Font size
WorksheetsIndonesia pada masa reformasi XII IPA 3
Total questions: 65
Worksheet time: 3hrs 6mins
Latar belakang lahirnya kesatuan-kesatuan aksi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah ...
presiden belum menyempurnakan Kabinet Dwikora
presiden tidak segera membubarkan PKI yang telah nyata memberontak
pasukan Cakrabirawa masih tetap bebas melakukan penembakan
hubungan diplomasi dengan Cina tidak segera diputuskan
Tindakan yang dilakukan mahasiswa/pelajar untuk memperkokoh kesatuan aksi pada tahun 1966 antara lain ....
membentuk Barisan Soekarno
meminta bantuan dan dukungan ABRI
membentuk Front Pancasila
melakukan blokade terhadap Istana Negara
Para demonstran menolak Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan sebab ...
keanggotaan dalam kabinet terlalu banyak
menteri-menteri yang duduk dalam kabinet banyak yang terlibat dalam G 30 S/PKI
para menteri tidak cakap dalam mengatasi permasalahan ekonomi
membahayakan kedudukan Presiden Soekarno
Secara hukum, posisi dan kedudukan Supersemar semakin kuat setelah ...
Letjen Soeharto membubarkan PKI
mendapat dukungan dari seluruh rakyat
terbentuk Kabinet Ampera
dilegalkan melalui ketetapan MPRS
Berikut ini merupakan langkah-langkah yang ditempuh Letjen Soeharto sebagai pengemban Supersemar, kecuali
membubarkan PKI
membersihkan lembaga negara dari unsur PKI
menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat G 30 S/PKI
mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno
Ketetapan MPRS No II/MPRS/1966 berisi tentang ...
kebijakan politik luar negeri
pengukuhan pengemban Supersemar
pelaksanaan pemilihan umum
pembaruan kebijakan dan landasan ekonomi
Berikut ini yang tidak termasuk penyebab kemerosotan ekonomi pada masa awal Orde Baru adalah ...
kebijakan ekonomi tidak mendapat pengawasan dari DPR
kepentingan ekonomi dikalahkan kepentingan politik
terbatasnya sumber daya manusia
pemecahan masalah ekonomi cenderung menggunakan pemikiran irrasional
Alasan MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yaitu
pidato tersebut hanya mengulas masalah ekonomi
MPRS sengaja menolaknya agar dapat menurunkan Presiden Soekarno
pidato tersebut tidak dibuat oleh Presiden Soekarno sendiri
pidato tersebut tidak memuat masalah G 30 S/PKI
Pada bulan Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno dengan berlandaskan pada
Ketetapan MPRS No III/MPRS/1967
Ketetapan MPRS No IV/MPRS/1967
Ketetapan MPRS No V/MPRS/1967
Ketetapan MPRS No VI/MPRS/1967
Permasalahan awal yang muncul dengan keluarnya Supersemar adalah adanya dualisme kepemimpinan nasional, sebab
terjadi persaingan berebut pengaruh antara Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto
kekuatan PKI masih ada, tetapi pengemban Supersemar telah membubarkannya
terjadi perebutan kekuasaan antara Letjen Soeharto dengan D.N. Aidit
secara de jure Soekarno masih menjabat presiden, sedang secara de facto kekuatan politik dipegang Letjen Soeharto
Pembentukan Kabinet Ampera pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan Tritura pada aspek
pemberantasan korupsi
pembubaran PKI
retooling kabinet
perbaikan ekonomi
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa Orde Baru, sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang terkandung dalam ...
pembukaan UUD 1945 alenia pertama
pembukaan UUD 1945 alenia kedua
pembukaan UUD 1945 alenia ketiga
pembukaan UUD 1945 alenia keempat
Untuk mewujudkan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan-kebijakan berikut, kecuali ...
melaksanakan pembangunan ekonomi dalam setiap pelita
mewajibkan masyarakat melaksanakan doktrin P4
melakukan fusi partai politik
menyelenggarakan pemilihan umum
Pada masa Orde Baru, dalam setiap pemilu Golkar selalu mengalami kemenangan karena beberapa faktor berikut, kecuali ...
mendapat dukungan dari kaum cendekiawan dan ABRI
adanya monoloyalitas pegawai negeri pada pemerintah
adanya larangan pegawai negeri ikut dalam orsospol tanpa seizin pemerintah
ditetapkannya Golongan Karya sebagai partai tunggal dalam pemerintahan
Tiga motor penggerak kekuatan Orde Baru adalah ...
