WorksheetsE-Test Posbakum
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
Kewenangan Pengadilan Agama dibidang Ekonomi Syariáh meliputi…. macam :
a)
a. 10
b)
b. 12
c)
c. 13
d)
d. 11
2.
Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 tahun 2012, maka sengketa ekonomi syariah hanya dapat diajukan pada:
a)
a. Pengadilan Militer
b)
b. Pengadilan Agama
c)
c. Pengadilan Negeri
d)
d. Pengadilan Tata Usaha Negara
3.
Seseorang beragama non Islam, kemudian meninggal dunia, para ahli waris mengajukan gugatan waris ke :
a)
a. Pengadilan Agama;
b)
b. Pengadilan Negeri;
c)
c. Pengadilan Militer;
d)
d. PTUN;
4.
Diantara syarat petitum gugatan adalah, kecuali :
a)
a. Harus jelas,
b)
b. Tidak bertolak belakang dengan posita,
c)
c. Harus terperinci,
d)
d. Tidak harus mengenai ojek perkara.
5.
Pengajuan permohonan itsbat nikah diajukan di tempat :
a)
a. Suami/istri;
b)
b. Tempat dimana perkawinan dilangsungkan;
c)
c. a dan b salah;
d)
d. a dan b benar;
6.
Dalam bidang waris, bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi, kecuali :
a)
a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
b)
b. Penentuan mengenai harta peninggalan,
c)
c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
d)
d. Kesepakatan Antara para ahli waris.
7.
Perkawinan dapat putus, karena :
a)
a. Kematian;
b)
b. Perceraian;
c)
c. Putusan Pengadilan;
d)
d. Semuanya benar;
8.
Sepasang suami istri menikah secara Islam dan dicatat di KUA, kemudian salah satu/keduanya keluar dari Islam, apabila akan bercerai mengajukan perceraiannya ke :
a)
a. Pengadilan Agama;
b)
b. Pengadilan Negeri;
c)
c. Pengadilan Militer;
d)
d. PTUN;
9.
Yang menjadi wali dalam perkawinan :
a)
a. Wali nasab;
b)
b. Wali hakim;
c)
c. a dan b salah;
d)
d. a dab benar;
10.
Diantara jenis perkara permohonan (volunter) di Pengadilan Agama adalah, kecuali :
a)
a. Permohonan cerai talak,
b)
b. Permohonan izin poligami
c)
c. Permohonan wali adlal,
d)
d. Hadlanah
11.
Yang dapat menjadi Wali hakim adalah :
a)
a. Amil;
b)
b. Ustadz;
c)
c. Kepala KUA;
d)
d. P3N
12.
Diantara rukun perkawinan adalah, kecuali :
a)
a. Mahar/mas kawin,
b)
b. Calon mempelai laki-laki dan perempuan,
c)
c. Wali dan ijab qabul,
d)
d. Dua orang saksi
13.
Gugatan waris dijukan ke Pengadilan Agama tempat :
a)
a. Tergugat;
b)
b. Dimana objek sengketa berada;
c)
c. a dan b benar;
d)
d. a saja yang benar;
14.
Kewenangan absolut Pegadilan Agama disebutkan dalam :
a)
a. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.
b)
b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaknaan UU Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.
c)
c. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.
d)
d. Pasal 54 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.
15.
Salah satu asas akad adalah al hurriyah. Al hurriyah artinya adalah:
a)
a. Tertulis
b)
b. Kebebasan berkontrak
c)
c. Iktikad baik
d)
d. Kesetaraan
16.
Hak tanggungan diatur dalam:
a)
a. UU No. 50 tahun 2009
b)
b. UU No. 4 Tahun 1996
c)
c. UU No. 4 tahun 1997
d)
d. UU No. 3 tahun 2006.
17.
Upaya hukum terhadap putusan verstek adalah :
a)
a. Banding;
b)
b. PK;
c)
c. Kasasi;
d)
d. Verzet;
18.
Beracara secara Cuma-Cuma disebut dengan :
a)
a. Prodeo;
b)
b. Verscot
c)
c. Panjar
d)
d. Perkara
19.
Seseorang beragama Islam dan meninggal dunia dalam kedaan Islam, ada ahli waris yang beragama non Islam, maka para ahli waris mengajukan gugatan waris ke :
a)
a. Pengadilan Negeri;
b)
b. Pengadilan Agama;
c)
c. Pengadilan Militer;
d)
d. PTUN;
20.
