WorksheetsHukum Internasional
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Name
Class
Date
1.
Hukum Internasional mengatur hubungan ...
a)
perdata yang melintasi batas negara antara dua subjek yanng berlainan hukum perdatanya.
b)
antara penguasa di atas dan subjek-subjek di bawahnya.
c)
yang melintasi batas negara antara negara dan negara atau antara negara dan subjek hukum bukan negara, atau antara subjek hukum buukan negara satu sama lain.
2.
Hubungan hukum yag diatur oleh Hukum Internasional bersifat ....
a)
koordinatif
b)
subordinatif
c)
prerogratif
3.
Menurut Gentili, penulis De Jure Belli (1596) dan sering disebut sebagai peletak dasar sistem hukum antar bangsa, ....
a)
perang merupakan keadaan normal.
b)
perang dan damai merupakan keadaan normal.
c)
perang merupakan keadaan normal dan damai merupakan keadaan pengecualian.
4.
Hugo Grotius terkenal dalam Hukum Internasional akan pendapatnya tentang ....
a)
laut bebas.
b)
laut teritorial.
c)
zona ekonomi eksklusif.
5.
Revolusi Perancis sangat penting bagi perkembangan Hukum Internasional, karena ....
a)
Napoleon dapat bisa berkuasa di Perancis.
b)
mencanangkan demokrasi dalam bentuk modern.
c)
mengembalikan kekuasaan absolut raja.
6.
Sifat dari Hukum Internasional adalah ....
a)
bukan sebagai hukum karena tidak mempunyai badan eksekutif, legislatif, da penegak hukum.
b)
sebagai hukum karena masyarakatnya terikat oleh Hukum Internasional.
c)
sebagai moral positif.
7.
Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955 merupakan peristiwa penting, karena ...
a)
cikal bakal darii Gerakan Non Blok.
b)
gerakan untuk menumpas pemberontakan.
c)
solidaritas dari negara bekas jajahan.
8.
Menurut John Austin (1790-1859) aturan-aturan hukum Internasional merupakan ....
a)
rules of positive morality.
b)
positive command.
c)
ius constituendum.
9.
JG Starke berpendapat bahwa Hukum Internasional merupakan ....
a)
prinsip-prinsip dan aturan-aturan berperilaku di mana negara merasa terikat.
b)
prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dibuat oleh badan legislatif.
c)
aturan-aturan yang bila tidak dilaksanakkan akan dikenai sanksi.
10.
Menurut Sir Frederick Pollock, persyaratan esensial agar hukum internasional mengikat adalah .....
a)
adanya masyarakat yang tergabung secara politis.
b)
adanya pengakuan dari mereka terhadap aturan-aturan hukum internasional yang mengikat.
c)
adanya masyarakat yang tergabung secara politis dan adanya pengakuan dari mereka terhadap aturan-aturan hukum internasional yang mengikat.
11.
Hukum Internasional mengikat karena ia merupakan bagian dari Hukum Alam sebagaimana yang dikemukakan oleh ....
a)
Roscoe Pound
b)
Hugo Grotius
c)
Kelsen
12.
Triepel, seorang tokoh teori Kehendak Negara menyatakan kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah karena ....
a)
kehendak negara satu persatu.
b)
kehendak bersama negara-negara.
c)
adanya kehendak negara yang meratifikasi.
13.
Pendekatan yang dilakukan Roscoe Pound intinya adalah bahwa ....
a)
kekuatan mengikatnya hukum internasional karena adanya kaidah dasar (grundnorm)
b)
hukum internasional berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c)
hukum internasional merupakan hasil perkembangan historiss masyarakat tempat hukum itu berlaku.
14.
Pandangan yang menyamakan hukum internasional dengan keseluruhan proses sosial dan politik dunia adalah ...
a)
Mazhab Wina.
b)
Mazhab Sejarah.
c)
Policy-oriented.
15.
Ajaran Mazhab Wina berpendirian bahwa kekuatan mengikatnya hukum internasional karena ....
a)
pengaruh hukum alam.
b)
kehendak negara.
c)
norma hukum.
