Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

Adanya pemberian sanksi menurut keinginan masyarakat

Jaminan kepastian hukum

Berkaitan dengan hak-hak warga negara

Mewujudkan perdamaian di lingkungan masyarakat

Menciptakan keamanan bagi masyarakat

Menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat

Menciptakan keindahan dalam bermasyarakat

Menciptakan keadilan bagi setiap orang

Mewujudkan perdamaian di lingkungan masyarakat

Persamaan hukum dan pemerintahan

Hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam perekonomian

Hak untuk ikut serta dalam usaha mepertahankan keamanan negara

Hak untuk mendapatkan Pendidikan

Persamaan dalam memperoleh pendapatan/pekerjaan

Tegaknya supermasi hukum

Tegaknya keadilan

Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat

Terjaminnya pelaksanakan hukum yang baik

Terciptanya persaingan yg kompetitif.

Penegak hukum

Masyarakat

Sarana dan fasilitas

Hukumannya

Kebudayaan

Pasal 26 UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945

Pasal 27 (1) UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945

Pasal 27 (3) UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945

Pasal 28 UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945

Pasal 31 (1) UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945

Memberikan perlindungan kepada masyarakat

Memberikan pengayoman terhadap warga negara

Menegakkan hukum di Indonesia

Memberikan pelayanan kepada masyarakat

Membantu pendampingan dalam bidang hukum bagi masyarakat

Kepolisian RI

Hakim

Lembaga kejaksaan

Advokat

KPK

Kekuasaan hakim yang tidak terbatas

Kekuasaan hakim yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain

Kekuasaan hakim yang absolut

Kekuasaan hakim yang tidak dibatasi oleh peraturan manapun

Kekuasaan hakim yang tidak dapat diengaruhi oleh presiden

Hakim agung

hakim

hakim konstitusi

hakim pengadilan

hakim judisial

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Melakukan penuntutan

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.

Melakukan penyidikan terhadap Tindakan pidana tertentu berdasarkan UU.

Lembaga yang bertugas melakukan penuntutan di pengadilan

Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pengadilan

Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberantas korupsi di Indonesia

Orang yang mendampingi terdakwa dalam masalah hukum dan dipilihkan oleh negara secara khusus tanpa dapat memilih sendiri.

OC Kaligis

Hotma Sitompul

Hotman Paris Hutapea

Sunan Kalijaga

Novel Baswedan

Bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang menjaditanggung jawabnya.

Tidak dapat dituntut baik itu secara pidana atau perdata dalam menjalankan tugas profesinya

Memperoleh data, informasi dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain berkaitan dengan tugasnya.

Bebas dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya

Dapat membuka semua rahasia klien kepada media masa.

Mengatasi korupsi

Menanggulangi korupsi

Memberantas korupsi

Meningkatkan daya guna hasil guna pemberantasan korupsi.

Memberikan pendampingan hukum kepada koruptor

Norma hukum

Norma kesusilaan

Norma kesopanan

Norma agama

Norma adat

Melaksanakan aturan yang dibuat dan dispakati keluarga

Memperhatikan penjelasan guru

Memiliki SIM

Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti

Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum

Melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan putusan sidang

Melakukan peningkatan terhadap kesadaran hukum yang dilakukan masyarakat

Melakukan penyidikan setiap ada kasus

Laksanakan setiap keputusan sidang yang memperoleh hukum tetap

Berhak melakukan 4P (Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan juga Penahanan)

Melakukan pemutusan sidang

Menentukan hukuman yang didapatkan oleh pelanggar hukum

Memberikan pembelaan kepada tersangka yang belum ditetapkan

Tidak menerima laporan kejahatan dan lain sebagainya saat malam hari

Keadilan sosial

absolutisme hukum

perlindungan dan penegakan hukum

supermasi hukum

kemutlakan hukum

Hakim

jaksa

advokat

penasehat

Polri

memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR

melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim

memutuskan prselisihan mengenai sengketa hasil pemilu

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

Masyarakat

Budaya Masyarakat

Peraturan hukum

Penegak hukum

Sarana dan prasarana.

Hak saat menentukan barang.

Hak mendapatkan ganti rugi dan ganti kerugian

Hak mendapatkan barang/jasa yang sesuai

Hak mendapatkan kebenaran atas semua info.

Hak mendapatkan informasi promo penjualan barang.