Berikut ini adalah persyaratan pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, kecuali :
a)
a. Berbadan hukum.
b)
b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang.
c)
c. Memiliki Mou dengan kantor Pengadilan.
d)
d. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
21.
Perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut :
a)
a. Talak bain.
b)
b. Cerai gugat.
c)
c. Cerai talak.
d)
d. Talak khulí.
22.
Sepasang suami istri menikah secara non Islam dan dicatat di Kantor Catatan Sipil, kemudian masuk Islam, apabila akan bercerai menjadi kewenangan :
a)
a. Pengadilan Agama;
b)
b. Pengadilan Negeri;
c)
c. Pengadilan Militer;
d)
d. PTUN;
23.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PP No. 28 Tahun 1977, sengketa wakaf diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat :
a)
a. Benda wakaf itu berada;
b)
b. Penggugat;
c)
c. Tergugat;
d)
d. Nadzir
24.
Wanprestasi yang dilakukan seorang nasabah terhadap Bank Syariáh yang akadnya dilakukan dengan akad syariáh, Bank Syariáh mengajukan gugatan ke :
a)
a. Pengadilan Negeri;
b)
b. Pengadilan Agama;
c)
c. Pengadilan Militer;
d)
d. PTUN;
25.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan telah diubah dengan :
a)
a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019.
b)
b. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
c)
c. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
d)
d. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2020.
26.
Surat gugatan itu menurut ketentuan pasal 8 Nomor 3 Rv, pada pokoknya harus memuat :
a)
a. Identitas para pihak, Fundamentum petendi, dan Petitum.
b)
b. Tuntutan pokok atau primer.
c)
c. Tuntutan tambahan.
d)
d. Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom).
27.
Diantara jenis perkara gugatan (contentious) di Pengadilan Agama adalah, kecuali :
a)
a. Cerai Gugat.
b)
b. Gugatan Harta Bersama.
c)
c. Permohonan Ijin Poligami.
d)
d. Wali adlal.
28.
Perceraian yang dilakukan oleh pihak suami disebut :
a)
a. Talak rají;
b)
b. Talak bain;
c)
c. Talak bain sughra;
d)
d. Talak khul’i;
29.
Saham yang menyebut nama pemiliknya (nominal shares) disebut:
a)
a. Saham atas nama.
b)
b. Saham atas tunjuk.
c)
c. Saham preferen.
d)
d. Saham biasa.
30.
Yang berhak mengajukan sengketa wakaf adalah :
a)
a. Nadzir dan Pejabat yang berwenang;;
b)
b. Wakif/ahli warisnya;
c)
c. a dan b salah;
d)
d. a dan b benar;
31.
Hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekuturial apabila terdapat:
a)
a. Irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sertifikat hak tanggungan
b)
b. Irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada Akta Pemberian hak tanggungan
c)
c. Irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada surat kuasa menjual
d)
d. Irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada akad pertama
32.
Yang dimaksud dengan komulasi (penggabungan) gugatan subyektif adalah:
a)
a. Penggabungan para pihak berperkara yang terdiri lebih dari seorang.
b)
b. Penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu gugatan.
c)
c. Penggabungan beberapa gugatan.
d)
d. Penggabungan para pihak berperkara terhadap beberapa tuntutan.
33.
Jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi adalah :
a)
a. Perkara perkawinan.
b)
b. Perkara kewarisan
c)
c. Perkara ekonomi syariáh.
d)
d. Perkara gugatan sederhana.
34.
Yang harus menjadi pihak Pemohon dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah :
a)
a. Orang tua Pewaris.
b)
b. Anak pewaris.
c)
c. Sebagian ahli waris.
d)
d. Semua ahli waris.
35.
Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dapat digantikan oleh anaknya, disebut dengan :
a)
a. Ahli waris pengganti;
b)
b. Penggantian ahli waris;
c)
c. Ahli waris langsung;
d)
d. Ashobah;
36.
Pedoman dalam memberikan bantuan layanan hukum adalah :
a)
a. PERMA Nomor 1 tahun 2014.
b)
b. PERMA Nomor 1 tahun 2015.
c)
c. PERMA Nomor 1 tahun 2016.
d)
d. PERMA Nomor 1 tahun 2020.
37.