16.
Bahwa setiap perjanjian internasional yang sudah berlaku adalah mengikat negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik lebih dikenal sebagai asas ...
a)
pacta sunt servanda.
b)
retroactive.
c)
pacta tertiis nec nocent nec prosunt.
17.
Asas pacta sunt servanda telah diterima sevara universal dan dikukuhkan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, pada pasal ....
a)
35
b)
26
c)
36
18.
Berdasarkan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt, maka perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Indonesia mengikat ...
a)
Pemerintah Indonesia dan Malaysia saja.
b)
negara anggota ASEAN.
c)
tidak mengikat negara bagian di Malaysia.
19.
Menurut Teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan ...
a)
dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah.
b)
satu kesatuan sistem hukum.
c)
dua sistem hukum yang menekankan asas kedaulatan negara.
20.
Dalam Monisme Primat Hukum Internasional ....
a)
hukum internasional merupakan kaidah hukum yang secara hierarkis lebih tinggi dari kaidah hukum nasional.
b)
hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan ilmu hukum.
c)
hukum internasional menjadi rujukan hukum nasional.
21.
Menurut Teori Dualisme ....
a)
hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda.
b)
hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional akan mengakibatkan timbulnya hierarki.
c)
hukum internasional dan hukum nasional memiliki yurisdiksi yang berbeda.
22.
Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem yang terpisah satu dari lainnya ...
a)
namun saling melengkapi.
b)
karena memiliki subjek hukum yang berbeda.
c)
karena kedua perangkat hukum memiliki sumber, subjek, dan tata hukum yang menunjukkan perbedaan struktur.
23.
Agar ketentuan-ketentuan hukum internasional dapat berlaku secara efektif dan dirujuk oleh lembaga peradilan nasional, maka ketentuan-ketentuan substantif dari suatu perjanjian internasional ....
a)
ditransformasikan ke dalam aturan hukum nasional.
b)
berdasarkan teori inkorporasi harus diratifikasi oleh negara yang berkehendak untuk terikat.
c)
menurut pandangan aliran positivisme dapat langsung berlaku dalam situasi nasiona.
24.
Perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang ...
a)
dibuat Presiden dengan persetujuan DPR
b)
dibuat Presidan tanpa persetujuan DPR
c)
diratifikasi oleh DPR
25.
Perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri seperti perjanjian persahabatan, aliansi, perubahan wilayah, atau penetapan perbatasan antara negara disahkan dengan ....
a)
Undang-Undang
b)
Peraturan Presiden
c)
tidak perlu pengesahan
26.
United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 disahkan melalui Undang-Undang No.17 Tahun 1985, artinya konvensi tersebut merupakan ....
a)
self-executing treaty.
b)
non-self executing treaty.
c)
perjanjian multilateral.
27.
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional adalah sebagai berikut, kecuali ...
a)
ratifikasi (ratification)
b)
penerimaan (acceptance)
c)
deklarasi (declaration)
28.
Sumber hukum internasional tambahan memiliki sifat ....
a)
dapat berdiri sendiri
b)
satu kesatuan dengan hukum materilnya
c)
sebagai tambahan dari sumber hukum primer
29.
Keputusan pengadilan internasional sebagai sumber hukum tambahan, berarti ....
a)
keputusan pengadilan yang kemudian harus mengikuti keputusan pengadilan sebelumnya.
b)
keputusan pengadilan yang kemudian tidak perlu mengikuti keputusan pengadilan sebelumnya.
c)
keputuusan pengadilan yang kemudian harus sama degan keputusan pengadilan sebelumnya.
30.
Badan Arbitrase Internasional dalam memutus perkara ...
a)
mengadopsi pendapat ahli hukum
b)
menngikuti keputusan pengadilan nasional
c)
mengikuti hukum nasional tempat kejadian sengketa
31.
Perkembangan hukum internasionall dapat dipengaruhi oleh ...
a)
keputusan organ/alat perlengkapan organisasi internasional
b)
keputusan-keputusan Non Government Organization
c)
keputusan pengadilan nasional
32.
