wawasan kebangsaan dan menerapkan nilai-nilai pancasila sebagai pedoman moral dalam berprilaku, bersikap, dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Mencari kebenaran yang bersifat subtansi dan hakiki dalam sosial kemasyarakatan

Merenungi perjuangan pendiri bangsa dan menjadikannya hanya sebagai romantisme sejarah

Nilai yang baik dari mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya

Menceritakan sejarah perdebatan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara

Pancasila

Perbup

Pergub

Perpres

Perda

Mengakui kesalahannya sebagai negara penjajah dan mengganti rugi dari penjajahan yang telah dilakukan

Menjaga ketertiban dunia dan kesejajaran banga-bangsa yang ada di bumi

Mengambil keuntungan dari kekayaan alam yang ada di Indonesia

menarik hati rakyat Indonesia agar mau membantu upaya perang Jepang melawan Sekutu.

Menyerang negara Indonesia dan menaklukkannya

Dokuritsu Junbi Inkai

Dokuritsu Junbi Cosakai

Dokuritsi Senkai Inkai

Dokuritsi Senkai Cosakai

Dokuritsi Trisakai

Rajiman Wedyodiningrat

R.P Soeroso

Ir. Soekarno

KH. Agus Salim

Muhammad Yamin

Merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka

Merumuskan Undang-undang yang akan berlaku di Negara Indonesa

Memenuhi keinginan dan tujuan pihak Jepang

Menyiapkan peperangan bersama melawan Sekutu

Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Drs. Moh. Hatta

Muh. Yamin

Ir. Soekarno

dr. Radjiman Widyodiningrat

Soepomo

BPUPKI

PPKI

Muh. Yamin

Rajiman Wedyodiningrat

Panitia sembilan

Merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka

Menindaklanjuti hasi kerja BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia

Memenuhi keinginan dan tujuan pihak Jepang

Menyiapkan peperangan bersama melawan Sekutu

Memilih Presiden dan Wakil Presiden

BPUKI, 29 Mei 1945

Panitia Sembilan, 22 Juni 1945

Ir. Soekarno dan M. Hatta, 18 Agustus 1945

PPKI, 7 Agustus 1945

PPKI, 18 Agustus 1945

Sila ke-1

Sila ke-2

Sila ke-3

Sila ke-4

Sila ke-5

Sila ke-1

Sila ke-2

Sila ke-3

Sila ke-4

Sila ke-5

Sila ke-1

Sila ke-2

Sila ke-3

Sila ke-4

Sila ke-5

Mempelajari sejarah lahirnya Pancasila

Mengenang para penggali nilai-nilai Pancasila

mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok

Mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila

memajang poster Pancasila di dalam rumah

Berperilaku hidup sederhana dan rajin menabung

Aktif dalam kegiatan koperasi

Memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan

Menjalankan kegiatan perekonomian dengan jujur

Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi kreatif

Sila ke-5

Sila ke-4

Sila ke-3

Sila ke-2

Sila ke-1

Mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia

Menghormati hak orang lain

Suka bekerja keras

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama umat manusia.

Dasar negara Indonesia dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara

Motivasi dan aspirasi perjuangan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional

Hukum yang mengatur jalannya roda pemerintahan Indonesia

Gambaran jiwa dan kepribadian masyarakat bangsa Indonesia

Nilai yang telah ada dan dianut oleh para leluhur dalam bermasyarakat

Mengandung pernyataan tentang pernyataan aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan

Kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indoensia sendiri dan bukan merupakan hadiah dari jepang.

Menegaskan motivasi spiritual, riil dan materil bangsa Indonesia

Menegaskan fungsi dan tujuan negara serta dasar negara Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah republik

Mengandung pernyataan tentang pernyataan aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan

Kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indoensia sendiri dan bukan merupakan hadiah dari jepang.

Menegaskan motivasi spiritual, riil dan materil bangsa Indonesia

Menegaskan fungsi dan tujuan negara serta dasar negara Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah Republik

Mengandung pernyataan tentang pernyataan aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan

Kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indoensia sendiri dan bukan merupakan hadiah dari jepang

Menegaskan motivasi spiritual, riil dan materil bangsa Indonesia

Menegaskan fungsi dan tujuan negara serta dasar negara Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah Federasi

Mengandung pernyataan tentang pernyataan aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan

Kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indoensia sendiri dan bukan merupakan hadiah dari jepang.