Pasangan suami-istri kawin secara non Islam dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, kemudian masuk Islam. Dalam perjalanan berumah tangganya ada masalah, jika mau bercerai mereka harus mendaftar ke :
a)
a. Pengadilan Agama.
b)
b. Pengadilan Negeri.
c)
c. Pengadilan Tata Usaha Negara.
d)
d. Peradilan Militer.
38.
Talak yang dijautuhakan ketika istri dalam keadaan haid disebut :
a)
a. Talak sunni.
b)
b. Talak bidí.
c)
c. Talak bain.
d)
d. Talak sirri.
39.
Alasan-alasan perceraian diatur dalam :
a)
a. Pasal 19 PERMA Nomor 19 tahun 2020.
b)
b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.
c)
c. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
d)
d. Pasal 19 PERMA Nomor 15 tahun 2019.
40.
Cara pengajuan gugatan perkara perdata diatur dalam :
a)
a. Pasal 118 HIR.
b)
b. Pasal 164 HIR.
c)
c. Pasal 154 RBg.
d)
d. Pasal 171 RBg.
41.
Wanprestasi diatur dalam :
a)
a. Pasal 1365 KUPerdata.
b)
b. Pasal 1243-1244 KUPerdata.
c)
c. Pasal 1365-1966 KUPerdata.
d)
d. Pasal 1165-1166 KUPerdata.
42.
Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam :
a)
a. Pasal 1365 KUPerdata.
b)
b. Pasal 1243-1244 KUPerdata.
c)
c. Pasal 1365-1966 KUPerdata.
d)
d. Pasal 1165-1166 KUPerdata.
43.
Pihak Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perdata tatacara pemanggilannya diatur dalam :
a)
a. Pasal 390 ayat (3) HIR.
b)
b. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
c)
c. Pasal 119 HIR.
d)
d. Pasal 271 RBg.
44.
Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman :
a)
a. Suami.
b)
b. Istri.
c)
c. Tempat nikah dilangsungkan.
d)
d. Orang tua Termohon.
45.
Gugatan perceraian diajukan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman :
a)
a. Suami.
b)
b. Istri.
c)
c. Tempat nikah dilangsungkan.
d)
d. Orang tua Penggugat.
46.
Sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam surat gugatan meliputi:
a)
a. Nama, umur, dan tempat kediaman para pihak.
b)
b. Nama, umur, dan tempat nikah dilangsungkan.
c)
c. Nama, pekerjaan, dan umur.
d)
d. Nama, umur, pekerjaan dan agama.
47.
Pasangan suami-istri kawin secara Islam dan dicatatkan di KUA, kemudian murtad. Dalam perjalanan berumah tangganya ada masalah, jika mau bercerai mereka harus mendaftar ke :
a)
a. Pengadilan Agama.
b)
b. Pengadilan Negeri.
c)
c. Pengadilan Tata Usaha Negara.
d)
d. Peradilan Militer.
48.
Seorang suami melanggar taklik talak sebagaimana tercantum dalam akta nikah, istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, setelah gugatannya dibenarkan oleh Pengadilan, maka istri harus membayar :
a)
a. Iwadh.
b)
b. Mutáh
c)
c. Mahar.
d)
d. Kiswah.
49.
Hak istri yang dicerai oleh suami adalah :
a)
a. Mutáh.
b)
b. Nafkah iddah
c)
c. Mahar.
d)
d. a dan b benar.
50.
Yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah :
a)
a. Orang tua.
b)
b. Anak yang bersangkutan.
c)
c. Kepala KUA.
d)
d. Semuanya benar.
51.
Perkawinan dapat putus karena, kecuali :
a)
a. Kematian.
b)
b. Perceraian.
c)
c. Atas putusan pengadilan.
d)
d. Atas kehendak suami.
52.
Aturan permohonan Itsbat nikah di atur dalam :
a)
a. Pasal 7 KHI.
b)
b. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975.
c)
c. Pasal 116 KHI.
d)
d. Semuanya benar.
53.
Perkawinan merupakan syariát Islam, dalam ketentuan perkawinan di Indonesia telah dibatasi umur minimal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 :
a)
a. Laki-laki dan perempuan telah aqil baligh.
b)
b. Perempuan berumur 16 tahun, laki-laki berumur 19 tahun.
c)
c. Laki-laki berumur 21 tahun, perempuan berumur 19 tahun.
d)
d. Laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun.
