WorksheetsSOAL PAS PPKN KELAS X
Total questions: 80
Worksheet time: 2hrs 0mins
Name
Class
Date
1.
Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang yang ditandai dengan Penyerahan Belanda di kalijati Subang, Jawa Barat pada Tanggal 8 Maret 1942. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang menggunakan semboyan sebagai berikut : ….
a)
Jepang Cahaya Asia, Jepang Pengaman Asia, Jepang Saudara Tua.
b)
Jepang Saudara Tua, Jepang Saudara Jauh, Jepang Pelindung Asia.
c)
Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia.
d)
Jepang Cahaya Asia, Jepang Penyinar Asia, Jepang Penyelamat Asia.
e)
Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Tua, Jepang Penyelamat Asia.
2.
Jepang menyadari kemenangannya tidak bertahan lama karena pihak sekutu (Inggris, Amerika, Belanda) melakukan serangan balasan. Alasan tersebut mendorong Jepang untuk segera membentuk BPUPKI (Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dikenal dengan nama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. BPUPKI ini melaksankan 2 kali sidang, yaitu : ….
a)
20 Mei s/d 1 Juni 1945 dan 10 s/d 16 Juli 1945.
b)
29 Mei s/d 1 juni 1945 dan 10 s/d 17 Juli 1945.
c)
29 Mei s/d 1 Juni 1945 dan 12 s/d 17 Juli 1945.
d)
30 Mei s/d 1 Juni 1945 dan 10 s/d 17 Juli 1945.
e)
29 Mei s/d 1 Juni 1945 dan 11 s/d 17 Juli 1945.
3.
Perbedaan Pokok pemikiran Mr. Soepomo dengan Ir. Soekarno dalam perumusan dasar Negara terletak pada ….
a)
Dasar demokrasi tidak tercantum pada rumusan Mr. Soepomo.
b)
Tidak dicantumkannya dasar ketuhanan pada rumusan Ir. Soekarno.
c)
Tidak dicantumkannya dasar ketuhanan pada rumusan Mr. Soepomo.
d)
Kesejahteraan rakyat tidak tercantum secara eksplisit dari kedua usulan.
e)
Jumlah dasar negara berbeda dari setiap konsep yang diusulkan para pendiri bangsa.
4.
Perhatikan pernyataan berikut : 1) Musyawarah 2) Keadilan Sosial 3) Peri Ketuhanan 4) Peri Kebangsaan 5) Peri Kemanusiaan Pernyataan di atas yang merupakan prinsip dasar negara yang disampaikan Mr. Soepomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 ditunjukkan pada nomor….
a)
A. (1) dan (2)
b)
B. (2) dan (3)
c)
C. (3) dan (4)
d)
D. (4) dan (5)
e)
E. (1) dan (5)
5.
Seusai sidang pertama BPUPKI, sejumlah anggota mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil sebagai berikut :
Dari kepanitiaan di atas ada 5 orang yang merangkap dua kepanitiaan sekaligus, pembentukan panitia delapan telah berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan ke sidang BPUPKI. Berikut ini yang tidak termasuk usulan 9 pokok pikiran tersebut, adalah: ….
a)
Permintaan Usulan Keuangan.
b)
Permintaan Usulan Dasar Negara.
c)
Permintaan Usulan Warga Negara.
d)
Permintaan Usulan Agama dan Negara.
e)
Permintaan Usulan Undang-undang Dasar Negara.
6.
Perhatikan pernyataan berikut :
1) Pernyataan Indonesia Merdeka.
2) Pengesahan Hukum Dasar Negara.
3) Pengesahan Dasar Negara Indonesia.
4) Batang Tubuh Undang-undang Dasar.
5) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Isi laporan Panitia pembentuk Undang-undang Dasar dalam sidang BPUPKI Tanggal 14 Juli 1945 ditunjukkan pada nomor….
a)
(2) dan (3)
b)
(2) dan (4)
c)
(4) dan (5)
d)
(3) dan (4)
e)
(3) dan (5)
7.
Untuk memudahkan dalam mengkaji pemikiran para pendiri bangsa, perhatihan pernyataan berikut :
1) Hubungan Agama dan Negara.
2) Dasar Negara dan Konstitusi Negara.
3) Bentuk Pemerintahan Republik atau Kerajaan.
4) Bentuk Negara Kesatuan atau negara Serikat/Federal.
5) Hukum Dasar Tertulis dan Hukum Dasar Tidak Tertulis.
Berdasarkan pernyataan di atas, sekurang-kurangnya ada 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPKI berkenaan dengan dasar negara yang ditunjukkan pada nomor : ….
a)
A. (1), (2) dan (3)
b)
B. (1), (3) dan (4)
c)
C. (1), (3) dan (5)
d)
D. (2), (3) dan (4)
e)
E. (2), (3) dan (5)
8.