Golkar, militer, Presiden Soeharto
militer, Golkar, kaum cendekiawan
kaum cendekiawan, militer, PKI
kaum agama, Golkar, Presiden Soeharto
Salah satu kebijakan politik luar negeri masa Orde Baru adalah membekukan hubungan diplomatik dengan RRC. Alasan pemerintah melakukan hal tersebut adalah ...
Indonesia dan RRC merupakan saingan/ri al dalam pembangunan ekonomi
RRC membantu PKI dalam melancarkan kudeta G 30 S/PKI
RRC tidak bersedia mengimpor barang-barang industri ke Indonesia
adanya semangat anti-Cina dalam masyarakat
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I tahun 1969 lebih ditekankan pada sektor pertanian karena ...
tidak membutuhkan modal yang besar
tersedianya lahan yang cukup luas
mayoritas rakyat Indonesia hidup dari pertanian
rakyat Indonesia mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan
Pernyataan berikut yang menggambarkan kondisi bangsa Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru, kecuali ...
terjadinya krisis moneter tahun 1997
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah
terjadinya krisis kepemimpinan Presiden Soeharto
meningkatnya tuntutan internasional untuk memerdekakan Timor Timur
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah ...
kepemimpinan Presiden Soeharto yang otoriter
adanya krisis moneter tahun 1997
campur tangan Amerika Serikat dalam politik dalam negeri Indonesia
persaingan politik antara militer dan kaum cendekiawan
Salah satu permasalahan sparatisme yang berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Habibie adalah ...
Gerakan Aceh Merdeka
Organisasi Papua Merdeka
Timor Timur
Republik Maluku Selatan
"Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999"
Keluarnya peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan tentang….
pembayaran hutang luar negeri pemerintah Indonesia
pengaturan independensi Bank Indonesia
pembebasan tahanan politik tanpa syarat
pengaturan pembentukkan partai politik
pemisahan kesatuan polisi dan TNI
Pelaksanaan pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai dari 141 partai politik yang mendaftar. Banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu 1999 disebabkan oleh ….
kebijakan pembebasan tahanan politik
kebebasan rakyat mendirikan partai politik
kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berbicara
tuntutan rakyat untuk menganti hasil pemilu 1997
golongan mahasiswa yang diangkat menjadi anggota DPR
Lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI dianggap sebagai suatu kesalahan dalam periode kepempimpinan B.J. Habibie. Akan tetapi, peristiwa tersebut memberi manfaat bagi pemerintahan Indonesia karena ….
membersihkan nama Indonesia dari tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur
meminimalisir munculnya gerakan separtis di wilayah Timor Timur
mengakhiri status daerah operasi militer yang berlaku di Timor Timur
mengembalikan keutuhan NKRI
mengurangi pengeluaran dana APBN bagi wilayah Timor Timur
Partai yang menjadi koalisi pemerintahan Abdurrahman Wahid ditunjukkan oleh ….
PAN, PDI-P, dan Hanura
PAN, PKB, dan Gerindra
PDI-P, PKB, dan Golkar
PKB, Hanura, dan Gerindra
PKB, Gerindra, dan Golkar
Kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden dan wakil Presiden di atas bernama Kabinet ….
Pembangunan Nasional
Indonesia Bersatu
Gotong Royong
Reformasi
Kerja
Perhatikan nama tokoh-tokoh berikut!
1) Susno Duadji
2) Busyro Muqoddas
3) Ganjar Prawono
4) Abraham Samad
Tokoh yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK ditunjukkan nonor ….
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
3 dan 4
Salah satu keberhasilan pemerintahan SBY adalah kebijakan konversi bahan bakar minyak tanah ke gas. kebijakan tersebut diterapkan karena ….
masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi akan minyak tanah
persediaan minyak tanah di Indonesia semakin menipis dari tahun ke tahun
masyarakat Indonesia telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membeli gas
masyarakat Indonesia tidak mengikuti perubahan harga minyak dunia
persediaan bahan bakar gas di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun
Kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan SBY memicu tingkat inflasi yang disebabkan oleh ….
kenaikan biaya transportasi
kenaikan harga mobil-mobil impor
kemunculan program mobil nasional
kemunculan barang-barang impor murah
kenaikan permintaan bahan bakar gas
Partai yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi-JK ditunjukkan oleh ….