54.
Yang wajib hadir/dihadirkan dalam pemerisksaan dispensasi kawin adalah:
a)
a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin.
b)
b. Calon suami/ calon istri.
c)
c. Orang tua calon suami/calon istri.
d)
d. Semuanya benar.
55.
Aturan harta bersama diatur dalam :
a)
a. Pasal 35 – 37 UU No. 1 tahun 1974.
b)
b. Pasal 85 – 97 KHI.
c)
c. a dan b benar.
d)
d. a dan c salah.
56.
Pihak Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian tatacara pemanggilannya diatur dalam :
a)
a. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
b)
b. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
c)
c. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
d)
d. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
57.
Nilai gugatan sederhana ekonomi syariáh berdasarkan Perma No. 4 tahun 2019 maksimal :
a)
a. Rp. 500.000,00,
b)
b. Rp. 200.000,00,
c)
c. Rp. 100.000,00,
d)
d. Rp. 700.000,00,
58.
Gugatan Pembatalan nikah bagi orang muslim diajukan ke Pengadilan Agama oleh, kecuali :
a)
a. Suami atau istri.
b)
b. Orang tua dari pihak suami atau daripihak istri.
c)
c. Pihak KUA tempat suami dan istri melangsungkan pernikahan.
d)
d. Pihak mantan suami atau mantan istri.
59.
Seorang laki-laki Pegawai Negeri Sipil, apabila akan menceraikan istrinya yang bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh …… dari Pejabat yang berwenang:
a)
a. Surat Izin;
b)
b. Surat Keterangan;
c)
c. Surat Rekomendasi;
d)
d. Pernyataan;
60.
Diantara syarat alternative dalam permohonan izin poligami adalah, kecuali:
a)
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b)
b. Istri tidak mencintai calon suaminya.
c)
c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
d)
d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
61.
Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah, kecuali :
a)
a. Suami atau istri.
b)
b. Anak-anak mereka.
c)
c. Kepala KUA.
d)
d. Pihak yang berkepentingan.
62.
Seorang istri mempunyai suami anggota TNI, apabila akan mengajukan gugatan cerai harus …………….. dari kesatuannya;
a)
a. Surat Izin;
b)
b. Surat Keterangan;
c)
c. Surat Rekomendasi;
d)
d. Surat Pernyataan;
63.
Petitum dalam permohonan Penetapan ahli waris meliputi :
a)
a. Dinyatakan telah meninggalnya pewaris.
b)
b. Ditetapkannya ahli waris.
c)
c. Minta ditetapkannya harta pewaris.
d)
d. a dan b benar.
64.
Terhadap penetapan dispensasi kawin, upaya hukum yang dapat ditempuh pihak adalah :
a)
a. Kasasi.
b)
b. Banding.
c)
c. Verzet.
d)
d. Peninjauan kembali.
65.
Pendaftaran Putusan Arbitrase Syariáh ke :
a)
a. Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon Arbitrase.
b)
b. Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal Termohon Arbitrase.
c)
c. Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Arbitrase.
d)
d. Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Arbitrase.
66.
Permohonan Dispensasi Kawin diatur dalam :
a)
a. PERMA Nomor 5 tahun 2019.
b)
b. PERMA Nomor 1 tahun 2019.
c)
c. PERMA Nomor 5 tahun 2020.
d)
d. PERMA Nomor 4 tahun 2019.
67.
Pada saat permohonan izin poligami, suami :
a)
a. wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya.
b)
b. Tidak wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya.
c)
c. Boleh mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya.
d)
d. Semua jawaban salah.
68.
Kriteria gugatan sederhana Ekonomi Syariáh di Pengadilan Agama, hanya menyangkut perkara :
a)
a. Wanprestasi.
b)
b. Perbuatan Melawan Hukum.
c)
c. a dan b salah.
d)
d. a dan b benar.
69.
Dalam perkara gugat cerai, apabila Penggugat berada diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat :
a)
a. Tergugat;
b)
b. Penggugat;
c)
c. a dan b benar;
d)
d. a dan b salah;
70.
Pihak yang mempunyai hak dalam objek sengketa tetapi tidak mau menjadi Penggugat, maka harus didudukan sebagai pihak :
a)
a. Tergugat.
b)
b. Penggugat.
c)
c. Turut Tergugat.
d)
d. Semuanya salah.
71.