Dalam pidatonya, Mr. Soepomo dalam sidang BPUPKI pada Tanggal 31 Mei 1945 menyebutkan aliran pikiran (staatsidee), Indonesia nantinya adalah negara integralistik. Mr. Soepomo memiliki pandangan yang sama dengan Moch. Hatta dalam hubungan antara agama dan negara, yaitu :….
a)
Penyatuan agama dan negara.
b)
Peleburan agama dan negara.
c)
Pemisahan agama dan negara.
d)
Pembagian agama dan negara.
e)
Penggabungan agama dan negara.
9.
Panitia sembilan merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang memiliki tugas khusus menjelang persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk tugas-tugas Panitia Sembilan adalah ….
a)
Membuat rumusan dasar negara.
b)
Menyusun pembukaan hukum dasar.
c)
Memberi masukan mengenai rumusan dasar negara.
d)
Menampung saran dan usulan tentang dasar negara.
e)
Menolak saran dan usulan yang bertentangan dengan panitia sembilan.
10.
Pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPKI dikaji secara mendalam oleh Panitia Sembilan. Salah satu topik dari sembilan pokok bahasan yang sangat a lot pembahasannya adalah ….
a)
Hubungan agama dan negara.
b)
Hubungan negara dan bentuk negara.
c)
Hubungan pemerintah dan bentuk pemerintahan.
d)
Hubungan tokoh agama dan tokoh pendiri negara.
e)
Hubungan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
11.
Pancasila selain mengandung nilai kerohaniaan yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut ....
a)
Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri
b)
Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat
c)
Sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal
d)
Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius
e)
Nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
12.
Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
a)
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa.
b)
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung.
c)
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan.
d)
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini.
e)
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini.
13.
Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah ….
a)
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea ke-III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
b)
Inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pancasila.
c)
Pancasila dalam Alinea ke-I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengilhami lahirnya deklarasi HAM sedunia.
d)
Pancasila yang terdapat didalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum bangsa-bangsa di dunia.
e)
Inti sari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental adalah Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.
14.
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah,kecuali….
a)
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa.
b)
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung.
c)
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini.
d)
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini.
e)
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan.
15.
Perhatikan data di bawah ini!
1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan.
2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
3) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor….
a)
2 dan 4
b)
1 dan 3
c)
1 dan 4
d)
1 dan 2
e)
3 dan 4
16.
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali….
a)
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
b)
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
c)
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan.
d)
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa.
e)
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.
17.
Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
a)
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa.
b)
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung.
c)
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini.
d)
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini.
e)
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan.
18.
1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
3) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementasi dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor....
a)
1 dan 2
b)
1 dan 3
c)
1 dan 4
d)
2 dan 4
e)
3 dan 4
19.
Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama. Dalam hubungannya dengan UUD 1945, Pancasila berkedudukan sebagai….
a)
Tujuan bangsa.
b)
Budaya bangsa.
c)
Kepribadian bangsa.
d)
Pedoman hidup bangsa.
e)
Sumber tertib hukum tertinggi.
20.
Perhatikan pernyataan Berikut :
1) Toleransi
1) Toleransi
2) Keadilan
3) Musyawarah
4) Tenggang Rasa
5) Menghargai perbedaan
Pernyataan di atas yang menunjukkan nilai juang yang ada pada proses perumusan Pancasila ditunjukkan pada nomor ….
a)
(2) dan (3)
b)
(2) dan (4)
c)
(3) dan (5)
d)
(3) dan (4)
e)
(4) dan (5)
21.
Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengamalan Pancasila untuk meningkatkan persatuan bangsa di era sekarang ini, yaitu ….
a)
Menyusun RPJMN setiap 5 tahun sekali.
b)
Menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
c)
Melafalkan Pancasila dalam setiap pertemuan resmi.
d)
Menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
e)
Melaksanakan pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu.
22.
Kemajuan teknologi memberi kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada lebih banyak orang. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh budaya asing dan iptek yaitu ….
a)
Sebagai penyaring/filter
b)
Sebagai pangkal budaya
c)
Sebagai pedoman hidup
d)
Sebagai pandangan hidup
e)
Sebagai landasan berpijak
23.
Berbagai bentuk media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang bercermin pada Pancasila. Berikut ini adalah contoh media sosial yang dapat digunakan untuk menyebarkan gagasan dan program yang baik, yaitu ….
a)
Menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial.
b)
Mengumpulkan dana melalui media sosial untuk tujuan kebaikan.
c)
Menyalurkan pemikiran intoleransi yang dapat merusak persatuan bangsa.
d)
Memposting ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu dengan cara provokasi.
e)
Menyebarkan berita hoax untuk mempertebal rasa tidak suka terhadap pihak-pihak tertentu.