Gerindra, PAN, dan Nasdem
Gerindra, PDI-P, dan Golkar
PAN, PDI-P, dan Golkar
PDI-P, Gerindra, dan PKB
PDI-P, PKB, dan Golkar
Munculnya sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pernah menjadi perdebatan pada akhir tahun2014 karena ….
pengangkatan kepala daerah harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri
pemilihan kepala daerah harus diimbangi pemekaran wilayah
pemekaran wilayah menimbulkan masalah berkaitan sistem pemilihan kepala daerah
pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh kalangan DPRD
pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya besar
Perhatikan pertimbangan-pertimbanga berikut!
1) Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan APEC.
2) Dorongan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
3) Harga minyak mentah di pasar dunia meningkat.
4) Terjadi deficit dalam APBN.
Pertimbangan pemerintah menurunkan harga BBM pada tahun 2009 ditunjukkan oleh nomor ….
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
3 dan 4
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sector yang rawan dikorupsi. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan …..
meningkatkan mutu sistem rekuitmen pejabat publik
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pejabat
menyediakan barang dan jasa dengan sistem borongan
membantuk Komisi Pemberantasan Korupsi
memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi
Kepres Nomor 6 tahun 2000
Keluarnya Keputusan Presiden tersebut berkaitan erat dengan ….
pengakuan Konghuchu sebagai agama resmi
pengalihan subsidi BBM untuk Bantuan Langsung Tunai
penyelesaian konflik antara GAM dan Pemerintah RI
pelaksanaan referendum di wilayah Timor Timur
penghapusan KTP khusus bagi etnik Tionghoa
Upaya Presiden Megawati Soekarno Putri untuk mengatasi pergolakan di Aceh adalah ….
menjual aset-aset pengelolaan gas alam di Aceh kepada pihak asing
mengadakan perjanjian damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia
memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah Aceh mengelola cadangan gas alam
memberi otonomi khusus daerah Aceh dengan nama Nangroe Aceh Darussalam
mengangkat putra daerah Aceh sebagai Menteri dalam Kabinet Gotong Ryong
Pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo menolak adanya peninjauan kembali atas eksekusi mati bagi oknum terpidana narkoba dari Australia. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan ….
menimbulkan efek jera bagi pengedar narkoba
menelusuri berbagai modus peredaran narkoba
meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional
mengurangi peredaran narkoba dari dalam tahanan
memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia
1. Perhatikan pernyataan berikut !
1) Amandemen UUD 1945
2) Pemberantasan KKN
3) Pembubaran DPR-MPR
4) Penghapusan dwifungsi ABRI
5) Otonomi daerah
Yang merupakan agenda reformasi adalah….
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 5)
3), 4), dan 5)
Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang jatuhnya Orde Baru berasal dari ....
Mahasiswa dan kaum intelektual
Ketua PBB
Mahkamah Agung
DPR
Tuntutan reformasi membawa korban tertembaknya empat mahasiswa Trisakti pada tanggal ....
10 Mei 1998
11 Mei 1998
12 Mei 1998
13 Mei 1998
Presiden Soeharto mengumumkan pemberhentian dirinya pada ....
14 Mei 1998
17 Mei 1998
18 Mei 1998
21 Mei 1998
Berikut ini yang bukan merupakan mahasiswa Trisakti yang gugur dalam aksi demonstrasi menuntut reformasi....
Elang Mulya Lesmana
Soe Hok Gie
Heri Hartanto
Hendriawan Sie
Perbaikan dalam bidang politik, antara lain dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang....
Partai politik
Pemilihan umum
Pemerintahan yang bebas KKN
Dwifungsi ABRI
Kabinet pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dinamakan...
Kabinet Persatuan pembangunan
Kabinet gotong-royong
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinamakan...
Kabinet Persatuan pembangunan
Kabinet gotong-royong
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu
Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, yaitu ...
B. J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Reformasi dimulai ketika berakhirnya masa orde baru selama ...
31 tahun
32 tahun
33 tahun
34 tahun
Di bawah ini merupakan kurikulum pada masa reformasi, kecuali ...
Kurikulum 1984
Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kurikulum 2013
Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu adalah program pemerintah pada kepemimpinan presiden …
Soeharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Program bantuan operasional sekolah atau BOS adalah program pemerintah pada kepemimpinan presiden …
SBY
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Gambar di atas adalah para mahasiswa yang menjadi korban dalam aksi reformasi mahasiswa tahun 1988. Para mahasiswa itu berasal dari..