Soft Law adalah aturan ....
a)
yang telah disepakati dan mengikat para pihak
b)
telah memiliki kekuatau mengikat secara hukum
c)
telah disepakati tetapi belum mempunyai kekuatan hukum mengikat
33.
Kebiasaan internasional untuk menjadi hukum kebiasaan internasional harus memenuhi syarat ...
a)
praktik negara-negara dan opinio juris
b)
pacta sunt servanda
c)
disepakati oleh negara-negara
34.
Opinio Juris adalah
a)
kebiasan internasional sebagai hukum
b)
adanya keyakinan bahwa kebiasaan internasional mengandung kewajiban dan harus ditaati
c)
keputusan mahkamah internasional sebagai hukum
35.
Prinsip hukum umum sebagai sumber hukum internasional adalah
a)
prinsip hukum umum dalam sistem hukum nasional
b)
prinsip hukum umum dalam sistem hukum nasional maupun internasional
c)
prinsip hukum umum dalam sistem hukum internasional
36.
Prinsip hukum umum dapat dipakai oleh hukum internasional ketika ....
a)
menolak untuk mengadili karena tidak ada hukumnya
b)
menolak perkara yang diajukan karena tidak berwenang
c)
memberi keleluasaan pada hakim untuk menemukan hukum
37.
Berikut ini sumber hukum internasional formil menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional ...
a)
Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan hakim dan pendapat para ahli
b)
Kebiasaan internasional yang telah disepakati subjek-subjek hukum internasional
c)
Jurisprudensi, putusan-putusan hakim dan raja-raja terdahulu
38.
Dalam perjanjian multilateral, jika ada pihak peserta perjanjian yang tidak setuju atas beberapa pasal dalam perjanjian tersebut, maka negara tersebut dapat melakukan ...
a)
revisi
b)
ratifikasi
c)
reservasi
39.
Suatu negara mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang memerlukan tiga tahap dengan cara ...
a)
revisi
b)
ratifikasi
c)
reservasi
40.
Organisasi Internasional sebagai subjek hukum diawali dengan ...
a)
diturunkannya Pasukan PBB di daerah konflik.
b)
adanya peran Sekjen PBB dalam penyelesaian sengketa.
c)
adanya pendapat mahkamah internasional tentang kasus Pangeran Bernadotte.
41.
Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional karena ....
a)
penetapan berdasarkan hukum nasional Swiss.
b)
adanya perjanjian internasional yang memberikan kewenangan sebagai badan yang b=netral untuk memberikan pertolongan pada korban perang.
c)
anggaran dasar Palang Merah Internasional mencantumkan hal tersebut.
42.
Individu dapat menjadi subjek hukum internasional dengan alasan ...
a)
diberikan status tersebut oleh perjanjian internasional.
b)
ditetapkan oleh suatu hukum nasional.
c)
berdasarkan kebiasaan internasional.
43.
Individu dapat menjadi subjek hukum internasional dengan alasan ...
a)
diberikan status tersebut oleh perjanjian internasional.
b)
ditetapkan oleh suatu hukum nasional.
c)
berdasarkan kebiasaan internasional.
44.
Setiap pemberontak diakui sebagai pihak yang berperang ....
a)
berdasarkan peraturan perundang-undangan negara terkait.
b)
jika memenuhi persyaratan tertentu.
c)
sesuai dengan prinsip self determination.
45.
Gerakan Pembebasan Kemerdekaan diakui sebagai subjek hukum internasional karena ...
a)
ditentukkan dalam Piagam PBB
b)
ditentukan dalam perjannjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia II
c)
karena diundang oleh Majelis Umum PBB dalam konferensi yang membicarakan masalah kemerdekaan wilayahnya.
46.
Yurisdiksi teritorial yang diperluas meliputi ...
a)
kapal berbendera negara yang terkait
b)
kapal perang asing
c)
kapal pemerintah yyang dipergunakan untuk kepentingan non--komersial
47.
