NEW
Font size
WorksheetsKUIS III KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, DAN INTERNALISASI KEPATUHAN DJP
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Peta Strategi di Lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, kecuali...
Perspektif Stakeholder
Perspektif Customer
Perspektif Indeks Prestasi Kerja
Perspektif Learning and Growth
Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam Kompetensi Jabatan yaitu...
Kompetensi Teknis
Kompetensi Manajerial
Kompetensi Fungsional
Kompetensi Sosial Kultural
Dalam Kamus Kompetensi manajerial terdiri atas ... kompetensi.
7 (tujuh)
8 (delapan)
9 (sembilan)
6 (enam)
Pada ketentuan umum pelaksanaan sidang penilaian, Sidang Penilaian diselenggarakan setelah pelaksanaan Evaluasi paling lambat tanggal ...
31 Januari
27 Februari
31 Maret
30 April
Dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu merupakan pengertian dari:
Peta Strategi
Sasaran Kinerja Pegawai
Sasaran Kerja Pegawai
Perjanjian Kinerja
Peringkat Jabatan maksimal yang dapat dicapai oleh Pegawai yang memiliki Jenjang Pendidikan D3 adalah...
8 (delapan)
9 (sembilan)
10 (sepuluh)
11 (sebelas)
Dewa Batara sebagai Pelaksana dalam memperoleh Nilai Perilaku Kerja dievaluasi oleh 5 (lima) orang evaluator, yaitu...
1 (satu) atasan, 2 (dua) peers, 2 (dua) bawahan
1 (satu) atasan, 4 (empat) peers
2 (dua) atasan, 3 (dua) peers
1 (satu) atasan, 3 (dua) peers, 1 (satu) bawahan
Jika pegawai memiliki NHK 100 dan NPK 100 (tidak ada indeks capaian NPK per aspek/core value ASN yang bernilai < 90), maka predikat kinerja pegawai tersebut adalah:
Sangat Baik
Baik
Baik Sekali
Butuh Perbaikan
Dalam penerapan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, Ryan Arie Sukmana yang merupakan Account Representative KPP Pratama Muara Teweh termasuk dalam level:
Kemenkeu-Three
Kemenkeu-Two
Kemenkeu-Five
Kemenkeu-Four
Tingkat penguasaan kecakapan kompetensi yang harus dimiliki oleh Jabatan Pengawas berada pada level...
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Dalam struktur manajemen kinerja di DJP, Kepala KPP Pratama Muara Teweh bertindak selaku:
Submanajer Kinerja
Manajer Kinerja
Eksekutif Manajer Kinerja
Administrator Kinerja
Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan IKU adalah prinsip SMART-C. Kepanjangan dari SMART-C adalah:
Special, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded, dan Continuously Improved Kemenkeu-Two
Specific, Measureable, Agreement, Realistic, Time-Bounded, dan Continuously Improved
Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded, dan Continuously Improved
a, b, dan c salah
Penetapan Peringkat Bagi Pelaksana Berdasarkan Simulasi Sidang Penilaian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut, kecuali ...
evaluasi pelaksana
pengumpulan syarat penilaian
simulasi sidang penilaian
penetapan jabatan dan peringkat
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menandatangani surat izin belajar untuk jenjang studi.....
Strata 2
Strata 2 Terapan
Strata 3
Profesi
3 Jam Pelajaran (JP) Pembelajaran melalui jalur pembelajaran klasikal sama dengan ... menit.
135 menit
125 menit
115 menit
145 menit
Golongan ruang dari PNS dengan nama pangkat Pembina Utama Muda adalah ....
IVb
IVc
IVd
IVe
Nama pangkat dari PNS golongan ruang IIb, yaitu ...
Pengatur Muda Tingkat I
Pengatur Muda
Pengatur Tingkat I
Penata Tingkat I
Berapa jumlah hari yang diberikan uang harian dalam perjalanan dinas pindah...
4 hari
3 hari
2 hari
1 hari
Manakah di bawah ini yang merupakan pelanggaran penggelapan dalam jabatan?
ASN menerima suap karena memiliki/dianggap memiliki wewenang
Menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara
menyuap ASN karena tahu persis/menganggap dengan jabatannya memungkinkan untuk membantu
ASN menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang
Terdapat Tingkat Hukuman Disiplin kepada PNS, kecuali...
Hukuman Disiplin Ringan
Hukuman Disiplin Enteng
Hukuman Disiplin Sedang
Hukuman Disiplin Berat
Berapakah besaran Uang Makan PNS untuk Golongan III berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023...