24.
Kemajuan teknologi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, yaitu....
a)
Melaksanakan penataran P4 bagi semua instansi baik sipil maupun TNI.
b)
Memasyarakatkan nilai-nilai leluhur Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan..
c)
Melaksanakan pemilu secara tepat dan terarah sebagai wujud pengamalan demokrasi.
d)
Meningkatkan fungsi pengawasan pada lembaga DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan.
e)
Mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan sehari-hari.
25.
Radikalsme, ujaran kebencian, intoleransi dan penyebaran hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada media sosial. Dalam hal menyaring pengaruh negatif dari media sosial, maka kedudukan Pancasila mempunyai fungsi sebagai…
a)
Etika hidup bangsa.
b)
Perjanjian luhur bangsa.
c)
Dasar negara Indonesia.
d)
Jiwa dan kepribadian bangsa.
e)
Pedoman hidup (way of life) bangsa.
26.
Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Berikut ini perwujudan sikap terbuka dari Pancasila diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, kecuali ….
a)
Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya.
b)
Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia.
c)
Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM.
d)
Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolut.
e)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.
27.
Ideologi negara adalah landasan kuat bagi berdirinya suatu negara. Suatu negara tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan mudah goyah oleh berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah akibat yang bisa terjadi apabila suatu negara tanpa ideologi, yaitu ….
a)
Negara tersebut rakyatnya makmur.
b)
Mempunyai sejarah bangsa pahit dan kelam.
c)
Mempunyai tujuan sama dengan bangsa lain.
d)
Tidak mempunyai pengetahuan tentang ketatanegaraan.
e)
Melemahnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia..
28.
Butir-butir Pancasila wajib kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Butir yang menyatakan bahwa : Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/ golongan adalah perwujudan sila Pancasila ....
a)
Ketuhanan Yang Maha Esa.
b)
Kemanusiaan yang. adil dan beradab.
c)
Persatuan Indonesia.
d)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
29.
Pada era teknologi informasi ini, Pancasila akan diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi alternatif yang merangsek dengan cepat ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipatuhi dan menjadi pemersatu bangsa. Berikut adalah beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali….
a)
Terorisme
b)
Patriotisme
c)
Radikalisme
d)
Ekstremisme
e)
Konsumerisme
30.
Salah satu dampak lain dari meningkat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi. Sebelum era media sosial seperti sekarang, informasi disampaikan hanya melalui lembaga-lembaga tertentu, baik dalam siaran radio, televisi, dan website. Namun, pada era sekarang ini, setiap hari kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Disebut konsumen, karena kita juga menerima dan menyerap beragam informasi dari berbagai kanal, baik berupa radio, televisi, maupun media sosial, seperti : facebook, twitter dan youtube. Kita semua juga bisa menjadi produsen informasi karena kita menyiarkan apa yang kita ketahui kepada publik luas melalui media sosial yang kita punya. Berikut ini beberapa contoh tantangan global yang tidak bisa ditangani sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas negara dengan melibatkan semua pihak, kecuali ….
a)
Pancasila Sebagai Kekuatan.
b)
Meningkatkan Keterampilan Diri.
c)
Peluang Ber-Pancasila dalam Kehidupan Global.
d)
Meng-filter setiap informasi yang masuk melalui media sosial.
e)
Menyebarkan berita hoaks kepada sesama pengguna media sosial.
31.
Masyarakat bekerjasama saling membantu untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama disebut :….
a)
Kerjasama
b)
Kerja bakti
c)
Tenggang rasa
d)
Gotong royong
e)
Tolong menolong
32.
Salah satu alasan mengapa gotong royong dianggap sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah ….
a)
Masyarakat Indonesia terbiasa mandiri
b)
Masyarakat Indonesia mengutamakan kepentingan golongan.
c)
Masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan Ras, Suku dan Agama.
d)
Masyarakat Indonesia terbiasa bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.
e)
Masyarakat Indonesia selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam segala hal.
33.
Indonesia sering dilanda musibah antara lain : tsunami, banjir, gunung meletus. Ketika kita tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh korban bencana, maka sikap seperti itu tidak sesuai dengan Pancasila sila ke ….
a)
Kesatu
b)
Kedua
c)
Ketiga
d)
Keempat
e)
Kelima
34.