Perlakuan negara terhadap orang asing yang ada di wilayahnya harus memperhatikan ...
a)
standar minimum internasional
b)
asas imunitas
c)
persamaan perlakuan terhadap warga negara
48.
Berikut ini unsur-unsur negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara, kecuali
a)
Wilayah
b)
Penduduk
c)
Aliansi
49.
Melakukan pembelaan diri dalam hukum internasional diizinkan jika bela diri tersebut dilakukan untuk ....
a)
kepentingan golongan tertentu
b)
menindas golongan minoritas
c)
menjaga kepentingan dan keamanan negara.
50.
Yang dimaksud Teori Mare Liberum dari Hugo Grotius adalah ...
a)
teori kebebasan lautan
b)
laut sepanjang pantai merupakan milik negara pantai
c)
laut bebas merupakan wilayah internasional
51.
Untuk memperoleh wilayah dengan cara pendudukan (occupation) dipersyaratkan wilayahnya ...
a)
merupakan terra nullius
b)
merupakan res communis
c)
di bawah kedaulatan suatu negara
52.
Menurut Piagam PBB, kelompok individu dapat menjadi negara baru dan memperoleh wilayah melalui ...
a)
anexation
b)
cessie
c)
hak penentuan nasib sendiri (right to self-determination)
53.
Negara kepulauan memiliki kedaulatan di bagian laut ...
a)
teritorialnya
b)
kepulauannya
c)
teritorial dan kepulauannya
54.
Kedaulatan teritorial dikemukakan oleh Hakim Max Huber dalam kasus Palmas sebagai ...
a)
hak untuk melaksanakan di dalamnya, tanpa campur tangan negara lain, fungsi-fungsi negara
b)
kewenangan yang paling tinggi dimiliki negara
c)
merupakan aspek yang sangat vital dl dalam studi hukum internasional
55.
Akresi adalah suatu cara memperoleh hak atas wilayah baru karena ...
a)
penambahan secara perlahan-lahan pada daratan dari suatu negara yang berdaulat, karena proses alamiah atau proses alam
b)
pembendungan sungai yang dilakukan oleh suatu negara
c)
penambahan wilaya karena proses alamiah atau proses alam di luar kedaulatan suatu negara
56.
Timor-Timur memperoleh kedaulatan wilayah melalui cara ...
a)
pendudukan
b)
preskripsi
c)
hak penentuan nasib sendiri
57.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, pembukaan hubungan konsuler dilakukan atas dasar ....
a)
asas kesepatan bersama (mutual concent)
b)
asas timbal balik (reciprocity)
c)
asas layak dan pantas (normal and reasonable)
58.
Pengangkatan Konsul Negara Pengirim, jika disetujui oleh Negara Penerima, akan diberikan ...
a)
letter of commission (surat tauliah)
b)
exequatur (surat pengakuan)
c)
visa
59.
Kemudahan, hak istimewa dan kekebalan bagi Perwakilan Konsuler antara lain ...
a)
wisma-wisma konsuler, perabotannya, harta milikya dan alat-alat pengangkutannya adalah kebal dari penuntutan.
b)
wisma-wisma konsuler dan wisma kediaman kepala perwakilan konsuler yang dimiliki atau disewa dikenai pajak oleh negara penerima.
c)
arsip dan dokumen konsuler dapat diperiksa dan disita oleh negara penerima.
60.
Pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatik sesuai Pasal 2 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, dilakukan berdasarkan prinsip ...
a)
kesepakatan bersama (mutual concent)
b)
extraterritorial
c)
kebebasan penunjukan (free appointment)
61.
Pengiriman calon duta besar dari Negara pengirim yag diusulkan untuk diakreditasikan di negara penerima harus memperoleh ...
a)
kekebalan diplomatik
b)
keistimewaan diplomatik
c)
agreement atau aggregation dari negara penerima
62.
Calon duta besar dari negara pengirim bisa tidak disetujui oleh negara penerima. Artinya, calon tersebut dinyatakan ...
a)
persona grata
b)
persona non-grata
c)
inviolable
63.
