WorksheetsEVALUASI UUD NRI 1945
Total questions: 30
Worksheet time: 32mins
Name
Class
Date
1.
Setiap warga negara harus berperan serta dalam menghormati dan menegakkan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Hal tersebut diatur dalam pasal 28i ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sebagai perwujudan bela negara dalam bidang hukum. Salah satu alasan pentingnya hal tersebut diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 adalah ..........
a)
Dalam rangka mewujudkan warga negara yang sadar HAM
b)
Untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam HAM
c)
Untuk mendorong kinerja bagi aparat penegak hukum
d)
Meningkatkan citra indonesia dalam penegakkan HAM
e)
Dalam rangka pemenuhan HAM secara konstitusional
2.
Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang diwujudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan. Hal tersebut penting mengingat kedudukan UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk memilih .....
a)
Eksistensi budaya nasional di dunia
b)
Kesergaman budaya nasional
c)
Terwujudnya masyarakat madani
d)
Peningkatan kewibawaan indonesia
e)
Indonesia sebagai pusat peradaban dunia
3.
Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh perilaku yang mencerminkan nasionalisme berdasarkan pasal tersebut adalah ...
a)
Menghormati hak bela negara
b)
Ikut dalam kegiatan bela negara
c)
Menaati kewajiban bela negara
d)
Berpartisipasi dalam sishankamrata
e)
Mengambil peran dalam keamanan negara
4.
Terkait dengan negara indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi, panitia perancang UUD dalam BPUPKI telah diletakkan landasan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran sebagaimana tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Sebagai warga negara yang berintegritas, hal yang perlu dilakukan berkenaan dengan ketentuan tersebut adalah .....
a)
Menggunakan kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi
b)
Menggunakan kebebasan untuk mengejar kepentingan golongan
c)
Membatasi kebebasan untuk memberi kebebasan pada orang lain
d)
Membatasi kebebasan agar tidak merugikan orang lain
e)
Menggunakan kebebasan dengan cara yang bertanggung jawab
5.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Arti penting pengaturan ketentuan tersebut dalam konstitusi adalah .....
a)
Mengadili kejahatan militer
b)
Memperkuat kewenangan hakim
c)
Mengatur ruang lingkup peradilan
d)
Menciptakan pengadilan yang bebas
e)
Membentuk peradilan bersih
6.
Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) mengatur warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Selanjutnya aturan tersebut diterapkan dalam Undang- undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Ketentuan tersebut penting mengingat kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum di indonesia yakni ........
a)
Landasan pemerintah dalam memberikan kebebasan semua warga negara untuk melaksanakan perkawinannya memiliki keturunan
b)
Negara berkewajiban menghormati pelaksanaan perkawinan serta mengakui dan melindungi keturunan sebagai perwujudan hak asasi manusia
c)
Dasar hukum bagi pemerintah dalam memfasilitasi semua proses perkawinan setiap warga negara, memberikan pengesahan dan memberi pengakuan
d)
Dasar pengakuan negara atas semua pelaksanaan perkawinan, baik yang dilaksanakan menurut hukum nasional maupun hukum adat
e)
Menjamin pemenuhan hak asasi warga negara untuk melaksanakan perkawinan dan melanjutkan keturunan tanpa ada campur tangan pemerintah
7.
UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) dengan tegas menyatakan bahwa bangsa indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap penduduk diberi kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pentingnya ketentuan tersebut diterapkan dalam kebijakan pemerintah, yaitu .....
a)
Pemerintah tidak ikut campur dalam mengatur kehidupan beragama di indonesi
b)
Dasar kewenangan negara untuk menjamin kerukunan hidup antarumat beragama
c)
Mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum agama untuk menjamin ketakwaan
d)
Landasan bagi pemerintah dalam menerapkan hukum agama sebagai aturan nasional
e)
Membentuk kehidupan masyarakat yang toleran, bebas nilai, dan saling menghormati
8.
Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi dasar hukum positif di indonesia. Hal tersebut secara formal dilatarbelakangi oleh pernyataan berikut. Manakah pernyataan yang paling tepat dan sesuai .....
a)
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi satu-satunya sumber hukum tertinggi di Indonesia
b)
Penegasan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang diakui di indonesia
c)
Landasan yang mengikat setiap warga negara, lembaga negara, dan lembaga masyarakat tanpa terkecuali
d)
Hukum positif di indonesia menjadi sumber material yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
e)
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 hanya boleh diubah oleh MPR hasil pemilihan umum
9.