Sikap yang menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukkan pada huruf….
a)
Kerjabakti, perkelahian, gotongroyong
b)
Ronda, kerja bakti dan menghasut orang lain.
c)
Saling menghormati, gotong royong dan menjenguk teman yang sakit.
d)
Piket kelas, membantu yang kesulitan, dan melanggar tata tertib yang ada.
e)
Bertoleransi pada teman yang merokok di kelas sebagai bentuk setia kawan.
35.
Pernyataan di bawah ini yang bukan bentuk tanggungjawab sebagai warga di lingkungan sekitar, yaitu ….
a)
Melaksanakan gotongroyong dengan keterpaksaan.
b)
Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
c)
Melaksanakan kerjabakti untuk membersihkan lingkungan sekitar.
d)
Melaksanakan ronda tiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan.
e)
Membantu masyarakat yang terkena bencana alam akibat tanah longsor. .
36.
Pada hari minggu P. Firma berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi pada hari minggu yang sama warga desa Mekarsari akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan, P, Firma memilih untuk ikut kerjabakti. Tindakan P. Firma tersebut mencerminkan tanggungjawab sebagai ….
a)
Diri sendiri
b)
Warga negara
c)
Kepala keluarga
d)
Warga masyarakat
e)
Penduduk Indonesia
37.
Bentuk tanggungjawab yang dapat dilakukan seorang siswa di lingkungan sekolah ketika dilaksanakan kegiatan kerjabakti membersihkan lingkungan adalah ….
a)
Bermain bersama teman
b)
Berpartisipasi dengan terpaksa
c)
Ikut serta membantu kerjabakti
d)
Melihat-lihat kegiatan kerjabakti
e)
Membantu kerjabakti dengan terpaksa
38.
Hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain maupun kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya disebut ….
a)
Interaksi sosial
b)
Interaksi budaya
c)
Keragaman agama
d)
Keragaman sosial budaya
e)
Kemajemukan masyarakat
39.
Perhatikan bentuk kerjasama berikut:
1) Gotongroyong mendirikan pos kamling
2) Kerjabakti membersihkan halaman sekolah
3) Kerjasama dalam mengerjakan soal ulangan
4) Kerjasama untuk berbohong pada guru
Bentuk kerjasama yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor….
a)
1 dan 2
b)
1 dan 3
c)
1 dan 4
d)
2 dan 4
e)
3 dan 4
40.
Salah satu bentuk perwujudan semangat persatuan dan kesatuan adalah gotongroyong. Gotongroyong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan alasan sebagai berikut ….
a)
Merupakan kebiasaan suku bangsa
b)
Merupakan ciri khas daerah tertentu
c)
Dapat mewujudkan kesejahteraan bersama
d)
Dapat mewujudkan ketenangan lingkungan
e)
Dapat menciptakan kenyamanan lingkungan.
41.
Kegiatan bela negara dapat dilakukan pelajar dengan cara ...
a)
Berbuat baik antar sesama
b)
Mengerjakan tugas sekolah
c)
Menjadi anggota Paskibraka
d)
Menghargai pendapat orang lain
e)
Bersikap sopan santun kepada guru
42.
Contoh kepatuhan seorang pelajar terhadap tata tertib di sekolah tercermin dalam perilaku..
a)
Mengenakan pakaian rapih bila ditegur guru
b)
Meninggalkan sekolah sebelum waktunya
c)
Membuang sampah pada tempatnya
d)
Membantu teman saat ulangan
e)
Membantu ibu di rumah
43.
Usaha pembelaan negara merupakan pengamalan Pancasila sila ...
a)
Ketuhanan Yang Maha Esa
b)
Kemanusiaan yang adil dan beradab
c)
Persatuan indonesia
d)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
e)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
44.
Sila pertama pancasila memberikan jaminan kepada semua pemeluk agama untuk mentaati ajaran agamanya.ketentuan ini juga diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan landasan hukum tersebut setiap penduduk di indonesia dijamin kemerdekaannya sesuai keyakinannya. Kata “dijamin kemerdekaannya” mengandung pengertian ...
a)
Setiap penduduk bebas berganti agama yang sudah diakui negara
b)
Negara tidak memaksa warga negaranya untuk menganut satu agama
c)
Setiap pemeluk agama mendapatkan kebebasan dalam membuat agama baru
d)
Negara membebaskan warga negaranya untuk beragama bahkan tidak beragama sekalipun
e)
Negara memberikan kebebasan dan perlindungan hukum kepada penduduknya unutk memeluk agama yang diyakini
45.
Nilai religius pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara dapat diwujudkan dalam bentuk pengakuan ...
a)
Jaminan penduduk untuk memeluk agama sesuai agama masing masing
b)
Jaminan bagi semua agama untuk tumbuh kembang di indonesia
c)
Kebenaran semua agama yang ada di dunia
d)
Kebebasan memeluk agama lebih dari satu
e)
Kebenaran paham ateis
46.
