CIF
2,5% dai nilai impor
7,5% dari nilai impor
7,5% dari CIF
PT Senjakala menyewa satu unit sedan untuk mobil dinas tenaga ahli untuk masa sewa selama 6 (enam) bulan dengan nilai sewa Rp 333.000.000,00 termasuk PPN 11% dari sebuah perusahaan rental mobil yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Ketika PT Senjakala membayar uang sewa maka akan memotong PPh Pasal 23 sebesar:
Rp6.600.000,00
Rp45.000.000,00
Rp6.000.000,00
Rp3.000.000,00
Jenis Penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:
Jasa penunjang di bidang penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan migas dan selain migas
Jasa keuangan dari badan penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
KAP "PURWASANJAYA & Co" menyewa sebuah ruko untuk kantor dari Tn. Hartawan dengan harga sewa Rp 100.000.000,00. Atas pembayaran uang sewa ini KAP wajib memotong:
PPh Pasal 23 sebesar Rp2.000.000,00
PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp10.000.000,00 ,
PPh Pasal 23 sebesar Rp15.000.000,00
PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 5.000.000,00
