WorksheetsSOAL UAS Pengantar Perpajakan_POLTEKBA 1AP1 dan 1AP2
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 40mins
Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang……….
digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
Semua Jawaban Benar.
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar …………………… untuk setiap Wajib Pajak.
Rp. 7.000.000,00
Rp. 8.000.000,00
Rp. 9.000.000,00
Rp. 10.000.000,00
Dasar pengenaan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah…………………….
Nilai Yang disepakati
Nilai Pasar
Nilai Pajak Terutang dalam Pembukuan
Nilai Jual Obyek Pajak
Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya …………….. dan setinggi-tingginya ………………. dari nilai jual obyek pajak.
5% / 80%
10% / 90%
15% / 95%
20% / 100%
Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya …………. sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.
lima bulan
enam bulan
tujuh bulan
delapan bulan
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Direktur Jenderal Pajak atas……..
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Surat Pemberitahuan Objek Pajak
Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu ………… sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
1 (satu) bulan
2 (dua) bulan
3 (tiga) bulan
4 (empat) bulan
Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib ………………………………
memberikan secara tertulis jumlah pajak terutang.
memberikan secara tertulis hal-hal yang bukan menjadi objek pajak.
memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SPOP.
memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama …………………. sejak tanggal Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
3 (tiga) bulan
4 (empat) bulan
6 (enam) bulan
12 (dua belas) bulan
Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu ………………. sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
1 (satu) bulan
2 (dua) bulan
3 (tiga) bulan
4 (empat) bulan
Objek BPHTB adalah ………………………….
Surat Pemberitahuan Objek Pajak
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Nilai Jual Objek Pajak
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi beberapa hal berikut ini, kecuali…………
Hak milik
Hak guna usaha
Hak bayar
Hak pengelolaan
Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar …………………. untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
Rp60.000.000,00
Rp70.000.000,00
Rp80.000.000,00
Rp90.000.000,00
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar ..................
Rp100.000.000,00
Rp200.000.000,00
Rp300.000.000,00
Rp400.000.000,00
Saat terutangnya BPHTB ditetapkan……………..
pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli.
pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah.
pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim.
Jawaban A, B dan C benar
Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar ……………….
2% (dua persen).
3% (tiga persen).
4% (empat persen).
5% (lima persen).
Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ……………...
Undang-Undang.
Perda.
Keputusan Presiden.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang …………………………..
menjual Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
membeli Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
menukar Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah ..................
NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada bulan terjadinya perolehan.
NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
SPOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada bulan terjadinya perolehan.
SPOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
BPHTB yang terutang dipungut di wilayah …………………….
Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan dijual.
Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan dibeli.
Diluar daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
Pengaturan Bea Meterai dilaksanakan berdasarkan asas, kecuali……….
kesederhanaan; efisiensi.
keadilan; kepastian hukum.
kepastian hukum; kemanfaatan.
kemanfaatan; kemandirian.
PENGATURAN BEA METERAI BERTUJUAN UNTUK, KECUALI………….
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA GUNA MEMBIAYAI PEMBANGUNAN NASIONAL SECARA MANDIRI
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN BEA METERAI
MENURUNKAN HARGA SEMBAKO DI MASYARAKAT
MENYESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
BEA METERAI DIKENAKAN ATAS, KECUALI……………
DOKUMEN YANG DIBUAT SEBAGAI ALAT UNTUK MENERANGKAN MENGENAI SUATU KEJADIAN YANG BERSIFAT PERDATA
DOKUMEN ID BILLING UNTUK MEMBAYAR PAJAK
AKTA NOTARIS BESERTA GROSSE, SALINAN, DAN KUTIPANNYA
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN
Undang-Undang Bea Meteral tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa, kecuali……
surat angkutan penumpang dan barang
surat penyimpanan barang
konosemen
resimen
Bea Meterai terutang pada saat dokumen dibubuhi tanda tangan untuk, kecuali……….
surat perjanjian beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf a
akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
saat disediakan untuk dibayarkan
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan Bea Meterai terutang oleh piha hak yang …………
Menerima manfaat atas Dokumen
Mengajukan Dokumen
Menerbitkan surat berharga
Menerima Dokumen
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meteral terutang oleh pihak yang………………
Menerima manfaat atas Dokumen
Menerbitkan surat berharga
Menerima Dokumen
Mengajukan Dokumen
Pemungut Bea Meterai wajib, kecuali……….
memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari pihak yang terutang.
menyetorkan Bea Meterai ke kas negara
Menagihkan Bea Meterai ke lawan transaksi
melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai
Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan, kecuali…………….
Meterai
surat setoran pajak
Meterai elektronik
Peraturan Menteri keuangan
Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk……….
Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
Dokumen yang akan ditagihkan
Jawaban A dan B Benar
…….. adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
Utang Pajak
Jurusita Pajak
Surat Teguran
Penagihan Pajak
………. adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
Surat Paksa
Biaya Penagihan Pajak
Penagihan Pajak
Penyitaan
………. adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Penagihan Pajak
Surat Paksa
Lelang
Objek Sita
Jurusita Pajak bertugas…………
Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
Memberitahukan Surat Paksa
Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan
Jawaban A, B dan C Benar
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat, kecuali……..
Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
Nama Juru Sita Pajak
Besarnya utang pajak
Perintah untuk membayar
Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat, kecuali…………….
Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
Dasar penagihan
Bukti bayar pajak
Besarnya utang pajak
Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan ………………
surat ketetapan pajak
surat tagihan pajak
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
surat ketetapan pajak kurang bayar
Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah, kecuali…………..
perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara
pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
harta berupa tabungan dan deposito wajib pajak
persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak
Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara, kecuali……
uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah
perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan
obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat
Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu ………………… sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
10 (sepuluh) hari
12 (dua belas) haria
14 (empat belas) hari
16 (enam belas) hari
……………..adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Gugatan
Surat tanggapan
Surat Uraian Banding
Banding
……………… adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.
Banding
Surat Uraian Banding
Surat Bantahan
Gugatan
……………………. adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Pelayanan Pajak
Pengadilan Pajak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Hakim tidak boleh merangkap menjadi……….
pelaksana putusan Pengadilan Pajak
penasehat hukum
konsultan Pajak
Jawaban A, B dan C Benar
Banding diajukan dalam jangka waktu ……………. sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
1 (satu) bulan
2 (dua) bulan
3 (tiga) bulan
4 (empat) bulan
Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah …………. hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
14 (empat belas) hari
15 (lima belas) hari
16 (enam belas) hari
17 (tujuh belas) hari
Alat bukti dapat berupa, kecuali………..
surat atau tulisan
keterangan DJP
keterangan para saksi
pengetahuan Hakim
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan ……………….
keterangan para saksi
surat atau tulisan
keyakinan Hakim
keterangan DJP
Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu ………………. terhitung sejak tanggal diterima putusan.
10 (sepuluh) hari
20 (dua puluh) hari
30 (tiga puluh) hari
40 (empat puluh) hari
Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat …………… sejak putusan dikirim.
1 (satu) bulan
2 (dua) bulan
3 (tiga) bulan
4 (empat) bulan