Pemerintah harus mengaplikasikan nilai kerakyatan dalam penyelenggaraan negara. Dasar hukum pelaksanaan nilai kerakyatan dalam pemerintahan yaitu pasal 1 ayat (2) undang undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945, arti penting isi pasal tersebut adalah ...
a)
Praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan berdasarkan undang undang
b)
Rakyat dan pemerintah bekerja sama membangun bangsa sesuai undang undang dasar
c)
Pemerintah harus melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan yang diatur dalam undang undang dasar
d)
Pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan oleh rakyat berdasarkan UUD
e)
Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana diatur dalam Undang undang.
47.
Implementasi nilai kerakyatan dan nilai keadilan tercermin dalam kegiatan ...
a)
Setiap orang yang memenuhi persyaratan berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah
b)
Para pemuda bahu membahu mewujudkan terciptanya bangsa indonesia yang adil dan makmur
c)
Ajaran agama mengajarkan supaya manusia bisa menghormati dan menghargai orang tua
d)
Pemerintah memberikan hak yang sama kepada semua pemeluk agama
e)
Setiap orang senantiasa menghormati hak asasi manusia lainnya
48.
Nilai keempat pancasila menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara indonesia dilaksanakan melalui sistem demokrasi. Isi nilai keempat tersebut dioperasionalkan dalam bentuk hukum positif sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 terutama ...
a)
Pasal 1 ayat (2)
b)
Pasal 27 ayat (1)
c)
Pasal 29 ayat (2)
d)
Pasal 34 ayat (2)
e)
Pasal 34 ayat (3)
49.
Anda memiliki tetangga baru yang berbeda agama, tetangga baru anda mengalami musibah. Dalam rangka menjalankan tri kerukunan umat beragama, sikap anda seharusnya ...
a)
Melihat situasi di lokasi musibah
b)
Memberi bantuan sesuai kemampuan
c)
Mengetahui penyebab terjadinya musibah
d)
Mencari berita tentang musibah yang terjadi
e)
Menyebarluaskan berita tentang terjadinya musibah
50.
Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menetapkan konsep merdeka belajar, salah satuya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2021.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan kelulusan siswanya. Selain itu, kegiatan belajar bisa dilakukan secara eksploratif bukan hanya di dalam ruangan kelas namun menyesuaikan dengan materi dan kondisi yang ada. Harapannya, sekolah bisa menjadi ruang belajar yang merdeka dan proses memanusiakan manusia.
Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ….
a)
ketuhanan dan kemanusian
b)
persatuan dan kemanusian
c)
kemanusian dan keadilan
d)
kerakyatan dan persatuan
e)
persatuan dan keadilan
51.
Peraturan perundang-undangan, yaitu: bentuk peraturan tertulis yang memuat mengenai norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan leh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalaui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang sah. Berikut yang tidak termasuk sifat dan ciri-ciri Peraturan Perundang-undangan adalah: ….
a)
Berwujud peraturan tertulis.
b)
Mengikat secara umum dan menyeluruh.
c)
Berbentuk peraturan tertulis dan tidak tertulis.
d)
Berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
e)
Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara pusat maupun daerah.
52.
Indonesia adalah negara yang memiliki pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dibuat oleh lembaga terkait yang memiliki kewenangan dengan menggunakan prinsip-prinsip dibawah ini, kecuali….
a)
Peraturan Perundang-undangan memiliki materi sama di setiap jenisnya.
b)
Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.
c)
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
d)
Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
e)
Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, tau diubah oleh Peraturan Perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
53.
Peraturan perundanga-undangan di Indonesia juga mengenal herarki. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12/2011 menerangkan bahwa jenis dan hieraki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: produk perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah yang terdiri atas:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk Produk Peraturan Perundang-undangan Pusat ditunjukkan pada nomor ….
a)
1,2,3,4,5
b)
1,3,4,5,6
c)
2,3,4,5,6
d)
2,4,5,6,7
e)
3,4,5,6,7
54.
Dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan haruslah memahami tentang asas pembentukan dan asas materi Peraturan Perundang-undangan. Berikut yang tidak termasuk asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah : ….
a)
Keterbukaan.
b)
Kejelasan tujuan.
c)
Kejelasan rumusan.
d)
Ketidakpastian hukum.
e)
Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
55.
