NEW
Font size
WorksheetsSumatif Akhir Semester PPKn Kelas 8
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Berikut ini adalah fungsi dan kedudukan Pancasila kecuali.…
Pancasila sebagai kepribadian bangsa
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa
Pancasila sebagai permusuhan dasar negara
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia, adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai….
Pandangan hidup bangsa Indonesia
Sumber segala sumber hukum
Kepribadian bangsa Indonesia
Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, adalah kedudukan dan fungsi sebagai….
Pandangan hidup bangsa Indonesia
Sumber segala sumber hukum
Kepribadian bangsa Indonesia
Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam….
Pembukaan UUD 1945
Batang tubuh UUD 1945
Piagam Jakarta
Penjelasan UUD 1945
Untuk pertama kalinya, perihal dasar negara dibahas oleh para pendiri negara Indonesia dalam….
Sidang BPUPKI I
Sidang BPUPKI II
Sidang PPKI I
Sidang PPKI II
Lahirnya Pancasila diperingati setiap
tanggal….
29 Mei
30 Mei
1 Juni
18 Agustus
Setiap pihak yang memiliki wewenang membuat rancangan peraturan perundang-undangan diharapkan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap rancangan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya Pancasila sebagai….
Dasar negara
Kepribadian bangsa
Sumber segala sumber hukum
Perjanjian luhur rakyat
Arti dari sifat mengikat dalam sila-sila Pancasila….
Setiap sila menjiwai satu sama lainnya
Sila pertama menjadi dasar dari segala Sila
Sila ke lima adalah inti dari segala Sila
Sila ketiga sebagai sila penengah
Nilai kerakyatan yang terdapat dalam Pancasila mengandung arti bahwa….
Bermusyawarah untuk mencapai mufakat
Adanya kebebasan untuk memeluk agamanya
Adanya persatuan untuk membina rasa nasionalisme
Terdapat kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai terhadap nilai-nilai moral
Pengakuan adanya Tuhan seperti yang terdapat dalam Pancasila menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah….
Negara agama
Menganut paham sekularisme
Menganut paham ateisme
Mengakui adanya kehidupan religius
Bangsa Indonesia membuat peraturan perundangan yang melarang human trafficking (perdagangan manusia). Selain itu bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan diatas muka bumi. Hal ini sesuai dengan nilai….
Persatuan
Kemanusiaan
Kerakyatan
Keadilan
Tokoh yang menyampaikan secara resmi istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI I adalah….
Muhammad Yakin
Radjiman Wedyodiningrat
Soekarno
Soepomo
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tidak boleh berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Artinya dalam menyelenggarakan negara harus menjaga nilai….
Kemanusiaan
Persatuan
Kerakyatan
Keadilan
Salah satu contoh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama adalah….
Mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah
Menolong tetangga yang sedang terkena musibah
Tidak merendahkan orang lain yang berbeda suku atau adat
Memberikan pembelaan terhadap pihak yang tidak bersalah
Rumusan lengkap sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam….
Instruksi Presiden RI nomer 10 tahun 1968
Instruksi Presiden RI nomer 11 tahun 1968
Instruksi Presiden RI nomer 12 tahun 1968
Instruksi Presiden RI nomer 13 tahun 1968
Nilai-nilai luhur Pancasila selalu menjiwai perilaku warga negara Indonesia, sehingga kepribadian bangsa Indonesia….
Sama dengan bangsa yang lainnya
Lebih unggul daripada yang lain
Berbeda dengan bangsa yang lainnya
Setara dengan bangsa yang lainnya
Contoh sikap positif yang sesuai dengan nilai persatuan adalah sikap….
Mengakui bahwa semua umat manusia adalah bersaudara
Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan orang lain
Cinta akan kemajuan dan pembangunan
Cinta tanah air dan bangsanya
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 juga dimuat dalam….
Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998
Sila ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan negara harus didasarkan pada nilai ketuhanan. Ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa terdapat pada UUD 1945….
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 31
Gambaran kehidupan bangsa Indonesia yang diharapkan adalah kehidupan yang….
Didukung kemajuan ekonomi yang pesat
Dilengkapi dengan sistem dan teknologi modern
Penuh kemewahan, kebebasan dan kenikmatan
Adil dan makmur dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut tertuang dalam .…
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
Pasal 2 ayat 1 UUD 1945
Pasal 2 ayat 2 UUD 1945
Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan system desentralisasi yang berarti ….
Ada penyerahan tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas seluruh wilayah Indonesia
Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya tanpa terhalang undang-undang
Ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Hal tersebut merupakan isi dari ….
Pasal 18 ayat 1
Pasal 18 ayat 2
Pasal 18 ayat 3
Pasal 18 ayat 4
Berikut ini yang merupakan kelebihan dari sentralisasi adalah ….
