NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPSAS PKN GANJIL KELAS XI
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Name
Class
Date
1.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah mengatur tentang....
a)
Komnas HAM
b)
Pemberantasan korupsi
c)
Pengadilan HAM
d)
Hak asasi manusia
e)
Pidana pencucian uang
2.
Faktor factor penghambat dalam rangka upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, adalah....
a)
Kurangnya aparat penegak hukum yang bertugas
b)
Pengetahuan masyarakat tentang hukum rendah
c)
Kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah
d)
Masih berlakunya sebagian hukum adat daerah
e)
Hukum penjajahan dianggap masih berlaku
3.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia mempunyai tugas pokok, antara lain....
a)
Membentuk perundang undangan tentang HAM
b)
Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
c)
Melindungi anak anak dari kekerasan
d)
Mengatasi masalah masalah keluarga
e)
Memantau pelaksanaan HAM di Indonesia
4.
Konsep HAM yang bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab seperti berikut....
a)
Jaminan kepada setiap manusia untuk melaksanakan ibadah (agama) sesuai dengan keyakinannya
b)
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
c)
Kesadaran berbangsa yang punya martabat ingin sederajat dengan bangsa lain di dunia dan terbebas dari belenggu penjajahan
d)
Terlaksananya kedaulatan rakyat yang demokratis yang menjamin hak-hak sipil dan politik untuk mencapai tegaknya HAM
e)
Kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan secara adil sesuai dengan nilai kemanusiaan dan dharma baktinya
5.
Sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sila Persatuan Indonesia adalah....
a)
Mengakui persamaan derajad, harkat, martabat manusia
b)
Mendahulukan kepentingan bangsa dan negrara
c)
Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
d)
Tidak memaksakan agama kepada orang lain
e)
Musyawarah mufakat dalam segala urusan
6.
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya adalah....
a)
Tidak dapat dicabut
b)
Tidak dapat dibagi
c)
Hakiki
d)
Universal
e)
Internasional
7.
Kejahatan genosida adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memusnahkan seluruh/sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Cara yang digunakan seperti berikut, kecuali....
a)
Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya sebagian maupun seluruhnya
b)
Berbuat yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
c)
Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik, baik seluruh atau pun sebagian
d)
Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
e)
Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain
8.
Proses peradilan HAM berat dimulai sejak dilakukan penyelidikan adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM berat. Penyelidikan dilakukan oleh....
a)
Jaksa Agung Republik Indonesia
b)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
c)
Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan
d)
Kepolisian Republik Indonesia
e)
Mahkamah Agung Republik Indonesia
9.
Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri HAM adalah ....
a)
hakiki
b)
universal
c)
memaksa
d)
tidak dapat dicabut
e)
Tidak dapat di langgar
10.
Nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) dan menjadi pedoman hidup serta kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila disebut landasan....
a)
Ideal
b)
Konstitusional
c)
Konvensional
d)
Struktural
e)
Operasional
11.
Perbuatan seseorang atau kelompo termasuk negara yang tidak sesuai HAM berdasarkan Undang-Undang disebut ….
a)
kejahatan HAM
b)
kejahatan genosida
c)
kejahatan kemanusiaan
d)
pelanggaran HAM
e)
perampasan HAM
12.
Salah satu contoh HAM bagi bangsa Indonesia yang bersifat pribadi, adalah....
a)
Memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan.
b)
Mendirikan suatu perusahaan dan mengelolanya
c)
Menjadi kandidat dalam suatu pemilihan ketua
d)
Tampil istimewa mengekspreikan hasil karya seni
e)
Menciptakan suatu model yang akan diikiti orang lain
13.
Sebelum suatu kebijakan digunakan, seluruh anggota mempunyai kesempatan yang sama berperan serta agar menyampaikan pandangan mereka agar diketahui oleh anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. Pernyataan tersebut merupakan proses demokratisasi....
a)
Partisipasi aktif
b)
Persamaan suara
c)
Pemahaman yang jelas
d)
Pengawasan agenda
e)
Pencakupan orang dewasa
14.
Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi disebut demokrasi....
a)
Langsung
b)
Konstitusional
c)
Material
d)
Proletar
e)
Formal
15.
Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Hal tersebut tercantum dalam....
a)
Pasal 2 ayat (1)
b)
Pasal 1 ayat (1)
c)
Pasal 2 ayat (2)
d)
Pasal 1 ayat (2)
e)
Pasal 2 ayat (3)
16.
Bagi bangsa Indonesia, penerapan demokrasi Pancasila bertujuan untuk....
a)
Menetapkan cara bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap berdemokrasi yang seharusnya
b)
Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
c)
Menjamin tetap tegaknya NKRI yang menggunakan sistem konstitusional
d)
Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
e)
Mengakui adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga-lembaga negara
17.
Prinsip utama dalam demokrasi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah....
a)
Beriman dan bertaqwa sesuai dengan keadaan
b)
Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
c)
Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa
d)
Berkedaulatan serta kesinambungan rakyat
e)
Demokratis dan menerapkan rule of law
18.
Demokrasi pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat memperjuangkan kepentingan....
a)
Golongan minoritas
b)
Partai pemenang pemilu
c)
Aparat penegak hukum
d)
Seluruh rakyat indonesia
e)
Para wakil rakyat seluruhnya
19.