Perhatikan pernyataan berikut :
1) Keadilan
2) Kebangsaan
3) Keterbukaan
4) Kekeluargaan
5) Kemanusiaan
6) Kejelasan tujuan
7) Kejelasan rumusan
Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, yang termasuk asas-asas materi Peraturan Perundang-undangan ditunjukkan pada nomor ….
a)
1, 2, dan 3
b)
1, 2, dan 4
c)
2, 4, dan 5
d)
4, 5, dan 6
e)
5, 6, dan 7
56.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12/2011, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundang undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4) Mahkamah Agung (MA)
5) Mahkamah Konstitusi (MK)
6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7) Komisi Yudisial (KY)
8) Bank Indonesia (BI)
9) Menteri
10) Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU.
11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
12) Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.
Dari pernyataan di atas, yang termasuk lembaga kehakiman adalah ….
a)
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.
b)
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Daerah.
c)
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
d)
Mahkamah Agung, Mahkamah K0nsitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
e)
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
57.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum dan juga sebagai dasar hukum di dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan juga merupakan hukum tertinggi dalam Tata Urutan Perundangan di Indonesia. Sebagaimana tertuang didalam Pasal 37 Ayat (1 s/d 5) UUD Negara RI dapat diubah asal memenuhi syarat sebagai berikut, kecuali….
a)
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
b)
Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasan.
c)
Usul perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
d)
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
e)
Putusan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
58.
Peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12/2011 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan jenis peraturan perundang-undangan dalam pasal tersebut, yang memuat ketentuan pidana adalah ….
a)
Undang-Undang, Peraturan Menteri atau Perda Provinsi.
b)
Undang-Undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota.
c)
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Perda Propinsi.
d)
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
e)
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
59.
Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota. Apabila Rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunannya sebagai berikut, kecuali ….
a)
DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan Perda kepada Bupati/Walikota secara tertulis.
b)
Bupati/Walikota mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis.
c)
DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota.
d)
Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.
e)
Apabila rancangan Perda tidak memperoleh persetujuan bersama, maka Perda tidak bisa disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.
60.
Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) merupakan suatu bentuk Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dengan tujuan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Keduanya memiliki perbedaan pada proses pembentukannya, berikut yang tidak termasuk pada perbedaan keduanya adalah ….
a)
Peraturan Presiden (Perpres) memiliki kedudukan di bawah Peraturan Pemerintah (PP).
b)
Peraturan Pemerintah (PP) dibuat dan disusun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang.
c)
Peraturan Presiden (Perpres) memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah (PP).
d)
Peraturan Presiden (Perpres) dibuat atas inisiatif dan prakarsa sendiri dengan tujuan guna melaksanakan Undang-Undang.
e)
Peraturan Presiden (Perpres) dilakukan dengan tujuan untuk mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah (PP).
61.
Hubungan antar produk perundang- undangan yang ada di Indonesia yaitu: Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, berikut ini yang tidak termasuk permasalahan tersebut adalah ….
a)
Selalu terjadi sinkronisasi antar perencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan.
b)
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.
c)
Ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
d)
Memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 Perda pada tahun 2016, karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional.
e)
Pembatalan tersebut menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha.
62.
Hubungan antar produk perundang- undangan yang ada di Indonesia seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, Hal yang bisa di lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang- undangan agar sinkron atau saling mendukung yaitu ….
a)
Karena produk perundang-undangan di Indonesia saling berkaitan maka agar tidak tumpang tindih dan saling mendukung perlu dilakukan dan dibuat secara tersentralisasi dari pusat untuk diberlakukan di daerah.
b)
Hubungan antar hubungan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah sinkron maka tidak perlu adanya penyempurnaan karena pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk kebutuhan mendesak.
c)
Proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang- undangan sebaiknya tidak perlu dilanjutkan agar dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d)
Pembatalan produk peraturan perundangan yang bertentangan menjadi motivasi dalam mendorong percepatan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha.
e)
Mendorong pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan dengan cara membatalkan Perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional, juga melakukan proses penyederhanaan regulasi yang dianggap menghambat investasi.
63.
Seluruh Peraturan Perundang-undangan d Indonesia haruslah memiliki hubungan baik secara sinkronisasi dan harmonisasi. Upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan agar sinkron atau saling mendukung adalah berikut ini, kecuali ….
a)
Melaksanakan perundang-undangan dan memberikan kritik yang membangun.
b)
Menyerap aspirasi rakyat sebelum proses pembuatan produk peraturan perundang-undangan.
c)
Melaksanakan musyawarah bersama antar pemangku kebijakan baik pusat ataupun daerah.
d)
Seperti yang sudah tercantum dalam sila ke 4 dari Pancasila, kita diajarkan untuk bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu.
e)
Melakukan uji materiil terhadap produk perundangan-undangan yang akan diberlakukan melalui Mahkamah Konstitusi.