Sesuai ketentuan Pasal 22 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, bahwa gedung-gedung perwakilan diplomatik menikmati kekebalan (inviolable), artinya ...
a)
alat-alat negara dari negara penerima boleh setiap waktu memasuki gedung perwakilan asing.
b)
alat-alat negara dari negara penerima boleh menggeledah, melakukan penuntutan, penyitaan harta milik perwakilan diplomatik asing.
c)
alat-alat negara dari negara penerima tidak boleh memasuki gedung perwakilan diplomati tanpa izin dari kepala perwakilan diplomatik.
64.
Karena tugasnya di negara penerima, kepada pejabat diplomatik diberikan keistimewaan-keistimewaan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 ...
a)
kebebasan bergerak di wilayah negara penerima
b)
diperbolehkan untuk melakukan kegiatan bisnis
c)
pembebasan dari asuransi sosial, pembebasan dari semuaa pungutan dan pajak-pajak, kewajiban pribadi dan militer, bebas dari bea masuk terhadap barang-barang keperluan perwakilan
65.
Prinsip common heritage of mankind adalah prinsip yang digunakan dalam....
a)
hukum penerbangan internasional
b)
hukum angkasa
c)
hukum pidana internasional
66.
Berikut ini ciri-ciri organisasi internasional, kecuali...
a)
keanggotaan yang bersifat sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat
b)
memiliki instrumen dasar yang berisi mengenai tujuan, struktur, dan metode operasional
c)
memiliki sekretariat yang bersiifat sementara dan diganti dalam periode tertentu
67.
Isitilah lain yang digunakan untuk menggambarkan hukum organisasi internasional, kecuali
a)
hukum institusi internasional
b)
hukum konstitusi internasional
c)
hukum administrasi internasional
68.
Status organisasi internasional dalam hukum internasional adalah sebagai berikut, kecuali
a)
sebagai subjek Hukum Internasional
b)
sebagai alat untuk melaksanakan agar kaidah hukum internasional ditaati
c)
sebagai forum untuk menjaga status quo geopolitik internasional
69.
Berikut ini ciri-ciri organisasi internasional publik dan privat, kecuali
a)
Organisasi publik innternasional tunduk pada hukum internasional, adapun organisasi privat internasional tunduk pada hukum nasional
b)
keduanya memiliki anggota, dimana setiap anggota memiliki hak suara
c)
keduanya dibentuk berdasarkan kesepakatan internasional
70.
Organisasi internasional yang masuk ke dalam klasifikasi organisasi dengan keanggotaan terbatas, kecuali
a)
organisasi regional dengan tujuan kerjasama dalam semua bidang
b)
organisasi dengan latar belakang yang sama
c)
organisasi fungsional
71.
Sengketa menurut J.G. Merrils adalah
a)
perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh pengklaiman oleh satu pihak dan penolakan oleh pihak lainnya.
b)
perbedaan pandangan atas hukum atau fakta, konflik atas pandangan hukum atau kepentingan di antara dua orang.
c)
suatu situasi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentanan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yangtedapat dalam perjanjian.
72.
Berikut ini penyelesaian sengeketa secara diplomatik, kecuali
a)
Mediation
b)
Concilation
c)
Arbitration
73.
Di bawah ini adalah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa secara hukum (judicial), kecuali ...
a)
International Court of Justice
b)
Permanent Court of Arbitration
c)
International Commission of Inquiry
74.
Berikut ini ciri-ciri sengketa hukum (legal/judicial dispute) kecuali...
a)
apabila sengketa tersebut dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan innternasional.
b)
dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa.
c)
putusan Mahkamah Internasional bergantung pada kesepakatan para pihak.
75.
Salah satu kelebihan negosiasi adalah ...
a)
para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sengketa secara negosiasi menurut kesepakatan mereka.
b)
dengan fasilitas yang disediakan oleh negara yang secara sukarela menjadi penengah, negosiasi dapat dilakukan secara rahasia untuk menghindari perhatian publik dan politik dalam negeri.
c)
melalui bantuan pihak ketiga, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang diterima dan memuaskan para pihak.
100 %