Potensi di daerah dapat berkembang
Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara
Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang
Pemerintahan lebih demokratis
Berikut ini adalah kekurangan dari system desentralisasi, kecuali ….
Pembangunan daerah tidak merata
Memunculkan sifat kedaerahan
Inovasi di daerah jadi terbatas
Berpotensi melepaskan diri dari NKRI
Saudi Arabia dan Inggris adalah negara dengan bentuk pemerintahan …
Republik
Kesatuan
Monarki
Federasi
Bentuk negara dapat dikategorikan ke dalam 2 macam, yaitu ….
Kesatuan dan federasi
Kesatuan dan monarki
Federasi dan Republik
Monarki dan Republik
Bentuk pemerintahan dapat dikategorikan ke dalam 2 macam, yaitu ….
Kesatuan dan federasi
Kesatuan dan monarki
Federasi dan Republik
Monarki dan Republik
Kesatuan adalah konsepsi bentuk negara, sementara republik adalah konsepsi bentuk pemerintahan yang dipilih oleh bangsa Indonesia sesuai UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh …
Soekarno
Montesque
Jimly Asshiddique
John Locke
Dalam ketentuan UUD 1945 lembaga negara yang bisa memecat presiden dan wakil presiden adalah…
MPR
MA
DPR
MK
Lembaga negara Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Salah satu tugas pokok lembaga Eksekutif adalah ….
Menjalankan negara berdasarkan Undang-undang
Membuat undang-undang untuk menjalankan negara
Mengadili pelanggaran terhadap undang-undang
Menyusun dan mengadili undang-undang
Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. dalam hal ini diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman, yaitu ….
Presiden dan wakil presiden
DPR, MPR
MA, MK
Menteri
Salah satu kelemahan dari UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balances. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ….
Jimly Asshiddiqie
Syamsul Bachri
Sutomo
Mahfud MD
Lembaga yang bertugas untuk membuat Undang-undang disebut …
Eksekutif
Legislatif
Yudhikatif
Provokatif
Lembaga penyelenggara negara ada tiga yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, ketiga lembaga ini tidak terpisah melainkan saling terkait menjalankan prinsip check and balances. Check and balances artinya ….
mengawasi dan mengimbangi
memeriksa dan mengawasi
mengimbangi dan menyimpulkan
mengawasi dan memeriksa
Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan system pemerintahan ….
parlementer
presidensil
republic
monarki
Dalam system parlementer, parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan ….
banding
hukum
mosi percaya
mosi tidak percaya
Penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya merupakan pengertian dari asas ….
desentralisasi
dekonsentrasi
sentralisasi
tugas pembantuan
Dalam UU nomor 23 tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni ….
eksekutif, legislative dan yudhikatif
absolut, konkuren dan umum
desentralisasi, dekonsentrasi dan sentralisasi
eksekutif, absolut dan desentralisasi
Pengertian dari urusan pemerintahan konkuren adalah ….
urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
urusan pemerintahan yang tidak dijalankan oleh siapapun
Berikut adalah syarat terbentuknya negara kecuali...
Wilayah
Penduduk
Pemerintah yang berdaulat
Penguasa
Bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintahan yang berlangsung cukup lama. Pertama masa orde lama dan kedua pada masa….
Reformasi
Demokrasi
Orde baru
Orde lama
Di Indonesia pemilihan Presiden dilakukan melalui....
Voting
Musyawarah
Pemilihan umum
Ditunjuk DPR
Kedaulatan yang berlaku Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila memiliki dua asas pokok, yaitu ...
asas hukum dan asas kedaulatan
asas kerakyatan dan asas hukum
asas kerakyatan dan asas musyawarah.
asas kedaulatan dan asas musyawarah
pemerintahan dengan mengajukan
mosi tidak percaya. Merupakan ciri sistem pemerintahan....
Presidensil
Parlementer
Republik
Monarki
Ketentuan tentang Daerah Istimewa diatur dalam.... UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 17 A ayat 1
Pasal 17 B ayat 1
Pasal 18 A ayat 1
Pasal 18 B ayat 1
Urusan pemerintahan absolut adalah urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan....
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah
Pemerintah kabupaten
Pemerintah kota
Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara...
Pemerintah pusat dan pinggiran
Pemerintah pusat dan kota
Pemerintah kota dan daerah
Pemerintah pusat dan daerah
urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan .... sebagai kepala pemerintahan.
Perdana menteri
Presiden
Raja/ratu
Penguasa
Nama lain dari daerah istimewa adalah....
Daerah praja
Daerah swasembada
Daerah Swapraja
Daerah terpencil