64.
Indonesia adalah negara yang memiliki pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut : Peraturan Perundang-undangan. Berikut ini yang merupakan pengertian yang membedakan antara Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang adalah ….
a)
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat tertulis, tidak mengikat, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur, sedangkan undang-undang merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan.
b)
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat tertulis, tidak mengikat, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur, sedangkan undang-undang merupakan hasil pembentukan dari peraturan perundang-undangan.
c)
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat tertulis, tidak mengikat, dibentuk oleh lembaga yang ditunjuk oleh rakyat dan bersifat mengatur, sedangkan undang-undang merupakan produk dari peraturan perundang-undangan.
d)
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat tertulis, mengikat, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan tidak bersifat mengatur, sedangkan undang-undang merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan.
e)
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur, sedangkan undang-undang merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan.
65.
Sinkronisasi vertikal adalah sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Jawaban berikut ini yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah ….
a)
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terdapat asas lex superiori derogat legi inferiori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah itu harus disisihkan.
b)
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terdapat asas Lex specialis derogat legi generali yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah itu harus disisihkan.
c)
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terdapat asas Lex posteriori derogat legi priori yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah itu harus disisihkan.
d)
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terdapat asas Pacta Sunt Servanda yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah itu harus disisihkan.
e)
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan terdapat asas Lex posteriori derogat legitimacy yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah itu harus disisihkan.
66.
Harmonisasi dalam Peraturan Perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun atau sedang disusun, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip hukum dan hierarki Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan kalimat di atas adalah ….
a)
Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
b)
Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia boleh tidak berpedoman dan bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945.
c)
Lex specialis derogat legi generali: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
d)
Lex posteriori derogat legi priori: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
e)
Lex superiori derogat legi inferiori: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
67.
Pada dasarnya pada proses pembentukan produk hukum terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan, seperti : asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas hukum, materi muatan, hierarki Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut ….
a)
Agar terjadi perdebatan saat musyawarah bersama antar pemangku kebijakan baik pusat ataupun daerah.
b)
Agar bisa menyerap aspirasi rakyat sebelum proses pembuatan produk peraturan perundang-undangan.
c)
Agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
d)
Agar peraturan yang lebih rendah bisa menghapus peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
e)
Agar tidak saling bertentangan atau tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya.
68.
Pada dasarnya dalam pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi dari suatu produk hukum tidak hanya terbatas pada saat akan dilakukan proses penyusunan produk Perundang-undangan akan tetapi juga dilaksanakan saat Produk Perundang-undangan sudah terbentuk. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan pengertian di atas adalah ….
a)
Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
b)
Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu boleh saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
c)
Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat berbagai Peraturan Perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.
d)
Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
e)
Sinkronisasi horisontal bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana Peraturan Perundang-undangan mempunyai keserasian dengan Peraturan Perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.
69.
Produk perubahan Peraturan perundang-undangan dapat kita lihat pada proses sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini adalah perbedaan kinerja lembaga negara sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan pasca perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali ….
a)
Sebelum perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 semua strutur, fungsi, tugas dan wewenang lembaga negara tetap tidak ada perubahan.
b)
Pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, hubungan antara hierarki peraturan perundang-undangan dengan kedudukan lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan terletak pada fungsi lembaga negara.
c)
Sebelum perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, hubungan antara hierarki peraturan perundang-undangan dengan kedudukan lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan terletak pada jenjang struktur lembaga negara.
d)
Sebelum perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, hubungan antara hierarki peraturan perundang-undangan dengan kedudukan lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan terletak pada jenjang tata kelola kinerja lembaga negara.
e)
Pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, hubungan antara hierarki peraturan perundang-undangan dengan kedudukan lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan terletak pada tugas dan wewenang lembaga negara.
70.
Pada proses pelaksanaannya kegiatan harmonisasi merupakan suatu bentuk pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui rencana tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan nasional lain dengan hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Berikut ini yang bukan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat adalah….
a)
Hukum Adat
b)
Norma Agama
c)
Norma Kesusilaan
d)
Norma Kesopanan
e)
Perjanjian Internasional
71.
Pada dasarnya dalam proses perumusan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus selalu memperhatikan berbagai sudut pandang, seperti : yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai lahirnya Produk Peraturan Perundang-undangan. Pemikiran ini didasarkan pada alasan berikut ini: ….
a)
Produk Peraturan Perundang-undangan yang wajib memiliki kandungan isi yang jelas dan tidak multi tafsir.
b)
Produk Peraturan Perundang-undangan yang wajib memiliki kandungan isi yang jelas dan boleh multi tafsir.
c)
Produk Peraturan Perundang-undangan sama pengertiannya dengan norma hukum dan boleh bertentangan dengan hukum adat.
d)
Produk Peraturan Perundang-undangan harus sesuai dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
e)
Produk Peraturan Perundang-undangan yang wajib memiliki kandungan isi yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum adat.
