Font size
WorksheetsQuiz 2 PPKN I
Total questions: 10
Worksheet time: 7mins
Salah satu konsep penerapan cukai terkait Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat yang ditambahkan ke produk atau jasa yang bersifat non esensial dan dianggap perlu dibatasi. Konsep ini sering dikaitkan dengan tujuan dari
Pigovian tax
Sin tax
Value added tax
Consumption tax
Yang merupakan pajak provinsi adalah…
Bea balik nama kendaraan bermotor
Pajak air tanah
Pajak mineral bukan logam dan batuan
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
OIP menyampaikan laporan keuangan dan laporan investasi pemerintah kepada
Wajib bayar dapat mengajukan keringanan PNBP antara lain dalam kondisi kahar,kesulitas likuiditas
Mentri/pimpinan Lembaga berwenang menetapkan jenis tarif PNBP
Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan PNBP
Tarif PNBP bisa ditetapkan sampai Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan pertimbangan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan
Investasi pemerintah bertujuan untuk memperoleh manfaat berikut
Manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya
Manfaat ekonomi dan bisnis
Manfaat ekonomi dan fiskal
Manfaat keuangan dan anggaran
Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh seorang Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain merupakan pengertian dari
Pajak Tidak Langsung
Pajak Langsung
Pajak Subjektif
Pajak Objektif
Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas objek tertentu dinamakan
(a)
Manakah pernyataan yang tidak tepat dibawah ini terkait ketentuan PNBP?
Wajib bayar dapat mengajukan keringanan PNBP antara lain dalam kondisi kahar,kesulitas likuiditas
Mentri/pimpinan Lembaga berwenang menetapkan jenis tarif PNBP
Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan PNBP
Tarif PNBP bisa ditetapkan sampai Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan pertimbangan tertentu
Kewenangan Investasi Pemerntah yang memiliki tugas dan wewenang menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah disebut
Kewenangan Regulasi
Kewenangan Delegasi
Kewenangan Supervisi
Kewenangan Operasional
Batas akhir penyetoran PPh pasal 21 oleh Bendahara adalah
Pada akhir bulan berikutnya
Tanggal 10 bulan berikutya
Tanggal 1 bulan berikutnya
Pada hari yang sama dengan pemungutan/pemotongan
Pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor adalah
(a)
