NEW
Font size
WorksheetsTata Negara & Pemerintahan
Total questions: 35
Worksheet time: 35mins
Apa yang dimaksud dengan distribution of power dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945?
Penggantian presiden dan wakil presiden
Pembentukan negara baru
Pembentukan lembaga baru
Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Siapa yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dalam lembaga eksekutif?
Presiden dan wakil presiden
Mahkamah agung
Menteri-Menteri
DPR
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat...
Peraturan pemerintah
Peraturan Daerah
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa " Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut ....
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Undang Undang Dasar
Undang Undang
Hukum
Masa jabatan DPR adalah ....
4 tahun
5 tahun
7 tahun
10 tahun
Lembaga yang berhak membubarkan partai politik adalah ....
Presiden
MK
MA
DPR
Mengangkat dan memberhentkan para menteri merupakan hak prerogatif dari .....
parlemen
perdana menteri
presiden
DPR
Lembaga negara yang berwenang untuk melaksanakan dan menyelenggarakan undang-undang adalah
Lembaga legislatif
Lembaga eksekutif
Lembaga yudikatif
Lembaga independen
Lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang di Indonesia adalah....
Lembaga eksekutif
Lembaga yudikatif
Lembaga legislatif
Lembaga independen
Berikut ini yang termasuk dalam lembaga eksekutif adalah...
MPR, DPR, Presiden
Presiden dan Wakil Presiden
DPR, MPR, DPD
Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Berikut ini yang termasuk dalam lembaga yudikatif adalah...
DPR, MPR, Presiden
Presiden dan Wakil Presien
MA, MK, KY
MA, MK, Presiden
Berikut ini yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah....
DPR, DPRD,DPD
MPR, DPR, DPD
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden
Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh ....
Gubernur
DPR
MPR
Para Menteri
Lembaga yang memegang fungsi kekuasaan eksaminatif atau inspektif di Indonesia adalah...
DPR
MPR
MA
BPK
KY
Bedasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu, fungsi kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan...
DPR
MPR
Presiden
MA
Bank Indonesia
Salah satu fungsi DPR adalah Fungsi Legislasi yang artinya..
menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden
menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR
Tugas presiden sebagai kepala negara adalah....
mengajukan rancangan UU kepada DPR
mengangkat dan memberhentikan menteri
menyatakan negara dalam keadaan bahaya
menetapkan peraturan pemerintah
Pemerintahan daerah provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, pemerintah daerah Kabupaten dikepalai oleh Bupati sedangkan pemerintah daerah kota dikepalai oleh...
Walikota
Presiden
Walinagari
Kepala desa
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni ...
urusan pemerintahan absolut, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional
urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan wajib dan pilihan
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
urusan pemerintahan konkuren, urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, tidak ada hubungannya dengan otonomi atau desentralisasi. Ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintah pusat diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, yaitu ....
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.
pelayanan dasar dan non pelayanan dasar,
Semua benar
Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi ...
pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.
bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah...
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 diantaranya adalah...
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semua benar
Dasar Konstitusional Pemerintah Daerah dalam UUD 1945 diatur pada:
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 23
Apa yang dimaksud dengan daerah istimewa?
Daerah istimewa adalah wilayah yang tidak memiliki otonomi khusus di Indonesia.
Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus dan hak istimewa dalam pemerintahan di Indonesia.
Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus dan hak istimewa dalam pemerintahan di luar Indonesia.
Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus tetapi tidak memiliki hak istimewa dalam pemerintahan di Indonesia.
Sebutkan contoh daerah istimewa di Indonesia.
Aceh, Yogyakarta, dan Papua Barat
Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat
Jakarta, Bali, dan Sumatera Utara
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah
Apa perbedaan antara pemerintahan daerah istimewa dengan pemerintahan daerah lainnya?
Pemerintahan daerah istimewa memiliki otonomi yang lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Pemerintahan daerah istimewa memiliki otonomi yang lebih luas dan khusus dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Pemerintahan daerah istimewa tidak memiliki kebebasan dalam mengatur urusan pemerintahannya.
Pemerintahan daerah istimewa tidak memiliki otonomi khusus dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Apa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemerintahan daerah istimewa?
DPRD memiliki peran dalam membuat peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta mengawasi keuangan daerah.
DPRD bertanggung jawab atas keamanan nasional
DPRD hanya bertugas sebagai penasehat pemerintah daerah
DPRD tidak memiliki peran dalam pemerintahan daerah istimewa
Apa yang dimaksud dengan otonomi khusus bagi daerah istimewa?
Otonomi khusus bagi daerah istimewa adalah kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah istimewa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.
Otonomi khusus tidak memperhatikan kebutuhan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan
Otonomi khusus adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk tidak mengatur urusan pemerintahan
Otonomi khusus hanya diberikan kepada daerah yang tidak memiliki karakteristik khusus
Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah istimewa?
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah istimewa adalah terkait dengan pembagian wewenang dan kewenangan antara kedua entitas tersebut.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas pemerintahan daerah istimewa
Pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan atas pemerintahan daerah istimewa
Pemerintah daerah istimewa tidak memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri
Apa saja kewenangan khusus yang dimiliki oleh daerah istimewa?
Tidak memiliki kewenangan pemerintahan
Kewenangan khusus yang dimiliki oleh daerah istimewa antara lain adalah memiliki kewenangan legislatif, kewenangan pemerintahan, dan kewenangan keuangan yang lebih luas dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Tidak memiliki kewenangan legislatif
Kewenangan keuangan yang lebih terbatas
Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di pemerintahan daerah istimewa?
Mekanisme pengambilan keputusan di pemerintahan daerah istimewa dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat antara pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemimpin lokal.
Keputusan di pemerintahan daerah istimewa diambil berdasarkan pertimbangan pribadi pemimpin lokal tanpa musyawarah
Mekanisme pengambilan keputusan di pemerintahan daerah istimewa dilakukan oleh penguasa yang berwenang tanpa melibatkan pihak lain
Pengambilan keputusan di pemerintahan daerah istimewa dilakukan dengan voting oleh warga tanpa melalui proses musyawarah
Sebutkan contoh daerah istimewa di Indonesia.
Aceh, Yogyakarta, dan Papua Barat
Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat
Jakarta, Bali, dan Sumatera Utara
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah
Apa perbedaan antara pemerintahan daerah istimewa dengan pemerintahan daerah lainnya?
Pemerintahan daerah istimewa memiliki otonomi yang lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Pemerintahan daerah istimewa memiliki otonomi yang lebih luas dan khusus dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Pemerintahan daerah istimewa tidak memiliki kebebasan dalam mengatur urusan pemerintahannya.
Pemerintahan daerah istimewa tidak memiliki otonomi khusus dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah Reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah…
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