Universitas Trisakti
Universitas Muhammadiyah
Universitas Indoensia
Universitas Negeri Jakarta
pasca pengangkatan sebagai presiden RI ketiga, Habibi membentuk kabinet, yaitu...
kabinet pembangunan
kabinet reformasi pembangunan
kabinet gotong royong
kabinet Indonesia bersatu
Timor timor melepaskan diri dari NKRI pada masa pemerintahan presiden ..
Abdurrahman wahid
Megawati soekarnoputri
SBY
Habibie
Bangsa Indoneaia dilanda pandemi covid-19 pada masa pemerintahan presiden ..
Abdurrahman wahid
Megawati soekarnoputri
SBY
Joko widodo
Presiden yang menjabat dua peride pada masa reformasi adalah
Habibie
Megawati Soekarnoputri
Abdurrahman wahid
SBY
Pada masa reformasi arah kebijakan yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Bukti yang mendasari pernyataan tersebut adalah ...
Berkembangnya sistem parlementer
Penghapusan dwi fungsi ABRI
Penerapan otonomi daerah
Pelaksanaan pemilihan presiden
Komisi pemberantasan korupsi dibentuk pada masa pemerintahan presiden ...
Berikut ini adalah nama-nama para pahlawan reformasi yang meninggal pada tanggal 12 Mei 1998, kecuali . . . .
Hafidin Royan
Elang Mulya Lesmana
Hendrawan Sie
Heri Hartanto
Arif Rahman Hakim
Berikut ini yang tidak termasuk agenda reformasi 1998 adalah . . . .
Bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta keluarganya
Laksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Tegakkan supremasi hukum dan HAM
Hapuskan dwifungsi ABRI
Hapuskan praktik KKN
Perhatikan informasi-informasi berikut.
1) Persoalan-persoalan disintegrasi
2) Kerusuhan mahasiswa menuntut mundurnya Presiden
3) Pemulihan ekonomi
4) Isu-isu kudeta terhadap pemerintahan
Masalah-masalah krusial yang dihadapi leh B.J. Habibie pada awal kepemimpinannya sebagai Presiden RI adalah . . . .
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
2) dan 4)
3) dan 4)
Pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak MPR melalui mekanisme voting dalam Sidang Paripurna MPR VII. Dampak penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawab tersebut adalah . . . .
Presiden B.J. Habibie dianggap tidak sah menggantikan Presiden Soeharto sebagai presiden RI
Presiden B.J. Habibie tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai presiden RI
Presiden B.J. Habibie harus merevisi pidato pertanggungjawaban tersebur
Presiden B.J. Habibie harus berkonsultasi dengan DPR guna memperbaiki naskah pidato pertanggungjawaban tersebut
Presiden B.J. Habibie dapat menunjuk seorang wakil presiden untuk menyelesaikan tugasnya
Salah satu kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang banyak menuai tantangan dari banyak kalangan adalah . . . .
Membentuk proros Jakarta – Beijing – New Delhi
Menjalin hubungan dangan dengan India
Menjalin kerja sama dengan Israel
Menambiah pinjaman ke IMF
Mengganti menteri tanpa alasan
Dalam menunjang terlaksananya demokrasi pada masa kepeimpinan Megawati Soekarnoputri diterbitkan undang-undang penting yang terkait dengan . . . .
Kesepakatan perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka
Kesepakatan dengan warga Buyat yang wilayahnya terkena pencemaran
Mengatur fungsi dan kewenangan TNI dan Polri yang terpisah
Pembentukan Koalisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Upaya pemberantasan praktik korupsi dikalangan birokrat
Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, pemilihan umum secara langsung dilakukan pertama kali pada 2004 untuk memilih . . . .
Anggota legislatif dan presiden
Presiden dan wakil presiden
Anggota MPR dan presiden
Presiden dan angota MA
Anggota DPR dan DPA
Salah satu institusi hukum yang ada diranah eksekutif pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah . . . .
Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Koalisi Perempuan
Berikut ini merupakan dampak positif lahirnya reformasi di Indonesia adalah , , , ,
Lunasnya utang luar negeri Indonesia
Kesempatan bagi siapa pun untuk berpolitik terbuka lebar
Terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem hukum Indonesia
Munculnya golongan yang menginginkan hak-haknya dipenuhi oleh negara
Terciptanya kesempatan bagi wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI
Berikut ini yang bukan ciri-ciri kehidupan politik yang represif adalah , , , ,
Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijkan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversive (menentang NKRI dan anti-Pancasila)
Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa
Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya
Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan
Terciptanya masa kekuasaan presiden yang terbatas