Pasal 18 A ayat 2 UUD NRI 1945 menjelaskan perihal keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut penting mengingat kedudukan UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk .....
a)
Memantau kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan negara
b)
Mengurangi beban kerja pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah
c)
Menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien
d)
Mengantisipasi terjadinya pengelolaan negara secara terpusat
e)
Membagikan keuangan nasional ke daerah agar terjadi pembangunan
10.
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu indikatornya memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J. Pentingnya ketentuan pasal tersebut diterapkan dalam kebijakan pemerintah, yaitu sebagai....
a)
Perwujudan perindungan kepentingan hukum negara dan pemerintah
b)
Dasar hukum penerapan sanksi bagi para pelaku tindak kejahatan
c)
Bukti pemeritah telah melakukan ratifikasi instrumental internasional
d)
Landasan bagi pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia
e)
Jaminan kebebasan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi
11.
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh perilaku yang mencerminkan nasionalisme berdasar pasal tersebut adalah...
a)
Menggunakan hak untuk memillih pekerjaan
b)
Memanfaatkan kesempatan memperoleh pekerjaan
c)
Memperjuangkan hak atas upah yang layak
d)
Menghormati pilihan pekerjaan orang lain
e)
Menghormati hak atas cuti dan tunjangan
12.
Sejak merdeka Indonesia telah menetapkan tujuan negara untuk melindungi seluruh rakyatnya. Salah satu perwujudan dari tujuan tersebut adalah fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut penting untuk diterapkan dalam kebijakan pemerintah karena pemerintah akan .......
a)
Menjamin pemberian bantuan sosial bagi masyarakat
b)
Mengatur keberadaan fakir miskin dan anak-anak telantar
c)
Memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat tidak mampu
d)
Menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan
e)
Mengatur perlindungan hukum bagi anak-anak tidak mampu
13.
Panitia kecil perencanaan UUD diketuai oleh …
a)
Mr. Soepomo
b)
Radjiman Wedyodiningrat
c)
Ir. Soekarno
d)
Moh. Yamin
e)
Sajuti Melik
14.
Silahkan tuliskan isi dari Pasal 5 ayat 1!
4 lines
15.
Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah …
a)
Pengambilan keputusan secara voting
b)
Pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang DPR
c)
Pidato Presiden setiap tanggal 17 Agustus dihadapan parlemen
d)
Pengambilan keputusan legal formal didalam parlemen
e)
Pidato presiden dalam pengangkatan duta besar di negara lain
16.
Berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23A, pajak dan pungutan lain digunakan untuk keperluan dan pembangunan negara secara adil dan merata. Pernyataan berikut yang merupakan pentingnya kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah adalah .......
a)
Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak menggunakan prinsip memaksa
b)
Pajak progresif harus diintesifkan agar APBN meningkatkan setiap tahun
c)
Segala bentuk pungutan yang dilakukan pemerintah menggunakan prinsip sukarela
d)
Seluruh pajak harus disetor ke pusat yang digunakan bagi kesejahteraan rakyat
e)
Tarif pajak adalah sama sebagai wujud kesederajatan antar para wajib pajak
17.
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan. Pentingnya ketentuan tersebut diterapkan dalam kebijakan pemerintah adalah ...
a)
Mengatur tata niaga kebutuhan pokok darri hulu ke hilir yang menjamin ketersediaan dan kestabilan harga
b)
Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan menggunakan mekanis pasarann agarr lebih kompetitif
c)
Menggunakan model keseimbangan antar penawaran dan permintaan yang menjamin ketersediaan produk
d)
Menciptakan mekanisme harga ekonomis sehingga lebih memberikan jaminan kestabilan harga dan iklim berusaha
e)
Memberikan tugas kepada Bulog untuk memonopoli kebutuhann pokok sehingga harga dapat dikendalikan
18.
Setiap warga negara dijamin kebebasanya dalam menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Salah satu alasan pentingnya ketentuan tersebut diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 adalah ......
a)
Pagar warga negara bebas tanpa batas dalam menyampaikan informasi
b)
Mendidik warga negara santun dalam menyampaikan informasi
c)
Meningkatkan daya kritis warga negara terhadap berbagai informasi
d)
Menghindari konflik antar warga negara yang ada di Indonesia
e)
Mendorong perwujudan paham konstitusi nasionalisme Indonesia
19.