Menegaskan motivasi spiritual, riil dan materil bangsa Indonesia

Menegaskan fungsi dan tujuan negara serta dasar negara Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah Federasi

adat istiadat, budaya serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.

perilaku agama dan kebudayaan tetangga yang masuk berakulturasi dengan budaya nusantara

nilai-nilai yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya saja sebagai pedoman dalam bermasyarakat

adat istiadat dan budaya penjajah jepang yang berasimilasi dalam kebudayaan nusantara

keragaman suku, budaya, dan agama sebagai nilai yang abaikan di masyarakat

Budaya bangsa

Pandangan hidup bangsa

Tujuan bangsa

Jiwa dan Kepribadian bangsa

Sumber nilai

Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan

Tidak dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman

Mengandung semangat kekeluargaan

Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman

Mengandung adanya semangat kerjasama

larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;

pencegahan berkembangnya paham liberal;

larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;

penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus

penyesuaian positif dengan situasi dan keadaan zaman yang berkembang

segala peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

Tertib hukum di Indonesia berasaskan kesetaraan antar tiap hukum yang berlaku

segala peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan UUD 1945

Tidak diperkenankan nilai Pancasila bertentangan dengan nilai hedonism yang dianut oleh masyarakt barat

Pancasila merupakan nilai praksis dari nilai dasar UUD 1945

3,2,4,6

3,1,5,7

3,2,4,7

2,4,5,6

2,3,5,6

Pancasila sebagai sistem filsafat tidak relevan dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintah, namun tetap mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan

Pancasila sebagai sistem filsafat mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi yang tidak zalim, nepotisme dan sama rata

Pancasila sebagai sistem filsafat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai sistem filsafat memengaruhi hubungan antar warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan mendorong kesetaraan, keadilan, persatuan, kerja sama, dan demokrasi dalam berinteraksi satu sama lain.

Pancasila tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan pemerintah di bidang ekonomi

Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan melalui nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi yang menghormati perbedaan.

Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan melalui nilai-nilai universal seperti kebebasan, hak berekspresi, kesetaraan yang mutlak di hormati dalam beragam perbedaan

Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan dengan memaksakan satu budaya dan agama yang mayoritas

Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan melalui penindasan terhadap perbedaan dengan tetap memberika hak dan kewajiban warga negara

Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan dengan menolak keberagaman dan pluralisme

Mahkamah Konstitusi (MK) yang tugasnya adalah menganggarkan keuangan negara dan menjalankan fungsi eksekutif …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tugasnya antara lain membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan menganggarkan keuangan negara

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tugasnya adalah menjalankan fungsi legislasi di tingkat daerah

Presiden yang tugasnya adalah membuat undang-undang dan mengawasi kinerja legislatif

Badan Pengawas Keuangan yang tugasnya antara lain mengawasi kinerja DPR dan memiliki hak angket

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada seorang presiden yang dipilih secara terpisah dari cabang legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif terletak pada seorang raja yang diwariskan secara turun-temurun.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif terletak pada seorang perdana menteri yang dipilih oleh presiden.

Sistem pemerintahan presidensial ditandai dengan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab secara langsung kepada badan legislatif. Artinya, kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung kepada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada seorang presiden sebagai kepala negara dan waki presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemegang kekuasan legislatif antara lain adalah DPR

Pemegang kekuasan legislatif antara lain adalah MPR

Pemegang kekuasan eksekutif adalah Presiden

Pemegang Kekuasan yudikatif antara lain adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Pemegang wewenang inspeksi adalah DPD

bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun temurun dan berlangsung seumur hidup

bentu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan untuk kepentingan umum.

Bentuk pemerintahan yang meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diformulasikan melalui sistem perwakilan

bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan untuk kepentingan kelompoknya.

bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh keturunan bangsawan karena dianggap mempunyai garis yang kemuliaan untuk memimpin negara

Demokrasi Langsung

Demokrasi tidak Langsung

Demokrasi Liberal

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Terpimpin

1 kali

2 kali

3 kali

4 kali

5 kali

UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

UUD 1945, Undang-undang, Ketetapan MPR, Peraturan Daerah, , Peraturan Presiden, Peraturan Bupati

Undang-undang, UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah, Peraturan Kab/Kota

Undang-undang, UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah

UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah

Bersaing dengan negara lain

Mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri

Menjadikannya sebagai penopang hidup orang-orang

Menaikkan gengsi di mata internasional

Melaksanakan hasil musyawarah

Kurang menunjukkan sikap yang bermoral dalam berbangsa dan bernegara

kurang memahami pentingnya nilai ekonomi yang berdampak positif dalam dunia politik terkini

Kurang memahami sikap dan perjuangan para pendiri bangsa dalam membangun dan merawat keharmonisan berbangsa dan bernegara

Generasi muda akan sedikit banyak melanggar hak asasi manusia lainnya yang telah dijamin undang-undang

Meningkatnya perilaku amoral, kesusilaan atau rasis dalam masyarakat