Macam-macam intervensi yaitu, kecuali :
a)
a. Voeging.
b)
b. Vrijwaring.
c)
c. Tussencomst.
d)
d. eksepsi.
72.
Bantuan Hukum diatur dalam :
a)
a. UU Nomor 16 tahun 2011.
b)
b. UU Nomor 18 tahun 2018.
c)
c. UU Nomor 11 tahun 2010.
d)
d. UU Nomor 16 tahun 2019.
73.
Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa ekonomi syariáh secara ligitasi adalah :
a)
a. Pengadilan Agama
b)
b. Pengadilan Negeri.
c)
c. PTUN
d)
d. Pengadilan Militer.
74.
Dalam perkara perceraian, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi :
a)
a. Tempat perkawinan dilangsungkan;
b)
b. Pengadilan agama Jakarta Pusat;
c)
c. a dan b benar;
d)
d. a dan b salah;
75.
Penyelesaian sengketa Ekonomi di luar pengadilan lazim disebut :
a)
a. Alternative Dispute Resolution (ADR)
b)
b. Perdamaian hakim
c)
c. Petuah adat
d)
d. Nasehat petugas PTSP
76.
Atas putusan Basyarnas Pemohon mengajukan eksekusi ke :
a)
a. Pengadilan Agama
b)
b. Pengadilan Negeri
c)
c. Peradilan Militer
d)
d. Peradilan Tata Usaha Negara
77.
Pengadilan Agama berwenang mengadili pembatalan Basyarnas hal ini diatur dalam :
a)
a. Perma No. 14/2016 pasal 3 ayat (2).
b)
b. Perma No. 12/2019 pasal 1 ayat (2).
c)
c. Perma No. 14/2017 pasal 3 ayat (1).
d)
d. Perma No. 13/2016 pasal 2 ayat (2).
78.
Dasar Hukum Basyarnas berfungsi menyelesaikan sengketa Perbankan Syariáh diatur dalam :
a)
a. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.
b)
b. Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009.
c)
c. Penjelasan Pasal 58 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.
d)
d. Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009.
79.
Alasan perceraian diatur dalam :
a)
a. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
b)
b. Pasal 116 KHI.
c)
c. a dan b, benar
d)
d. a dan b, salah.
80.
Berikut ini adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan, kecuali :
a)
a. Perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah suami lain.
b)
b. perkawinan tanpa izin pengadilan.
c)
c. Perkawinan dibawah tangan.
d)
d. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
81.
Alasan perceraian karena suami melanggar taklik talak diatur dalam :
a)
a. UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
b)
b. Kompilasi Hukum Islam
c)
c. PP No.9 Tahun 1975.
d)
d. Perma No. 1 Tahun 2016.
82.
Dasar hukum gugatan perwakilan kelompok (class action) diatur dalam :
a)
a. Perma Nomor 1 Tahun 2016
b)
b. Perma Nomor 1 Tahun 2008
c)
c. Perma Nomor 16 Tahun 2019
d)
d. Perma Nomor 1 Tahun 2002.
83.
Perbankan syari’ah diatur dalam :
a)
a. UU No. 21 Tahun 2008
b)
b. UU No. 16 Tahun 2019
c)
c. UU No. 7 Tahun 1098
d)
d. UU No. 12 Tahun 2008
84.
Perwakafan diatur dalam :
a)
a. UU No. 41 Tahun 2004,
b)
b. UU No. 14 Tahun 2004,
c)
c. UU No. 10 Tahun 2012
d)
d. UU No. 11 Tahun 2020
85.
Diantara syarat Penggugat adalah, kecuali :
a)
a. Cakap bertindak hokum
b)
b. Mempunyai lagal standing.
c)
c. Mempunyai kepentingan/haknya dilanggar
d)
d. Mempunyai biaya untuk mengajukan perkara
86.
Akad dalam transaksi ekonomi syariah harus memenuhi rukun. Berikut ini rukun akad, kecuali:
a)
a. Pelaku akad
b)
b. Objek akad
c)
c. Shighat
d)
d. Tertulis
87.
Syarat alternative dalam permohonan izin poligami adalah :
a)
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b)
b. Istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c)
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
d)
d. Semuanya benar;
88.
Wali hakim baru dapat menjadi wali hakim, apabila :
a)
a. Semua wali tidak ada;
b)
b. Walinya adlal;
c)
c. a dan b benar;
d)
d. a dan b salah
89.
Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Ps. 65 UU No.7/1989), mafhum mukhalafah dari kalimat tersebut adalah :
a)
a. Cerai diluar Pengadilan adalah sah;
b)
b. Cerai diluar Pengadilan adalah tidak sah;
c)
c. Cerai boleh dimana saja;
d)
d. Cerai didepan amil adalah sah;
90.
Talak yang boleh ruju’ adalah :
a)
a. Talak rají;
b)
b. Talak bain sughra;
c)
c. Talak bain kubra;
d)
d. Talak khulí;
91.
Pihak dalam perkara wali adlal adalah :
a)
a. Calon istri;
b)
b. Wali;
c)
c. Calon suami;
d)
d. semuanya benar;
92.
Perceraian dengan pelanggaran taklik talak disebut dengan :
a)
a. Talak rají;
b)
b. Talak bain sughra;
c)
c. Talak bain kubra;
d)
d. Talak khul’i
93.
Perkara permohonan wali adlal termasuk :
a)
a. volunteer;
b)
b. contentious
c)
c. komulatif
d)
d. subjektif
94.
permohonan pengesahan perkawinan, apabila diajukan oleh anak-anaknya, jenis perkaranya :
a)
a. Contensius;
b)
b. Volunter;
c)
c. Komulatif;
d)
d. Kontradiktif;
95.
Dalam perkara ekonomi syariáh dapat berupa :
a)
a. Wanprestasi;
b)
b. PMH;
c)
c. a dan b benar;
d)
d. a dan b salah;
96.
termasuk talak bain sughra, yaitu, kecuali :
a)
a. talak yang terjadi qabla a-dukhul;
b)
b. talak dengan tebusan (khulu);
c)
c. talak yang dijatuhkan oleh suami;
d)
d. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;
97.
Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama :
a)
a. Tempat tinggal Penggugat
b)
b. Tempat tinggal Tergugat
c)
c. Tempat dimana mereka menikah.
d)
d. Tempat mana saja yang disukai Penggugat.
98.
Seorang laki-laki (A) menikah dengan seorang perempuan (B) mempunyai seorang anak laki-laki (C), kemudian (C) menikah dengan dengan D mempunyai seorang anak E. kemudian A meninggal dunia dan orang tua A bernama F (ayah) dan G (ibu) masih hidup, maka ahli waris dari A adalah :
a)
a. B (istri), C (anak laki-laki) serta F (ayah) dan G (ibu).
b)
b. B (istri), dan C (anak laki-laki).
c)
c. B (istri), C (anak laki-laki) serta E (cucu).
d)
d. Hanya C (anak laki-laki).
99.
Seorang laki-laki (A) menikah dengan seorang perempuan (B) mempunyai seorang anak laki-laki (C), kemudian (C) menikah dengan dengan D mempunyai seorang anak E. kemudian A meninggal dunia dan orang tua A bernama F (ayah) dan G (ibu) masih hidup, maka anak laki-laki mendapatkan bagian :
a)
a. ½ (setengah) bagian
b)
b. Ashobah
c)
c. 2/3 bagian
d)
d. ¼ bagian
100.
Seorang Istri bernama Mayangsari binti Uden dan Suaminya bernama Ahmad bin Jaja berumah tangga dan berdomisili di Bandung, akan tetapi karena antara suami istri tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran, tanpa sepengetahuan dan seijin Mayangsari binti Uden kemudian Ahmad bin Jaja pulang ke Rawamerta, Kabupaten Karawang, tidak lama kemudian Ahmad bin Jaja mengajukan permohonan ijin ikrar talak ke Pengadilan Agama Karawang. Mayangsari binti Uden tidak dapat menerima karena ternyata Ahmad bin Jaja mengajukan permohonan ijin ikrar talaknya di Pengadilan Agama Karawang; Jika saudara sebagai Advokat dari Mayangsari binti Uden, dan setelah mendengar kekecewaan Mayangsari karena Ahmad mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Karawang, lalu saudara dimintai bantuan oleh Mayangsari untuk menjadi lawyernya, jawaban apa yang paling benar yang akan saudara lakukan :
a)
a. Menerima permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon.
b)
b. Mengajukan eksepsi relative
c)
c. Mengajukan eksepsi absolut
d)
d. Mengajukan alat bukti.
100 %