72.
Kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara adalah sebagai Sumber Tertib Hukum Tertinggi dan menurut Hierarki Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tingkatan tertinggi diantara Produk Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa: ….
a)
Produk peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga harus memiliki isi yang jelas dan tidak multi tafsir.
b)
Produk peraturan Perundang-undangan di Indonesia haruslah berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
c)
Produk peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berada di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 juga harus merujuk pada pasal-pasal ataupun ayat-ayat yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
d)
Produk peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak harus memiliki isi yang mendukung dan searah dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
e)
Produk peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan dalam melayani kepentingan rakyat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
73.
Beberapa persyaratan pada proses pembuatan Produk Peraturan Perundang-undangan, jika tidak terpenuhi maka dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau disebut Judicial Review. Peraturan Perundang-undangan haruslah memenuhi beberapa persyaratan kaidah berikut ini, kecuali ….
a)
Memiliki daya laku secara yuridis (yuridishe gelding)
b)
Memiliki daya laku secara historis (historishe gelding)
c)
Memiliki daya laku secara filosofis (filosofishe gelding)
d)
Memiliki daya laku secara sosiologis (sociologishe gelding)
e)
Memiliki daya laku secara yuridis dan filosofis (yuridishe dan filosofishe gelding)
74.
Produk Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan suatu kenyataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang akan diterima secara wajar dan berlaku secara efektif. Pernyataan ini sesuai dengan syarat perundang-undangan sebagai berikut ….
a)
Memiliki daya laku secara yuridis (yuridishe gelding)
b)
Memiliki daya laku secara historis (historishe gelding)
c)
Memiliki daya laku secara filosofis (filosofishe gelding)
d)
Memiliki daya laku secara sosiologis (sociologishe gelding)
e)
Memiliki daya laku secara materialis (materialishe gelding)
75.
Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki rehtsidee, yaitu sesuatu yang diharapkan dari hukum, seperti : keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan lain-lain. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai mengenai hal baik dan buruk yang melindungi berbagi nilai sebagai sarana dalam mewujudkan tingkah laku masyarakat. Berikut ini yang merupakan persyaratan perundang-undangan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah ….
a)
Memiliki daya laku secara yuridis (yuridishe gelding)
b)
Memiliki daya laku secara historis (historishe gelding)
c)
Memiliki daya laku secara filosofis (filosofishe gelding)
d)
Memiliki daya laku secara sosiologis (sociologishe gelding)
e)
Memiliki daya laku secara materialis (materialishe gelding)
76.
Hal yang penting dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, keharusan mengikuti tata cara tertentu, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, dibuat oleh pejabat yag berwenang. Berikut ini yang merupakan persyaratan perundang-undangan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah ….
a)
Memiliki daya laku secara yuridis (yuridishe gelding)
b)
Memiliki daya laku secara historis (historishe gelding)
c)
Memiliki daya laku secara filosofis (filosofishe gelding)
d)
Memiliki daya laku secara sosiologis (sociologishe gelding)
e)
Memiliki daya laku secara materialis (materialishe gelding)
77.
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini MPR menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan ….
a)
Legislatif
b)
Federatif
c)
Yudikatif
d)
Konstitutif
e)
Eksaminatif
78.
Indonesia adalah negara hukum yang memiliki pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya peraturan perundangan di Indonesia dibuat oleh lembaga terkait yang memiliki kewenangan. Menurut Undang-undang Dasar 1945 yang termasuk lembaga yang memegang kekuasaan legislatif di Indonesia adalah ....
a)
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
b)
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
c)
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung.
d)
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
e)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
79.
Pada dasarnya masyarakat wajib ikut terlibat dalam perencanaan berbagai produk perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui forum-forum berikut ini, kecuali….
a)
Kunjungan Kerja
b)
Lokakarya atau diskusi
c)
Sosialisasi atau Seminar
d)
Unjuk Rasa atau demonstrasi
e)
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
80.
Sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan adalah menerima dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Karena undang-undang itu penting. Sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Berikut ini yang termasuk sikap menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ….
a)
Melaksanakan piket pos kampling apabila ada waktu luang.
b)
Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
c)
Memberikan bantuan sosial kepada kaum duafa dan yatim piatu.
d)
Membantu korban bencana alam sesuai kemampuan yang dimiliki.
e)
Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu.
100 %