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 jo UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu, ditegaskan bahwa pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya tanpa perantara sesuai kehendak hati nuraninya. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas....
a)
Langsung
b)
Umum
c)
Bebas
d)
Rahasia
e)
Jujur dan bermartabat
20.
Demokrasi Pancasila bersumber pada....
a)
Warisan para penjajah indonesia
b)
Kepribadian bangsa indonesia
c)
Demokrasi negara-negara lain
d)
Perpaduan demokrasi dari berbagai Negara
e)
Pengalaman pada zaman dahulu kala
21.
Yang merupakan dua asas demokrasi yaitu ....
a)
sistem sentralisasi dan pemusatan kekuasaan
b)
pengakuan harkat dan martabat manusia dan sistem sentralisasi
c)
anti hak asasi manusia dan politik jalan tengah
d)
partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan harkat dan martabat manusia
e)
sistem ekonomi terpusat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan
22.
Kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kepada....
a)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
b)
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)
c)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
d)
Pengawas Pemilihan Umum Lapangan
e)
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
23.
Ciri khas demokrasi pancasila adalah....
a)
Transparansi
b)
Kreativitas
c)
Kesenjangan sosial
d)
Kebebasan individu
e)
Kegotongroyongan
24.
Perhatikan uraian berikut !
a) Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
b) Peraturan itu diciptakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
c) Peraturan bersifat memaksa
d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas
Fokus perhatian uraian tentang hukum tersebut mengenai....
a)
Tujuan hukum
b)
Ciri-ciri hukum
c)
Unsur-unsur hukum
d)
Fungsi hukum
e)
Hakikat hukum
25.
Berikut ini yang bukan bagian dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah....
a)
Peradilan Agama
b)
Peradilan Militer
c)
Peradilan Tata Usaha Negara
d)
Mahkamah konstitusi
e)
Peradilan Umum
26.
Prinsip Negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah....
a)
Setiap manusia mempunyai hak yang bebas
b)
Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas
c)
Para menteri bertanggung jawab kepada pereiden
d)
Adanya lembaga peradilan yang bebas tidak memihak
e)
Para hakim dan jaksa bebas berpendapat
27.
Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal....
a)
Pasal 24 ayat 1
b)
Pasal 24 ayat 2
c)
Pasal 1 ayat 1
d)
Pasal 1 ayat 2
e)
Pasal 1 ayat 3
28.
Hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum adalah hukum....
a)
Pidana
b)
Administrasi Negara
c)
Perdata
d)
Acara Pidana
e)
Tata Negara
29.
Hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris merupakan bagian dari hukum....
a)
Acara Perdata
b)
Formal
c)
Perdata
d)
Material
e)
Subjektif
30.
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dan sekaligus lembaga peradilan yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan MK diatur dalam....
a)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 dan UU No. 24 Tahun 2004
b)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 A dan UU No. 24 Tahun 2004
c)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 B dan UU No. 24 Tahun 2004
d)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C dan UU No. 24 Tahun 2004
e)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2004
31.
Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa disebut sumber hukum....
a)
Undang-Undang
b)
Doktrin
c)
Custom (kebaisaan)
d)
Yurisprudensi
e)
Traktat
32.
Pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada dikotamadya atau kabupaten seluruh Indonesia adalah....
a)
Peradilan Negeri
b)
Peradilan Militer
c)
Peradilan Agama
d)
Peradilan Militer
e)
Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
33.
Pengadilan militer yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding adalah pengadilan....
a)
Militer
b)
Militer Tinggi
c)
Militer Utama
d)
Militer Pertempuran
e)
Militer Pertahanan
34.
Negara hukum sering disebut juga dengan istilah.....
a)
Machstaat
b)
Rechtaats
c)
Doktrin
d)
Monarkhi
e)
Statue
35.
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dan sekaligus lembaga peradilan yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan MK diatur dalam....
a)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 dan UU No. 24 Tahun 2004
b)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 A dan UU No. 24 Tahun 2004
c)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 B dan UU No. 24 Tahun 2004
d)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C dan UU No. 24 Tahun 2004
e)
UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2004
36.
Sebagai penyelenggara pemilihan umum, keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 terdiri atas....
a)
Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang
b)
Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
c)
Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
d)
Jumlah anggota KPU sebanyak 5 (lima) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
e)
Jumlah anggota KPU sebanyak 5 (lima) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang
37.
Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus hakiki yang artinya .....
a)
Berlaku bagi semua orang
b)
Ada pada setiap manusia
c)
Tidak dapat dicabut
d)
Tidak dapat dibagi-bagi
e)
Tidak perlu diberikan
38.
Segala sesuatu yang seharusnya didapatkan adalah .....
a)
Hak
b)
Kewajiban
c)
Hak dan kewajiban
d)
Peraturan
e)
Ajaran
39.
Hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan alat alat perlengkapan negara satu sama lainya disebut hukum .....
a)
Tata negara
b)
Pidana
c)
Tata usaha
d)
perdata
e)
Internasional
40.
Contoh pelanggaran HAM ringan, yaitu
a)
penganiayaan
b)
Pembunuhan
c)
Pemerkosaan
d)
Perampokan
e)
Pencemaran Lingkungan
Reset