Rp35.000,00
Rp37.000,00
Rp39.000,00
Rp41.000,00
Dibawah ini manakah Undang-Undang yang mengatur Tentang Aparatur Sipil Negara...
Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2023
Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2022
Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2021
Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2024
Arbonita seorang pegawai KPP Pratama ABC pada tahun 2024 akan menanti kelahiran buah hatinya yang keempat. Maka terkait kondisi tersebut jenis cuti yang paling tepat diambil oleh Arbonita saat melahirkan adalah...
Cuti alasan penting
Cuti setengah hari
Cuti besar
Cuti melahirkan
Pengaduan disampaikan melalui, kecuali...
Email kode.etik@pajak.go.id.
HelpDesk KITSDA.
Email etik.perilaku@pajak.go.id.
Kring Pajak 1500 200.
Dalam penunjukkan Anggota Majelis Kode Etik paling sedikit berjumlah...
2 (dua) orang
3 (tiga) orang
4 (empat) orang
5 (lima) orang
Laporan perkawinan pertama dikirimkan selambat-lambatnya .... terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilakukan
1 (satu) hari
1 (satu) minggu
1 (satu) bulan
1 (satu) tahun
Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam ...
PER 11/PJ/2012
PER 22/PJ/2011
PER 12/PJ/2011
PER 21/PJ/2012
Informasi dalam Pengaduan paling sedikit harus memuat beberapa hal kecuali...
waktu dan tempat kejadian
bukti dan/atau keterangan saksi
identitas atasan terlapor
identitas pelapor dan terlapor
Apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan?
suatu kondisi pertimbangan organisasi yang mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
suatu kondisi pertimbangan pribadi yang mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
suatu kondisi pertimbangan bersama yang mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
semua jawaban salah.
Manakah yang bukan merupakan sumber penyebab benturan kepentingan?
Penyalahgunaan wewenang
Gratifikasi
Whistleblowing
Hubungan afiliasi
Berikut ini adalah penghargaan yang diberikan kepada pelapor pelanggaran yang berstatus pegawai...
mutasi sesuai dengan keinginan
imbalan prestasi kerja khusus maksimal sepuluh kali besarnya tunjangan kinerja pelapor
a dan b benar
a dan b salah
Dasar hukum terbaru tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah...
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2020
Berikut adalah kelas pesawat udara yang diperbolehkan bagi pegawai PNS dengan golongan ruang III yaitu...
Bisnis
Ekonomi
Eksekutif
Spesial
Apabila pegawai A pada KPP ABC tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 hari kerja selama satu tahun dapat dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan dengan Jenis Hukuman Disiplin....
Teguran lisan
Teguran langsung
Tertulis
Pernyataan tidak puas secara tertulis
Siapakah yang dapat menerima penghargaan Nagara Dana Abyakta?
Pihak eksternal yang memiliki darmabakti
Pegawai yang memberikan darmabakti
Unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan atau Wakil Menteri Keuangan
Tujuan dari pedoman umum penanganan benturan kepentingan ini adalah ...
Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.
Mengakomodir peluang terjadinya benturan kepentingan.
Meningkatkan terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
semua jawaban salah.
Pada tahap analisis laporan gratifikasi, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali...
Pemanggilan pelapor.
Pemeriksaan kelengkapan laporan.
Permintaan keterangan atau dokumen pendukung lain.
Menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
Tahapan penanganan Gratifikasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu...
Verifikasi Pelaporan Gratifikasi, Analisis Laporan Gratifikasi, Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi
Penyampaian Pelaporan Gratifikasi, Verifikasi Laporan Gratifikasi, Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi
Penyampaian Pelaporan Gratifikasi, Verifikasi Laporan Gratifikasi, Analisis Status Kepemilikan Gratifikasi
Verifikasi Pelaporan Gratifikasi, Peninjauan Laporan Gratifikasi, Penetapan Status Kepemilikan Gratifi
Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri yang wajib dilaporakan dibawah ini adalah ......
hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya dari unit kerja dan terkait dengan kedinasan
kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan, sepanjang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan
karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan
pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara
Apa dasar hukum Besaran Tunjangan Kinerja untuk Pegawai Direktorat Jenderal Pajak?
PP Nomor 37 Tahun 2015
Perpres Nomor 37 Tahun 2015
Perpu Nomor 37 Tahun 2015
PMK Nomor 37 Tahun 2015