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Contoh perilaku yang mencerminkan nasionalisme berdasar pasal tersebut adalah ...
a)
Ikut dalam kegiatan bela negara
b)
Menaati hukum undang-undang
c)
Menghormati hak asasi manusia orang lain
d)
Ikut serta dalam usaha pertahanan negara
e)
Menggunakan hak suara dalam pemilu
20.
Pasal 31 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nlai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berikut ini perilaku yang mencerminkan nasionalisme berdasarkan pasal tersebut adalah ......
a)
Menciptakan Iptek yang bisa diakses satu kelompok
b)
Memajukan Iptek untuk perkembangan daerah tertentu
c)
Mengimpor semua bahan baku untuk mengembangkan Iptek
d)
Menggunakan tenaga ahli dari satu pulau saja untuk memajukkan Iptek
e)
Mengembangkan ekosistem riset Iptek yang inklusif dan kolaboratif
21.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Arti penting pengaturan ketentuan tersebut dalam konstitusi adalah .....
a)
Memperkuat otonomi antardaerah
b)
Membatasi kewenangan otonomi daerah
c)
Mencegah perpecahan antardaerah
d)
Memperkuat pegawasan terhadap daerah
e)
Pengotonomian pendapatan asli daerah
22.
Dalam negara demokratis, perbedaan pandangan dan gagasan tentang suatu musyawarah menjadi lumrah, tetapi hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi Pancasila apabila masyarakat tidak mampu menerima gagasan dari orang lain. Hal yang harus dilakukan masyarakat dalam menyikapi perbedaan dalam musyawarah tersebut, yaitu .....
a)
Tidak memaksakan gagasan atau pendapat sendiri kepada orang lain
b)
Bertahan dengan pendapatnya sendiri karena dianggap paling baik
c)
Menerima semua gagasan meskipun bertentangan dengan hati nurani
d)
Menyerap gagasan, tetapi tidak masukkan dalam masukan musyawarah
e)
Menolak semua gagasan karena tidak sesuai dengan tujuan musyawarah
23.
Bunyi dari Pasal 1 ayat 2 adalah...
a)
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
b)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang
c)
Negara Indonesia adalah negara hukum
d)
Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang bersistem hukum
e)
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang kedaulatan berada di tangan MPR
24.
Ketentuan dalam pasal 28 UUD 1945 sebelum diamandemen mencerminkan bahwa …
a)
Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara
b)
Negara Indonesia wajib mencerdaskan kehidupan bangsa
c)
Negara Indonesia adalah negara yang bersifat demokratis
d)
Kebebasan beragama merupakan slah satu hak yang paling azasi di antara hak-hak azasi manusia
e)
Pasal ini memancarkan azas keadilan sosial dan kerakyatan
25.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh...
a)
Anggota DPR
b)
MPR
c)
Partai politik atau gabungan Partai politik
d)
Masyarakat peserta pemilu
e)
Anggota Legislatif
26.
Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurangkurangnya ... dari jumlah anggota
a)
2/3
b)
3/4
c)
1/3
d)
1/2
e)
2/4
27.
Jika Pesiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan maka pelaksanaan tugas kepresidenan digantikan oleh ...
a)
Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri
b)
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan
c)
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perekonomian
d)
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan
e)
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan
28.
Dibawah ini yang merupakan wewenang MPR sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 setelah amandemen adalah...
a)
Melantik Presiden dan wakil Presiden
b)
Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden dalam masa jabatannya
c)
Mengubah dan menetapkan UUD
d)
Mengajukan rancangan undang - undang kepada DPR
e)
Menetapkan peraturan pemerintah
29.
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar , hal ini sesuai dengan UUD 1945 , yaitu …
a)
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
b)
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
c)
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
d)
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
e)
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
30.
Perhatikan kalimat dibawah ini !
1) Seorang warga negara Indonesia asli 2) Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri 3) Tidak pernah menghianati negara 4) Mampu secara rohani dan jasmani
Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 setelah amandemen ditunjukkan pada nomor...
a)
(1), (2), (3)
b)
(1), (3), (4)
c)
(1), (2), (4)
d)
(2), (3), (4)
e)
Semua jawaban benar
100 %
